Rekan Atok ysh Trims atas tgpnya …….dan kalau boleh saya usulkan ……seyogyanya pengertian kota countermagnet dan satelit serta ‘kota mandiri’ itu mbok dipisahkan agak saling jauh2an saja spy tidak saling belibet dan membingungkan penduduk……..
Kota satelit ya satelit …kota countermagnet/ kota tandingan ya countermagnet/ tandingan ..dan kota mandiri ya kota mandiri…….. Kalau namanya kota satelit ……ia jelas mengorbit atau berorientasi kpd kota intinya…….jaraknyapun (re: pak BSP ….kurang dari 60 km) …….kemudian kalau kota countermagnet/ kota tandingan…… utk mudahnya (re : pak BSP ….jaraknya > 60km dari kota primat yg mau ditandingi) ……..dan sementara itu namanya kota mandiri ya harusnya mandiri dalam hampir2 semua halnya……. Baik dlm memberi kesempatan kerja pd penduduknya ……dlm kepemilikan infrastruktur kotanya ….spt seharusnya ia memiliki sendiri bandara, pelabuhan laut, industri media dan berbagai infrastruktur strategis kota lainnya ……kalau dibilang BSD kota mandiri misalnya …jelas itu bohong besar dan itu adlh hanya kata2 tepu dari developernya agar orang beli properti disana……apanya yg mandiri disana……… Kemudian utk kalimat anda …..: “Jadi kalau di Bintaro di jadikan kota satelit. Magnitnya (tempat usaha) harus dibangun dulu, jadi mas BTS tinggal di Bintaro dan kerja di Bintaro”….. saya kira disini anda maaf, telah menciptakan kalimat dan pengertian yg benar2 belibet……… Sbg kota satelit …jelas Bintaro secara sah boleh menyusu dan atau menggelendot pd kotaJakarta ……tak ada keharusan pdnya utk ‘mandiri’……. Kalaupun di Bintaro hrs dibangun (antara lain) tempat usaha dan berbagai fasilitas pelengkap lainnya ….. itu semata2 bukan dlm rangka utk agar Bintaro mandiri ……namun lbh pd agar “Bintaro nyaman dihuni dan atau nyaman utk dikunjungi” ……..ya melanggar HAM dong namanya kalau anda paksakan mas BTS harus kerja di Bintaro……belum lagi penduduk Bintaro yg profesinya pilot atau nakhoda kapal …. Kalau mau anda paksakan hrs kerja di Bintaro juga …...masak ia hrs alih profesi jadi pengemudi angkot dn ojek ……krn di Bintaro tak ada bandara dan pelabuhan laut …....salam, aby --- On Wed, 7/21/10, Achadiat Dritasto <[email protected]> wrote: From: Achadiat Dritasto <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja To: [email protected] Date: Wednesday, July 21, 2010, 12:33 AM Anggota milis yth Berbicara soal coutermagnet di Indonesia, banyak dilakukan usaha membangun kota2 satelit. Tetapi pembangunannya tidak sempurna atau nanggung. Pembangunan kota satelit hanya untuk memenuhi kebutuhan hunian dan pelayanan publik. Pemenuhan kebutuhan tempat usaha tidak berjalan dengan baik. Tempat usaha yang dibangun kebanyakan berupa pelayanan komersial untuk penghuni setempat. Sehingga yang terjadi jarank perjalanan se-hari2 semakin jauh, seperti yang dialami oleh mas BTS (berapa km mas sehari). Dulu jamannya dosen saya ngajar, namanya kota mandiri itu harus dapat memenuhi kebutuhan penghuninya setidaknya ada perumahan, pelayanan dan tempat usaha. Sehingga orangnya ga jalan jauh2, ya di kota itu saja, termasuk kota satelit. Jadi kalau di Bintaro di jadikan kota satelit. Magnitnya (tempat usaha) harus dibangun dulu, jadi mas BTS tinggal di Bintaro dan kerja di Bintaro (sori kang ... hehehehe). Dulu Lipo Cikarang juga akan dikembangkan sebagai kota mandiri, yaitu mengembangkan kawasan industri (sebagai magnit/tempat usaha), dan kawasan perumahan beserta fasilitas umumnya, yang diharapkan dihuni oleh pekerja dari kawasan industri. Namun yang dibangun kurang lengkap, yaitu perumahan untuk MBR (gaji rendah) yang merupakan karyawan di kawasan industri golongan rendah. Sehingga yang terjadi, kawasan perumahan yang di bangun dihuni orang yang bekerja di luar Lipo Cikarang dan pekerja kawasan industrinya tinggal di luar kawasan industri, sehingga lalu lintas keluar masuk Cikarang tetap tinggi. Salam Atoksaja On 7/21/10, Ibnu Taufan <[email protected]> wrote: > BTS, seru juga yaa ...lebih seru lagi kalau orbit perjalanan pekerja eh > proffesional urban, dituliskan jadi "catatan panjang perjalanan pekerja > komuter" (jakarta-banten, eeh masuk banten ngga yaa) ... > > Mikirin macet Jakarta, saya kuatir botak dan stroke ...mending belajar dr > setiap pelaku komuter seperti mas BTS ini ... > > Horreee ... > > IBNU TAUFAN, > http://ibnutaufan.blogspot.com > http://psgf42.blogspot.com > Jakarta Selatan, Indonesia > indosat.blackberry® > > -----Original Message----- > From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> > Sender: [email protected] > Date: Wed, 21 Jul 2010 13:14:49 > To: <[email protected]> > Reply-To: [email protected] > Subject: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja > > > > Hi..Dwiagus, kenapa nggak nyapa saya? Benar, setelah ada pengumuman kereta > tidak jalan, langsung tukar uang, dan buru-buru kejar Feeder Bus yang jam 5. > Akhirnya dapat juga Feeder Bus ke Bintaro yang jam 5. > > Saya berangkat 07.00 pake mobil dan parkir di Bintaro Trade Center (sekitar > 2 km dari rumah). Kemudian naik Feeder Bus ke Ratu Plasa (Rp 11.000). Turun > di Ratu Plasa, naik jembatan dan ambil Bus Way ke Harmoni dan sambung ke > jurusan Pasar Baru (Rp 3.500). Terus jalan kaki menuju Kementerian Keuangan. > Baliknya, dari kantor jalan kaki ke depan Hotel Borobudur dan ambil Kopaja > P-20 jurusan Lebak Bulus (Rp 2.000) dan turun di Rasuna. Jalan kaki lagi > menuju Stasiun KA Duku Atas. Naik KA Sudirman-Serpong jam 17.30 turun di > Pondok Ranji (Rp 8.000). Jalan kaki lagi di Bintaro Plasa untuk cari angkot > menuju ke BTC. Dari BTC ambil mobil dan pulang ke rumah (Rp 5,000). > > Begitulah orbit saya setiap hari. Tidak pake mobil ke kantor ternyata tidak > murah (total Rp 30.000 setiap hari). Itulah upaya saya yang tidak begitu > berarti untuk mengurangi kemacetan di Jakarta sebelum bisa memberikan solusi > jitu ke pemda DKI. Tapi pemda DKI tidak gebleg, sudah banyak upaya yang > dilakukan walaiu sering menemui kegagalan (karena kurang didukung oleh > behavior masyarakat Jabodetabek). Baru-baru ini sedang diadakan Traffic > Counting, Road Side Interview Survey, dan Home Interview Survey. Saya salah > satu responden-nya. DKI kerja sama dengan UGM untuk kerjaan ini (Jakarta > Urban Transport Project). > > Semoga berhasil. > > Thanks. CU. BTS. > > > > --- Pada Rab, 21/7/10, Benedictus Dwiagus S. <[email protected]> menulis: > > > Dari: Benedictus Dwiagus S. <[email protected]> > Judul: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja > Kepada: [email protected] > Tanggal: Rabu, 21 Juli, 2010, 3:55 AM > > > > > > > Kalau a carfree small city , mungkin bukan utopia. Tapi kalau a carfree > gigantic metro, mungkin lain cerita. > > We are traffic. Kalau we are jammed, yah cari jalur lain... Naik kereta, > naik sepeda, multimoda dgn ojek, dll. > Kmaren saya mau naik kereta jam setengah lima. Rupanya tidak operasi. Walah, > berarti ini saya sbg traffic , jammed. Lantas meluncur ke busway deh. > Nyambung bis dan ojek kemudian. Kayaknya pak BTS juga sy liat sigap ganti > alternatip moda kemaren ketika kereta jam setengah 5 tdk broperasi. Meluncur > pake apa pak? > > Salam > Dwiagus > > > »»» digowes dari Rempoa dengan BikeBerry® ~ Genjot Teruuusss... !!! > > > From: Deden Rukmana <dedenrukmana@ yahoo.com> > Sender: refere...@yahoogrou ps.com > Date: Tue, 20 Jul 2010 20:32:08 -0700 (PDT) > To: <refere...@yahoogrou ps.com> > ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com > Subject: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja > > > > > > Diskusi ttg kemacetan Jakarta memang tidak akan ada habisnya, karena > masalahnya tidak pernah juga tuntas. Saya pernah ber-envisi (envision, not > dream of!) utk memiliki kota yg tidak tanpa kendaraan bermotor. Carfree city > bukanlah utopia, dan mulai banyak digagas. Silakan digoogle, lumayan banyak > tempat tanpa mobil. Utk Metropolitan Jakarta tentunya ini tidak mungkin, > tapi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi adalah sangat mungkin. Tahun > lalu, sempat tulisan saya ttg carfree city dimuat di the Jakarta Post: > http://www.thejakar tapost.com/ news/2009/ 06/02/envisionin g-a-city- > without-gas- guzzlers. html > > Salam hangat dari Savannah, > Deden Rukmana > > > Envisioning a city without gas guzzlers > Deden Rukmana, Savannah, GA | Tue, 06/02/2009 2:00 PM | Opinion > A | A | A | > > Traffic congestion is a chronic problem in most Indonesian cities and is > getting worse every year. The pace of road development in Indonesian cities > is much slower than the growth rate of vehicle ownership. In Jakarta, for > example, vehicle ownership increases by 9 to 11 percent per year, but the > growth of roads is only less than 1 percent per year. When a new highway is > built or a road is widened, it only alleviates traffic congestion for a > short period of time. After a few years, any new highway fills with traffic > that would not have existed if the highway had not been built. > Similarly, any widened road fills with more traffic in just a few months. > Such a phenomenon is called induced demand. Because of induced demand, > neither building new roads nor widening roads are viable long-term solutions > to traffic congestion. A good solution to eradication traffic problems is to > reduce the ownership and use of private vehicles. I read an article in The > New York Times (May 12, 2009) on a car-free suburb in Germany with great > interest. > Streets in this upscale town are completely free of traffic, except on the > main thoroughfare and in a few streets on the edge of the town. The > residents of this town are still allowed to own cars, but parking is > relegated to two large garages at the edge of the development. Vauban, home > to 5,500 residents, is located on the outskirts of Freiburg, near the French > and Swiss borders. The residents are heavily dependent on trams and many > have taken to car-sharing when longer excursions are needed. Seventy percent > of Vauban's families don't own a car. They do a lot of walking and biking to > shops, banks, restaurants, schools and other destinations that are > interspersed among homes. The town is long and relatively narrow and access > to the tram is within walking distance of every home. > Creating areas that are more compact, more accessible to public > transportation and necessitate less driving is the vision of urban planners > in the 21st century. Vauban is exemplary of the 21st century urban design in > response to the threats of greenhouse gas emissions, global warming and the > dwindling supply of oil. It could be argued that the design of Vauban is an > extension of New Urbanism. New Urbanism is a school of urban design that > arose in the U.S. in the early 1980s. This school of urban design promotes > several key principles, including walkability and connectivity, mixed land > use and high density. There have been many New Urbanist towns built in > several countries, but cars continue to fill their streets. Cars are still a > luxury item for many Indonesian families. Many urban residents, particularly > those living in kampung kotas (city hamlets), do not own cars and are used > to living without them. > Streets in Indonesia's kampung kota are too narrow for cars and residents > are used to walking and biking to their destinations. Kampung kotas are > located in the center of urban areas and are relatively accessible by public > transportation. In reference to the New Urbanism concept, Indonesia's > kampung kotas have implemented the principles of walkability and high > density. Indonesian planners need to appreciate the existence of kampung > kotas in these terms. Kampung kota residents are less likely to have a > demand for cars as their neighborhoods are accessible to public > transportation and the streets in their neighborhoods remain narrow. > For new developments in suburban areas, Indonesian planners should emulate > the success of Vauban. Driving needs are profoundly affected by urban design > and the level of access to public transportation. It makes sense to envision > and is not all impossible to create a city without cars. > The writer is an assistant professor and coordinator of urban studies and > planning program at Savannah State University. > > > > > From: Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com> > To: refere...@yahoogrou ps.com > Sent: Tue, July 20, 2010 2:18:51 AM > Subject: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja > > > > > > > > > Dear referensiers > > Membaca ulasan Pak Aby sepertinya kemacetan itu dikarenakan aglomerasi atau > adanya magnet yang kuat sehingga terjadi urbanisasi besar-besaran di > Jabodetabek. Logika yang tepat bila dikembangkan countermagnet, maka > kemacetan di Jabodetabek itu bisa dikurangi dan diurai. Dengan logika yang > sama pula bahwa munculnya countermagnet akan melahirkan kemacetan baru. > Dengan demikian konsep pengembangan countermagnet sama saja dengan > "memindahkan" kemacetan. Memperluas pengembangan countermagnet, bukankah > sama saja "memeratakan" kemacetan? > > Kemacetan lalu lintas di kota-kota metro sering tak bisa dihindari. Tapi > memang tidak separah Jakarta. Bangkok dulu macetnya...ya ampuunn, tetapi > sekarang tidak lagi dan Bangkok tetap kota prima, tanpa ada konsep > countermagnet. Juga kota-kota metro di negara-negara lain tidak harus macet > seperti Jakarta ini tanpa harus ada pengembangan countermagnet. > > Menurut buku yang saya pahami, kemacetan itu bukan tataran makro, tapi > tataran mikro saja, atau itu masalah manajemen saja. Walaupun begitu, > mengurai kemacetan tidaklah gampang, ... banyak faktor. Untuk itu perlu > diurai satu persatu dan diselesaikan secara bertahap. Ini bukan soal > gebleg,..bukan soal suka ngeles, ..juga bukan soal omong doang.... Perlu > kerja sama banyak pihak,...juga partsipasi/kesadara n masyarakat tentunya. > > Apakah Anda-anda semua sudah mulai "bike to work", "walk to work", naik > angkutan umum....... Itu semua sangat membantu mengurangi kemacetan ini. > Ayolah! > > Thanks. CU. BTS. > > > > > > > > > > >
