Mas Aby ysh, Maaf kalau penjelasan saya terkesan campur aduk. Sebenarnya poin utama dari semua itu adalah seperti isu yang saya angkat pertama kali, yaitu menyangkut inisiatif dan peran seperti apa yang bisa menggerakkan suatu gagasan pembangunan wilayah. Jadi saya sebenarnya tidak menyinggung substansi pengembangan wilayah. Pada contoh Tama-center di Tokyo juga begitu, bukan membandingkan substansiya dengan pemb wilayah KTI. Poin yang diangkat adalah betapa spillover yang bermula dari inisiatif sektor publik bisa sangat efektif. Banyak kasus lain lagi di Jepang yang bisa kita kaji dari perspektif ini. Seperti pengembangan pusat baru di selatan Jepang (Fukuoka, Kyushu) sebagai pusat urbanisasi keempat setelah Tokyo, Osaka dan Nagoya. Yang jelas inisiatif publik jugalah yang menggerakkan kebangkitan kota-kota dari kehancuran akibat gempa.
Begitu juga dengan sektor perumahan di tanah air yang masih sangat menyedihkan. Ketika Pak Risfan menyebut perumahan swadaya masyarakat dan swasta yang menunjukkan kecilnya peran pemerintah /sektor publik, justru poin saya adalah pentingnya peran pemerintah/sektor publik. Tapi bukan peran yang sederhana. Bahwa membangun sektor perumahan rakyat jauh lebih tidak sederhana ketimbang membangun rumah-rumah, Inilah cognitive constraint yang masih melekat di sektor publik perumahan di tanah air. Akhirnya Kemenpera dan Cipta Karya sebenarnya mengalami kebingungan dalam pembagian perannya dengan Perumnas. Yang membangun rumah susun itu harusnya siapa? Satker/Pimpro di Kemenpera/PUCK atau Perumnas? Padahal semuanya adalah lembaga-lembaga di sektor publik! Kembali ke pengembangan wilayah. Kita ambil contoh lagi di Kawasan Jembatan Suramadu. Inisiatif pemerintah masih terlihat seperti barisan yang beserak, langkah kanan, kiri, mencong dsb. Mengapa? karena masih ada gap antara visi (yang juga belum tentu dicapai consensus) dan praktek koordinasi di lapangan. Apakah misalnya Kawasan Suramadu bisa dijalankan hanya dengan dibangunnya jembatan Suramadu oleh Binamarga? Bagaimana perencanaan dan PEMANFAATAN ruang di dua ujung kawasan tersebut? Bagaimana pengembangan kota dan permukimannya? Ini masih koordinasi di PU. Belum lagi dengan perhubungan, perindustrian, dsb. Bagaimana misalnya nasib pelabuhan Tanjung - Kamal yang akhirnya mati pelan2? Benang merah dari semua itu adalah masalah kapasitas kelembagaan termasuk koordinasi, yang tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara common sense... Apa maksudnya common sense? Misalnya, kurangnya koordinasi tidak bisa ditangani semata dengan himbauan seorang Menteri agar para eselon-I berkoordinasi, apalagi kalau antar Kementerian. Juga tidak bisa diselesaikan semata dengan paksaan pasal-pasal Undang-undang. Pembicaraan substansi penataan ruang maupun ekonomi wilayah secanggih apa-pun, tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik tanpa kapasitas institusi yang memadai. Salam, Jehan --- On Fri, 4/9/10, hengky abiyoso <[email protected]> wrote: Rekan Jehan dan milisters ysh, Trims bhw tgp balik anda benar2 telah menghidupkan diskusi kita ....... hanya krn anda (terpaksa) harus menanggapi kembali masalah housings yg sambil lalu dikemukakan yg pdhal adalah bukan pokok diskusi ...maka terpaksa pula anda menyertakan tgp balik menyangkut housings pula yg terpaksa pula nyampur dgn masalah ‘pembangunan wilayah’ yg sebenarnya lbh merupakan pokok diskusi kita (dan diakhir posting malah semakin anda tambah lagi dgn gambaran ‘prinsip pembangunan kota baru di Jepang’ ya?) .........sehingga maaf bhw nampaknya campur(aduk) an ini lalu sedikit banyak jadi menyebabkan kerancuan juga antara masalah pembangunan wilayah (tertinggal) dan contoh pembangunan suburban dari sebuah megapolitan Tokyo yg anda kemukakan ........yg bagi Indonesia kita yg penduduk perkotaannya (saja) kini telah melampaui angka 100 juta jiwa ......masalah suburban development ini (walau dgn kadar mutunya yg jauh lbh sederhana dibanding kecanggihan Jepang) sebenarnya malah secara kwantitatip kita ini lbh ‘spektakular’ dibanding Jepang...... .. ++++: ....Begini, maksud saya adalah bahwa pembangunan wilayah sebagai suatu pendekatan pembangunan (bukan praktek-praktek pembangunan di wilayah-wilayah) pada dasarnya merupakan kepentingan bangsa, ada di domain publik, dan menyangkut public interest. Jadi tidak mungkin menjadi interest sebuah bank, misalnya. Tidak ada banking business itu berupa pembangunan wilayah. World Bank saja nggak, kok, apalagi Bank Mandiri. However, bank is a bank... Jadi kesamaan antara perusahaan2 tersebut adalah adanya specific interest masing2 yang dilatarbelakangi "business positioning" masing2..... ...... >>>>: Boleh jadi anda benar bhw pembangunan wilayah (PW) sbg ‘pendekatan pembangunan’ itu perlu dipisahkan dari ‘praktek pembangunan wilayah’ ....apalagi kalau anda angkat studi kasus Tama Center tokyo barat sbg contoh penjelasannya. ...... Namun bagi Indonesia dan konteks diskusi kita adlh ‘pembangunan wilayah KTI” ......dimana kita tahu luas wilayah KTI (62% RI) darat serta laut2nya (krn gerak jelajah disini terpaksa hrs mengarungi/ menerbangi atas laut pula) bahkan adalah nyaris 2x lipat luas seluruh negeri Jepang dari pulau Kyushu sampai. Hokaido..... .... bagi kita pengertian ‘pendekatan pembangunan’ atau ‘praktek pembangunan’ di KTI kiranya malah hampir2 tak lagi perlu dibedakan/ dipisahkan .......krn yg kita butuhkan adlh sebanyak2 konkretisasinya, bukan hanya di sektor suburban perkotaan plus integrated infrastructurenya saja (spt kasus Tama Center anda) ........namun bahkan kita membutuhkan pembangunan KTI itu pada segala multisektornya yg amat sangat luas (maklum namanya saja kawasan tertinggal) .......... Berbeda dgn Tama yg samasekali tak memerlukan pengembangan aglomerasinya ---justru krn konteks dari Tama Center adlh pengembangan suburban to world megapolitan city dan daya aglomerasinya yg kelewat hebat sdh nebeng pada Tokyo--- atau lbh fokusnya lagi tadinya malah tujuannya hanya ingin mengembangkan proyek low cost housings saja (demi menghindari urban sprawl) tak bedanya kita dulu membangun Depok atau Klender (Depok malah kini jadi metropolitan sementara Tama penduduknya smp Maret 2010 ini sptnya bukan 500an ribu tapi 200-n ribu) ..........KTI kita justru memerlukan pembentukan aglomerasi (perkotaan) itu sbg salah satu kata kuncinya yg terpenting .......bahkan lbh daripada itu ...kalau mengingat bhw dari total penduduk nasional kita yg 235 juta itu lbh dari 100jutanya tinggal berdesak2an di Jawa yg hanya 6.7% RI dan sementara itu KTI adlh 62% wilayah RI dan penduduknya hanya sekitar 35 juta jiwa ......wajar bhw timbul pikiran bhw jumlah penduduk dari KBI dan Jawa perlu diredistribusi ke KTI ........dimana kalau saja misalnya jumlah penduduk KTI skrg ‘hanya’ 35 juta ... lalu timbul pemikiran pula pembangunan KTI perlu berdimensi ‘transmigrasi kolosal’ katakanlah agar penduduknya menjadi 50 juta atau 60 juta jiwa misalnya .......dan itu tentu samasekali bukanlah perbandingan yg proporsional dijejerkan dgn contoh kasus Tama Center itu (20km dari Tokyo) yg sasarannya semula hanya ingin mengembangkan perumahan murah (dan tak sekaligus harus memikirkan kesempatan kerja) bagi kurang dari 500 ribu penduduk ........dimana kalau proyek Tama pun tak usah repot dgn masalah menciptakan kesempatan kerja bagi penduduknya .......sementara itu dgn KTI kita harus pusing tujuh keliling memikirkan seabreg kesulitan spt masalah langkanya dana investasi .....masalah sulitnya skenario menginjeksikan/ memigrasikan SDM lingkup industri manufaktur unggulan kesana sbg ujungtombak pembangunan perkotaan, masalah mengembangkan industri manufaktur perkotaan itu sendiri sbg penegak kehidupan budaya urban yg lbh visioner dan sekaligus masalah bgmn harus mengembangkan kota primatnya (Makassar) agar benar2 menjadi metropolitan dlm kapasitasnya sbg pusat layan KTI yg 2x lipat luas negeri Jepang...... ..... ++++: ......Nah, sekarang bisakah komunitas seperti kita ini mulai merumuskan visi dan inisiatif sebuah pengembangan kawasan? Nggak usah KTI lah yang terlalu besar, coba saja dengan kota baru di sekitar jabodetabek misalnya. Dimulai dari kumpulan individual vision lalu menjadi collective vision?.......... >>>>: Nha ini adlh pola pandang nasehat yg bisa jadi bias dan perlu dihindari :-) .........maksud hati sih mau ‘mengembangkan regional dvlpment’ (yg pdhal kalau sekedar utk wilayah Jawa/ Lampung sebenarnya utk kita tingkat kesulitannya mah trmasuk kelas ringan saja krn tak usah mikirin pembentukan aglomerasi dan infrastruktur baru yg superberat) ......namun apadaya nasehat itu prakteknya malah bisa memperhebat jawasentrisme ......bisa semakin mempersempit areal lahan pertanian dan ruanghijau di Jawa selain ia akan semakin memperhebat in-migrasi menuju Jawa/ braindrain dari KTI .........regional development yg kita butuhkan dasar merayap mengembangkan kota2 baru didekat2 jabodetabek atau selat Sunda ........tapi kelas kebutuhan kita yg urgen adlh tingkat meredakan ketimpangan regional serta ketertinggalan yg kronis yg diidap oleh KTI yg luasnya tak kurang 1.2juta km2 itu .......salam, aby
