Rekans ysh, Kalau membaca tulisan pak Jehan dll, paling kurang kita sedang membicarakan 4 konteks permasalahan pengembangan wilayah yang berbeda fokus dan peran, walau saling terkait dan perlu sinergis tentunya: 1. "Teori" pembangunan atau penataan ruang (ekonomi dan/atau tempat) 2. "Lingkup" pembangunan (pemerataan pembangunan hingga di KTI atau fokus kota tertentu saja, ) 3. Penentu "arah pembangunan" (Pemegang "kuasa": dpr, dprd, bapenas, sistem kepemerintahan, "kita" dan/atau wujud apapun yang sedang merasa menjadi "wakil rakyat") 4. "Stakeholder" non-pemerintah (unit-unit pelaku, katalisator dan/atau pemicu pembangunan)
Mungkin kita dapat merenung kekhasan masing-masing... 1. Teori pembangunan semula lahir dari ranah ekonomi wilayah yang seringkali terbelenggu dengan bahasa mekanisme aliran dana (investasi ....vs gdp, y... = tata uang) yang sementara masih menjadi ukuran utama kuantifikasi besaran suatu bahasa "pembangunan", sedangkan teori penataan ruang semula lahir dari ranah guna lahan (tata bidang = 2 D) atau yang semula dianggap mewakili konteks ruang fisikal (tata ruang = 3 D) yang mewakili tempat aktifitas (tata ruang-waktu-kultural = 5 D) suatu kegiatan manusia. Walaupun keduanya kemudian mengembangkan teori "interface" di antaranya namun kacamata awal masing-masing masih sering lebih kental dalam menyetir pandangan atau arah diskusi pengupasnya. 2. Mengupas masalah pemerataan pembangunan hingga KTI tentu dalamkonteks berbeda dengan membangun kota tertentu (Bodetabek atau Tama di Jepang misalnya). Tingkat kepentinganpembangunan KTI bukan terpicu oleh kemampuan atau skala pembangunan yang (sekarang masih) mungkin tertangani oleh "kita" saja namun lebih terkait dengan etika pembangunan yang menuntut hak warga negara yang setara di semua wilayah negara pulau-laut ini. Wilayah Timur atau propinsi pulau-pulau dan lautan secara ekonomi membutuhkan biaya lebih besar daripada propinsi daratan luas untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang sama per warganya. Secara bisnis, pembangunan di tempat tersebut "merugikan", namun secara "hak" ini merupakan kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesamaan tingkat kesejahteraan tersebut. Bayangkan apabila negara kita semua hanya merupakan pulau-pulau kecil yang tersebar di tengah lautan luas, walaupun lebih mahal daripada "investasi" di daratan benua, namun setiap warganya juga harus menikmati hasil pembangunan yang setara. Tentu ini perlu standar dan strategi pembangunan yang tidak serupa dengan pembangunan di daratan benua. Membahas pembangunan kota Tama terhadap Tokyo seperti Bodetabek terhadap Jakarta, Gerbangkertasila terhadap Surabaya atau Barelang terhadap Singapura. Lokasi kawasan-kawasan tersebut berada di dekat generator kegiatan ekonomi yang cukup potensial. Namun kalau melihat informasi penduduk yang ditampungnya, masalah dan keberhasilan Tama (500 ribu?) yang merupakan daratan, tentu tidak sama dengan Depok (mengarah ke 2 juta) apalagi Botabek, atau Batam-Rempang-Galang (di mengarah ke 1 juta) yang kepulauan. Membangun Masalembo (dalam masa Orde Baru menjadi salah satu calon pemicu pertumbuhan di Timur) juga tidak sama dengan Batam, karena generatornya tidak sepotensial Singapura. dsb, dst. Namun demikian setiap lingkup bahasan, asalkan dengan skala cakupan yang jelas termasuk keterbatasannya, mungkin dapat bermanfaat untuk dikembangkan dasar filosofi, gagasan konseptual, etika, inovasi maupun alternatif paradigma yang mendasari hipotesisnya. 3. Menyatakan siapa penentu utama atau penanggung jawab tidak dapat lepas dari siapa pemegang "kuasa", dalam bidang dan batasan apa, dsb, dst...termasuk "kita" sebagai perencana, teoritikus, akademisi, pejabat, pengusaha, perwakilan rakyat, dll. Memang "kuasa" selain memberi keleluasaan lebih bagi pemiliknya namun juga keterbatasan dari lingkup atau jangkauannya. Selama jelas konteksnya, diskursus diantarnya dapat saja menghasilkan manfaat asalkan "interface" diantaranya dan fungsi masing-masing dapat didudukkan dan....bukan sekadar untuk mencetuskan isu perbedaan untuk bahan berita minggu ini...misalnya. 4. Siapa yang layak terlibat...? Saya teringat dengan proses perkembangan Batam & Depok. Sebagai conoh, semula Depok merupakan kawasan perkebunan dan permukiman pekerjanya. Kemudian menjadi lokasi awal perumnas, yang pada awal pembangunannya agak terpencil, akses sukar dan terisolasi ( namun harga tanah masih murah...). Selanjutnya dipilih sebagai lokasi pemindahan kampus perguruan tinggi dari kota generator yang banyak menganggu (proses pendidikan dll) dan diganggu (demo...dsb). Karena memiliki bobot kepentingan tertentu...., pemindahan bukan sekadar bernuansa sektoral namun melibatkan berbagai pihak, bukan hanya pemegang "kuasa" anggaran (bappenas, keu, dikbud), namun juga guna lahan & pengembangan wilayah (kotip, dki, Jabar), aksesibilitas (pu, pnka) dan infrastruktur kota (bm, pdam, pln, dll) plus "political will" dan "full supported" oleh pemerintah. Tahap selanjutnya, tinggal bergulir dan berimbas kepada perkembangan kota setempat dengan kepesatan yang melebihi ibu kota kabupaten induknya, sehingga dapat berubah status menjadi lebih "mandiri"....Diikuti dengan lahirnya berbagai bank, terminal, pelayanan transpotasi, pertokoan, real estate, dll, yang semula cuma terfokus di satu jalan dekat kampus, berkembanglah Depok menjadi berpenduduk lebih besar dari skala metropolitan (> 1 juta jiwa) dengan tingkat pelayanan sebaliknya.... Berbeda dengan Batam yang Batam Centernya di rancang dengan sengaja namun yang berkembang justru disekitarnya akibat kegiatan industri, fasilitas air dan aksesibilitasnya, Depok berkembang justru akibat pembangunan sekitar Kampusnya dirancang secara multisektor. Yang sama adalah dukungan pemerintah yang cukup kuat dan promosi pembangunan selama tahun-tahun pertama pengembangannya. Yang lemah adalah justru rencana pengembangan kota dan wilayah sekitar selanjutnya serta kemampuan pengelola kotanya untuk mengantisipasi laju perkembangan yang tiba-tiba pesat maupun peluang dan tantangan masa depan yang akan berdampak kepada perkembangan di dalam dan sekitar wilayahnya. Pelajaran yang dapat diperoleh adalah bahwa perkembangan awal suatu kota dapat dipicu oleh suatu kegiatan "semut-semut" pionir yang secara simultan yang mampu menggugah dan mengubah citra suatu kawasan yang semula tidak menarik dan kurang berkembang menjadi "gula" baru yang di cari semut-semut baru.... Salam, ATA 2010/4/9 <[email protected]> > > > Kalau kita bicara soal knp konsentrasi pembangunan masih di wilayah barat, > ada beberapa alasannya. Pertama krn penduduknya banyak dan persoalan yg > dihadapi juga banyak. Perlu dana besar utk mengatasinya. Kedua, investasi di > wilayah barat lebih tinggi return-nya, lebioh mudah dan lebih cepat pula. > Ini penting mengingat resources yg terbatas. > > Bappenas dan PU boleh saja menyusun strategi dan mengajukan program > infrastruktur utk KTI, tapi yg menentukan DPR. Komisi infrastruktur di DPR > bisa ubah program yg dousulkan.kalau pun usulan disetujui komisi > infrastruktur, komisi anggaran masih bisa merubah lokasinya. Kita mesti > ingat, anggota dewan mendahulukan kepentingan konstituennya spy nanti > kepilih lagi. Kebetulan jumlah wakil dr wilayah barat lebih banyak. > > Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung > Teruuusss...! > ------------------------------ > *From: * Jehan Siregar <[email protected]> > *Date: *Thu, 8 Apr 2010 07:20:55 -0700 (PDT) > *To: *<[email protected]> > *Subject: *Re: [referensi] Re: Pembangunan Wilayah > > > > Makasih Pak Risfan (juga Mas Aby), > > Begini, maksud saya adalah bahwa pembangunan wilayah sebagai suatu > pendekatan pembangunan (bukan praktek-praktek pembangunan di > wilayah-wilayah) pada dasarnya merupakan kepentingan bangsa, ada di domain > publik, dan menyangkut public interest. Jadi tidak mungkin menjadi interest > sebuah bank, misalnya. Tidak ada banking business itu berupa pembangunan > wilayah. World Bank saja nggak, kok, apalagi Bank Mandiri. However, bank is > a bank... Jadi kesamaan antara perusahaan2 tersebut adalah adanya specific > interest masing2 yang dilatarbelakangi "business positioning" masing2. > > Di antara para pihak itu, yang paling mendekati public interest hanya koran > Kompas, tapi itu pun masih jauh. Kompas masih sebatas information and > knowledge accumulation sambil mengasah kapasitasnya sendiri untuk belajar > sambil meliput (ogah rugi juga). Kapasitas yang diperlukan jelas jauh lebih > besar dari itu, yaitu cognitive, institutional, dan basic resource > capacities. Kapasitas penggerak ini hanya ada di domain publik. Ini > kapasitas yang mendasari sebuah kapasitas leadership/coordination. > > Kumulasi kapasitas seperti ini hanya ada misalnya, jika seorang Menteri PU > (misalnya nih) punya inisiatif besar merealisasikan pembangunan KTI, lalu > presentasi di depan rapat kabinet. Lalu setelah mendapat green light dari > Presiden/Wapres lalu didukung Menhub, dan tidak dibantah Menhut dan Mentan > dan Mendagri misalnya. Ini yang saya sebut portofolio terkoordinir. Lalu > barulah disiapkan lembaga-lembaga pelaksana, kontraktor, pengembang kawasan, > dsb, sejalan dengan mobilisasi sumberdaya, dan lalu RTRWN diterjemahkan > untuk dilaksanakan. Suatu inisiatif aksi bagaimanapun membutuhkan rencana > (bukan hanya tata ruang). Tapi jika rencana dibuat tanpa ada inisiatif aksi, > konsensus dan kapasitas pelaksanaan, ya bukan rencana juga namanya. Jadi > rencana pembangunan KTI di dalam produk-produk seperti RTRWN dan RPJMN itu > harus dikonkritisasi dan dibangun konsensus bersamanya. Tidak bisa begitu > saja otomatis tertuang dalam program-program apalagi daftar proyek yang > fragmented (ritual business as usual). > > Tentang perumahan, pembangunan perumahan yang Pak Risfan maksud mungkin > pembangunan rumah-rumah. Sedangkan pembangunan perumahan yang berada di > sektor publik adalah pembangunan sektor perumahan: housing sector = housing > without houses. Tanggung jawab negara adalah merumahkan warganya (housing > the people). > > Tentang pembangunan permukiman (skala besar, kota baru), ya begitulah > akibatnya jika tidak dipimpin sektor publik, beserak kesana kemari > (sprawling, scattered). Peran leading and framing bagaimanapun harus > perusahaan pemerintah. Mengapa? karena menyangkut pengelolaan sumberdaya > pasal 33 UUD45, yaitu tanah, dan sd publik lainnya, yaitu infrastruktur dan > fasilitas umum. Juga menyangkut pengembangan (apresiasi nilai) kawasan > secara harmonis, berkeadilan dan berkelanjutan. Coba contohnya, Alam Sutera > mau klaim kawasan paling hijau/berkelanjutan, ya jelaslah karena diijinkan > dengan KDB rendah. mengapa? karena sebenarnya ngga boleh, karena berada di > green belt yang menjustifikasi ijin BSD dulunya. Jadi ini sustainable > settlement bo'ong-bo'ongan. > > Jadi, tidak ada perusahaan swasta yang bisa mengambil peran leading ini, > karena memang bukan interest mereka. Mereka ambil peran filling, mengisi. > Mereka harusnya jadi gerbong-gerbong yang ikut lokomotif perusahaan publik. > Jadi, kembali ke KTI, berapa banyakpun perusahaan seperti Bank Mandiri, > Kompas dll, mereka seperti gerbong-gerbong yang tak ada lokomotifnya. > Seperti anak-anak ayam tak ada induk. > > Ada kasus di Tokyo yang bisa diangkat, yaitu pembangunan kawasan Tokyo > Barat yang pusat pertumbuhannya ada di Tama Center. Tokyo Timur sudah jauh > lebih maju dan terbangun (Tokyo Kota). Pembangunan kota baru Tama ini > kebijakannya dari MLIT (Ministry of land, infrastructure and transport, > sekarang tambah lagi, and tourism). Sebuah kementrian yang gemuk jika > dibanding di Indonesia, tapi menjamin koordinasi. Kemudian pelaksanaan > kebijakannya dipimpin oleh UR (Urban Renaissance). Ini Perumnasnya Jepang, > dulu bernama UDC (urban deve corp), sebelumnya bernama HUDC (hou and urb dev > corp). UR bekerjasama dengan Japan Railway, Tokyo Metro Railway, dan Tokyo > urban dev. corporation (semacam Perumda/sarana jaya DKI) dan Tokyo Metro > Authority. Mereka membentuk semcam badan kerjasama. Milyaran yen/ triliunan > rupiah digelontorkan di tahap awal sekitar thn 80-an. Untuk menghidupkan > kota, kantor2 pusat beberapa BUMN dipindahkan ke sana. Barulah kemudian > gerbong-gerbong perusahaan dan developer swasta mengikut bak semut > beriring... Apartemen2 dan fasilitas kota kelas atas dibangun di ring kedua, > setelah.... Nah ini dia, setelah ring pertama diisi public housing milik UR, > stasiun railway besar milik JR, universitas, sekolah2, kantor2 BUMN, kebun > binatang, dan taman hutan kota. Kini Tama-Center sudah tumbuh jadi pusat > pertumbuhan baru di Tokyo Barat dengan sekitar 500 ribu penduduk yang > dilayani sebuah network monorail yang canggih. > > Apa yang menggerakkan pembangunan kota baru di Jepang bukanlah business as > usual. Bukan pula visi spekulan tanah, atau spekulan infratruktur, baik visi > spekulan developer maupun pejabat MLIT atau UR yang sudah ruksak seperti > markus-markus dan gayus-gayus. Tampaknya jauh sekali keadaannya... > Pembangunan kota baru di Jepang digerakkan oleh collective vision yaitu > sebagai wadah generasi baru, aplikasi teknologi baru, manajemen baru dan > berbagai aplikasi inovasi2 baru. Baik inovasi di sektor publik maupun > privat. RTRW dijadikan sebatas instrumen (penting sih) untuk mewujudkan > semua visi dan gagasan tersebut, bukan plan as an end product. > > Nah, sekarang bisakah komunitas seperti kita ini mulai merumuskan visi dan > inisiatif sebuah pengembangan kawasan? Nggak usah KTI lah yang terlalu > besar, coba saja dengan kota baru di sekitar jabodetabek misalnya. Dimulai > dari kumpulan individual vision lalu menjadi collective vision? Mestinya > bisa. Karena kita tidak harus menunggu hadirnya satria piningit... karena > saya ngga percaya juga sih.. :) > > Salam, > Jehan > > > > > > > --- On *Thu, 4/8/10, risfano <[email protected]>* wrote: > > > From: risfano <[email protected]> > Subject: [referensi] Re: Pembangunan Wilayah > To: [email protected] > Date: Thursday, April 8, 2010, 3:52 PM > > > > Bung Jehan dan rekans ysh, > > Tanggapan Anda menarik. Kalau "bukan instansi pemerintah berarti bukan > pembangunan (KTI)" namanya. Kalau dikaitkan dengan sektor yang Anda geluti. > Berapa jumlah rumah yang dibangun Pemerintah, berapa dibangun Masyarakat > (swadaya), berapa dibangun oleh Swasta (yang tentu untuk dibeli masyarakat)? > Jadi apakah tidak bisa disebut pembangunan perumahan? > > Juga Kota Baru (new town). Kota baru yang dari awal dibangun Pemrintah > kemungkinan baru Kota Depok ya Pak? yang lain kan meneruskan peninggalan > nenek moyang. Atau kebanyakan kota baru dibangun oleh Swasta (menjawab > demand masyarakat/pasar) . Apakah itu semua tidak bisa disebut Pembangunan > Permukiman karena tidak dibangun oleh instansi tertentu. > > Kesimpulannya, sejak awal peran utama Pemerintah adalah "pengarah, penyedia > rencana, fasilitator, pengendali". Apalagi untuk realisasi Rencana > pembangunan wilayah KTI yang begitu luas aspeknya. Bukankah inisiatif Bank > Mandiri, dst juga mengikuti "dorongan dan ajakan" pemerintah. Saya pikir > pemerintah mendorong dan memfasilitasi, sehingga bagus kalau swasta dan > masyarakat spontan merespons-nya. Apa bukan begitu? > > Kalau dari segi Rencana, selain RTRW nasional, sudah ada juga Buku III RPJM > Nasional yang jadi arahannya. Kalau tidak salah Menko Perekonomian secara > konsisten punya perhatian khusus dengan Pembangunan KTI. Saya kira dalam hal > polici kita tak perlu kecil hati, tapi operasionalisasinya mesti didukung > diseminasi dst untuk mengajak berbagai pihak (swasta, masyarakat). > > NB: Ngomong-ngomong Bang Jehan, acara "kick-off" nya jadinya kapan? > > Salam, > Risfan Munir > > --- In refere...@yahoogrou > ps.com<http://mc/compose?to=referensi%40yahoogroups.com>, > Jehan Siregar <jehansiregar@ ...> wrote: > > > > Halo semua, pengen nimbrung juga nih. > > Ketika saya membaca threadnya menarik juga, terlintas apa memang ada > gebrakan baru pembangunan wilayah? Siapa nih? Lalu, setelah saya ikuti > hingga ke sumber berita awalnya, eee... ternyata Bank Mandiri... Hehe.. > pertanyaannya, apa memang pendekatan pembangunan wilayah bisa dijalankan > oleh sebuah bank??? Tentu tidak bisa. Jadi, siapa sih sebenarnya yang peduli > dengan pembangunan wilayah sebagai pendekatan pembangunan di tanah air ini? > Pemerintah? DPR? Kalau lembaga pemerintah, lembaga mana? Apa portofolio > lembaga itu? (bukan ditujukan untuk Ditjen PR tentunya...) Kalau pejabat, > siapa? Presiden? Wapres? Menko? Kepala Bappenas? Kalau tidak ada, ya tidak > ada namanya pembangunan wilayah. Kalau yang ada itu PT Freeport, PT Conoco, > PT Perkebunan XYZ, dll, ya sama saja seperti Bank Mandiri itu. Kebetulan > saja SDA yang sedang mereka keduk ada di timur. Jangan-jangan pembangunan > wilayah (Indonesia Timur) justru dijadikan jargon saja. > > > > Tabik, > > Jehan > > > > > > > > --- On Wed, 4/7/10, Sugiono Ronodihardjo <sugion...@. ..> wrote: > > > > From: Sugiono Ronodihardjo <sugion...@. ..> > > Subject: RE: [referensi] Pembangunan Wilayah > > To: "refere...@yahoogrou > > ps.com<http://mc/compose?to=referensi%40yahoogroups.com>" > <refere...@yahoogrou ps.com<http://mc/compose?to=referensi%40yahoogroups.com> > > > > Date: Wednesday, April 7, 2010, 2:54 PM > > > > > > > > > > > > > > > >  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Pak BTS, wah kepancing juga nich yee... > > > > Pertama pemakainan istilah KIB/KIT atau KBI/KTI okay saja, yang penting > maksudnya sepaham. Kedua mengenai manusia 'semut' sepertinya memang punya > sifat bergerombol dalam mencari makanan/kehidupan. Semakin mereka 'pinter', > seperti orang Jepun, mereka tetap saja bergerombol di kota-kota besarnya, > mereka bahkan mencari bahan makanan dan bahan baku lainnya dari mana saja > (termasuk dari Indonesia). Manusia 'semut' di KIB sepertinya juga lebih > senang hidup bergerombol (terutama dikota-kota besarnya), mereka > mendatangkan bahan baku dari KIT atau kawasan yang ada/kaya SDA lainnya. > Mungkin pepatahnya diubah 'ada semut ada gula', jadi kalau mau mendorong > pembangunan wilayah di KIT, mungkin perlu terobosan agar kota-kota besarnya > (misalnya: Ambon-Ternate- Sorong-Manokwari -Jayapura- Merauke) dapat tumbuh > pesat/besar sehingga menarik 'semut-semut' berdatangan makan 'gula' yang > banyak disekitarnya. Maaf kalau salah mohon dikoreksi ya. > > > > Wassalam, > > > > Onnos. > >  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > New Windows 7: Find the right PC for you. Learn more. > > > > > > Nikmati chatting lebih sering di blog dan situs web > > Gunakan Wizard Pembuat Pingbox Online > > > > > > > > > > Chat online and in real-time with friends and family! Windows Live > Messenger > > > > > >
