BTS, seru juga yaa ...lebih seru lagi kalau orbit perjalanan pekerja eh 
proffesional urban, dituliskan jadi "catatan panjang perjalanan pekerja 
komuter" (jakarta-banten, eeh masuk banten ngga yaa) ...

Mikirin macet Jakarta, saya kuatir botak dan stroke ...mending belajar dr 
setiap pelaku komuter seperti mas BTS ini ...

Horreee ...

IBNU TAUFAN,
http://ibnutaufan.blogspot.com
http://psgf42.blogspot.com
Jakarta Selatan, Indonesia
indosat.blackberry®

-----Original Message-----
From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Wed, 21 Jul 2010 13:14:49 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja



Hi..Dwiagus, kenapa nggak nyapa saya? Benar, setelah ada pengumuman kereta 
tidak jalan, langsung tukar uang, dan buru-buru kejar Feeder Bus yang jam 5. 
Akhirnya dapat juga Feeder Bus  ke Bintaro yang jam 5.
 
Saya berangkat 07.00 pake mobil dan parkir di Bintaro Trade Center (sekitar 2 
km dari rumah). Kemudian naik Feeder Bus ke Ratu Plasa (Rp 11.000). Turun di 
Ratu Plasa, naik jembatan dan ambil Bus Way ke Harmoni dan sambung ke jurusan 
Pasar Baru (Rp 3.500). Terus jalan kaki menuju Kementerian Keuangan. Baliknya, 
dari kantor jalan kaki ke depan Hotel Borobudur dan ambil Kopaja P-20 jurusan 
Lebak Bulus (Rp 2.000) dan turun di Rasuna. Jalan kaki lagi menuju Stasiun KA 
Duku Atas. Naik KA Sudirman-Serpong jam 17.30 turun di Pondok Ranji (Rp 8.000). 
Jalan kaki lagi di Bintaro Plasa untuk cari angkot menuju ke BTC. Dari BTC 
ambil mobil dan pulang ke rumah (Rp 5,000).
 
Begitulah orbit saya setiap hari. Tidak pake mobil ke kantor ternyata tidak 
murah (total Rp 30.000 setiap hari). Itulah upaya saya yang tidak begitu 
berarti untuk mengurangi kemacetan di Jakarta sebelum bisa memberikan solusi 
jitu ke pemda DKI. Tapi pemda DKI tidak gebleg, sudah banyak upaya yang 
dilakukan walaiu sering menemui kegagalan (karena kurang didukung oleh behavior 
masyarakat Jabodetabek). Baru-baru ini sedang diadakan  Traffic Counting, Road 
Side Interview Survey, dan Home Interview Survey. Saya salah satu 
responden-nya. DKI kerja sama dengan UGM untuk kerjaan ini (Jakarta Urban 
Transport Project).
 
Semoga berhasil.
 
Thanks. CU. BTS.
 


--- Pada Rab, 21/7/10, Benedictus Dwiagus S. <[email protected]> menulis:


Dari: Benedictus Dwiagus S. <[email protected]>
Judul: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja
Kepada: [email protected]
Tanggal: Rabu, 21 Juli, 2010, 3:55 AM


  



Kalau a carfree small city , mungkin bukan utopia. Tapi kalau a carfree 
gigantic metro, mungkin lain cerita.

We are traffic. Kalau we are jammed, yah cari jalur lain... Naik kereta, naik 
sepeda, multimoda dgn ojek, dll.
Kmaren saya mau naik kereta jam setengah lima. Rupanya tidak operasi. Walah, 
berarti ini saya sbg traffic , jammed. Lantas meluncur ke busway deh. Nyambung 
bis dan ojek kemudian. Kayaknya pak BTS juga sy liat sigap ganti alternatip 
moda kemaren ketika kereta jam setengah 5 tdk broperasi. Meluncur pake apa pak?

Salam
Dwiagus


»»» digowes dari Rempoa dengan BikeBerry® ~ Genjot Teruuusss... !!!


From: Deden Rukmana <dedenrukmana@ yahoo.com> 
Sender: refere...@yahoogrou ps.com 
Date: Tue, 20 Jul 2010 20:32:08 -0700 (PDT)
To: <refere...@yahoogrou ps.com>
ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com 
Subject: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja

  



Diskusi ttg kemacetan Jakarta memang tidak akan ada habisnya, karena masalahnya 
tidak pernah juga tuntas. Saya pernah ber-envisi (envision, not dream of!) utk 
memiliki kota yg tidak tanpa kendaraan bermotor. Carfree city bukanlah utopia, 
dan mulai banyak digagas. Silakan digoogle, lumayan banyak tempat tanpa mobil. 
Utk Metropolitan Jakarta tentunya ini tidak mungkin, tapi mengurangi penggunaan 
kendaraan pribadi adalah sangat mungkin. Tahun lalu, sempat tulisan saya ttg 
carfree city dimuat di the Jakarta Post:
http://www.thejakar tapost.com/ news/2009/ 06/02/envisionin g-a-city- 
without-gas- guzzlers. html
 
Salam hangat dari Savannah,
Deden Rukmana


Envisioning a city without gas guzzlers
Deden Rukmana, Savannah, GA | Tue, 06/02/2009 2:00 PM | Opinion 
A | A | A | 

Traffic congestion is a chronic problem in most Indonesian cities and is 
getting worse every year. The pace of road development in Indonesian cities is 
much slower than the growth rate of vehicle ownership. In Jakarta, for example, 
vehicle ownership increases by 9 to 11 percent per year, but the growth of 
roads is only less than 1 percent per year. When a new highway is built or a 
road is widened, it only alleviates traffic congestion for a short period of 
time. After a few years, any new highway fills with traffic that would not have 
existed if the highway had not been built. 
Similarly, any widened road fills with more traffic in just a few months. Such 
a phenomenon is called induced demand. Because of induced demand, neither 
building new roads nor widening roads are viable long-term solutions to traffic 
congestion. A good solution to eradication traffic problems is to reduce the 
ownership and use of private vehicles. I read an article in The New York Times 
(May 12, 2009) on a car-free suburb in Germany with great interest. 
Streets in this upscale town are completely free of traffic, except on the main 
thoroughfare and in a few streets on the edge of the town. The residents of 
this town are still allowed to own cars, but parking is relegated to two large 
garages at the edge of the development. Vauban, home to 5,500 residents, is 
located on the outskirts of Freiburg, near the French and Swiss borders. The 
residents are heavily dependent on trams and many have taken to car-sharing 
when longer excursions are needed. Seventy percent of Vauban's families don't 
own a car. They do a lot of walking and biking to shops, banks, restaurants, 
schools and other destinations that are interspersed among homes. The town is 
long and relatively narrow and access to the tram is within walking distance of 
every home. 
Creating areas that are more compact, more accessible to public transportation 
and necessitate less driving is the vision of urban planners in the 21st 
century. Vauban is exemplary of the 21st century urban design in response to 
the threats of greenhouse gas emissions, global warming and the dwindling 
supply of oil. It could be argued that the design of Vauban is an extension of 
New Urbanism. New Urbanism is a school of urban design that arose in the U.S. 
in the early 1980s. This school of urban design promotes several key 
principles, including walkability and connectivity, mixed land use and high 
density. There have been many New Urbanist towns built in several countries, 
but cars continue to fill their streets. Cars are still a luxury item for many 
Indonesian families. Many urban residents, particularly those living in kampung 
kotas (city hamlets), do not own cars and are used to living without them. 
Streets in Indonesia's kampung kota are too narrow for cars and residents are 
used to walking and biking to their destinations. Kampung kotas are located in 
the center of urban areas and are relatively accessible by public 
transportation. In reference to the New Urbanism concept, Indonesia's kampung 
kotas have implemented the principles of walkability and high density. 
Indonesian planners need to appreciate the existence of kampung kotas in these 
terms. Kampung kota residents are less likely to have a demand for cars as 
their neighborhoods are accessible to public transportation and the streets in 
their neighborhoods remain narrow. 
For new developments in suburban areas, Indonesian planners should emulate the 
success of Vauban. Driving needs are profoundly affected by urban design and 
the level of access to public transportation. It makes sense to envision and is 
not all impossible to create a city without cars. 
The writer is an assistant professor and coordinator of urban studies and 
planning program at Savannah State University. 




From: Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com>
To: refere...@yahoogrou ps.com
Sent: Tue, July 20, 2010 2:18:51 AM
Subject: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja

  






Dear referensiers
 
Membaca ulasan Pak Aby sepertinya kemacetan itu dikarenakan aglomerasi atau 
adanya magnet yang kuat sehingga terjadi urbanisasi besar-besaran di 
Jabodetabek. Logika yang tepat bila dikembangkan countermagnet, maka kemacetan 
di Jabodetabek itu bisa dikurangi dan diurai. Dengan logika yang sama pula 
bahwa munculnya countermagnet akan melahirkan kemacetan baru. Dengan demikian 
konsep pengembangan countermagnet sama saja dengan "memindahkan" kemacetan. 
Memperluas pengembangan countermagnet, bukankah sama saja "memeratakan" 
kemacetan?
 
Kemacetan lalu lintas di kota-kota metro sering tak bisa dihindari. Tapi memang 
tidak separah Jakarta. Bangkok dulu macetnya...ya ampuunn, tetapi sekarang 
tidak lagi dan Bangkok tetap kota prima, tanpa ada konsep countermagnet. Juga 
kota-kota metro di negara-negara lain  tidak harus macet seperti Jakarta ini 
tanpa harus ada pengembangan countermagnet.
 
Menurut buku yang saya pahami, kemacetan itu bukan tataran makro, tapi tataran 
mikro saja, atau itu masalah manajemen saja. Walaupun begitu, mengurai 
kemacetan tidaklah gampang, ... banyak faktor. Untuk itu perlu diurai satu 
persatu dan diselesaikan secara bertahap. Ini bukan soal gebleg,..bukan soal 
suka ngeles, ..juga bukan soal omong doang.... Perlu kerja sama banyak 
pihak,...juga partsipasi/kesadara n masyarakat tentunya. 
 
Apakah Anda-anda semua sudah mulai "bike to work", "walk to work", naik 
angkutan umum....... Itu semua sangat membantu mengurangi kemacetan ini. Ayolah!
 
Thanks. CU. BTS.
 









Kirim email ke