Re: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore
Seandainya dulu Bupati Cowboy Bojonegoro ini diundang bersama IAGI mengisi acara Goin' Country di Metro TV beberapa tahun yang silam, mungkin pandangannya berbeda. Setelah diajak dansa dengan petinggi IAGI, Kang Andang Bachtiar, Pak Yanto Si Abah Sumantri, Bambang Sheriff Istadi, Parvita Cowgirl Siregar, dll, juga mendengar keterangan bukti partisipasi IAGI terhadap Tsunami di Aceh, pasti Beliau akan tergugah juga jiwa sosialnya. Beliau tetap manusia yang mungkin tidak tahu dan khilaf. Tugas kita memberikan sosialisasi kegiatan kita, sehingga Beliau mengerti dan mau bersinergi menjadi mitra kerja yang baik dengan industri migas. Salam buat semua. TAM anggota HAGI yang aktif di milis IAGI juga serta ikut juga dalam acara Goin' Country IAGI di Metro TV (yang sempat berphoto berdua dengan Tantowi Cowboy beneran Yahya) --- [EMAIL PROTECTED] wrote: Lagi-lagi kalau aku lebih mementingkan penjelasan serta pendidikan ke cowboy-cowboy ini. Mereka perlu diberitahukan bagaimana proses eksplorasi itu berjalan di Indonesia, termasuk didalamnya 'cost recovery'. Mereka mana tau adanya kerugian disemua pihak kalau sebuah project terbengkalai. Apakah hanya pendidikan ke rakyat ? ... tentunya tidak ... semua pihak (explorer, pemerintah pusat dan juga daerah) juga harus saling mengerti kepentingannya. Rakyat lokal sering merasa tidak mendapatkan haknya. Walopun akau jg ga tau mana yg lebih berhak atas kekayaan alam, karena mana yg disebut proporsional itu ya harus dirundingkan dan ada tata caranya. Entah dengan otonomi, perserikatan, ataupun terpusat semuanya mesti dengan perundingan. Temen-temen yg operasinya di darat tentunya lebih banyak tahu ttg konflik ini, terutama setelah ada otoda. Nah lagi2 saya yakin proses perundingan yg merugikan semua pihak ini perlu penengah yg bener2 netral siapa ? LSM ? IAGI lagi ? Berat juga rek ... Salah-salah 'gajah bertarung hebat, kucing ke-injek2 dibawahnya'. RDP 'emang iagi kucing ? Emang ..bukan ! Si Abah On 4/21/05, sugeng.hartono [EMAIL PROTECTED] wrote: Artikel ini juga dimuat di koran lokal Jambi edisi kemarin. Apakah tidak ada cara yang lebih arif, misalnya pemboran tetap berjalan, tetapi perundingan juga berjalan sehingga tidak ada kerugian yang semestinya tidak perlu. Sugeng - Original Message - From: Musakti, Oki [EMAIL PROTECTED] Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah hampir Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu? Tidak! -- Education can't stop natural disasters from occurring, but it can help people prepare for the possibilities --- - To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy Sebayang([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) - __ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com - To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy Sebayang([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) -
[iagi-net-l] Cowboy Bojonegore
Cowboy Bojonegoro Oleh: Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos CITRA Jatim di mata investor asing baru saja tercemar oleh tindakan Bupati Bojonegoro Santoso. Bupati mengeluarkan surat yang isinya menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayahnya. Bupati juga mengerahkan pasukannya untuk memblokade lahan yang sudah dipasangi rig (alat pengeboran minyak) tersebut. Alasannya: sesuai dengan UU Migas, daerah boleh mendapatkan saham 10 persen dari setiap usaha minyak di daerah. Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah hampir Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu? Tidak! Semua biaya itu akan dicatat oleh si investor. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, semua biaya pengeboran minyak memang harus ditanggung dulu oleh investor. Namun, kalau usaha pencarian minyaknya berhasil, biaya tersebut akan diganti oleh pemerintah. Cara penggantiannya adalah: dipotongkan dari bagian yang harus disetorkan ke pemerintah. Bukan hanya biaya itu yang diganti pemerintah, tapi masih ditambah 30 persennya lagi, sebagai semacam cost of fund. Maka, investor asingnya tenang-tenang saja. Dilarang setahun pun si investor tidak akan terlalu gelisah. Apalagi dalam kasus Bojonegoro itu sudah jelas minyaknya sudah ditemukan. Investor tinggal terus membukukan biaya selama dihentikan tersebut. Kelak, yang gigit jari pemerintah Indonesia sendiri (termasuk pemerintah Jatim dan Bojonegoro). Bagi hasil untuk pemerintah berkurang. Ini juga berarti jatah untuk Jatim dan Bojonegoro juga akan berkurang. Bupati Bojonegoro, rupanya, kurang teliti membaca UU Migas. Atau tukang kipasnya begitu hebat sehingga bisa ngompori bupati yang memang temperamental itu. Dia saya kenal dengan baik. Sejak masih berpangkat mayor, sampai menjadi kepala Dolog Jatim, ketua PSSI Jatim, dan terakhir kepala Dolog Papua. Setelah agak lama tanpa jabatan, lalu mencalonkan diri jadi bupati Sidoarjo lewat pintu PDI Perjuangan. Entah sudah berapa banyak dananya habis untuk proses itu. Gagal. Tak lama kemudian, muncul namanya sebagai calon bupati Bojonegoro lewat pintu PKB. Kali ini jadi. Jadi bupati Bojonegoro memang menggiurkan, kelihatannya. Di situlah ditemukan cadangan minyak terbesar di Jatim yang dikenal sebagai Ladang Cepu. Meski namanya Ladang Cepu, sebenarnya wilayah itu masuk Bojonegoro. Ladang tersebut dulu diberikan kepada Tommy Soeharto. Tapi setelah dilakukan pengeboran dan memakan biaya besar, tidak ditemukan minyak yang memadai. Tommy rugi besar sekali di sini. Termasuk proyek pengilangan minyaknya yang sudah telanjur dibeli tidak jadi beroperasi. Tidak cukup ada minyak di situ. Lalu, Pertamina mengerjasamakan ladang tersebut dengan Exxon Mobil dari AS. Dicobalah oleh perusahaan AS tersebut untuk dibor lebih dalam. Ternyata ditemukan cadangan minyak sekitar 700 juta barel. Luar biasa besarnya. Dengan harga minyak mentah Indonesia saat ini (sekitar USD 44 per barel), nilai kekayaan di bawah Bojonegoro itu Rp 280 triliun). Tapi, untuk mengambil kekayaan tersebut, harus ada modal Rp 40 triliunan. Gambaran yang serba triliunan itulah, yang kini membuat Pertamina dan Exxon bersitegang. Pertamina minta pembayaran di depan Rp 4 triliun dulu, tapi Exxon masih menawar separonya. Sudah lima tahun dan sudah tiga presiden naik singgasana di Indonesia, tapi belum ada yang bisa membuat keputusan. Exxon, rupanya, tahu tiga kekuatan dia yang sekaligus tiga kelemahan Indonesia: kontrak harus dihormati, modal untuk menggali minyak tersebut sangat besar, dan Indonesia sangat memerlukan minyak tersebut segera diambil. Kalau tidak, pada 2009, kekurangan minyak Indonesia semakin kritis. Di tengah-tengah dua gajah itu ada semut yang dapat angin: Pemda Bojonegoro. Lewat UU Migas yang baru, juga UU Otonomi Daerah, bupati merasa pemda juga punya hak 10 persen. Selain cadangan minyak yang besar itu, di Bojonegoro juga ditemukan beberapa cadangan minyak kecil-kecil. Inilah yang diusahakan oleh Petro China dengan Medco-nya Arifin Panigoro. Dan, ladang inilah yang distop oleh bupati. Bupati sungguh kurang teliti dan hati-hati. Hak 10 persen tersebut baru berlaku untuk kontrak baru setelah UU itu lahir. Yang dia persoalkan itu kontrak lama. Mungkin secara hukum memang masih bisa dipersoalkan, lepas akhirnya kalah atau menang. Tapi, cacat citra Jatim di mata investor asing sudah terjadi. Dulu ketika terjadi masalah pengelolaan minyak di Kabupaten Siak, Riau, hebohnya bukan main. Yang terjadi di Bojonegoro ini lebih berat daripada itu. Tidak berlebihan kalau lantas ada yang menyebutnya sebagai cowboy Bojonegoro. Kita bisa bayangkan, apa yang dibicarakan di forum-forum investor internasional mengenai kasus Bojonegoro itu. Bupati atau wali kota di era transisi demokrasi seperti ini memang rawan. Banyak kasus bupati atau wali kota
Re: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore
Rekan rekan Baru sajaa kemarin saya berbincang - bincang dengan salah seorang rekan PTM yang ditugasi untuk menyelesaikan hal ini. Saya perisi menamakan Bupati yang satu ini Koboy koboyan , dan sangat tidak pantas sebagai seorang aparat pemerintah melakukan tuntutan secara anarkis seperti ini. Kalau hal ini diikuti oleh Bupati/Walikota lainnya di Indonesia dan dilakukan dalam semua sektor bisnis , wah bener bener kita jadi wild west dijaman moderen. Saya tidak habis fikri , apa yang ada dibenak Bapa Bupati ini. Si Abah. Cowboy Bojonegoro Oleh: Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos CITRA Jatim di mata investor asing baru saja tercemar oleh tindakan Bupati Bojonegoro Santoso. Bupati mengeluarkan surat yang isinya menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayahnya. Bupati juga mengerahkan pasukannya untuk memblokade lahan yang sudah dipasangi rig (alat pengeboran minyak) tersebut. Alasannya: sesuai dengan UU Migas, daerah boleh mendapatkan saham 10 persen dari setiap usaha minyak di daerah. Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah hampir Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu? Tidak! Semua biaya itu akan dicatat oleh si investor. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, semua biaya pengeboran minyak memang harus ditanggung dulu oleh investor. Namun, kalau usaha pencarian minyaknya berhasil, biaya tersebut akan diganti oleh pemerintah. Cara penggantiannya adalah: dipotongkan dari bagian yang harus disetorkan ke pemerintah. Bukan hanya biaya itu yang diganti pemerintah, tapi masih ditambah 30 persennya lagi, sebagai semacam cost of fund. Maka, investor asingnya tenang-tenang saja. Dilarang setahun pun si investor tidak akan terlalu gelisah. Apalagi dalam kasus Bojonegoro itu sudah jelas minyaknya sudah ditemukan. Investor tinggal terus membukukan biaya selama dihentikan tersebut. Kelak, yang gigit jari pemerintah Indonesia sendiri (termasuk pemerintah Jatim dan Bojonegoro). Bagi hasil untuk pemerintah berkurang. Ini juga berarti jatah untuk Jatim dan Bojonegoro juga akan berkurang. Bupati Bojonegoro, rupanya, kurang teliti membaca UU Migas. Atau tukang kipasnya begitu hebat sehingga bisa ngompori bupati yang memang temperamental itu. Dia saya kenal dengan baik. Sejak masih berpangkat mayor, sampai menjadi kepala Dolog Jatim, ketua PSSI Jatim, dan terakhir kepala Dolog Papua. Setelah agak lama tanpa jabatan, lalu mencalonkan diri jadi bupati Sidoarjo lewat pintu PDI Perjuangan. Entah sudah berapa banyak dananya habis untuk proses itu. Gagal. Tak lama kemudian, muncul namanya sebagai calon bupati Bojonegoro lewat pintu PKB. Kali ini jadi. Jadi bupati Bojonegoro memang menggiurkan, kelihatannya. Di situlah ditemukan cadangan minyak terbesar di Jatim yang dikenal sebagai Ladang Cepu. Meski namanya Ladang Cepu, sebenarnya wilayah itu masuk Bojonegoro. Ladang tersebut dulu diberikan kepada Tommy Soeharto. Tapi setelah dilakukan pengeboran dan memakan biaya besar, tidak ditemukan minyak yang memadai. Tommy rugi besar sekali di sini. Termasuk proyek pengilangan minyaknya yang sudah telanjur dibeli tidak jadi beroperasi. Tidak cukup ada minyak di situ. Lalu, Pertamina mengerjasamakan ladang tersebut dengan Exxon Mobil dari AS. Dicobalah oleh perusahaan AS tersebut untuk dibor lebih dalam. Ternyata ditemukan cadangan minyak sekitar 700 juta barel. Luar biasa besarnya. Dengan harga minyak mentah Indonesia saat ini (sekitar USD 44 per barel), nilai kekayaan di bawah Bojonegoro itu Rp 280 triliun). Tapi, untuk mengambil kekayaan tersebut, harus ada modal Rp 40 triliunan. Gambaran yang serba triliunan itulah, yang kini membuat Pertamina dan Exxon bersitegang. Pertamina minta pembayaran di depan Rp 4 triliun dulu, tapi Exxon masih menawar separonya. Sudah lima tahun dan sudah tiga presiden naik singgasana di Indonesia, tapi belum ada yang bisa membuat keputusan. Exxon, rupanya, tahu tiga kekuatan dia yang sekaligus tiga kelemahan Indonesia: kontrak harus dihormati, modal untuk menggali minyak tersebut sangat besar, dan Indonesia sangat memerlukan minyak tersebut segera diambil. Kalau tidak, pada 2009, kekurangan minyak Indonesia semakin kritis. Di tengah-tengah dua gajah itu ada semut yang dapat angin: Pemda Bojonegoro. Lewat UU Migas yang baru, juga UU Otonomi Daerah, bupati merasa pemda juga punya hak 10 persen. Selain cadangan minyak yang besar itu, di Bojonegoro juga ditemukan beberapa cadangan minyak kecil-kecil. Inilah yang diusahakan oleh Petro China dengan Medco-nya Arifin Panigoro. Dan, ladang inilah yang distop oleh bupati. Bupati sungguh kurang teliti dan hati-hati. Hak 10 persen tersebut baru berlaku untuk kontrak baru setelah UU itu lahir. Yang dia
Re: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore
Artikel ini juga dimuat di koran lokal Jambi edisi kemarin. Apakah tidak ada cara yang lebih arif, misalnya pemboran tetap berjalan, tetapi perundingan juga berjalan sehingga tidak ada kerugian yang semestinya tidak perlu. Sugeng - Original Message - From: Musakti, Oki [EMAIL PROTECTED] To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Wednesday, April 20, 2005 4:38 PM Subject: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore Cowboy Bojonegoro Oleh: Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos CITRA Jatim di mata investor asing baru saja tercemar oleh tindakan Bupati Bojonegoro Santoso. Bupati mengeluarkan surat yang isinya menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayahnya. Bupati juga mengerahkan pasukannya untuk memblokade lahan yang sudah dipasangi rig (alat pengeboran minyak) tersebut. Alasannya: sesuai dengan UU Migas, daerah boleh mendapatkan saham 10 persen dari setiap usaha minyak di daerah. Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah hampir Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu? Tidak! Semua biaya itu akan dicatat oleh si investor. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, semua biaya pengeboran minyak memang harus ditanggung dulu oleh investor. Namun, kalau usaha pencarian minyaknya berhasil, biaya tersebut akan diganti oleh pemerintah. Cara penggantiannya adalah: dipotongkan dari bagian yang harus disetorkan ke pemerintah. Bukan hanya biaya itu yang diganti pemerintah, tapi masih ditambah 30 persennya lagi, sebagai semacam cost of fund. Maka, investor asingnya tenang-tenang saja. Dilarang setahun pun si investor tidak akan terlalu gelisah. Apalagi dalam kasus Bojonegoro itu sudah jelas minyaknya sudah ditemukan. Investor tinggal terus membukukan biaya selama dihentikan tersebut. Kelak, yang gigit jari pemerintah Indonesia sendiri (termasuk pemerintah Jatim dan Bojonegoro). Bagi hasil untuk pemerintah berkurang. Ini juga berarti jatah untuk Jatim dan Bojonegoro juga akan berkurang. Bupati Bojonegoro, rupanya, kurang teliti membaca UU Migas. Atau tukang kipasnya begitu hebat sehingga bisa ngompori bupati yang memang temperamental itu. Dia saya kenal dengan baik. Sejak masih berpangkat mayor, sampai menjadi kepala Dolog Jatim, ketua PSSI Jatim, dan terakhir kepala Dolog Papua. Setelah agak lama tanpa jabatan, lalu mencalonkan diri jadi bupati Sidoarjo lewat pintu PDI Perjuangan. Entah sudah berapa banyak dananya habis untuk proses itu. Gagal. Tak lama kemudian, muncul namanya sebagai calon bupati Bojonegoro lewat pintu PKB. Kali ini jadi. Jadi bupati Bojonegoro memang menggiurkan, kelihatannya. Di situlah ditemukan cadangan minyak terbesar di Jatim yang dikenal sebagai Ladang Cepu. Meski namanya Ladang Cepu, sebenarnya wilayah itu masuk Bojonegoro. Ladang tersebut dulu diberikan kepada Tommy Soeharto. Tapi setelah dilakukan pengeboran dan memakan biaya besar, tidak ditemukan minyak yang memadai. Tommy rugi besar sekali di sini. Termasuk proyek pengilangan minyaknya yang sudah telanjur dibeli tidak jadi beroperasi. Tidak cukup ada minyak di situ. Lalu, Pertamina mengerjasamakan ladang tersebut dengan Exxon Mobil dari AS. Dicobalah oleh perusahaan AS tersebut untuk dibor lebih dalam. Ternyata ditemukan cadangan minyak sekitar 700 juta barel. Luar biasa besarnya. Dengan harga minyak mentah Indonesia saat ini (sekitar USD 44 per barel), nilai kekayaan di bawah Bojonegoro itu Rp 280 triliun). Tapi, untuk mengambil kekayaan tersebut, harus ada modal Rp 40 triliunan. Gambaran yang serba triliunan itulah, yang kini membuat Pertamina dan Exxon bersitegang. Pertamina minta pembayaran di depan Rp 4 triliun dulu, tapi Exxon masih menawar separonya. Sudah lima tahun dan sudah tiga presiden naik singgasana di Indonesia, tapi belum ada yang bisa membuat keputusan. Exxon, rupanya, tahu tiga kekuatan dia yang sekaligus tiga kelemahan Indonesia: kontrak harus dihormati, modal untuk menggali minyak tersebut sangat besar, dan Indonesia sangat memerlukan minyak tersebut segera diambil. Kalau tidak, pada 2009, kekurangan minyak Indonesia semakin kritis. Di tengah-tengah dua gajah itu ada semut yang dapat angin: Pemda Bojonegoro. Lewat UU Migas yang baru, juga UU Otonomi Daerah, bupati merasa pemda juga punya hak 10 persen. Selain cadangan minyak yang besar itu, di Bojonegoro juga ditemukan beberapa cadangan minyak kecil-kecil. Inilah yang diusahakan oleh Petro China dengan Medco-nya Arifin Panigoro. Dan, ladang inilah yang distop oleh bupati. Bupati sungguh kurang teliti dan hati-hati. Hak 10 persen tersebut baru berlaku untuk kontrak baru setelah UU itu lahir. Yang dia persoalkan itu kontrak lama. Mungkin secara hukum memang masih bisa dipersoalkan, lepas akhirnya kalah atau menang. Tapi, cacat citra Jatim di mata investor asing sudah terjadi. Dulu ketika terjadi masalah pengelolaan minyak di
RE: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore
saya kira kalo BP Migas arif mencermati masalah ini, mereka akan mengajukan kepada pemerintah pusat untuk menendang sang bupati koboi keluar dari pemerintahan atas dasar Melakukan Tindakan Yang Telah Pasti Akan Menyebabkan Kerugian Bagi Negara Entah Kalo BP MIGAS dapat bagian dari sang kontraktor rig. -Original Message- From: sugeng.hartono [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, April 21, 2005 9:27 AM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore Artikel ini juga dimuat di koran lokal Jambi edisi kemarin. Apakah tidak ada cara yang lebih arif, misalnya pemboran tetap berjalan, tetapi perundingan juga berjalan sehingga tidak ada kerugian yang semestinya tidak perlu. Sugeng - Original Message - From: Musakti, Oki [EMAIL PROTECTED] To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Wednesday, April 20, 2005 4:38 PM Subject: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore Cowboy Bojonegoro Oleh: Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos CITRA Jatim di mata investor asing baru saja tercemar oleh tindakan Bupati Bojonegoro Santoso. Bupati mengeluarkan surat yang isinya menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayahnya. Bupati juga mengerahkan pasukannya untuk memblokade lahan yang sudah dipasangi rig (alat pengeboran minyak) tersebut. Alasannya: sesuai dengan UU Migas, daerah boleh mendapatkan saham 10 persen dari setiap usaha minyak di daerah. Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah hampir Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu? Tidak! Semua biaya itu akan dicatat oleh si investor. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, semua biaya pengeboran minyak memang harus ditanggung dulu oleh investor. Namun, kalau usaha pencarian minyaknya berhasil, biaya tersebut akan diganti oleh pemerintah. Cara penggantiannya adalah: dipotongkan dari bagian yang harus disetorkan ke pemerintah. Bukan hanya biaya itu yang diganti pemerintah, tapi masih ditambah 30 persennya lagi, sebagai semacam cost of fund. Maka, investor asingnya tenang-tenang saja. Dilarang setahun pun si investor tidak akan terlalu gelisah. Apalagi dalam kasus Bojonegoro itu sudah jelas minyaknya sudah ditemukan. Investor tinggal terus membukukan biaya selama dihentikan tersebut. Kelak, yang gigit jari pemerintah Indonesia sendiri (termasuk pemerintah Jatim dan Bojonegoro). Bagi hasil untuk pemerintah berkurang. Ini juga berarti jatah untuk Jatim dan Bojonegoro juga akan berkurang. Bupati Bojonegoro, rupanya, kurang teliti membaca UU Migas. Atau tukang kipasnya begitu hebat sehingga bisa ngompori bupati yang memang temperamental itu. Dia saya kenal dengan baik. Sejak masih berpangkat mayor, sampai menjadi kepala Dolog Jatim, ketua PSSI Jatim, dan terakhir kepala Dolog Papua. Setelah agak lama tanpa jabatan, lalu mencalonkan diri jadi bupati Sidoarjo lewat pintu PDI Perjuangan. Entah sudah berapa banyak dananya habis untuk proses itu. Gagal. Tak lama kemudian, muncul namanya sebagai calon bupati Bojonegoro lewat pintu PKB. Kali ini jadi. Jadi bupati Bojonegoro memang menggiurkan, kelihatannya. Di situlah ditemukan cadangan minyak terbesar di Jatim yang dikenal sebagai Ladang Cepu. Meski namanya Ladang Cepu, sebenarnya wilayah itu masuk Bojonegoro. Ladang tersebut dulu diberikan kepada Tommy Soeharto. Tapi setelah dilakukan pengeboran dan memakan biaya besar, tidak ditemukan minyak yang memadai. Tommy rugi besar sekali di sini. Termasuk proyek pengilangan minyaknya yang sudah telanjur dibeli tidak jadi beroperasi. Tidak cukup ada minyak di situ. Lalu, Pertamina mengerjasamakan ladang tersebut dengan Exxon Mobil dari AS. Dicobalah oleh perusahaan AS tersebut untuk dibor lebih dalam. Ternyata ditemukan cadangan minyak sekitar 700 juta barel. Luar biasa besarnya. Dengan harga minyak mentah Indonesia saat ini (sekitar USD 44 per barel), nilai kekayaan di bawah Bojonegoro itu Rp 280 triliun). Tapi, untuk mengambil kekayaan tersebut, harus ada modal Rp 40 triliunan. Gambaran yang serba triliunan itulah, yang kini membuat Pertamina dan Exxon bersitegang. Pertamina minta pembayaran di depan Rp 4 triliun dulu, tapi Exxon masih menawar separonya. Sudah lima tahun dan sudah tiga presiden naik singgasana di Indonesia, tapi belum ada yang bisa membuat keputusan. Exxon, rupanya, tahu tiga kekuatan dia yang sekaligus tiga kelemahan Indonesia: kontrak harus dihormati, modal untuk menggali minyak tersebut sangat besar, dan Indonesia sangat memerlukan minyak tersebut segera diambil. Kalau tidak, pada 2009, kekurangan minyak Indonesia semakin kritis. Di tengah-tengah dua gajah itu ada semut yang dapat angin: Pemda Bojonegoro. Lewat UU Migas yang baru, juga UU Otonomi Daerah, bupati
Re: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore
Lagi-lagi kalau aku lebih mementingkan penjelasan serta pendidikan ke cowboy-cowboy ini. Mereka perlu diberitahukan bagaimana proses eksplorasi itu berjalan di Indonesia, termasuk didalamnya 'cost recovery'. Mereka mana tau adanya kerugian disemua pihak kalau sebuah project terbengkalai. Apakah hanya pendidikan ke rakyat ? ... tentunya tidak ... semua pihak (explorer, pemerintah pusat dan juga daerah) juga harus saling mengerti kepentingannya. Rakyat lokal sering merasa tidak mendapatkan haknya. Walopun akau jg ga tau mana yg lebih berhak atas kekayaan alam, karena mana yg disebut proporsional itu ya harus dirundingkan dan ada tata caranya. Entah dengan otonomi, perserikatan, ataupun terpusat semuanya mesti dengan perundingan. Temen-temen yg operasinya di darat tentunya lebih banyak tahu ttg konflik ini, terutama setelah ada otoda. Nah lagi2 saya yakin proses perundingan yg merugikan semua pihak ini perlu penengah yg bener2 netral siapa ? LSM ? IAGI lagi ? Berat juga rek ... Salah-salah 'gajah bertarung hebat, kucing ke-injek2 dibawahnya'. RDP 'emang iagi kucing ? On 4/21/05, sugeng.hartono [EMAIL PROTECTED] wrote: Artikel ini juga dimuat di koran lokal Jambi edisi kemarin. Apakah tidak ada cara yang lebih arif, misalnya pemboran tetap berjalan, tetapi perundingan juga berjalan sehingga tidak ada kerugian yang semestinya tidak perlu. Sugeng - Original Message - From: Musakti, Oki [EMAIL PROTECTED] Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah hampir Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu? Tidak! -- Education can't stop natural disasters from occurring, but it can help people prepare for the possibilities ---
Re: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore
Artikel ini juga dimuat di koran lokal Jambi edisi kemarin. Apakah tidak ada cara yang lebih arif, misalnya pemboran tetap berjalan, tetapi perundingan juga berjalan sehingga tidak ada kerugian yang semestinya tidak perlu. Sugeng Mas Namanya juga koboy , jadi yang dikenal cuma pestol dan kepalan tangan. Si Abah - Original Message - From: Musakti, Oki [EMAIL PROTECTED] To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Wednesday, April 20, 2005 4:38 PM Subject: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore Cowboy Bojonegoro Oleh: Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos CITRA Jatim di mata investor asing baru saja tercemar oleh tindakan Bupati Bojonegoro Santoso. Bupati mengeluarkan surat yang isinya menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayahnya. Bupati juga mengerahkan pasukannya untuk memblokade lahan yang sudah dipasangi rig (alat pengeboran minyak) tersebut. Alasannya: sesuai dengan UU Migas, daerah boleh mendapatkan saham 10 persen dari setiap usaha minyak di daerah. Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah hampir Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu? Tidak! Semua biaya itu akan dicatat oleh si investor. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, semua biaya pengeboran minyak memang harus ditanggung dulu oleh investor. Namun, kalau usaha pencarian minyaknya berhasil, biaya tersebut akan diganti oleh pemerintah. Cara penggantiannya adalah: dipotongkan dari bagian yang harus disetorkan ke pemerintah. Bukan hanya biaya itu yang diganti pemerintah, tapi masih ditambah 30 persennya lagi, sebagai semacam cost of fund. Maka, investor asingnya tenang-tenang saja. Dilarang setahun pun si investor tidak akan terlalu gelisah. Apalagi dalam kasus Bojonegoro itu sudah jelas minyaknya sudah ditemukan. Investor tinggal terus membukukan biaya selama dihentikan tersebut. Kelak, yang gigit jari pemerintah Indonesia sendiri (termasuk pemerintah Jatim dan Bojonegoro). Bagi hasil untuk pemerintah berkurang. Ini juga berarti jatah untuk Jatim dan Bojonegoro juga akan berkurang. Bupati Bojonegoro, rupanya, kurang teliti membaca UU Migas. Atau tukang kipasnya begitu hebat sehingga bisa ngompori bupati yang memang temperamental itu. Dia saya kenal dengan baik. Sejak masih berpangkat mayor, sampai menjadi kepala Dolog Jatim, ketua PSSI Jatim, dan terakhir kepala Dolog Papua. Setelah agak lama tanpa jabatan, lalu mencalonkan diri jadi bupati Sidoarjo lewat pintu PDI Perjuangan. Entah sudah berapa banyak dananya habis untuk proses itu. Gagal. Tak lama kemudian, muncul namanya sebagai calon bupati Bojonegoro lewat pintu PKB. Kali ini jadi. Jadi bupati Bojonegoro memang menggiurkan, kelihatannya. Di situlah ditemukan cadangan minyak terbesar di Jatim yang dikenal sebagai Ladang Cepu. Meski namanya Ladang Cepu, sebenarnya wilayah itu masuk Bojonegoro. Ladang tersebut dulu diberikan kepada Tommy Soeharto. Tapi setelah dilakukan pengeboran dan memakan biaya besar, tidak ditemukan minyak yang memadai. Tommy rugi besar sekali di sini. Termasuk proyek pengilangan minyaknya yang sudah telanjur dibeli tidak jadi beroperasi. Tidak cukup ada minyak di situ. Lalu, Pertamina mengerjasamakan ladang tersebut dengan Exxon Mobil dari AS. Dicobalah oleh perusahaan AS tersebut untuk dibor lebih dalam. Ternyata ditemukan cadangan minyak sekitar 700 juta barel. Luar biasa besarnya. Dengan harga minyak mentah Indonesia saat ini (sekitar USD 44 per barel), nilai kekayaan di bawah Bojonegoro itu Rp 280 triliun). Tapi, untuk mengambil kekayaan tersebut, harus ada modal Rp 40 triliunan. Gambaran yang serba triliunan itulah, yang kini membuat Pertamina dan Exxon bersitegang. Pertamina minta pembayaran di depan Rp 4 triliun dulu, tapi Exxon masih menawar separonya. Sudah lima tahun dan sudah tiga presiden naik singgasana di Indonesia, tapi belum ada yang bisa membuat keputusan. Exxon, rupanya, tahu tiga kekuatan dia yang sekaligus tiga kelemahan Indonesia: kontrak harus dihormati, modal untuk menggali minyak tersebut sangat besar, dan Indonesia sangat memerlukan minyak tersebut segera diambil. Kalau tidak, pada 2009, kekurangan minyak Indonesia semakin kritis. Di tengah-tengah dua gajah itu ada semut yang dapat angin: Pemda Bojonegoro. Lewat UU Migas yang baru, juga UU Otonomi Daerah, bupati merasa pemda juga punya hak 10 persen. Selain cadangan minyak yang besar itu, di Bojonegoro juga ditemukan beberapa cadangan minyak kecil-kecil. Inilah yang diusahakan oleh Petro China dengan Medco-nya Arifin Panigoro. Dan, ladang inilah yang distop oleh bupati. Bupati sungguh kurang teliti dan hati-hati. Hak 10 persen tersebut baru berlaku untuk kontrak baru setelah UU itu lahir. Yang dia persoalkan itu kontrak lama. Mungkin secara hukum
Re: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore
Lagi-lagi kalau aku lebih mementingkan penjelasan serta pendidikan ke cowboy-cowboy ini. Mereka perlu diberitahukan bagaimana proses eksplorasi itu berjalan di Indonesia, termasuk didalamnya 'cost recovery'. Mereka mana tau adanya kerugian disemua pihak kalau sebuah project terbengkalai. Apakah hanya pendidikan ke rakyat ? ... tentunya tidak ... semua pihak (explorer, pemerintah pusat dan juga daerah) juga harus saling mengerti kepentingannya. Rakyat lokal sering merasa tidak mendapatkan haknya. Walopun akau jg ga tau mana yg lebih berhak atas kekayaan alam, karena mana yg disebut proporsional itu ya harus dirundingkan dan ada tata caranya. Entah dengan otonomi, perserikatan, ataupun terpusat semuanya mesti dengan perundingan. Temen-temen yg operasinya di darat tentunya lebih banyak tahu ttg konflik ini, terutama setelah ada otoda. Nah lagi2 saya yakin proses perundingan yg merugikan semua pihak ini perlu penengah yg bener2 netral siapa ? LSM ? IAGI lagi ? Berat juga rek ... Salah-salah 'gajah bertarung hebat, kucing ke-injek2 dibawahnya'. RDP 'emang iagi kucing ? Emang ..bukan ! Si Abah On 4/21/05, sugeng.hartono [EMAIL PROTECTED] wrote: Artikel ini juga dimuat di koran lokal Jambi edisi kemarin. Apakah tidak ada cara yang lebih arif, misalnya pemboran tetap berjalan, tetapi perundingan juga berjalan sehingga tidak ada kerugian yang semestinya tidak perlu. Sugeng - Original Message - From: Musakti, Oki [EMAIL PROTECTED] Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah hampir Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu? Tidak! -- Education can't stop natural disasters from occurring, but it can help people prepare for the possibilities --- - To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy Sebayang([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) -
RE: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore
saya kira kalo BP Migas arif mencermati masalah ini, mereka akan mengajukan kepada pemerintah pusat untuk menendang sang bupati koboi keluar dari pemerintahan atas dasar Melakukan Tindakan Yang Telah Pasti Akan Menyebabkan Kerugian Bagi Negara Entah Kalo BP MIGAS dapat bagian dari sang kontraktor rig. Ekh , sok negative thinking akh Si Abah -Original Message- From: sugeng.hartono [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, April 21, 2005 9:27 AM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore Artikel ini juga dimuat di koran lokal Jambi edisi kemarin. Apakah tidak ada cara yang lebih arif, misalnya pemboran tetap berjalan, tetapi perundingan juga berjalan sehingga tidak ada kerugian yang semestinya tidak perlu. Sugeng - Original Message - From: Musakti, Oki [EMAIL PROTECTED] To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Wednesday, April 20, 2005 4:38 PM Subject: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore Cowboy Bojonegoro Oleh: Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos CITRA Jatim di mata investor asing baru saja tercemar oleh tindakan Bupati Bojonegoro Santoso. Bupati mengeluarkan surat yang isinya menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayahnya. Bupati juga mengerahkan pasukannya untuk memblokade lahan yang sudah dipasangi rig (alat pengeboran minyak) tersebut. Alasannya: sesuai dengan UU Migas, daerah boleh mendapatkan saham 10 persen dari setiap usaha minyak di daerah. Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah hampir Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu? Tidak! Semua biaya itu akan dicatat oleh si investor. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, semua biaya pengeboran minyak memang harus ditanggung dulu oleh investor. Namun, kalau usaha pencarian minyaknya berhasil, biaya tersebut akan diganti oleh pemerintah. Cara penggantiannya adalah: dipotongkan dari bagian yang harus disetorkan ke pemerintah. Bukan hanya biaya itu yang diganti pemerintah, tapi masih ditambah 30 persennya lagi, sebagai semacam cost of fund. Maka, investor asingnya tenang-tenang saja. Dilarang setahun pun si investor tidak akan terlalu gelisah. Apalagi dalam kasus Bojonegoro itu sudah jelas minyaknya sudah ditemukan. Investor tinggal terus membukukan biaya selama dihentikan tersebut. Kelak, yang gigit jari pemerintah Indonesia sendiri (termasuk pemerintah Jatim dan Bojonegoro). Bagi hasil untuk pemerintah berkurang. Ini juga berarti jatah untuk Jatim dan Bojonegoro juga akan berkurang. Bupati Bojonegoro, rupanya, kurang teliti membaca UU Migas. Atau tukang kipasnya begitu hebat sehingga bisa ngompori bupati yang memang temperamental itu. Dia saya kenal dengan baik. Sejak masih berpangkat mayor, sampai menjadi kepala Dolog Jatim, ketua PSSI Jatim, dan terakhir kepala Dolog Papua. Setelah agak lama tanpa jabatan, lalu mencalonkan diri jadi bupati Sidoarjo lewat pintu PDI Perjuangan. Entah sudah berapa banyak dananya habis untuk proses itu. Gagal. Tak lama kemudian, muncul namanya sebagai calon bupati Bojonegoro lewat pintu PKB. Kali ini jadi. Jadi bupati Bojonegoro memang menggiurkan, kelihatannya. Di situlah ditemukan cadangan minyak terbesar di Jatim yang dikenal sebagai Ladang Cepu. Meski namanya Ladang Cepu, sebenarnya wilayah itu masuk Bojonegoro. Ladang tersebut dulu diberikan kepada Tommy Soeharto. Tapi setelah dilakukan pengeboran dan memakan biaya besar, tidak ditemukan minyak yang memadai. Tommy rugi besar sekali di sini. Termasuk proyek pengilangan minyaknya yang sudah telanjur dibeli tidak jadi beroperasi. Tidak cukup ada minyak di situ. Lalu, Pertamina mengerjasamakan ladang tersebut dengan Exxon Mobil dari AS. Dicobalah oleh perusahaan AS tersebut untuk dibor lebih dalam. Ternyata ditemukan cadangan minyak sekitar 700 juta barel. Luar biasa besarnya. Dengan harga minyak mentah Indonesia saat ini (sekitar USD 44 per barel), nilai kekayaan di bawah Bojonegoro itu Rp 280 triliun). Tapi, untuk mengambil kekayaan tersebut, harus ada modal Rp 40 triliunan. Gambaran yang serba triliunan itulah, yang kini membuat Pertamina dan Exxon bersitegang. Pertamina minta pembayaran di depan Rp 4 triliun dulu, tapi Exxon masih menawar separonya. Sudah lima tahun dan sudah tiga presiden naik singgasana di Indonesia, tapi belum ada yang bisa membuat keputusan. Exxon, rupanya, tahu tiga kekuatan dia yang sekaligus tiga kelemahan Indonesia: kontrak harus dihormati, modal untuk menggali minyak tersebut sangat besar, dan Indonesia sangat memerlukan minyak tersebut segera diambil. Kalau tidak, pada 2009, kekurangan minyak Indonesia semakin kritis. Di tengah-tengah dua gajah itu ada semut yang dapat angin: Pemda Bojonegoro. Lewat UU Migas yang baru, juga UU Otonomi
RE: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore
saya kira kalo BP Migas arif mencermati masalah ini, mereka akan mengajukan kepada pemerintah pusat untuk menendang sang bupati koboi keluar dari pemerintahan atas dasar Melakukan Tindakan Yang Telah Pasti Akan Menyebabkan Kerugian Bagi Negara Entah Kalo BP MIGAS dapat bagian dari sang kontraktor rig. Ekh , sok negative thinking akh Si Abah -Original Message- From: sugeng.hartono [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, April 21, 2005 9:27 AM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore Artikel ini juga dimuat di koran lokal Jambi edisi kemarin. Apakah tidak ada cara yang lebih arif, misalnya pemboran tetap berjalan, tetapi perundingan juga berjalan sehingga tidak ada kerugian yang semestinya tidak perlu. Sugeng - Original Message - From: Musakti, Oki [EMAIL PROTECTED] To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Wednesday, April 20, 2005 4:38 PM Subject: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore Cowboy Bojonegoro Oleh: Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos CITRA Jatim di mata investor asing baru saja tercemar oleh tindakan Bupati Bojonegoro Santoso. Bupati mengeluarkan surat yang isinya menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayahnya. Bupati juga mengerahkan pasukannya untuk memblokade lahan yang sudah dipasangi rig (alat pengeboran minyak) tersebut. Alasannya: sesuai dengan UU Migas, daerah boleh mendapatkan saham 10 persen dari setiap usaha minyak di daerah. Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah hampir Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu? Tidak! Semua biaya itu akan dicatat oleh si investor. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, semua biaya pengeboran minyak memang harus ditanggung dulu oleh investor. Namun, kalau usaha pencarian minyaknya berhasil, biaya tersebut akan diganti oleh pemerintah. Cara penggantiannya adalah: dipotongkan dari bagian yang harus disetorkan ke pemerintah. Bukan hanya biaya itu yang diganti pemerintah, tapi masih ditambah 30 persennya lagi, sebagai semacam cost of fund. Maka, investor asingnya tenang-tenang saja. Dilarang setahun pun si investor tidak akan terlalu gelisah. Apalagi dalam kasus Bojonegoro itu sudah jelas minyaknya sudah ditemukan. Investor tinggal terus membukukan biaya selama dihentikan tersebut. Kelak, yang gigit jari pemerintah Indonesia sendiri (termasuk pemerintah Jatim dan Bojonegoro). Bagi hasil untuk pemerintah berkurang. Ini juga berarti jatah untuk Jatim dan Bojonegoro juga akan berkurang. Bupati Bojonegoro, rupanya, kurang teliti membaca UU Migas. Atau tukang kipasnya begitu hebat sehingga bisa ngompori bupati yang memang temperamental itu. Dia saya kenal dengan baik. Sejak masih berpangkat mayor, sampai menjadi kepala Dolog Jatim, ketua PSSI Jatim, dan terakhir kepala Dolog Papua. Setelah agak lama tanpa jabatan, lalu mencalonkan diri jadi bupati Sidoarjo lewat pintu PDI Perjuangan. Entah sudah berapa banyak dananya habis untuk proses itu. Gagal. Tak lama kemudian, muncul namanya sebagai calon bupati Bojonegoro lewat pintu PKB. Kali ini jadi. Jadi bupati Bojonegoro memang menggiurkan, kelihatannya. Di situlah ditemukan cadangan minyak terbesar di Jatim yang dikenal sebagai Ladang Cepu. Meski namanya Ladang Cepu, sebenarnya wilayah itu masuk Bojonegoro. Ladang tersebut dulu diberikan kepada Tommy Soeharto. Tapi setelah dilakukan pengeboran dan memakan biaya besar, tidak ditemukan minyak yang memadai. Tommy rugi besar sekali di sini. Termasuk proyek pengilangan minyaknya yang sudah telanjur dibeli tidak jadi beroperasi. Tidak cukup ada minyak di situ. Lalu, Pertamina mengerjasamakan ladang tersebut dengan Exxon Mobil dari AS. Dicobalah oleh perusahaan AS tersebut untuk dibor lebih dalam. Ternyata ditemukan cadangan minyak sekitar 700 juta barel. Luar biasa besarnya. Dengan harga minyak mentah Indonesia saat ini (sekitar USD 44 per barel), nilai kekayaan di bawah Bojonegoro itu Rp 280 triliun). Tapi, untuk mengambil kekayaan tersebut, harus ada modal Rp 40 triliunan. Gambaran yang serba triliunan itulah, yang kini membuat Pertamina dan Exxon bersitegang. Pertamina minta pembayaran di depan Rp 4 triliun dulu, tapi Exxon masih menawar separonya. Sudah lima tahun dan sudah tiga presiden naik singgasana di Indonesia, tapi belum ada yang bisa membuat keputusan. Exxon, rupanya, tahu tiga kekuatan dia yang sekaligus tiga kelemahan Indonesia: kontrak harus dihormati, modal untuk menggali minyak tersebut sangat besar, dan Indonesia sangat memerlukan minyak tersebut segera diambil. Kalau tidak, pada 2009, kekurangan minyak Indonesia semakin kritis. Di tengah-tengah dua gajah itu ada semut yang dapat angin: Pemda Bojonegoro. Lewat UU Migas yang baru, juga UU Otonomi
Re: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore
all, Mungkin agak tidak adil kalau Bupatinya saja yang di-ekspose. Karena sepajang JOB Beroperasi disana, pak Santoso ini sangat kooperatif. Pak Bupati ini berubah total karena mendapat masukan dari kawan-kawan eks PSC yang memberi angin surga dengan mencontohkan BOB-nya Caltex tanpa(mungkin) menjelaskan bagaimana penerapan UU migas (no 35 kalau tdk salah) ttg hak BUMD mendapatkan 10 % dari share yang ada untuk daerah yang baru beroperasi. Sedangkan untuk kasus diatas, busines to business yang harus dipakai. Artinya sharing yang 10 % ini sangat tergantung dari mau tidaknya operator menjual sharenya dan tentu ada past cost yang harus dibayar. Ini juga bukti bahwa pemerintah sangat tidak effisien menangani hal-hal sederhana seperti diatas. Alangkah gampangnya kalau Menteri ESDM ngomong sama Mendagri kalau anak buahnya keluar jalur. Dan alangkah gampangnya Mendagri menjelaskan dan memerintahkan Pak Bupati untuk tidak keluar jalur. end of story.. dd - Original Message - From: Rovicky Dwi Putrohari [EMAIL PROTECTED] To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Thursday, April 21, 2005 9:37 AM Subject: Re: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore Lagi-lagi kalau aku lebih mementingkan penjelasan serta pendidikan ke cowboy-cowboy ini. Mereka perlu diberitahukan bagaimana proses eksplorasi itu berjalan di Indonesia, termasuk didalamnya 'cost recovery'. Mereka mana tau adanya kerugian disemua pihak kalau sebuah project terbengkalai. Apakah hanya pendidikan ke rakyat ? ... tentunya tidak ... semua pihak (explorer, pemerintah pusat dan juga daerah) juga harus saling mengerti kepentingannya. Rakyat lokal sering merasa tidak mendapatkan haknya. Walopun akau jg ga tau mana yg lebih berhak atas kekayaan alam, karena mana yg disebut proporsional itu ya harus dirundingkan dan ada tata caranya. Entah dengan otonomi, perserikatan, ataupun terpusat semuanya mesti dengan perundingan. Temen-temen yg operasinya di darat tentunya lebih banyak tahu ttg konflik ini, terutama setelah ada otoda. Nah lagi2 saya yakin proses perundingan yg merugikan semua pihak ini perlu penengah yg bener2 netral siapa ? LSM ? IAGI lagi ? Berat juga rek ... Salah-salah 'gajah bertarung hebat, kucing ke-injek2 dibawahnya'. RDP 'emang iagi kucing ? On 4/21/05, sugeng.hartono [EMAIL PROTECTED] wrote: Artikel ini juga dimuat di koran lokal Jambi edisi kemarin. Apakah tidak ada cara yang lebih arif, misalnya pemboran tetap berjalan, tetapi perundingan juga berjalan sehingga tidak ada kerugian yang semestinya tidak perlu. Sugeng - Original Message - From: Musakti, Oki [EMAIL PROTECTED] Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah hampir Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu? Tidak! -- Education can't stop natural disasters from occurring, but it can help people prepare for the possibilities --- - To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy Sebayang([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) -
RE: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore
Yth.Abah. Kalau tidak salah,sekarang inikan di masing2 Propinsi udah adalah aparat pemerintahan seperti BP MIGAS dan Dinas Pertambangan daerah,mungkin dengan kasus coboy Bojonegoro ini aparat2 pemerintahan tsb juga perlu dilibatkan untuk setiap kasus yang sama.Rasanya makin ruwet aja urusan yang berhubungan dengan UUD (ujung ujungnya duit,atau memang sudah semakin parahkah kehidupan dinegara kita ini..? -Original Message- From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, April 21, 2005 9:46 AM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: RE: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore saya kira kalo BP Migas arif mencermati masalah ini, mereka akan mengajukan kepada pemerintah pusat untuk menendang sang bupati koboi keluar dari pemerintahan atas dasar Melakukan Tindakan Yang Telah Pasti Akan Menyebabkan Kerugian Bagi Negara Entah Kalo BP MIGAS dapat bagian dari sang kontraktor rig. Ekh , sok negative thinking akh Si Abah -Original Message- From: sugeng.hartono [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, April 21, 2005 9:27 AM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore Artikel ini juga dimuat di koran lokal Jambi edisi kemarin. Apakah tidak ada cara yang lebih arif, misalnya pemboran tetap berjalan, tetapi perundingan juga berjalan sehingga tidak ada kerugian yang semestinya tidak perlu. Sugeng - Original Message - From: Musakti, Oki [EMAIL PROTECTED] To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Wednesday, April 20, 2005 4:38 PM Subject: [iagi-net-l] Cowboy Bojonegore Cowboy Bojonegoro Oleh: Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos CITRA Jatim di mata investor asing baru saja tercemar oleh tindakan Bupati Bojonegoro Santoso. Bupati mengeluarkan surat yang isinya menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayahnya. Bupati juga mengerahkan pasukannya untuk memblokade lahan yang sudah dipasangi rig (alat pengeboran minyak) tersebut. Alasannya: sesuai dengan UU Migas, daerah boleh mendapatkan saham 10 persen dari setiap usaha minyak di daerah. Maka, sudah hampir sebulan ini (larangan tersebut terhitung sejak 23 Maret 2005), rig itu nganggur. Sewa rig tersebut sekitar USD 20.000 (sekitar Rp 180 juta) per hari. Maka, kalau sebulan ini tidak ada pencabutan surat bupati tersebut, kerugian langsungnya saja sudah hampir Rp 3 miliar. Gelisahkah investor asing atas munculnya kerugian itu? Tidak! Semua biaya itu akan dicatat oleh si investor. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, semua biaya pengeboran minyak memang harus ditanggung dulu oleh investor. Namun, kalau usaha pencarian minyaknya berhasil, biaya tersebut akan diganti oleh pemerintah. Cara penggantiannya adalah: dipotongkan dari bagian yang harus disetorkan ke pemerintah. Bukan hanya biaya itu yang diganti pemerintah, tapi masih ditambah 30 persennya lagi, sebagai semacam cost of fund. Maka, investor asingnya tenang-tenang saja. Dilarang setahun pun si investor tidak akan terlalu gelisah. Apalagi dalam kasus Bojonegoro itu sudah jelas minyaknya sudah ditemukan. Investor tinggal terus membukukan biaya selama dihentikan tersebut. Kelak, yang gigit jari pemerintah Indonesia sendiri (termasuk pemerintah Jatim dan Bojonegoro). Bagi hasil untuk pemerintah berkurang. Ini juga berarti jatah untuk Jatim dan Bojonegoro juga akan berkurang. Bupati Bojonegoro, rupanya, kurang teliti membaca UU Migas. Atau tukang kipasnya begitu hebat sehingga bisa ngompori bupati yang memang temperamental itu. Dia saya kenal dengan baik. Sejak masih berpangkat mayor, sampai menjadi kepala Dolog Jatim, ketua PSSI Jatim, dan terakhir kepala Dolog Papua. Setelah agak lama tanpa jabatan, lalu mencalonkan diri jadi bupati Sidoarjo lewat pintu PDI Perjuangan. Entah sudah berapa banyak dananya habis untuk proses itu. Gagal. Tak lama kemudian, muncul namanya sebagai calon bupati Bojonegoro lewat pintu PKB. Kali ini jadi. Jadi bupati Bojonegoro memang menggiurkan, kelihatannya. Di situlah ditemukan cadangan minyak terbesar di Jatim yang dikenal sebagai Ladang Cepu. Meski namanya Ladang Cepu, sebenarnya wilayah itu masuk Bojonegoro. Ladang tersebut dulu diberikan kepada Tommy Soeharto. Tapi setelah dilakukan pengeboran dan memakan biaya besar, tidak ditemukan minyak yang memadai. Tommy rugi besar sekali di sini. Termasuk proyek pengilangan minyaknya yang sudah telanjur dibeli tidak jadi beroperasi. Tidak cukup ada minyak di situ. Lalu, Pertamina mengerjasamakan ladang tersebut dengan Exxon Mobil dari AS. Dicobalah oleh perusahaan AS tersebut untuk dibor lebih dalam. Ternyata ditemukan cadangan minyak sekitar 700 juta barel. Luar biasa besarnya. Dengan harga minyak mentah Indonesia saat ini (sekitar USD 44 per barel), nilai kekayaan di bawah Bojonegoro itu Rp 280 triliun). Tapi, untuk mengambil kekayaan tersebut, harus ada modal Rp 40 triliunan. Gambaran yang serba triliunan itulah, yang kini membuat Pertamina dan Exxon bersitegang. Pertamina minta pembayaran
