Kalau keputusan sudah mengarah ke membangun JSS, dan soalnya tinggal cari mitra investor. Ya harus siap-siap. Jangan sampai seperti pulau Madura, waktunya habis untuk pro-con, debat intern, akhirnya setelah Suramadu terbangun mereka nggak siap. Logikanya, dengan fungsi P1*P2/d, kalau P1 kuat, d mengecil, maka P2 harus diperkuat supaya terjadi keseimbangan arus dua arah. Seperti adanya Cipularang, membuat banyak orang Jakarta ke Bandung, belanja di FO, distro, lotek, batagor, colenak saung kuring, atau beli CD nya Nining Maida, ya ikut naik juga lah ekonomi Bandung. Tinggal eksternalities macet, polusi, sampah siapa yang bayar? Nanti RM Begadang di Bandar Lampung, keripik pisang dan pempek Palembang makin laris. Apa lagi ya? Ikan patin?.... Salam, Risfan Munir
--- On Thu, 11/19/09, benny hermawan <[email protected]> wrote: From: benny hermawan <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Jembatan Selat Sunda To: [email protected] Cc: [email protected], [email protected] Date: Thursday, November 19, 2009, 12:49 AM Pak Harya Setyaka dan milis yth,ijin urun rembug aja... kesan saya membaca berita tersebut memang sama dengan apa yang disampaikan bapak bahwa pembagian tugas belum efektif. Saya ingin sedikit sharing (bukan klarifikasi lho..he2) ttg hal tersebut karena sy tidak dalam posisi untuk meresponnya. Niat saya hanya mencoba sharing informasi apa yang saya tahu saja, meskipun saya yakin Pak Harya dan rekan milist sudah memakluminya. Kehadiran Bapak Menteri dan Pak Wamen yang sementara ini masih merangkap sebagai Dirjen Bina Marga dalam rapat koordinasi bidang perekonomian yang salah satu agendanya adalah tentang pembangunan infrastruktur penghubung Jawa Sumatera atau disingkat IPJS memang sesuai dengan kebutuhan dalam rapat tersebut. Memang jika memperhatikan surat undangan menko perekonomian tersebut,hanya tercantum Menteri, pejabat setingkat menteri (kepala BPN dan Kepala BPPT) dan Gubernur DKI, namun biasanya (pasti bapak juga sudah memaklumi), pada rapat koordinasi seperti ini (termasuk dalam rapat2 wapres yang bersifat koordinatif diluar sidang kabinet) para menteri sering mengajak pejabat teknis terkait, bahkan jika perlu dan memungkinkan sampai level eselon 3. Dalam konteks ini, bapak menteri mengajak para pejabat2 dari ditjen bina marga yang sehari-hari secara teknis mengurusi rencana pembangunan IPJS. Jadi wajar memang benar kalo terkesan borongan bareng atau bahkan bisa disebut rombongan karena setahu saya dari PU yang hadir lebih dari dua pejabat. Kalo bapak cermati media masa lainnya, yang jadi nara sumber tidak hanya Pak Menteri dan Pak Wamen, tetapi juga ada Dir Bintek dan kepala BPPT, selain menko tentunya. Kalo urusan substansi, setahu saya sudah ada tim yang telah menyiapkan kelayakan pembangunan IPJS tersebut dan lebih lnajut hal ini akan dibahas terus di tiga pokja yang dibentuk.Perdebatan filosofi sedot menyedot atau sebar menyebar saya kira menarik, tapi yang jelas sudah ada investor yang berminat dengan mengajukan konsesi pengelolaan beberapa kawasan produksi.Menurut hemat saya, hitung-hitungan swasta yang sangat optimis inilah yang perlu kita pelajari dan cermati sebagai bagian dari upaya menyedot berbagai teori untuk disebarkan dalam praktek real pembangunan yang bermanfaat bagi kita semua tentu tetap pro keberlanjutan- lah....tentu masih banyak kawasan-kawasan lain yang secara praktikal bisa dikembangkan dengan pola ini(opini aja he2) Demikian pak sharing informasi saya...nuhun. . --- On Wed, 11/18/09, Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> wrote: From: Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> Subject: Re: [referensi] Jembatan Selat Sunda To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Wednesday, November 18, 2009, 8:11 PM NarSum kunci yg saya usulkan adalah Bp. Suwarpani Wardjoko.. Saya merasa beruntung dulu beliau pernah ngajar saya, dan saat itu pula beliau di Perhubungan, kalao tidak salah sempat DirUt ASDP .. Pernah juga tahun 2005, ITB mengadakan seminar mengenai Selat Sunda ini.. intinya; Penyebrangan adalah jalan darat yg terputus.. Sedot atau Sebar? Kalau tidak ada perubahan strategi pembangunan di Sumatera, maka cenderung Sedot.. karena sekarang pun 'default' nya sedot.. Kalau 'Sebar' finansial sih infrastrukturnya yg diperlukan bukan Jembatan.. tapi insentif pajak.. wong duit udah tinggal kirim lewat e-Banking.. Nanti kalau sudah ada penghubung; bisa sekalian sambung pipa untuk minyak sawit, dlsb.. sdangkan yg terjadi juga, dugaan saya, adalah 'sedot' finansial.. terutama karena pajak terkait sumberdaya alam, seperti Batu Bara kan terpusat.. Saya malah agak tertarik membaca detail potongan berita tsb: Sepertinya Pembagian tugas Mentri dan Wakil Mentri PU belum efektif nih; rapat masih borongan bareng.. trus yg malah jadi narsum wakil mentri nya.. hmm.. trus dari Perhubungan, koq ga ada metri/wakil nya yah? yg dibahas memang teknologi konstruksi, jadi bukan lagi apakah Sumatera-Jawa akan disambung atau tidak, tapi dengan apa; Terowongan atau Jembatan.. yg diambil adalah engineering decision., menurut saya planning decision nya sudah diambil lama.. kalau ada political decision utk memisah, maka ferry pun di-stop.. Dengan Jembatan dimana pakai sistem rel (ban berjalan) memang lebih baik karena terutama factor safety.. Salam, -K- 2009/11/18 <efha_mardiansjah@ yahoo.com> Sahabat-sahabat referensiers ysh, Pemerintah sudah memutuskan akan membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) atau Jembatan Jawa Sumatera (JJS) untuk memperlancar aliran barang dan orang di antara kedua pulau besar tersebut. Akankah JSS atau JJS ini menjadi elemen peningkatan kualitas pemerataan pembangunan wilayah antara Jawa dan Sumatera, atau bahkan malah menjadi elemen penguat bagi penyedotan sumber-sumber daya (alam, manusia, finansial dll) dari Sumatera ke Jawa, akan sangat bergantung kepada bagaimana penyiapan di kedua belah pinggiran tersebut dipersiapkan. . Saya mengundang Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Sahabat-sahabat referensiers semua untuk mendiskusikan apa yang harus persiapkan dalam konteks pengembangan wilayah di kedua pinggiran jembatan dan/atau di kedua pulau besar tersebut agar tujuan pembangunan jembatan bisa diperluas juga menjadi sebagai salah satu elemen penguatan kualitas pemerataan pembangunan wilayah di kedua kawasan. Terima kasih atas responnya di dalam our lovely discussion.. . Salam, Fadjar Undip Diambil dari harian Kompas, 18 Nvember 2009 Jembatan di Selat Sunda Gempa dan Angin Dihitung Rabu, 18 November 2009 | 03:48 WIB Jakarta, Kompas - Pemerintah menolak opsi pembangunan terowongan dan memilih jembatan untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera melintasi Selat Sunda. Indonesia dinilai sudah memiliki teknologi yang lebih maju dalam membangun jembatan ketimbang terowongan. ”Dalam rapat kami putuskan adalah jembatan bukan terowongan,” ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dargak di Jakarta, Selasa (17/11), seusai menghadiri Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Rapat dihadiri juga oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, dan Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi. Menurut Hermanto, opsi jembatan menjadi pilihan karena kondisi alam di selat Sunda yang berpalung-palung dalam. Beberapa palung punya kedalamannya lebih dari 150 meter. ”Begitu juga aspek keselamatan, misalnya gempa bumi atau kebakaran, sudah menjadi pertimbangan. Opsi jembatan lebih menguntungkan,” ujarnya. Opsi terowongan ditolak karena konsep pengangkutan mobil menggunakan kereta. Akibatnya, kapasitasnya akan sama dengan daya angkut kereta sehingga tidak efisien dan sangat terbatas. ”Namun untuk jembatan, kapasitasnya bisa maksimal, mobil dan kereta bisa bersamaan menyeberangi jambatan. Selain itu, dengan adanya jembatan, Indonesia akan memiliki landmark (simbol kebanggaan). Yang penting teknologinya memungkinkan lagi,” ujar Hermanto. Setelah membentuk Tim Nasional Pembangunan Jembatan Selat Sunda yang dipimpin Hatta Rajasa, pemerintah juga akan membentuk tiga kelompok kerja (pokja). Pertama, pokja teknis, yang menentukan desain yang mengikuti kondisi dasar lautan, aspek angin, hingga gempa. Kedua, pokja pengembangan wilayah dan lingkungan. Ketiga, pokja ekonomi agar layak secara finansial dan kelembagaannya. Pemerintah mengantongi lima desain pembangunan jalan akses yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Itu termasuk alternatif akses berupa terowongan dasar laut atau terapung, seperti terowongan antara Inggris dan Perancis saat ini. Jika opsi terowongan, nilai investasinya lebih dari Rp 49 triliun, tetapi waktu pemakaiannya singkat, sekitar 20 tahun. Adapun opsi jembatan butuh investasi hingga Rp 117 triliun, tetapi sanggup menampung lonjakan kendaraan hingga 100 tahun. Dalam Paparan Direktorat Bina Teknik Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada wakil presiden terpilih Boediono pada awal pekan lalu disebutkan, pada tahun 2050 akan ada 57.600 kendaraan per hari yang tidak tertampung, jika Sumatera-Jawa bergantung feri. Karena kapasitas maksimal feri saat ini hanya 18.000 kendaraan per hari. Jika dikombinasikan antara feri dan terowongan, masih ada 32.900-49.500 kendaraan per hari tidak tertampung tahun 2050. Kapasitas maksimal feri dan terowongan hanya 16.600-33.200 kendaraan per hari. Jembatan jadi pilihan karena bisa menampung semua kendaraan hingga 100 tahun sejak jembatan siap tahun 2030. (OIN)
