Milisters ysh, Trims bahwa pak Risfan berkenan membuka proyek pemancingan (diskusi) bernama “Geografi Ekonomi : Sektor Informal dan Stimulus Fiskal”……. Haruslah diakui itu sangatlah menambah pengayaan pada kepustakaan visi PWK (Perencanaan Wilayah dan Kota)…. agar masyarakat PKW tak sekedar akrab pada aspek fisik dan aspek ekologi ruang saja… namun juga agar akrab pada aspek ‘perekonomian perkotaan’, ‘sosiologi perkotaan’ serta ‘kewiraswastaan kecil kota’…. yang itu dekat pada mendorong terciptanya “perluasan kesempatan kerja”…… dimana nantinya diharapkan PWK dapat memenuhi idealitas berbagai aspek keruangan fisik, ekologi, sosial, ekonomi, budaya, hankam… dsb……… Utamanya setiap kali muncul krisis ekonomi…. Sektor informal selalu mengemuka menjadi perbincangan masyarakat intelektual ekonomi dan para otoritas ekonomi….. hanya giliran ingin mengartikulasikan kehadirannya menjadi aset ekonomi serta aset perkotaan yg kenyal, perkasa dan elegan…. selalu spt trdpt kebuntuan imajinasi utk mengimplementasikannya dgn lancar dan mudah dlm pembangunan keruangan perkotaan…….. Pihak ekonom jelas… mereka sgt mengerti bgmn skenario mengangkat kehidupan manusia dari fase menganggur, miskin dan kurang pendidikan sekalipun… agar dpt menjadi warga kota yg makmur dan terhormat…. Dari menjadi pengusaha kakilima sampai menjadi industrialis dan konglomerat…. Krn mereka amat menguasai urut2an cerita serta kreativitas bgmn cara2 memproduksi, memasarkan, menjual serta bertransaksi sehingga mengkoleksi uang dan memperoleh nilai tambah….…. tapi sementara itu ‘kelemahannya’ adalah aspek perencanaan “ruang usaha” dan ruang tinggal” serta apalagi “perencanaan fisik kota” bagi sikecil diperkotaan sangatlah kurang mereka kuasai krn memang itu bukan spesialisasi studi mereka…….. Mereka mempunyai kendala ttg krgnya belajar dan menguasai bentuk2 3-D “ruang” dari “wilayah” serta "kota”……. agar sektor informal dalam bentuk “ruang usaha” dan “ruang tinggal” dpt melebur menjadi bagian dari tata ruang kota yg legal, estetik dan fungsional ….. sehingga apa yg dpt mereka lakukan dan kuasai hanyalah sebatas aspek “non-keruangan” serta ‘finansial’ saja ialah membina “ekonomi kewiraswastaan kecil perkotaan” saja……. Disisi lain masyarakat teknik dan estetika keruangan seperti planner, arsitek dan ahli interior design sangatlah mengerti bgmn merencanakan bentuk2 ‘3-D’ ruang “wilayah dan kota” yg tepat dan kece bagi “ruang usaha” serta “ruang tinggal” pengusaha kecil serta sektor informal dikota yg legal serta dpt integrated dgn tt ruang kota ….. tapi sering mereka sangat jauh dari pemahaman ttg aspek bisnis dan kewiraswastaan dari usaha kecil, sektor informal maupun juga sektor industri formal manufaktur serta berbagai aspeknya…… seperti bgmn mengenali berbagai jenis usaha kewiraswastaan sektor informal…. sbgmn pak Risfan dpt memberikan banyak contohnya seperti mulai dari kegiatan yg dekat pada sektor industri, perdagangan dan jasa… sampai pada yg dekat pada dunia2 pengemisan, jual diri, ilegalitas dan kriminalitas……… Dengan itu walau sektor formal ekonomi kita masih terseok2 dan kedodoran tak mampu memberikan lapangan kerja seluruh rakyat…. tapi semua rumah tangga miskin Indonesia utk sementara waktu bisa memperpanjang umur bbrp hari….. banyak perut bisa terganjal dgn bbrp suap nasi… dan urusan lapar sementara memang jadi beres karena peran sektor informal ini...... Melihat “kesenjangan kapabilitas pengabdian intelektual” “keruangan” dan “non-keruangan” antara masy. ekonomi dan masy. keruangan dlm menata sektor informal… agar dpt menjadi bag. yg melembaga dari sistem ekonomi nasional kita……. maupun juga agar sektor informal menjadi bagian aset legal dan terhormat dari sistem penataan ruang kota ….. kiranya kita melihat…. diperlukan langkah mulia memadukan visi maupun kapabilitas lintas disipliner setidaknya ekonomi, sosial dan teknik keruangan……. Selain itu…. dgn maraknya proses dan tuntutan “pemekaran daerah”…… dimana dilaporkan banyak hasil dari “pemekaran daerah” itu menyimpan masalah….. kita lihat pula bhw walau disatu sisi aspek perkembangan politik dan demokratisasi (otda) “mengalami banyak kemajuannya di Indonesia”….. tapi disisi lain kita lihat pula….. “kemajuan dibidang politik dlm pembangunan daerah” yg tak diimbangi dengan “kemajuan dibidang lain seperti ekonomi, sosial, budaya dan fisik kota” juga ternyata menimbulkan ‘kemandegan’ juga……. Tak dipungkiri….. “kemajuan” itu berjalan (idealnya) seiring dengan “perkembangan kota serta perkembangan multisektoral lainnya”….. karena kemajuan itu mengandung aspek modernitas, teknologi, kesejahteraan, intelektualitas, urbanisasi, migrasi, industri, ekonomi ….. dsb. “Pemekaran wilayah” yg tidak disertai dengan sukses perkembangan perkotaan yg seimbang pada “ibukota2 baru” menyebabkan wilayah2 pemekaran tidak banyak menikmati ‘perubahan’…. Kecuali bhw hanya sekelompok kecil masyarakat/ gol. yg menikmatinya seperti perangkat pemda dan DPRD serta sedikit kroni..…… Dari uraian diatas jelas bhw tantangan dari perencana ruang wilayah dan kota dimasa kini dan yad adalah… selain pengembangan fisik dan ekologi kota…. Namun juga pengembangan sosial dan ekonomi kota….. bahkan bukan itu saja ….. juga diperlukan pengembangan pengarahan mobilitas penduduk…. transurbanisasi SDM intelektual…. transinvestasi ekonomi…. translokasi industri… dan tentu saja perencanaan sistem besaran serta persebaran kota…. dalam prinsip2 jaraknya… maupun hirarkhinya…. dsb….. dalam rangka a.l. utk memasukkan sektor informal agar menjadi bagian dari struktur ekonomi kota yg legal dan terhormat…….. Tak ada cara lain kecuali kita hrs ingat menengok kekayaan negeri kita… 1,9 juta km2 ruang daratan…… dimana Jabodetabek (6850km2) hanya seluas 0.03%nya saja namun mampu menjadi mesin ekonomi nasional….. dan mampu menampung sebanyak 16 juta jiwa….. Jadi logikanya…. tak aneh kalau kita seharusnya dpt membangun kota besar lain yg sama….. yg dapat menampung setidaknya sebesar separuh saja dari penduduk Jabodetabek ditempat lain diluarJawa… dalam mana kita dpt memasukkan aspek (trans)migrasi/ transurbanisasi urban (cukup 125-200m2 per KK dan tak harus gratis dibanding dgn transmigrasi agraris yg boros lahan.... 2 ha per KK)….. yg dipadukan dgn pengembangan sektor informal…. Dipadukan pula dgn penyemaian industri manufaktur dari industri memimpin….serta sentuhan arsitektur dan interior design..... Pada lokasi disudut lain dari pusat negeri ini diluar Jawa…….. Sementara demikian dulu dan salam, aby
--- On Fri, 2/6/09, Risfan M <[email protected]> wrote: From: Risfan M <[email protected]> Subject: [referensi] Geografi Ekonomi: Sektor Informal dan Stimulus Fiskal To: "referensi" <[email protected]> Date: Friday, February 6, 2009, 6:50 PM Rekan Referenciers ysh, Akibat krisis keuangan global, di Indonesia PHK bisa mencapai 200 ribu orang, kata Kepala Bappenas (Kompas, 6-2-09). Berita lain Malaysia secara bertahap akan memulangkan TKI hingga 2 juta orang. Angka 200 ribu itu menurut sebagian ahli terlalu kecil, karena hanya yang tercatat. Masih banyak lagi dari usaha mikro atau sektor informal yang menghentikan usahanya karena krisis yang tak tercatat dalam statistik. Sektor informal yang dianggap katup penyelamat ekonomi masyarakat itu rupanya juga menjadi penyelamat pemerintah karena meringankannya dari tuntutan penyediaan lapangan kerja, atau kegagalan. Bisa dibayangkan kalau tidak ada sektor informal maka statistik pengangguran bisa berlipat. Dengan adanya sektor informal, maka kalau warga mengasong koran, rokok, permen, jaga sandal di masjid, jadi pak ogah, sudah masuk kategori orang yang bekerja. Para regional planner bisa bilang dengan urbanisasi maka ekonomi tumbuh, masalah kelebihan penduduk di perdesaan teratasi. Itu di negara maju. Mana mungkin terjadi di negara berkembang yang mengalami deindustrialisasi dari sektor industri yang terbatas itu. Jawabannya adalah karena ada sektor informal yang memberi pekerjaan para migran ke kota itu. Walaupun cuma sebagai penjual makanan keliling, tukang gado-gado, bakso, warung tegal, atau aneka calo di terminal, stasiun atau di jalanan. Urban planner, perencana tata ruang kota Jakarta , Surabaya, Medan, Makasar bisa bangga dengan jalan utama kotanya diisi deretan gedung megah. Seperti jalan Sudirman, Thamrin, Rasuna Said di Jakata. Kalau melihat deretan sky-line deretan pencakar langit itu terkesan kemakmuran kota, setidaknya karyawan yang kerja disitu. Tapi lihatlah jalan-jalan kecil dibalik itu. Deretan warung tenda, warung dorongan, Sogo jongkok tempat mayoritas karyawan makan dan belanja. Kantor dan gedung megah tak menyediakan tempat makan dengan harga terjangkau. Maka pedagang di sektor informallah penelamatnya. Apakah lokasi berdagang mereka diakui? Itulah soalnya. Besarnya sektor informal ada menyebut 69,9% dari jumlah pekerja. Statistik lain juga mengatakan 96,2% pekerja pada usaha mikro & kecil, sementara 99,9 % perusahaan adalah mikro dan kecil. Boleh dikata yang disebut usaha mikro itu umumnya ya informal. Mungkin bisa disebut ekonomi rakyat. Tanpa berdebat soal definisi, bisa dikatakan sektor informal ya usaha/kegiatan ekonomi yang "ada tapi tiada". Artinya ada, exist, sebagai kumpulan diakui sebagai suatu "konsep", kita terlibat sebagai konsumen, bahkan sebagai pelaku "sambilan." Tapi tidak mengakuinya secara formal. Tidak memasukkannya dalam kebijakan pembangunan daerah, tata ruang kota. Akibat situasi yang "mendua" (ambigu) ini, maka sektor kegiatan yang merupakan mayoritas ini tak masuk dalam "kebijakan" dan program fasilitasi pemerintah. Selalu dikatakan sebagai "katup/dewa penyelamat" ekonomi. Tapi kehadirannya diingkari. Bagi perbankan dianggap unbankabel. Oleh penata ruang kota dianggap pelanggar land-use. Oleh satpol PP sering di "tertibkan" dan dikejar-kejar, dst. Bagaimana mereka bisa berdaya, mentas jadi formal kalau kondisinya dibuat "infant" terus. Baru untuk bernafas lega, bisa nabung dikit, sudah "ditertibkan" , diporak porandakan asetnya. Yang diperlukan, barangkali, ialah pengakuan akan kehadiran mereka secara "konsekuen." Kalau dianggap "katup penyelamat", ya terima kehadirannya. Fasilitasi kebutuhannya untuk tumbuh dan mentas. Ibarat kupu-kupu yang kita akui keindahannya, asalnya kan dari ulat yang menjijikkan, menakutkan. Setelah lewat jadi kepompong, akhirnya mereka menjadi kupu-kupu. Mestinya kebijakan Stimulus Fiskal yang sedang diluncurkan juga melibatkan sektor informal sebagai salah satu kelompok sasaran. Tulisan selengkapnya disertai Tabel data silahkan klik & baca di Ecoplan. Salam, Risfan Munir
