Pak Risfan ysh, Terima kasih dengan bukunya, saya baru berani muncul setelah melahap 2 buku tersebut......sangat inspiratif....dan menambah semangat. Tapi pada buku PELP 5 kata dan 6 langkah, saya rasa agak sulit diterapkan oleh Pemda, kira-kira siapa ya yang bisa memulai? Bupati, Bappeda atau SKPD mana? atau malah Kadinda? Salam Aunur Rofiq
________________________________ From: Risfan M <[email protected]> To: [email protected] Sent: Fri, June 11, 2010 4:04:52 AM Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia Saya percaya, keteguhan ini yang membuat Ibu Ida awet muda. Sepertinya perubahan memang memerlukan persistensi ala "continuous process improvement" . Karena jaman sekarang kalau "mengagetkan" malah mudah dipolitisir, dan orang politik dengan cepat membelokkan arah tujuan perbaikan itu jadi 'mainan' mereka. Menyinggung e-procurement (seperti Kota Surabaya, Kota Jogja juga ya). Mungkin juga "SMS gateway" yaitu complaint-desk online dengan SMS yang di-connect ke KDH dan para kepala unit merupakan langkah kecil tapi mendorong keterbukaan. Tim saya beberapa tahun yang lalu membantu menginstall untuk beberapa kabupaten di Aceh. Selamat berjuang Bu Ida. Salam, Risfan Munir --- On Thu, 6/10/10, ida gumelar <i_gume...@yahoo. com> wrote: >From: ida gumelar <i_gume...@yahoo. com> >Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia >To: refere...@yahoogrou ps.com >Date: Thursday, June 10, 2010, 8:21 PM > > > >Untuk Pemda, mempercepat proses APBD itu penting karena beberapa alasan. >Pertama, jika tepat waktu ada reward milyaran dari Depkeu. Kedua, jika APBD >terlambat pembayaran DAU akan ditunda dan pemda akan kelabakan cari pinjaman >untuk membayar gaji serta biaya operasional pelayanan umum. Ketiga, proses >pembahasan APBD yang berkepanjangan selain melelahkan juga menelan biaya >banyak (mereka suka meeting di hoteln dan makin a lot kompensasi makin tinggi). > >Ketiga alasan tersebut membuat kepala daerah sulit untuk menghindari >"kerjasama" dgn DPRD. Selain itu, kpl daerah pun berkepentingan juga karena >dia pun harus menyantuni tim suksesnya juga. Ha ha ha > >Ketika saya jadi kpl Bappeda saya cuba membatasi praktek2 yg saya rasa tidak >benar. Saya langsung diancam akan dipecat oleh salah satu ketua komisi. Saya >tetap bertahan tapi bos saya minta saya meluluskan permintaan ketua komisi >tersebut. Setelah itu, ketua dewan yang mengancam karena ada > titipan2 dia yang kita coret karena sangat2 tidak relevan dgn RPJM dan RKP > provinsi. Lagi2 bos saya minta saya mengakomodasikan permintaan si ketua > dewan karena si bos dan istrinya pun ikut nitip juga. He he he >Akhirnya saya yang minta mundur karena tidak mau terlibat kerjasama yang sudah >saya anggap melewati batas. Saya dijadikan asisten dan untuk kpl bappeda >dicari pejabat yg mau mengakomodasikan keinginan dewan dan gub dan bersedia >untuk "pasang badan" jika nanti terjadi sesuatu. Biasanya mantan camat yg >punya kualifikasi seperti ini. > >Sebenarnya saya minta pulang ke jakarta, tapi banyak tokoh masyarakat yg >meminta saya tetap di kepri untuk jadi penyeimbang. Bos juga tdk izinkan krn >banyak pekerjaan yg memerlukan seorang yg berbahasa inggris. > >Sebagai asisten saya tdk kelola uang, tapi masih punya kewenangan dikit. Saya >ajak anak2 muda bangun e-proc, dan berbagai sistem lainnya yAng secara gradual >dapat mengurangi peluang untuk > korupsi. Training, software dan hardware umumnya dibantu teman2 di lembaga > internasional. > >Tantangan yang paling berat adalah untuk tidak ikut larut bersama majority >karena kalau ikut yang diperoleh sangat sangat besar. Mereka tidak pernah >bicara juta, tapi milyar. Ha ha ha. > >Ini sekedar sharing experience aja. > >Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung >Teruuusss... ! ________________________________ > >From: "Benedictus Dwiagus S." <bdwia...@gmail. com> >Sender: refere...@yahoogrou ps.com >Date: Thu, 10 Jun 2010 23:07:47 +0000 >To: <refere...@yahoogrou ps.com> >ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com >Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia > > >Ibu Ida yg baik nan tangguh > >Saya setuju sekali semuanya. >Membangun sistem yg memperkecil kemungkinan korupsi itu gak mudah, tp gak >berarti mustahil. Butuh nyali dan kreativiti mungkin ya. > >Kembali ke topik anggaran dana aspirasi/alokasi ini. Apakah begitu putus >asanya kita ingin mempercepat persetujuan APBD, sehingga proses alokasinya >kemudian jadi berasaskan 'entertaining anggota partai yang ingin memuaskan >konstituennya' > >Jadi asas akuntabilitas publik langsung lenyap terkompromi. >Kecuali memang proses alokasinya kemudian masuk ke dalam proses planning and >budgeting yg sesungguhnya, ... >Kalaow alokasi ke dapil emang dibuat berdasarkan norma perencanaan dan >penganggaran sih oke aja. Artinya, kebutuhan akan pembangunan di dapil itu >memang teridentifikasi dengan jelas, kemudian program aktivitasnya terumuskan >dengan jelas, dll. >Jadi ketika melaporkan penggunaan APBN/APBD yg notabene uang rakyat, ya >alasannya jelas, > krn kebutuhan pembangunan. Bukan kebutuhan meng'entertain' supaya cepat > persetujuan APBD. >Memang harus mau capek. Jangan cuman sekedar tulis cek 1 milyar, that's it, >silahkan habiskan.. Jadinya sistem perencanaan dan penganggaran jadi seperti >disepelekan. >Anggota parlemen emang haris capek2 kalau mau memperjuangkan dapilnya. Kepala >dinas juga harus capek memastikan bahwa APBD itu memang diapke utk pembangunan. > >Itu recehan saya sih > >smoga ibu Ida sehat selalu dan dpt terus berkarya di daerah. Doa saya sama >seperti Bang Fadjar, untuk ibu Ida. > >Salam >Dwiagus >gak pernah kerja di pemda. > > >»»» digowes dari Rempoa dengan BikeBerry® ~ Genjot Teruuusss... !!! ________________________________ > >From: "ida gumelar" <i_gume...@yahoo. com> >Sender: refere...@yahoogrou ps.com >Date: Thu, 10 Jun 2010 14:52:41 +0000 >To: <refere...@yahoogrou ps.com> >ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com >Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia > > >Persoalan korupsi di pemda itu cukup kompleks dan memerlukan ekstra nyali >untuk melawannya krn sudah sangat sistemik. Namun bukan berArti tidak bisa. > >Pengalaman saya menunjukkan bahwa dorongan bagi pejabat untuk korupsi sangat >tinggi dan sulit dikendalikan karena itu terkait dgn sistem politik dan sistem >sosial masyarakat. > >Yang kita bisa kita lakukan adalah mempersempit peluang untuk korupsi melalui: >Pertama, sistem lelang on-line (fully electronic, bukan yg semi) dapat >mengurangi peluang untuk kolusi. Kedua, perjAlanan dinas sisten at cost, dapat >mengurangi fiktif. >Ketiga, transaparansi dalam pemberian bantuan sosial, beasiswa dan bantuan >modal dengan mengumumkan secara luas syarat dan prosedur serta siapa saja yang >menerima. >Keempat, sistem pelayanAn satu atap dan online. >Kelima, pelayanan samsat yg online. >Keenam sistem pengaduan (sms center) >. >Membangun sistem2 seperti itu secara teknis mudah. Biayanya pun > tdk terlalu mahal. Yang susah adalah mendapatkan dukungan dr gub dan DPRD > untuk membangun dan menerapkannya. Salah2 langkah anda bukan hanya terjungkal > dari jabatan, juga keluarga diteror. > >Bisa dibayangkan sedihnya, ketika semua yang sudah berjalan baik tapi >dihentikan hanya demi mendukung si nyonya yg ikut pilkada. Sistem at cost >dikembalikan ke sistem lumpsum, promosi jabatan melalui assessment center >dihentikan, pelayanan samsat harus ketemu muka lagi, dll. Seharusnya lebih >banyak yg menolak. Sayangnya, justru banyak yang ambil kesempatan untuk dapat >keuntungan. > > >Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung >Teruuusss... ! ________________________________ > >From: "Benedictus Dwiagus S." <bdwia...@gmail. com> >Sender: refere...@yahoogrou ps.com >Date: Thu, 10 Jun 2010 14:11:41 +0000 >To: <refere...@yahoogrou ps.com> >ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com >Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia > > > >Saya rasa gak ada yg meragukan story yg ibu Ida sampaikan adalah real. >Kenyataannya seperti itu apa adanya. Gak ada yg seems unreal di sana. Tapi >apakah itu yang semestinya terjadi? > >APBD/N saya rasa bukan untuk mengentertain parlemen. Itu menurut saya sih. >Kalau lantas itu yang terjadi, apa kita lantas tidak bisa cari akal utk >mencari jalan lain... Seolah itu satu2nya jalan... > >Kegagalan kita memberantas korupsi saya rasa karena kita begitu menerima >begitu saja keadaan sebenarnya. >Kasarnya:" yah memang keadaannya seperti itu, so be it lah...." > >Itu recehan saya sih, yang memang gak pernah kerja di Pemda > >Salam >Dwiagus. > >»»» digowes dari Rempoa dengan BikeBerry® ~ Genjot Teruuusss... !!! ________________________________ > >From: "ida gumelar" <i_gume...@yahoo. com> >Sender: refere...@yahoogrou ps.com >Date: Thu, 10 Jun 2010 13:50:24 +0000 >To: <refere...@yahoogrou ps.com> >ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com >Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia > > >Buat yg tidak pernah bekerja di pemda, our story seems unreal. Tapi >kenyataannya begitulah. > >Kegagalan kita memberantas korupsi krn kita kurang memahami keadaan yang >sebenarnya. > >Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung >Teruuusss... ! ________________________________ > >From: "Benedictus Dwiagus S." <bdwia...@gmail. com> >Sender: refere...@yahoogrou ps.com >Date: Thu, 10 Jun 2010 09:33:24 +0000 >To: <refere...@yahoogrou ps.com> >ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com >Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia > > >Mestinya bukan dari APBN/APBD dong krena itu anggaran pembangunan, .. >Kalau ini anggaran entertainment kayaknya, masuk dalam hospitality costnya >partai. > >Hehehhee >. > >»»» digowes dari Rempoa dengan BikeBerry® ~ Genjot Teruuusss... !!! ________________________________ > >From: "ida gumelar" <i_gume...@yahoo. com> >Sender: refere...@yahoogrou ps.com >Date: Thu, 10 Jun 2010 02:35:56 +0000 >To: <refere...@yahoogrou ps.com> >ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com >Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia > > >Dear all, pengalaman di Kepri lebih kurang sama dgn di DIY. > >Proses APBD bisa cepat dan bisa lama, tergantung pada beberapa faktor, antara >lain seberapa besar keinginan gubernur, seberapa besar pula keinginan pimpinan >dewan sebagai reaksi terhadap keinginan gubernur. Jika kesepakatan bagi kue >antara kedua fihak cepat dicapai, cepat pula proses pengesahan APBD. > >Kesepakatan biasanya dibahas dlm pertemuan informal. Di pertemuan formal >tinggal pengesahannya saja (mungkin krn ada CCTV, he he he). ini diluar dana >alokatif. > >Peranan dana alokatif lebih untuk menghibur anggota biasa. Mereka bisa >menggunakan dana untuk proyek2 kecil di dapilnya. Konstituennya happy ikut >kecipratan. 5 thn lagi dukung dia lagi. >Pemilu yg lalu kelihatan, yg dananya dimakan sendiri, tdk sampai ke >konstituen, kehilangan suara banyak. > >Dulu, sebelum ada dana alokatif, kpl dinas/badan yg pusing ngatur agar >permintaan konstituen yg kecil2 > dipenuhi. > >Pengalaman 4 tahun jadi anggota tim anggaran eksekutif memberi banyak >pengalaman yg tdk mungkin saya dapatkan kalau bekerja di departemen. > >Salam > >Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung >Teruuusss... ! ________________________________ > >From: "bspr...@indosat. net.id" <bspr...@indosat. net.id> >Sender: refere...@yahoogrou ps.com >Date: Wed, 9 Jun 2010 12:12:58 +0700 (WIT) >To: <refere...@yahoogrou ps.com> >ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com >Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia > > >Cak Andri, > >Cak Andri menanyakan ke bu Ida yang cantik : > >Menarik sekali pengalaman Ibu Ida. Apakah ibu mengetahui bagaimana caranya >dana tersebut "mempercepat" proses persetujuan APBD (oleh DPRD?)? > >Saya berdasarkan pengalaman selama 7 tahun di propinsi, ternyata proses APBD >bisa sangat sangat sangat dipercepat. Tetapi juga bisa sangat sangat sangat >lambat ..... > >.....prinsipnya adalah bagaimana memenuhi hasrat anggota legislatif untuk >mendapatkan tambahan revenue dengan segala macam cara dan usaha sehingga si >anggota legislatif tersebut bisa memenuhi keinginan konstituennya yang selalu >ngrumpi dan ngarariung (bahasa sunda yang berarti berkumpul) di kantor fraksi >untuk meminta sumbangan. > >Sehingga kalau diformulasikan adalah : > >Cp = f (Jka, Jke, Tab, tKk) >dimana : > >Cp = cepatnya proses APBD >Jka = jumlah kebutuhan anggota legislatif yang bisa diderivasi kepada jumlah >fraksi yang butuh >(semakin > banyak fraksi yang minta semakin cepat), jumlah anggota yang butuh .... >ini berarti kalau faksi besar (jumlah anggotanya banyak) tapi tunggal ... >lebih sulit >diprosesnya dibandingkan dengan yang fraksinya lebih banyak . >Jke = jumlah kebutuhan eksekutif ... semaki nkecil semakin cepat >Tab = Total anggaran belanja yang dibicarakan ... semakin besar semakin lama >tKk = tingkat kontroversi kegiatan ... semakin kontroversi kegiatan semakin >lama prosesnya > >Nah untuk itu common denominatornya adalah jumlah anggaran yang dititipkan ke >eksekutif ... artinya anggaran legislatif yang dititipkan ke eksekutif ... hal >ini disebabkan karena adanya PP 11/2000. > >Mungkin Cak Andri bisa sedikit melihat fungsi tersebut karena pengalaman >empirik saya di Jogja. > >Salam > >bambang sp
