[GELORA45] Tak Heran Pengangguran Nambah, Industri Padat Karya Payah

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

   ANALISIS


 Tak Heran Pengangguran Nambah, Industri Padat Karya Payah

*ara*, CNN Indonesia | Rabu, 06/11/2019 13:33 WIB
Bagikan :
Tak Heran Pengangguran Nambah, Industri Padat Karya PayahIlustrasi 
sektor manufaktur. (Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (*BPS 
*) mencatat kenaikan jumlah 
*pengangguran *sebanyak 
50 ribu orang sampai Agustus 2019 menjadi 7,05 juta orang dibandingkan 
periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 7 juta orang.


Meski secara jumlah naik, namun jika ditelisik lebih jauh, Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) sebetulnya turun 0,06 persen menjadi 5,28 
persen dibandingkan Agustus 2018 lalu, yakni sebesar 5,34 persen.


Menurut data BPS, penurunan TPT dikarenakan jumlah angkatan kerja yang 
meningkat, yakni dari 131,01 juta orang menjadi 133,56 juta orang. 
Walhasil, jumlah orang yang bekerja pun bertambah dari 124,01 juta 
menjadi 126,51 juta orang.


Pun demikian, Ekonom Indef Enny Sri Hartati tetap menilai pemerintah 
gagal menekan angka pengangguran. Ia menyebut kegagalan itu dikarenakan 
payahnya sektor-sektor industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah 
besar.



 Lihat juga:

Jokowi Heran Impor Cangkul Hingga Ratusan Ribu Buah 



Ambil contoh sektor manufaktur. Sektor ini kerap tumbuh di bawah 
pertumbuhan ekonomi nasional dalam tiga tahun terakhir. Pada kuartal 
kedua 2019 saja, pertumbuhannya cuma 3,54 persen. Angka ini jauh dari 
target sebesar 5 persen.


Di sisi lain, sektor jasa berkembang pesat. Terlepas dari angka 
investasi yang aduhai, menurut Enny, sektor jasa kedap terhadap 
penyerapan tenaga kerja. Maklum, banyak sektor jasa bergerak secara 
informal.


"Itu yang menyebabkan elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap 
penyerapan tenaga kerja rendah. Mungkin, sekarang sekitar 250 ribu orang 
per 1 persen. Jadi, kalau 5 persen, hanya 1 juta orang. Sementara, 
angkatan kerja kan sudah 2 juta orang. Ya wajar kalau tidak mampu 
menanggulangi pengangguran," ujarnya kepada/CNNIndonesia.com 
/, kemarin.


Karenanya, ia mengatakan pemerintah tidak dapat bergantung kepada sektor 
informal. Sebut saja, transportasi online yang saat ini menyerap tenaga 
kerja cukup besar. Di sisi lain, sektor formal dibiarkan layu.



 Lihat juga:

Jokowi Kesal Tender Elektronik Ramai di Pengujung Tahun 



"Ini yang mesti menjadi bahan evaluasi. Kalau memang kebutuhan ekonomi 
kita untuk penyerapan tenaga kerja yang besar, maka pilihannya tidak 
lain adalah bagaimana mengembangkan sektor-sektor, seperti manufaktur 
(sektor formal)," ungkapnya.


Nah, permasalahannya, sektor manufaktur yang padat karya kini dilanda 
masalah karena kebijakan yang dilahirkan pemerintah itu sendiri. Yakni, 
terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kemudian, regulasi tenaga 
kerja di Indonesia yang masih kompleks.


Yang terbaru, beban iuran BPJS Kesehatan yang dicanangkan naik. Tentu, 
kebijakan ini sedikit banyak makin memberatkan pelaku industri yang 
harus menyisihkan iuran untuk mengongkosi jaminan kesehatan yang 
bersifat wajib tersebut.


Tak heran, sektor manufaktur kian kesulitan mengerek produktivitasnya. 
"Jadi, satu sisi mereka diminta untuk menaikkan upah. Sisi lain, harus 
bayar iuran BPJS untuk tenaga kerjanya. Padahal, kita juga butuh 
industri padat karya. Inilah dibutuhkan balancing (penyeimbang," jelas Enny.



 Lihat juga:

Angka Pengangguran Naik Jadi 7,05 Juta Orang per Agustus 2019 



Balancing yang dimaksud, seperti upaya pemerintah untuk meringankan 
beban industri padat karya. Misal, meningkatkan keterampilan tenaga 
kerja, penurunan biaya logistik, dan insentif-insentif lainnya.


Direktur Core Indonesia Mohammad Faisal sepakat dengan Enny. Bahkan ia 
menyebut lapangan kerja sebanyak 11 juta lebih yang muncul lima tahun 
terakhir ini, seluruhnya berasal dari sektor informal. Namun, sayangnya, 
penciptaan lapangan kerja formal, masih sangat terbatas.


Nah, ia melanjutkan biasanya masyarakat yang berlatar pendidikan tinggi 
biasanya akan memenuhi sektor formal tersebut dan menyisihkan masyarakat 
dengan pendidikan lebih rendah. Tetapi, kesempatan bekerja di sektor 
formal memaksa mereka pasrah masuk ke sektor informal.


"Ini kan kurang baik. Sektor informal, bagaimana pun kualitas 
pekerjaannya tidak sebaik di sektor formal, baik tingkat pendapatan, 
jaminan kerja, perlindungan kerja, kestabilan income (penghasilan), 
hingga kualitasnya lebih rendah," kata Faisal.



 Lihat juga:

Melambat, Konsumsi Domestik Tumbuh 5,01 

[GELORA45] Ahok Tepis Isu Dewas KPK: Bisnis Jagung dan Ayam Saja

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Ahok Tepis Isu Dewas KPK: Bisnis Jagung dan Ayam Saja

CNN Indonesia | Rabu, 06/11/2019 11:45 WIB
Bagikan :
Ahok Tepis Isu Dewas KPK: Bisnis Jagung dan Ayam SajaBasuki Tjahaja 
Purnama atau Ahok mengatakan tak bisa menjadi anggota Dewan Pengawas KPK 
karena masih berstatus kader partai politik(CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Basuki Tjahaja Purnama atau*Ahok 
* ramai diisukan sebagai sosok ideal 
menjadi anggota *Dewan Pengawas 
*Komisi Pemberantasan 
Korupsi (*KPK *) oleh para warganet di 
media sosial. Sejumlah netizen mendukung karena menilai Ahok memiliki 
ketegasan dan integritas.


Menanggapi kabar tersebut, Ahok mengatakan tidak bisa menjadi anggota 
Dewan Pengawas karena saat ini sudah menjadi kader partai politik, yakni 
PDI Perjuangan.


"Aku kader partai. Pengawas bebas dari parpol. (Jadi) Pengawas mana 
bisa. Jadi Jaksa Agung baru bisa (dari parpol) hahaha," kata Ahok saat 
dihubungi/CNNIndonesia/./com,/Rabu (6/11).



Ahok enggan bicara banyak soal dukungan dari publik untuk menjadi 
anggota Dewan Pengawas KPK. Dia hanya mengatakan saat ini lebih ingin 
menekuni dunia bisnis.


"Aku enggak ikutan lagi. Bangun bisnis saja, jagung sama ayam," lanjut dia.

Di samping banyak yang mendukung, isu Ahok menjadi anggota Dewan 
Pengawas KPK banyak menuai penolakan di Twitter. Itu terlihat ketika 
hashtag #TolakNapijadiDewasKPK menjadi salah satu topik terpopuler 
Indonesia pada Rabu pagi (6/11).



 Lihat juga:

Tunjuk Langsung Dewas, Istana Bantah Jokowi Kendalikan KPK 



Ahok tidak ingin menanggapi serius dengan dinamika yang berkembang di 
Twitter. Dia menanggapi santai dan berterimakasih kepada masyarakat yang 
mendukungnya.


"Biasa, lah, selalu mecah dua kubu. (Buat pendukung) Iya terima kasih 
atas perhatian dan dukungannya," kata Ahok.


Anggota Dewan Pengawas KPK akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo 
berdasarkan UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK. Ahok, jika merujuk pada 
syarat yang tercantum, memang tidak bisa menjadi anggota Dewan Pengawas 
KPK karena kader partai politik.


   
   Rudi Valinka@kurawa
   
   

   Kalo kalian setuju Ahok @basuki_btp 
   kita ajukan menjadi salah satu calon anggota Dewan Pengawas KPK RI
   maka silahkan Rituit Tantangan 10.000 rituit bisa tercapai gak ?
   Supaya twit ini sampai ke tangan pak @jokowi
   

   6,552 
   2:03 PM - Nov 2, 2019
   
   Twitter Ads info and privacy
   

18.2K people are talking about this


Syarat lain yang harus dipenuhi calon anggota dewan pengawas, di 
antaranya tidak pernah dipidana, berusia minimal 55 tahun, berpendidikan 
paling rendah S1, serta punya integritas moral dan keteladanan.



 Lihat juga:

Dewas KPK, Mahfud Klaim Tak Rekomendasikan Nama ke Jokowi 



*(ctr/bmw)*

[GELORA45] Novel Baswedan Duga Serangan di Media Sosial Terorganisir ; Novel Baswedan: Presiden Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Novel Baswedan Duga Serangan di Media Sosial Terorganisir

Reporter:


   Dewi Nurita

Editor:


   Zacharias Wuragil

Rabu, 6 November 2019 05:30 WIB

Gambar tangkapan layar salah satu unggahan di Facebook yang menyebut 
kerusakan mata penyidik KPK, Novel Baswedan, akibat penyiraman air keras 
sebagai rekayasa.Gambar tangkapan layar salah satu unggahan di Facebook 
yang menyebut kerusakan mata penyidik KPK, Novel Baswedan, akibat 
penyiraman air keras sebagai rekayasa.


TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Novel 
Baswedan meyakini serangan 
terhadap dirinya di media sosial dilakukan secara terpola dan 
terorganisir. Sejak 29 Oktober lalu, serangan opini terhadap Novel 
gencar dilakukan bahwa penyiraman air keras merupakan rekayasa belaka.


“Kalau saya lihat, karena ini sudah terus-menerus dibuatnya, 
berkelanjutan dan momentumnya selalu bersamaan dengan serangan KPK 
lainnya, saya yakin terogranisir,” ujar Novel saat dihubungi Tempo pada 
Selasa, 5 November 2019.


Novel Baswedan disiram air keras oleh dua orang tak dikenal seusai salat 
subuh di masjid dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 
pada 11 April 2017. Serangan itu mengenai kedua mata dan menyebabkan 
kerusakan parah di mata kiri Novel.


Hingga 2,5 tahun, kasus penyiraman itu belum juga terungkap. Sejumlah 
pegiat antikorupsi pun menilai polisi dan pemerintah seperti tak serius 
mengungkap pelaku dan aktor intelektual penyerangan terhadap penyidik 
yang kerap menangani kasus korupsi kakap tersebut.


Belakangan sejumlah pemilik akun media sosial di Twitter menuding adanya 
rekayasa dalam penyiraman air keras terhadap Novel. Akun-akun itu 
mencuit dengan narasi soal adanya skenario.


"Mungkin dulu Novel Baswedan cuma kena tetes air keras, bukan disiram 
air keras macam vokalisnya saint loco yang mukanya melepuh semua," tulis 
pemilik akun @Agung***.


ADVERTISEMENT

Tempo memperoleh salinan medical record Novel yang menyatakan bahwaNovel 
Baswedan 
mengalami 
luka parah di dua matanya. Medical record itu berasal dari Eye and 
Retina Surgeon Singapore. Catatan tersebut menjelaskan bahwa Novel 
menjalani serangkaian perawatan karena kerusakan di kedua matanya.


*ROSSENO AJI*

*
*


 Novel Baswedan: Presiden Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Reporter:


   Dewi Nurita

Editor:


   Juli Hantoro

Rabu, 6 November 2019 06:59 WIB
Penyidik senior KPK Novel Baswedan saat bertemu dengan mahasiswa yang 
melakukan audensi sebagai program studi banding perkuliahan, di gedung 
KPK, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Kepala Kepolisian RI terpilih 
Komisaris Jenderal Idham Azis akan segera menunjuk Kepala Badan Reserse 
Kriminal Mabes Polri untuk mengungkap kasus penyiraman air keras 
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. TEMPO/Imam Sukamto 



Penyidik senior KPK Novel Baswedan saat bertemu dengan mahasiswa yang 
melakukan audensi sebagai program studi banding perkuliahan, di gedung 
KPK, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Kepala Kepolisian RI terpilih 
Komisaris Jenderal Idham Azis akan segera menunjuk Kepala Badan Reserse 
Kriminal Mabes Polri untuk mengungkap kasus penyiraman air keras 
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. TEMPO/Imam Sukamto


*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi,Novel 
Baswedan menyatakan pesimistis 
gugatan terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke 
Mahkamah Konstitusi akan lolos dan bisa memperkuat lembaga antirasuah. 
Sebab, ujar Novel, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku Kepala Negara 
saja sudah tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi.


“Kok saya agak pesimis ya. Bukan masalah JR (/judicial//review/), tapi 
tergambar presiden dalam hal ini wakil negara tidak mendukung 
pemberantasan korupsi, ya sudah tidak ada masa depan,” ujar Novel saat 
dihubungi Tempo pada Selasa, 5 November 2019.


Novel beranggapan, pemerintah saat ini tak berpihak kepada pemberantasan 
korupsi. Revisi UU KPK semakin menambah suram pemberantasan korupsi di 
Indonesia. “UU itu bukan hanya melemahkan, bahkan mematikan KPK,” ujar dia.


Novel mengatakan, sikapJokowiyang tidak 
kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU KPK atau Perpu KPK 
membuatnya semakin yakin bahwa pemerintah tidak berpihak pada 
pemberantasan korupsi.


Menurut mantan perwira Polri ini, upaya pelemahan KPK saat ini terjadi 
dengan sistematis. Tidak hanya melalui revisi UU KPK, namun media sosial 
juga diramaikan oleh ulah/buzzer/yang menyerang pegawai KPK secara 
personal dan membuat persepsi seolah revisi UU KPK dilakukan dengan 
tujuan baik. "Itu saya pikir bukan terjadi secara natural," kata dia.


**

[GELORA45] Ekonomi Tumbuh 5,02 Persen, Jokowi: Negara Lain Ada yang Anjlok

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Ekonomi Tumbuh 5,02 Persen, Jokowi: Negara Lain Ada yang Anjlok

Reporter:


   Ahmad Faiz Ibnu Sani

Editor:


   Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Rabu, 6 November 2019 13:11 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin 
saat memimpin sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana 
Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. Sidang kabinet mendengarkan 
arahan presiden dan membahas berbagai program kementerian yang akan 
masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. 
TEMPO/Subekti.Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bersama Wakil Presiden 
Ma'aruf Amin saat memimpin sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju 
di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. Sidang kabinet 
mendengarkan arahan presiden dan membahas berbagai program kementerian 
yang akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. 
TEMPO/Subekti.


*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Presiden Joko Widodo atauJokowi 
mengatakan 
pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2019 yang hanya sebesar 5,02 persen 
year on year patut disyukuri. Capaian Indonesia ini, kata dia, jauh 
lebih baik dibandingkan beberapa negara lain.


"Sudah lebih dari 5 (persen) sudah bagus. Bandingkan dengan negara lain 
ada yang sudah minus, ada yang menuju ke nol, ada yang berkurang ke 1 
persen, 2 persen. Ada yang anjlok di bawah 1 (persen). Ini patut kita 
syukuri," katanya saat meresmikan Pembukaan Indonesia Banking Expo 2019 
di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.


Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi ini pantas disyukuri mengingat 
kondisi global yang tidak menentu akibat adanya perang dagang, Brexit, 
dan resesi yang dialami sejumlah negara. Ia bercerita sudah mendapat 
peringatan dari Managing Director International Monetary Fund Kristalina 
Georgieva di Thailand beberapa hari lalu agar berhati-hati dalam 
mengelola kebijakan moneter.


"Dia berikan sebuah warning, 'Jokowi hati-hati dalam kelola baik moneter 
atau fiskal. Hati-hati karena kondisinya seperti ini'," kata mantan 
gubernur DKI Jakarta itu menirukan ucapan Kristalina.


Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi 
Indonesia di kuartal III-2019 ini jauh lebih rendah dari kuartal 
III-2018 sebesar 5,17 persen. Namun pertumbuhan ekonomi secara kuartalan 
masih tumbuh 3,06 persen. Secara kumulatif masih tumbuh 5,04 persen.


Kepala BPS Suhariyanto merincikan pertumbuhan kuartal III 2019 (qtq) 
naik 3,06 persen di mana sektor lapangan usaha untuk pengadaan listrik 
dan gas tumbuh 4,94 persen, disusul sektor lapangan konstruksi 4,76 
persen, dan jasa keuangan serta asuransi tumbuh 4,66 persen.


ADVERTISEMENT

Untuk pertumbuhan PDB pada kuartal III/2019 secara (yoy), sektor 
lapangan usaha penyumbang tertinggi adalah jasa lainnya sebesar 10,72 
persen, disusul jasa perusahaan sebesar 10,22 persen, dan jasa kesehatan 
serta kegiatan sosial tumbuh 9,19 persen.


Ada 9 sektor mengalami perlambatanpertumbuhan 
dibandingkan dengan kuartal 
III/2018 misalnya industri 4,15 persen (yoy) dari sebelumnya 4,35 
persen. Lalu pertanian juga terkontraksi menjadi 3,08 persen (yoy) 
sebelumnya 3,66 persen.

[GELORA45] Per Akhir Oktober 2019, BPJS Kesehatan Tanggung Utang Rp 21,1 T

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Per Akhir Oktober 2019, BPJS Kesehatan Tanggung Utang Rp 21,1 T

Reporter:


   Francisca Christy Rosana

Editor:


   Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Rabu, 6 November 2019 13:32 WIB

Aktifitas pelayanan di kantor BPJS Kesehatan di Kawasan Matraman, 
Jakarta, Selasa, 5 November 2019. BPJS Kesehatan mengakui mulai ada 
peserta mandiri BPJS Kesehatan yang mulai pindah kelas setelah iuran 
naik. Tempo/Tony HartawanAktifitas pelayanan di kantor BPJS Kesehatan di 
Kawasan Matraman, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. BPJS Kesehatan 
mengakui mulai ada peserta mandiri BPJS Kesehatan yang mulai pindah 
kelas setelah iuran naik. Tempo/Tony Hartawan


*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
atauBPJS Kesehatan 
Fahmi 
Idris membeberkan posisi utang entitasnya hingga 31 Oktober 
2019. Menurut Fahmi, saat ini entitasnya menanggung beban utang jatuh 
tempo mencapai Rp 21,1 triliun.


“Kami ada utang jatuh tempo Rp 21,1 triliun. Masalah utang ini sudah 
disampaikan dalam rapat bersama DPR pada 2 September 2019 lalu,” ujar 
Fahmi dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat 
atau DPR pada Rabu, 6 November 2019.


Utang itu ditagihkan oleh rumah sakit dan sejumlah penyedia fasilitas 
kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Adapun utang jatuh tempo 
merupakan utang  yang telah melampaui 15 hari batas pembayaran klaim.


Bila BPJS Kesehatan belum mampu membayar utangnya saat masa jatuh tempo, 
entitas itu akan dikenai denda 1 persen per bulan. Denda tersebut sesuai 
dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 75 ayat 5 Peraturan Presiden 
Nomor 82 Tahun 2018.


Selain mencatatkan utang jatuh tempo, BPJS Kesehatan memiliki utang yang 
masih dalam masa OSC atau outstanding claim sebesar Rp 2,7 triliun. OSC 
ialah klaim yang telah ditagihkan ke BPJS Kesehatan, namun dalam proses 
verifikasi.


Verifikasi klaim BPJS Kesehatan yang diajukan oleh rumah sakit atau 
penyedia fasilitas kesehatan dilakukan dalam waktu 10 hari. Setelah 
proses verifikasi, BPJS Kesehatan memiliki waktu 15 hari untuk 
membayarkan klaimnya. Di sisi lain, klaim yang saat ini belum jatuh 
tempo berjumlah Rp 1,7 triliun.


Dari posisi gagal bayar saat ini, BPJS Kesehatan memproyeksikan defisit 
cashflow pada Oktober 2019 sebesar Rp 23,2 triliun. Seumpama tidak ada 
aksi untuk menambal defisit, dengan posisi utang dan denda yang 
bergerak, pada November 2019 BPJS Kesehatan akan menanggung defisit Rp 
28,4 triliun dan pada akhir tahun nanti mencapai Rp 32,8 triliun.


ADVERTISEMENT

Fahmi menjelaskan, pemerintah memiliki tiga opsi untuk menangani 
pembengkakan keuangan atau defisit. Pilihan pertama adalah rasionalisasi 
iuran seusia hitungan aktuaris. Sedangkan pilihan kedua adalah 
penerbitan regulasi yang menyatakan adanya rasionalisasi manfaat yang 
diberikan kepada BPJS Kesehatan. Sementara itu, ketiga, perlu ada 
suntikan dana tambahan.


"Pemerintah memutuskan pilihan pertama, yakni rasionalisasi iuran sesuai 
hitungan aktuaris,” ujar Fahmi. Adapun berdasarkan usulan Dewan Jaminan 
Sosial Nasional atau DJSN, kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan untuk 
seluruh kelas saat ini mencapai 100 persen.


Kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara resmi diketok setelah 
PresidenJokowi meneken Peraturan atau 
Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober lalu.

[GELORA45] Pemerintah akan lakukan tiga langkah penyederhanaan birokrasi

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Pemerintah akan lakukan tiga langkah penyederhanaan birokrasi

Rabu, 6 November 2019 13:26 WIB

Pemerintah akan lakukan tiga langkah penyederhanaan birokrasi

Menpan-RB Tjahjo Kumolo menjawab pertanyaan awak media di Kompleks 
Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim/Dok)


Tujuan penyederhanaan eselon untuk mempercepat perizinan investasi dan 
mempercepat pelayanan masyarakat, kata Tjahjo
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan melakukan tiga langkah dalam upaya 
penyederhanaan birokrasi atau eselonisasi di kementerian/lembaga dan 
pemerintah daerah, yakni dengan Penataan Organisasi, Penataan Jabatan 
Fungsional dan Transformasi Jabatan.


Hal ini merupakan tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo yang 
dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi.


Berdasarkan bagan tindaklanjut arahan Presiden oleh Kementerian PAN-RB, 
yang dikutip di Jakarta, Rabu, ketiga langkah itu dilakukan untuk 
mewujudkan birokrasi ramping dan efektif serta menjamin program untuk 
masyarakat.


*Baca juga:Kemenpan-RB sebut pejabat eselon III, IV, V seluruh Indonesia 
441.148 
*


Langkah pertama, yakni Penataan Organisasi meliputi, menentukan kriteria 
penyederhanaan birokrasi, mengidentifikasi unit yang dapat/tidak dapat 
disederhanakan, menyusun peraturan perundang-undangan untuk penataan 
organisasi, melaksanakan transformasi/penataan organisasi (peralihan 
jabatan struktural ke fungsional).


Langkah kedua, Penataan Jabatan Fungsional meliputi, menyesuaikan 
regulasi tentang jabatan fungsional yang komprehensif dengan menambahkan 
informasi faktor jabatan pada tugas manajerial//decision making/, 
sehingga terdapat beberapa kelas jabatan dalam satu jenjang.


Selain itu, menyelaraskan kelas jabatan fungsional dengan struktural dan 
antar jabatan fungsional, menyusun peraturan perundangan memgenai 
jabatan dan pangkat ASN, serta menyelaraskan tunjangan jabatan 
fungsional dengan jabatan struktural manakala masih dimungkinkan.


*Baca juga:Pengamat: Pemangkasan eselon berdampak pada perlambatan 
birokrasi 
*


Langkah ketiga, yakni Transformasi Jabatan meliputi, menyusun peraturan 
perundang-undangan penyederhanaan birokrasi, memetakan jabatan dan 
pejabat struktural yang terkena dampak, memetakan jabatan fungsional 
yang dapat dan dibutuhkan untuk menampung peralihan jabatan.


Selain itu, menyelaraskan kebutuhan anggaran setiap instansi pemerintah, 
menetapkan masa transisi peralihan, serta transformasi jabatan dilakukan 
secara nasional seluruh instansi pemerintah.


Sebelumnya, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan pihaknya telah 
mengumpulkan seluruh sekretaris jenderal dan sekretaris 
kementerian/lembaga untuk mempersiapkan penyederhanaan eselonisasi.


*Baca juga:Pengamat: Pemangkasan eselon tunjukkan percepatan reformasi 
birokrasi 
*


Tjahjo mengaku melakukan diskusi terkait pemangkasan eselon III, IV dan 
V dengan para sekjen dan sesmen/lembaga.


"Tujuan penyederhanaan eselon untuk mempercepat perizinan investasi dan 
mempercepat pelayanan masyarakat," kata Tjahjo.


Tjahjo menekankan, penyederhanaan eselon ini akan dilakukan pemerintah 
dengan cermat, teliti dan hati-hati.


Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy Supriyadi

[GELORA45] Fw: (CIIE 7) XI JINPING AJUKAN PRAKARSA TERKAIT PEMBANGUNAN EKONOMI DUNIA BERSAMA

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Mohammad Kasim 
Kepada: Arya Warsitha ; 
"diskusifo...@googlegroups..com" ; 
"da...@telia.com" ; "dr.tjani...@gmx.net" 
; Sahala Silalahi ; 
"perhimpunanpersaudar...@yahoogroups.com" 
; "iljas...@yahoo.se" 
Terkirim: Selasa, 5 November 2019 09.25.38 GMT+1Judul: (CIIE 
7) XI JINPING AJUKAN PRAKARSA TERKAIT PEMBANGUNAN EKONOMI DUNIA BERSAMA
 Thursday ，21 July26℃ Beijing Web  indonesian.cri.cn

   
   - Home
   - Lentera
   - Blitz Asia
   - Foto
   - Travel
   - Bahasa Mandarin
   - Pedoman Muslim
 Choose a language   
   - 

(CIIE 7) Xi Jinping Ajukan Prakarsa Terkait Pembangunan Ekonomi Dunia Bersama
2019-11-05 11:22:54  
Presiden Tiongkok Xi Jinping hari ini (5/11) dalam pidatonya pada pembukaan 
CIIE Ke-2 menghimbau berbagai negara membangun bersama ekonomi dunia yang 
bekerja sama secara terbuka, inovatif secara terbuka, dan berbagi secara 
terbuka.

Xi Jinping mengatakan, Tiongkok akan terus memperluas keterbukaan. Tiongkok 
akan mempertahankan kebijakan nasional yang terbuka, terus mendorong reformasi, 
pembangunan, dan inovasi dengan terbuka, terus mendorong keterbukaan yang 
levelnya lebih tinggi.
Komentar0/150Kirim   
   - 
   - 
   - 
   - 
More>Terpopuler   
   - Pemandangan Indah di Pantai Kota Xingcheng, Tiongkok
   - Xi Jinping Temui Pangeran Andrew Edward
   - Xi Jinping Sebut Tiongkok Akan Berkembang dalam Lingkungan Keterbukaan
   - Xi Jinping Memimpin Sidang Pertama Komisi Pekerjaan Urusan Luar Negeri 
Komite Sentral PKT
   - Tiongkok Siap Berikan Pembalasan Terhadap Tarif Impor Baru AS
   - Wang Yi Temui Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong Ho

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.

16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040


-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"forumdiskusi" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to diskusiforum+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/diskusiforum/CANjSCToRqc5qt-BA2QBm4pSkX5t6V8V%3D4df9%2BP0dLLG1mX1RYA%40mail..gmail.com.
  

[GELORA45] Jokowi kritik pengadaan pacul di kementerian masih impor

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Jokowi kritik pengadaan pacul di kementerian masih impor

Rabu, 6 November 2019 13:00 WIB

Jokowi kritik pengadaan pacul di kementerian masih impor

Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Ini tolong didesain, ini baru satu barang, barang lain masih ribuan
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengkritik pengadaan pacul 
(cangkul) oleh kementerian/lembaga yang diimpor dari luar negeri.


"Pak Roni dan Menteri Bappenas ini coba dibuat strategi mendesain 
industri-industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara kita, 
misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Presiden Jokowi 
dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu.


*Baca juga:Jokowi: Belanja barang jasa masih gunakan pola pikir lama 
*


Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengambil contoh pacul alias cangkul 
yang sebenarnya bisa diproduksi oleh UMKM dalam negeri namun ternyata 
berasal dari produk impor.


"Apakah tidak bisa didesain industri UMKM kita supaya 'kamu buat pacul, 
tahun depan saya beli'. Ini puluhan ribu cangkul, pacul dibutuhkan masih 
impor, apakah negara kita sebesar ini, industrinya berkembang, apa benar 
pacul harus impor? Ini tolong didesain, ini baru satu barang, barang 
lain masih ribuan," ungkap Presiden.


Dengan barang-barang sederhana tersebut masih diimpor maka yang 
diuntungkan adalah negara asal barang impor tersebut.


"Enak banget itu negara yang dimana barang itu kita impor. Kita masih 
defisit transaski berjalan, defisit neraca perdagangan tapi impor yang 
seperti itu. Padahal kita sambil tidur bisa buat pacul," ungkap Presiden.


Presiden menilai praktik tersebut terus terjadi karena cangkul impor 
jauh lebih murah dibanding cangkul produksi dalam negeri.


"Impor enak banget, karena harga murah, artinya yang mengimpor untung 
lebih gede tapi lapangan kerja jadi hilang. Pengadaan barang dan jasa 
larinya harus bisa menciptakan lapangan kerja dan industri kecil 
sehingga petakan mana yang bisa diproduksi di dalam negeri secara utuh 
mana yang dirakit di sini dan mana yang impor. Ini harus dicek, kalau 
yang impor stabilo merah saja gak usah," kata Presiden disambut tepuk 
tangan peserta rapat.


Presiden pun menilai meski neraca perdagangan Indonesia defisit tapi 
kementerian/lembaga masih hobi melakukan impor.


"Lah bagaimana kita masih senang impor padahal neraca perdagangan kita 
defisit, tapi kita hobi impor, kebangetan banget, uangnya milik 
pemerintah lagi, kebangetan kalau itu masih diterus-teruskan 
kebangetan," ungkap Presiden.


Presiden meminta epala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto untuk memprioritaskan produk dengan 
komponen lokal sangat tinggi agar didahulukan masuk ke e-catalogue.


"Persulit barang impar-impor, senengnnya impar-impor kita, ini duit 
APBN, APBD, harga murah bukan patokan utama kalau murah tapi impor saya 
lebih seneng barang lokal walau harga sedikit lebih mahal," tegas Presiden.


Berdasarkan data LKPP, pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri secara 
langsung telah mendorong berputarnya roda ekonomi nasional.


Total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 adalah 
sebesar Rp5.335 triliun. Dengan nilai penghematan sebesar Rp177,93 
triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan e-purchasing.


*Baca juga:Presiden Jokowi marah tender konstruksi Rp31 triliun pada 
November 

Baca juga:Presiden Jokowi: anggaran pendidikan pada 2020 Rp508 triliun 
* 



Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ahmad Wijaya

[GELORA45] Fw: [nasional-list] HUTOPM, Mahfud sebut waspadai propaganda politik

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com 
[nasional-list] Terkirim: Selasa, 5 November 
2019 20.22.00 GMT+1Judul: [nasional-list] HUTOPM, Mahfud sebut waspadai 
propaganda politik
     

Mahfud juga ingat HUT OPM, hahahahahaha
https://www.antaranews.com/berita/1147880/hut-opm-mahfud-sebut-waspadai-propaganda-politik
 

HUTOPM, Mahfud sebut waspadai propaganda politik

 Selasa,5 November 2019 16:52 WIB

MenteriKoordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) MahfudMD 
menjawab pertanyaan wartawan di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat(1/11/2019).. 
Mahfud MD melakukan silaturrahmi dengan kerabat danberziarah ke makam ayahnya 
di Desa Pakpak, Pamekasan. ANTARAFOTO/Saiful Bahri/foc (ANTARA FOTO/SAIFUL 
BAHRI)

Jakarta(ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan(Menko 
Polhukam), Mahfud MD mengingatkan agar semua pihak mewaspadaipropaganda politik 
yang mungkin dimunculkan untuk membuat kekisruhandi Papua pada peringatan ulang 
tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM)pada 1 Desember 2019.

"Hal itu menjadi perhatian bagikita agar Papua berhati-hati secara politis 
karena dari segikeamanannya sudah standar. Secara politis itu maksudnya 
kadang-kadangdibangun opini-opini yang tidak-tidak padahal pada kenyataannya 
dilapangan tak benar, semua sudah kita antisipasi,” kata Mahfud, diKantor 
Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia,aparat keamanan sudah menyiapkan strategi jika terjadi sesuatu 
yangtidak diinginkan pada peringatan HUT OPM tersebut.

Iamengatakan, pendekatan keamanan yang dilakukan aparat akansesuai standard 
operation procedure (SOP).

"Semuasudah ada SOP-nya, kalau ada pelanggaran SOP akan ditindak termasukjika 
dilakukan oleh internal aparat," kata mantan Ketua MahkamahKonstitusi (MK) ini.

Mahfud tidak membeberkan secara jelaslangkah-langkah yang dilakukan oleh aparat 
untuk mengantisipasiterjadinya kerusuhan.

"Tentu rahasia yah, kalau langkahper langkah diberikan ke pers kan tidak 
boleh," katanya.

Adanyapenolakan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait pemekaran di Papua,kata 
dia, yang minta pemekaran itu rakyat Papua sendiri ketikabertemu Presiden 
Jokowi beberapa waktu lalu.

"Bahwa adayang tidak setuju yah biasa saja, yah pasti ada yang tidak 
setujunanti kita lihat saja. Kan sekarang belum dimekarkan tapi nampaknyaupaya 
pemekaran itu tepat gitu yah, kalau ada setuju tidak setuju itubiasa," ujarnya.

Bacajuga: PerayaanHUT OPM, Menkominfo: Tak ada pembatasan internet

Bacajuga: ThariqahInternasional minta pemerintah tetapkan OPM sebagai teroris

Bacajuga: Sekda: masyarakat Balingga nyatakan sikap tolak TPN/OPM

[GELORA45] Fw: [nasional-list] Ketika KPK di Bawah Kuasa Presiden

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com 
[nasional-list] Terkirim: Rabu, 6 November 2019 
00.02.34 GMT+1Judul: [nasional-list] Ketika KPK di Bawah Kuasa Presiden
     

 
Apakah kalau koruptor dekat dengan presiden akan mudah lolos perangkap KPK?


https://kolom.tempo.co/read/1268352/ketika-kpk-di-bawah-kuasa-presiden


KetikaKPK di Bawah Kuasa Presiden
 
Oleh : 
 
 Idul Rishan

Selasa,5 November 2019 08:00 WIB




KetuaKPK Agus Rahardjo, merilis sketsa terduga pelaku penyiraman air 
keraskepada penyidik KPK Novel Baswedan, di gedung KPK, Jakarta, 24November 
2017. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap KepalaKepolisian RI, 
Komisaris Jenderal Idham Azis, bisa bertugas lebihbaik ketimbang dirinya. 
Dengan kepemimpinan Idham, Tito berharappolisi bisa menuntaskan pengungkapan 
kasus penyerangan air kerasterhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. TEMPO/Imam 
Sukamto



 
 Idul Rishan
Staf Pengajar Departemen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia
 
 Jika mencermati Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru 
(Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019), arah politik hukumnya jelas: mengubah 
simpul kelembagaan KPK, dari lembaga independen menjadi lembaga pemerintah. 
Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan 
eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan 
bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Tegasnya, pasal itulah "jantung" dari 
undang-undang tersebut. Melalui ketentuan tersebut, KPK tak ubahnya sebagai 
mandataris presiden.
 
 Konsekuensinya, KPK berwarna eksekutif. Manajemen kepegawaiannya pun wajib 
bercorak eksekutif, dari status penyidik sampai promosi dan mutasi yang tunduk 
pada regulasi aparat sipil negara.
 
 Pasal 3 juga menginisiasi lahirnya pasal-pasal lain yang menyangkut Dewan 
Pengawas. Perangkat ini mempunyai kewenangan yang superior, bahkan dibekali 
kuasa pro justitia. Meskipun dalam pasal itu KPK diberi "irah-irah" independen 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kenyataannya sulit dibenarkan. Relasi 
kuasa yang bersifat vertikal dengan presiden cenderung membuat KPK berayun 
menjadi "dependen".

tudiOce Madril (2018) menunjukkan bahwa tak ada lembaga di bawah kuasapresiden 
yang kinerja dan prestasinya baik dalam memberantas korupsi,seperti Badan 
Pengawas Kegiatan Aparatur Negara di bawah Sukarno danOperasi Tertib di bawah 
Soeharto.

Undang-Undang KPK barumenjadi simbol dekadensi dalam praktik demokrasi di 
Indonesia. Betapatidak, pembentukan KPK merupakan kritik atas lemahnya 
independensikepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. 
Mengingatkepolisian dan kejaksaan secara hierarki berada di bawah 
kuasaeksekutif, KPK hadir sebagai lembaga independen.

Susan Baer (1988)menulis bahwa kehadiran lembaga independen muncul sebagai 
pemicu atascara kerja lembaga konvensional yang dinilai tak lagi efektif. 
TesisBaer ini diperkuat oleh Ackerman (2000), yang menyatakan lembagaindependen 
merupakan gejala autokritik terhadap pemisahan kekuasaansecara konvensional 
antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Demikian halnya selepastransisi politik bergulir di Indonesia. Zainal Mochtar 
(2016)mencatat ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara yang telah 
adamendorong lahirnya lembaga independen untuk melaksanakan tugas dandiidealkan 
memberikan kinerja baru yang lebih tepercaya.

Penempatan KPK di bawahkuasa presiden justru menjadi sangat kontraproduktif 
terhadap responspercepatan kebutuhan demokrasi. Sudah menjadi rahasia umum 
bahwakorupsi di sektor eksekutif menjadi agenda yang tak luput darikinerja KPK 
selama ini. Suap di pelbagai sektor kementerian hinggakorupsi kepala daerah 
seolah-olah sebagai penanda bahwa kekuasaaneksekutif menjadi anasir yang terus 
memberikan ancaman dari perilakuelite politik. Bisa dibayangkan, sebagai 
institusi yang berada dibawah kuasa presiden, KPK bisa terjebak dalam konflik 
kepentingan.

Dalam beberapa jajakpendapat media cetak dan elektronik, pembentuk 
undang-undangmengklaim bahwa politik hukum Pasal 3 itu merupakan tindak 
lanjutatas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Sebenarnya 
adaempat Putusan MK lain yang juga memberikan penafsiran atas kedudukandan 
independensi kelembagaan KPK, seperti putusan Nomor012-016-019/PUU-IV/2006, 
Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Nomor5/PUU-IX/2011, dan Nomor 49/PUU-XI/2013. Empat 
putusan itu beradapada satu napas yang sama bahwa KPK merupakan lembaga 
independen danmempunyai sifat penting dalam struktur kekuasaan negara. 
Membacakondisi demikian, lantas putusan mana yang harus diikuti? Menurutsaya, 
Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tidak sepenuhnya dapat dijadikanalasan pembenaran 
pembentukan Pasal 3.

Adadua alasannya. Pertama, perkara ini tidak menguji pasal-pasal 
dalamUndang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar, melainkan mengujiPasal 79 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD 
terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ihwal 

[GELORA45] Fw: [nasional-list] Menominfo:Akan Ada Sanksi Perdata untuk Konten Negatif

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com 
[nasional-list] Terkirim: Rabu, 6 November 2019 
00.39.40 GMT+1Judul: [nasional-list] Menominfo:Akan Ada Sanksi Perdata untuk 
Konten Negatif
     

 
HendaklahAnda jangan membuat tulisan berupa  kritik kepada rezim neo-Mojopahit, 
tetapi positif karena bisadenda Rp 100,--juta. Jadi tulislah yang indah-indah 
nan manis lebih manisdari madu, pendeknya harus penuh puji-puja.


http://www.sinarharapan.co/lifestyle/read/9684/menominfo__akan_ada_sanksi_perdata_untuk_konten_negatif




Menominfo:Akan Ada Sanksi Perdata untuk Konten Negatif

Selasa, 05 November 2019 | 21:21 




JAKARTA- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald Plate menilaiperlu 
ada sanksi perdata untuk berbagai platform mediasosial yang memuat konten 
negatif. "Sanksi perdata itudibutuhkan karena tidak (bisa) berhenti di minta 
maaf atau blokir.Ada sanksi tambahannya, kewajiban finansial," kata 
Johnnyditemui usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11).

Kontennegatif, misalnya pornografi, dipandang tidak hanya soal pidanakarena 
melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia, namun, jugaberkaitan dengan 
etika, moral dan kultur. Pemerintah sedangmenyiapkan aturan turunan dari 
Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik, atauyang dikenal dengan PP PTSE atau PP 71, untuk 
mengenakan dendakepada platform yangmenyebarkan konten negatif.

Dendatersebut berkisar antara Rp100 juta hingga Rp500. PP 71, yangmerupakan 
revisi dari PP 82 nomor 2012, meminta platform media sosialseperti Facebook dan 
Twitter lebih aktif untuk menangani kontenilegal karena mereka memiliki 
teknologi untuk mencegah konten negatiftersebar di platform.

Jikamasih ditemukan konten negatif, pemerintah tidak segan untukmengenakan 
denda per konten dengan nominal yang disebutkan di atas.Kominfo menargetkan 
aturan turunan tentang denda untuk platform mediasosial ini dapat berlaku 
setahun setelah PP 71 disahkan. (E-4/ant)

[GELORA45] Fw: [nasional-list] Analisa RG ttg Kabinet-II Jkw

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Lusi D.' lus...@rantar.de 
[nasional-list] Kepada: 
"nasional-l...@yahoogroups.com" ; 
"gelora45@yahoogroups.com" ; Chalik Hamid 
chalik.ha...@yahoo.co.id [nasional-list] 
Terkirim: Rabu, 6 November 2019 00.09.32 
GMT+1Judul: [nasional-list] Analisa RG ttg Kabinet-II Jkw
     
Nah ulasan Annisa ttg pendapat RG ini apakah hanya berupa analisa
ataukah akan menjadi jalannya Kabinet-II Jokowi; waktu yang akan
menjawab. Apakah mungkin di tengah perjalanannya ada pergantian Menkeu,
misalnya oleh RR? Saya tidak ingin berspekulasi. Salam. Lusi.-

Rocky Gerung: Prabowo Bakal Bersitegang dengan Menkeu Sri Mulyani
Selasa, 05/11/2019 10:50 WIB

Jakarta, law-justice.co - Pengamat Politik Rocky Gerung menilai
masuknya Prabowo Subianto tidak membawa perubahan signifikan dalam
Kabinet Jokowi.

"Nggak ada yang signifikan, karena keputusannya pasti keputusan sidang
kabinet kan." ujarnya dari channel YouTube Rocky Gerung Official pada
Senin (4/11/2019) seperti dilansir gelora.co.

"Jadi apapun yang diusulkan oleh Prabowo kalkulasi ekonominya akan
diperiksa oleh Menteri Keuangan, kesehatan nggak," jekas Rocky Gerung.

Misalnya saja Prabowo Subianto akan mendatangkan alat tempur seperti
yang diisukan mungkin hal itu juga tak begitu saja terjadi.

Pasalnya, APBN Kementerian Pertahanan juga terbatas.

"Secara anggaran proposal pertahanan yang sekarag diagungkan publik
bahwa ada usulan untuk mendatangkan beberapa peralatan alat tempur
mutakhir ya boleh saja tapi APBN kan ada batasnya," ujar Rocky Gerung.

Jadi akan ada lagi semacam ketegangan antara Departemen Pertahanan,
Departemen Keuangan.

Hal itu seperti saat adanya ketegangan antara Kementerian Negara Riset
dan Teknologi yang sempat dinaungi BJ Habibie.

"Sama dulu zaman, jaman Pak Habibie kan begitu. Karena Pak Habibie
memegang industri strategis maka Habibie berhak untuk minta anggaran
sebesar apapun."

"Pada waktu itu kita tahu, teknolog di bawah pimpinan Pak Habibie
dianggap oleh teknorat di bawah pimpinan Widjojo ekonom UI menganggap
bahwa seluruh proposal Habibie bagus, tapi secara anggaran enggak kuat
maka bertentangan antara teknokrat-teknokrat," jelas Rocky Gerung.

Sehingga, Rocky Gerung menilai nantinya akan kembali ada ketegangan
dengan Kementerian Keuangan.

Mengingat Prabowo Subianto akan berusaha semaksimal mungkin demi
kemajuan Pertahanan.

"Hal yang sama juga bakal terjadi di Kabinet hari ini, karena Prabowo
akan berupaya memaksimalkan kehadirannya di bidang dan pengetahuannya
di bidang pertahanan maka harus tersedia anggaran," kata Rocky Gerung.

Pada kesempatan itu, Rocky Gerung menilai Prabowo Subianto memiliki
kualifikasi teknis yang pas sebagai Menteri Pertahanan.

Namun, lanjutnya, hal ini menimbulkan spekulasi politik di masyarakat
yang menyebutkan Prabowo Subianto akan mengambil alih kekuasaan.

Dijelaskan Rocky, hal ini tidak mungkin karena jika benar terjadi maka
orang pertama yang akan di-reshuffle adalah Prabowo.

"Apapun yang dilakukan Prabowo di dalam, tetap dia adalah pembantu
presiden. Hanya itu," jelas Rocky Gerung.

Rocky menjelaskan, terlalu berlebihan jika Prabowo dianggap sebagai
tokoh oposisi atau tokoh alternatif di dalam kabinet.

Rocky Gerung mengakui bahwa orang-orang Prabowo Subianto merupakan
sosok yang cukup menonjol dibanding menteri-menteri lain.

Namun, ungkapnya, hal itu hanya dalam sisi kepopuleran Prabowo Subianto
saja.

Menurut Rocky Gerung, tidak akan ada kuasa yang berlebih dari jajaran
menteri Jokowi, termasuk Prabowo Subianto.

"(Status Prabowo) sama (dengan menteri lain, yaitu sebagai) pembantu
presiden. Cuma orang merasa dia bahwa lebih bercahaya di publik. Karena
apa? Ya karena penampilan pribadi. Bukan karena kekuasaan yang
berlebih," kata Rocky Gerung.

Meski demikian, pria asal Manado itu menilai Prabowo Subianto akan
menjadi seperti perdana menteri.

"Jadi ya kalau dibilang dia jadi perdana menteri ya karena dia lebih
fasih mengucapkan pikiran rezim misalnya, atau membaca pikiran Jokowi
lebih awal, atau membaca pikiran publik. Prabowo punya keahlian itu,"
jelasnya.

"Jadi dia akan menjadi perdana menteri dari pers. Bukan perdana menteri
dari Jokowi," lanjut Rocky Gerung.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai, tidak ada perubahan signifikan
dalam kabinet Jokowi dengan masuknya Prabowo Subianto.

"Enggak ada yang signifikan. Karena keputusannya pasti keputusan sidang
kabinet kan."

"Jadi apapun yang diusulkan oleh Prabowo, kalkulasi ekonominya akan
diperiksa oleh Menteri Keuangan, sehat enggak secara anggaran,"
lanjutnya.

Misalnya saja Prabowo Subianto akan mendatangkan alat tempur seperti
yang diisukan mungkin hal itu juga tak begitu saja terjadi.

Pasalnya, APBN Kementerian Pertahanan juga terbatas.

"Anggaran proposal pertahanan yang sekarang diagungkan publik bahwa ada
usulan untuk mendatangkan beberapa alat tempur mutakhir. Ya boleh saja
tapi APBN kan ada batasnya," ujar Rocky Gerung.

(Annisa\Editor)

[GELORA45] Masyarakat miskin jangan khawatir kenaikan iuran BPJS Kesehatan

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Masyarakat miskin jangan khawatir kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Rabu, 6 November 2019 10:13 WIB

Masyarakat miskin jangan khawatir kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (tengah) dan Dirut BPJS 
Kesehatan Fahmi Idris (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan 
Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). 
Rapat kerja Komisi XI dengan Menkes, Dirut BPJS Kesehatan, Kepala BPOM, 
dan Kepala BKKBN tersebut membahas rencana kerja tahun anggaran 2020 di 
tiap institusi serta pembahasan isu-isu terkini seperti kenaikan iuran 
BPJS Kesehatan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.


Pontianak (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 
Harrison, menyatakan masyarakat kurang mampu tidak perlu khawatir dengan 
kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020 mendatang.


"Masyarakat saya sarankan jangan terlalu pusing terkait kenaikan iuran 
BPJS Kesehatan ini karena sebenarnya kenaikan ini sama sekali tidak 
memberatkan masyarakat miskin," kata Harrison di Pontianak, Rabu.


Dia menjelaskan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu tetap ditanggung 
oleh pemerintah melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS 
Kesehatan, bahkan dengan kenaikan ini layanan kesehatan akan semakin baik.


"Yang mengalami kenaikan itu peserta mandiri, jadi masyarakat kurang 
mampu dan terdaftar pada PBI, sebenarnya tidak perlu khawatir," katanya.


Dengan kenaikan iuran BPJS Mandiri, diharapkan pelayanan rumah sakit dan 
puskesmas atau dokter umum yang melayani BPJS Kesehatan, bisa semakin 
baik dan bermutu. Untuk itu, pihaknya akan memberikan pengawasan 
terhadap hal tersebut.


"Di Kalbar terdapat 36 persen yang ditanggung melalui program PBI dari 
pusat dan daerah. Angka 36 persen tersebut sudah cukup tinggi, karena 
secara rill jumlah masyarakat miskin yang ada di Kalbar berdasarkan data 
BPS hingga Agustus 2019 sebesar 7,49 persen," katanya.


*Baca juga:Ada pro kontra di Tanjungpinang atas kenaikan iuran BPJS 
Kesehatan 



Baca juga:DPRD Jember sesalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan 



Baca juga:Iuran BPJS Kesehatan naik, banyak warga Medan turun kelas 
*


Harrison menuturkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu sendiri sudah 
ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 
2019 mengenai perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 dan 
ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2019.


Untuk BPJS Mandiri terjadi kenaikan iuran peserta kelas 1 menjadi 
Rp160.000 dari sebelumnya Rp80.000, kelas 2 yang sebelumnya Rp51.000 
naik menjadi Rp110.000 dan iuran kelas 3 yang sebelumnya Rp25.500 
menjadi Rp42.000 dan ini akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.


Untuk PBI BPJS Kesehatan yang dibayar oleh pemerintah daerah juga 
terjadi peningkatan dari 23.000 menjadi 42.000 dan ini berlaku sejak 
Agustus 2019.


"Namun, karena pembiayaan dari Agustus sampai bulan Desember, pemerintah 
pusat memberikan subsidi sebesar Rp19.000 rupiah. Artinya pemerintah 
tetap membayar dengan jumlah yang sama Rp23.000 sehingga ini tidak 
mengganggu anggaran APBD 2019 untuk PBI yang didaftarkan oleh daerah. 
Jadi, masyarakat yang sudah jadi peserta tidak perlu khawatir," katanya.


Agar program PBI BPJS Kesehatan ini bisa semakin tepat sasaran, pihaknya 
mengimbau kepada Dinas Sosial untuk bisa melakukan validasi data, karena 
data ini akan berubah terus.


"Hari ini masyarakat A kurang mampu, bisa saja tahun depan sudah 
berkecukupan, sehingga untuk PBI ini tidak bisa menggunakan data lama. 
Makanya, agar tepat sasaran, pembaruan data terus diperlukan," kata 
Harrison.*


*Baca juga:Cara turun kelas kepesertaan jelang kenaikan iuran BPJS 
Kesehatan 



Baca juga:YKP minta pemerintah evaluasi BPJS Kesehatan sebelum naikkan 
iuran 



Baca juga:Pemkab Gunung Kidul sulit pertahankan UHC akibat kenaikan 
iuran BPJS 
* 



Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Erafzon Saptiyulda AS

[GELORA45] Korupsi dana desa fiktif, KPK bantu Polda Sultra menanganinya

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Korupsi dana desa fiktif, KPK bantu Polda Sultra menanganinya

Rabu, 6 November 2019 10:57 WIB

Korupsi dana desa fiktif, KPK bantu Polda Sultra menanganinya

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

"KPK melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi dalam bentuk dukungan 
terhadap penanganan perkara oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara," 
ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu 
Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk menangani dugaan kasus korupsi 
dana desa fiktif.


"KPK melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi dalam bentuk dukungan 
terhadap penanganan perkara oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara," 
ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu.


*Baca juga:Kejari Mukomuko selidiki dugaan korupsi dana desa 
*


Perkara yang ditangani tersebut adalah dugaan tindak pidana korupsi 
membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur 
dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, sehingga mengakibatkan 
kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi 
Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe Tahun 
Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018," kata Febri.


Dalam perkara tersebut, lanjut dia, diduga ada 34 desa yang bermasalah, 
tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada akan tetapi 
surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.


Sementara pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari 
Kemendagri, sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal 
pembentukan "backdate" (tanggal mundur)," ujar Febri.


Pada 24 Juni 2019, kata dia, penyidik Polda Sulawesi Tenggara bersama 
KPK telah melakukan gelar perkara dalam tahap penyelidikan di Mapolda 
Sulawesi Tenggara.


"Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan saat naik ke tahap penyidikan 
akan dilakukan pengambilan keterangan ahli hukum pidana untuk menyatakan 
proses pembentukan desa yang berdasarkan peraturan daerah yang dibuat 
dengan "backdate" merupakan bagian dari tindak pidana dan dapat 
dipertanggungjawabkan atau tidak," ujarnya pula.


*Baca juga:Kejari Sampang panggil sembilan saksi terkait korupsi dana 
desa 
*


Selanjutnya pada 25 Juni 2019, dilakukan pertemuan antara pimpinan KPK 
dan Kapolda Sulawesi Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, kata Febri, 
diminta agar KPK melakukan supervisi dan memberikan bantuan berupa 
memfasilitasi ahli dalam perkara tersebut.


"Perkara ini telah naik ke tahap penyidikan dan polda telah mengirimkan 
SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke KPK sesuai ketentuan 
pasal 50 UU KPK. Sesuai dengan KUHAP, penyidikan yang dilakukan Polri 
adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya," ujar Febri.


Ia menyatakan salah satu bentuk dukungan KPK adalah memfasilitasi 
keterangan ahli pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama 
pada 16 September 2019.


"Dukungan yang diberikan KPK pada penanganan perkara di Polri ataupun 
Kejaksaan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi "trigger mechanism" 
yang diamanatkan UU. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk tetap 
melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi agar anggaran yang 
seharusnya dinikmati rakyat tidak dicuri oleh orang-orang tertentu," 
katanya lagi.


*Baca juga:Kejari : Auditor hitung kerugian korupsi dana desa 
* 



Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman

[GELORA45] Re: The Economic Collapse Of China! $40 Trillion D ollar Dark Cloud Of Debt - China’s Yuan CRASH!

[b...@yahoo.com [GELORA45]]

Kami tidak bisa buka Youtube (Facebook, Google) di Tiongkok karena di blocked 
di Tkk (disebabkan mereka tidak mau tunduk dgn peraturan di Tkk). Tetapi 
rasanya berita Youtube "The Economic Collapse of China" adalah berita 
tidak benar, barangkali black campaign. Prof. Chang (dari universitas di 
California, Irvin?) pernah menulis buku ttg Collapse of China beberapa tahun yg 
lalu tetapi China tetap tidak collapse tetapi bertambah maju setelah 
prediksinya. Prof. Navaro penasehat ekonomi dari Trump, yg memulai perang 
dagang bilang "Trade war with China is easy to win" tetapi ternyata tidak benar 
dimana  dilawan oleh Tkk.  

 Kami sekarang di Shanghai yg sedang ada pameran Expo (economic), yg menarik 
orang2 yg bersangkutan dari seluruh dunia. Semua jalan/tempat2 menarik ditutup 
utk dinikmati oleh delegasi2 dari negara lain dari seluruh dunia. Shanghai 
kotanya maju dan megah; didaerah Bund of Shanghai (dipinggir Huangpu river), 
gedung2 nya sangat megah dan mengalahkan Hong Kong, New York, Frankfurt dll. 
Keadaannya tidak menunjukan resesi dari rakyat yg memenuhi toko2 dan restoran 
mahal. Tidak sedikit turis dari Rusia, Jerman, Perancis, Australia dll selain2 
delegasi2 Expo yg menikmati kota Shanghai. Tetapi rasanya tidak banyak dari 
Amerika. Rasanya berita dari Youtube, Chang dan Navaro seperti prediksi yg 
tidak sesuai dgn kenyataan alias mereka ahli teori tetapi "ngibul" ttg 
kenyataan. Barangkali mereka cuma campaign utk para calon pemilih pemilih 
pemilihan utk Trump yg masih setia kpd dia. bhw Amerika menang dlm perang 
dagangnya???
 
 BH Jo
 

Re: [GELORA45] 2020,Indonesia Undang AS Hadiri Indo-Pacific Infrastructure andConnectivity Forum

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Pengakuannya sih gagah, "inisiator infrastruktur dan koneksi digital di kawasan 
(samudra) Indo dan Pasifik". Tetapi apa kerjanya di lapangan? Sebagai mandor 
proyek infrastruktur se-IndoPasifik? Lalu, apa arti semua infrastruktur itu 
ketika Laut Cina Selatan terus dipenuhi infrastruktur, bahkan pulau-pulau 
buatan, untuk pangkalan militer? 
Orang bilang ini antara ngibul dan dungu. Ngibul soal bebas-aktif dan dungu 
karena asyik jogetan di gendang nekolimla & nekolimba, sementara Indonesia 
semakin terkepung pangkalan-pangkalan militer asing di LCS, Samudra Indonesia, 
dan Samudra Pasifik.
--- roeslan12@... wrote:
Ref. Kan namanya Kabinet Indonesia Maju; Artinya Indonesia harus maju untuk  
menjadi pionnya AS di kawasan Samudra Indonesia dan Pasifik barat.
Von: Tatiana Lukman
Dasar antek imperialis!!! 
On Tuesday, November 5, 2019, 03:39:46 PM GMT+1, ajeg wrote:
Sekilas tentang Indo-Pasifik, klik:https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pacific
Lanjut ke bagian strategic / geopolitical context.

On Tuesday, November 5, 2019 8:35 PM ajeg wrote:
Tidak perlu mengundang AS untuk bikin pangkalan militer di Indonesia, sebab 
dengan sepakterjang yang seolah inisiator dari "Indo-Pasifik" Jokowi justru 
menjadikan dirinya sebagai pion AS di kawasan Samudra Indonesia dan Pasifik 
barat -- menenggelamkan sosok Gurpreet Khurana sebagai pencetus konsep 
geopolitik Indo-Pasifik. 

Untuk urusan pertahanan dan keamanan di kawasan 2 samudera itu sudah terbentuk 
kerjasama 4 negara (Quad) yang terdiri dari AS-India-Jepang-Australia. 
Kata 'Indo' di sini bukan diambil dari nama negara Indonesia, melainkan kawasan 
seantero Samudra Indonesia. 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/225023


--- ilmesengero@... wrote:
Apakah tidak lebih baik sekaligus Jokowi mengundang USA membuat pangkalan 
militer Indonesia? Kalau dibuat pangkalan berarti infrasttruktur dari berbagai 
segi lebih mantap, karena keamanan dan kestabilan   Jakarta bisa dijamin dengan 
adanya SEATO model baru!  hehehehehehehe
https://sp.beritasatu.com/dunia/2020-indonesia-undang-as-hadiri-indopacific-infrastructure-and-connectivity-forum/583545/
2020, Indonesia Undang AS Hadiri Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity 
Forum
Suara Pembaruan

Senin, 04 November 2019 – 19:53

Bangkok, Beritasatu.com- Indonesia mengapresiasi dukungan AS terhadap ASEAN 
Outlook on the Indo-Pacific.  Oleh karena itu, Indonesia mengundang Amerika 
Serikat (AS) untuk hadir dan berpartisipasi aktif pada penyelenggaraan 
Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum tahun 2020.

[GELORA45] Menominfo:Akan Ada Sanksi Perdata untuk Konten Negatif

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Hendaklah Anda jangan membuat tulisan berupa  kritik kepada rezim
neo-Mojopahit, tetapi positif karena bisa denda Rp 100,--juta. Jadi
tulislah yang indah-indah nan manis lebih manis dari madu, pendeknya harus
penuh puji-puja.

http://www.sinarharapan.co/lifestyle/read/9684/menominfo__akan_ada_sanksi_perdata_untuk_konten_negatif


*Menominfo: Akan Ada Sanksi Perdata untuk Konten Negatif*

Selasa , 05 November 2019 | 21:21


JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald Plate menilai
perlu ada sanksi perdata untuk berbagai *platform* media sosial yang memuat
konten negatif. "Sanksi perdata itu dibutuhkan karena tidak (bisa) berhenti
di minta maaf atau blokir. Ada sanksi tambahannya, kewajiban finansial,"
kata Johnny ditemui usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11).

Konten negatif, misalnya pornografi, dipandang tidak hanya soal pidana
karena melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia, namun, juga berkaitan
dengan etika, moral dan kultur. Pemerintah sedang menyiapkan aturan turunan
dari Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik, atau yang dikenal dengan PP PTSE atau PP
71, untuk mengenakan denda kepada *platform* yang menyebarkan konten
negatif.

Denda tersebut berkisar antara Rp100 juta hingga Rp500. PP 71, yang
merupakan revisi dari PP 82 nomor 2012, meminta platform media sosial
seperti Facebook dan Twitter lebih aktif untuk menangani konten ilegal
karena mereka memiliki teknologi untuk mencegah konten negatif tersebar di
*platform*.

Jika masih ditemukan konten negatif, pemerintah tidak segan untuk
mengenakan denda per konten dengan nominal yang disebutkan di atas. Kominfo
menargetkan aturan turunan tentang denda untuk *platform* media sosial ini
dapat berlaku setahun setelah PP 71 disahkan. *(E-4/ant)*

[GELORA45] MasaDepan Suram Demokrasi Kita

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://kolom.tempo.co/read/1266439/masa-depan-suram-demokrasi-kita


*Masa Depan Suram Demokrasi Kita*

Oleh :
*Umbu TW Pariangu*

Kamis, 31 Oktober 2019 07:30 WIB



*Presiden
Joko Widodo menyerahkan petikan keputusan kepada calon Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto (kiri) dalam rangkaian pelantikan jajaran menteri Kabinet
Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ANTARA
FOTO/Puspa Perwitasari*


*Umbu TW Pariangu*
*Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang*

Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, mantan rival Joko Widodo dalam
pemilihan presiden 2019, akhirnya terpilih menjadi Menteri Pertahanan pada
Kabinet Indonesia Maju. Harapan agar Gerindra berumur panjang sebagai
"partai oposan" dalam konstelasi politik nasional pun kandas. Gerindra akan
berkoalisi dengan lima partai lain dalam gerbong pemerintah untuk
mengafirmasi seluruh agenda dan program kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf
Amin selama lima tahun ke depan. Ini bisa menjadi suplemen dalam proses
rekonsiliasi politik. Namun, di sisi lain, ia bisa menjadi "duri dalam
daging" demokrasi kita.

Scott Mainwaring (1993) mengingatkan bahwa hanya negara yang menganut
sistem dwipartai yang mampu mengawinkan presidensialisme dengan demokrasi.
Hal tersebut dia nyatakan setelah mengobservasi 31 negara, yang terbukti
mampu mempertahankan demokrasinya pada 1967-1982 dengan memberlakukan
sistem dua partai.

Mainwaring mau mengatakan bahwa presidensialisme dengan sistem multipartai
tampaknya kurang bisa mengakomodasi determinasi kekuasaan eksekutif. Dalam
kondisi tertentu, hak prerogatif presiden ternyata bisa "digembosi"
superioritas fraksi di parlemen yang bisa sesekali menarik diri dari
dukungan politiknya terhadap presiden. Ini bisa dilihat pada era
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang seakan-akan "tidak
berdaya" menghadapi sikap Partai Keadilan Sosial yang di satu kaki bersama
pemerintah, tapi di sisi lain berlagak oposan dalam menyikapi kebijakan SBY..


Kasus itu semakin memperoleh kaca pembesar kekhawatiran kita manakala
posisi strategis di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan
Rakyat sudah dikuasai oleh partai pendukung pemerintah. Kini hanya tersisa
PKS sebagai oposisi. Memang masih ada Partai Amanat Nasional dan Demokrat
yang juga tidak menyertakan kadernya di kabinet. Namun kedua partai ini
tidak secara tegas menyatakan posisinya, selain mengatakan mereka akan
menjadi "mitra kritis" pemerintah.

Memang, rekonsiliasi politik pasca-pemilihan presiden dibutuhkan untuk
meredam ekses rivalitas politik. Selain itu, infiltrasi gangguan terhadap
eksekusi program-program pemerintah bisa dieliminasi, sehingga sasaran
kebijakan presiden bisa tercapai dengan baik. Namun yang dikhawatirkan
ketika bangunan politik dan kebijakan kita menutup ruang kontrol atau
kritik, semangat menjaga dan melindungi kekuasaan dan pemerintahan dari
kooptasi kekuasaan yang cenderung korup akan tereduksi. Dengan kata lain,
akan terjadi kelangkaan checks and balances dalam konstelasi politik.

Sejatinya hal tersebut secara implisit sudah diingatkan oleh Acemoglu dan
Robinson dalam The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of
Liberty (2019). Intinya, suatu pemerintahan yang demokratis dan kuat hanya
bisa dibangun dalam suatu ekuilibrium peran konstruktif serta konsolidatif
antara negara dan masyarakat. Negara harus bisa memainkan rasionalitasnya
sebagai instrumen (demokrasi) yang inklusif, menjadi ruang yang terbuka
bagi segala macam kekuatan oponen agar terjadi kolaborasi yang sehat dalam
mengelola kekuasaan. Pada saat yang sama, masyarakat juga harus tumbuh
dalam kultur kedewasaan, membangun sikap kritis sebagai tanggung jawab
moral kontinumnya dalam memberikan masukan sekaligus kontrol terhadap
jalannya pemerintahan.

Jika salah satunya lemah, entah negara dengan semua aktor politiknya atau
masyarakat (sipil), akan muncul paradoks kekuasaan yang ada kemungkinan
besar akan memagut efektivitas jalannya mesin demokrasi itu sendiri. Pada
konteks inilah kita seakan-akan skeptis bagaimana pembangunan demokrasi ke
depan dikelola dengan mengartifisialkan dukungan dan stabilitas politik
semaksimal mungkin, persis di tengah "nihilnya" kekuatan watch dog
kekuasaan.

Fenomena gerakan ekstra parlementer-yang sebagian menjurus anarkistis-dalam
menyikapi pengesahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa
waktu lalu sudah memperlihatkan dengan jelas betapa "laparnya" masyarakat,
termasuk mahasiswa, terhadap kehadiran ruang-ruang deliberasi yang
diharapkan bisa memfasilitasi semua keresahan dan protes sosial. Terlebih
ketika kekuasaan tengah diapit oleh pengaruh dan lobi-lobi oligark yang
berkepentingan untuk memobilisasi tekanan kepentingannya terhadap kerja
pemerintah.

Dalam tekanan seperti itu, sulit untuk optimistis terhadap kerja pemerintah
dalam memenangkan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang ada mungkin
sebaliknya, semacam tribalisasi suara rakyat untuk 

[GELORA45] Analisa RG ttg Kabinet-II Jkw

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Nah ulasan Annisa ttg pendapat RG ini apakah hanya berupa analisa
ataukah akan menjadi jalannya Kabinet-II Jokowi; waktu yang akan
menjawab. Apakah mungkin di tengah perjalanannya ada pergantian Menkeu,
misalnya oleh RR? Saya tidak ingin berspekulasi. Salam. Lusi.-





Rocky Gerung: Prabowo Bakal Bersitegang dengan Menkeu Sri Mulyani
Selasa, 05/11/2019 10:50 WIB


Jakarta, law-justice.co - Pengamat Politik Rocky Gerung menilai
masuknya Prabowo Subianto tidak membawa perubahan signifikan dalam
Kabinet Jokowi.

"Nggak ada yang signifikan, karena keputusannya pasti keputusan sidang
kabinet kan." ujarnya dari channel YouTube Rocky Gerung Official pada
Senin (4/11/2019) seperti dilansir gelora.co.

"Jadi apapun yang diusulkan oleh Prabowo kalkulasi ekonominya akan
diperiksa oleh Menteri Keuangan, kesehatan nggak," jekas Rocky Gerung.

Misalnya saja Prabowo Subianto akan mendatangkan alat tempur seperti
yang diisukan mungkin hal itu juga tak begitu saja terjadi.

Pasalnya, APBN Kementerian Pertahanan juga terbatas.

"Secara anggaran proposal pertahanan yang sekarag diagungkan publik
bahwa ada usulan untuk mendatangkan beberapa peralatan alat tempur
mutakhir ya boleh saja tapi APBN kan ada batasnya," ujar Rocky Gerung.

Jadi akan ada lagi semacam ketegangan antara Departemen Pertahanan,
Departemen Keuangan.

Hal itu seperti saat adanya ketegangan antara Kementerian Negara Riset
dan Teknologi yang sempat dinaungi BJ Habibie.

"Sama dulu zaman, jaman Pak Habibie kan begitu. Karena Pak Habibie
memegang industri strategis maka Habibie berhak untuk minta anggaran
sebesar apapun."

"Pada waktu itu kita tahu, teknolog di bawah pimpinan Pak Habibie
dianggap oleh teknorat di bawah pimpinan Widjojo ekonom UI menganggap
bahwa seluruh proposal Habibie bagus, tapi secara anggaran enggak kuat
maka bertentangan antara teknokrat-teknokrat," jelas Rocky Gerung.

Sehingga, Rocky Gerung menilai nantinya akan kembali ada ketegangan
dengan Kementerian Keuangan.

Mengingat Prabowo Subianto akan berusaha semaksimal mungkin demi
kemajuan Pertahanan.

"Hal yang sama juga bakal terjadi di Kabinet hari ini, karena Prabowo
akan berupaya memaksimalkan kehadirannya di bidang dan pengetahuannya
di bidang pertahanan maka harus tersedia anggaran," kata Rocky Gerung.

Pada kesempatan itu, Rocky Gerung menilai Prabowo Subianto memiliki
kualifikasi teknis yang pas sebagai Menteri Pertahanan.

Namun, lanjutnya, hal ini menimbulkan spekulasi politik di masyarakat
yang menyebutkan Prabowo Subianto akan mengambil alih kekuasaan.

Dijelaskan Rocky, hal ini tidak mungkin karena jika benar terjadi maka
orang pertama yang akan di-reshuffle adalah Prabowo.

"Apapun yang dilakukan Prabowo di dalam, tetap dia adalah pembantu
presiden. Hanya itu," jelas Rocky Gerung.

Rocky menjelaskan, terlalu berlebihan jika Prabowo dianggap sebagai
tokoh oposisi atau tokoh alternatif di dalam kabinet.

Rocky Gerung mengakui bahwa orang-orang Prabowo Subianto merupakan
sosok yang cukup menonjol dibanding menteri-menteri lain.

Namun, ungkapnya, hal itu hanya dalam sisi kepopuleran Prabowo Subianto
saja.

Menurut Rocky Gerung, tidak akan ada kuasa yang berlebih dari jajaran
menteri Jokowi, termasuk Prabowo Subianto.

"(Status Prabowo) sama (dengan menteri lain, yaitu sebagai) pembantu
presiden. Cuma orang merasa dia bahwa lebih bercahaya di publik. Karena
apa? Ya karena penampilan pribadi. Bukan karena kekuasaan yang
berlebih," kata Rocky Gerung.

Meski demikian, pria asal Manado itu menilai Prabowo Subianto akan
menjadi seperti perdana menteri.

"Jadi ya kalau dibilang dia jadi perdana menteri ya karena dia lebih
fasih mengucapkan pikiran rezim misalnya, atau membaca pikiran Jokowi
lebih awal, atau membaca pikiran publik. Prabowo punya keahlian itu,"
jelasnya.

"Jadi dia akan menjadi perdana menteri dari pers. Bukan perdana menteri
dari Jokowi," lanjut Rocky Gerung.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai, tidak ada perubahan signifikan
dalam kabinet Jokowi dengan masuknya Prabowo Subianto.

"Enggak ada yang signifikan. Karena keputusannya pasti keputusan sidang
kabinet kan."

"Jadi apapun yang diusulkan oleh Prabowo, kalkulasi ekonominya akan
diperiksa oleh Menteri Keuangan, sehat enggak secara anggaran,"
lanjutnya.

Misalnya saja Prabowo Subianto akan mendatangkan alat tempur seperti
yang diisukan mungkin hal itu juga tak begitu saja terjadi.

Pasalnya, APBN Kementerian Pertahanan juga terbatas.

"Anggaran proposal pertahanan yang sekarang diagungkan publik bahwa ada
usulan untuk mendatangkan beberapa alat tempur mutakhir. Ya boleh saja
tapi APBN kan ada batasnya," ujar Rocky Gerung.

(Annisa\Editor)

[GELORA45] Ketika KPK di Bawah Kuasa Presiden

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Apakah kalau koruptor dekat dengan presiden akan mudah lolos perangkap KPK?

https://kolom.tempo.co/read/1268352/ketika-kpk-di-bawah-kuasa-presiden
Ketika KPK di Bawah Kuasa Presiden

Oleh :
*Idul Rishan*

Selasa, 5 November 2019 08:00 WIB


*Ketua
KPK Agus Rahardjo, merilis sketsa terduga pelaku penyiraman air keras
kepada penyidik KPK Novel Baswedan, di gedung KPK, Jakarta, 24 November
2017. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap Kepala Kepolisian RI,
Komisaris Jenderal Idham Azis, bisa bertugas lebih baik ketimbang dirinya.
Dengan kepemimpinan Idham, Tito berharap polisi bisa menuntaskan
pengungkapan kasus penyerangan air keras terhadap penyidik KPK, Novel
Baswedan. TEMPO/Imam Sukamto*


*Idul Rishan*
*Staf Pengajar Departemen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia*

Jika mencermati Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru
(Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019), arah politik hukumnya jelas: mengubah
simpul kelembagaan KPK, dari lembaga independen menjadi lembaga pemerintah.
Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun
kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Tegasnya, pasal
itulah "jantung" dari undang-undang tersebut. Melalui ketentuan tersebut,
KPK tak ubahnya sebagai mandataris presiden.

Konsekuensinya, KPK berwarna eksekutif. Manajemen kepegawaiannya pun wajib
bercorak eksekutif, dari status penyidik sampai promosi dan mutasi yang
tunduk pada regulasi aparat sipil negara.

Pasal 3 juga menginisiasi lahirnya pasal-pasal lain yang menyangkut Dewan
Pengawas. Perangkat ini mempunyai kewenangan yang superior, bahkan dibekali
kuasa pro justitia. Meskipun dalam pasal itu KPK diberi "irah-irah"
independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kenyataannya sulit
dibenarkan. Relasi kuasa yang bersifat vertikal dengan presiden cenderung
membuat KPK berayun menjadi "dependen".

tudi Oce Madril (2018) menunjukkan bahwa tak ada lembaga di bawah kuasa
presiden yang kinerja dan prestasinya baik dalam memberantas korupsi,
seperti Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara di bawah Sukarno dan
Operasi Tertib di bawah Soeharto.

Undang-Undang KPK baru menjadi simbol dekadensi dalam praktik demokrasi di
Indonesia. Betapa tidak, pembentukan KPK merupakan kritik atas lemahnya
independensi kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.
Mengingat kepolisian dan kejaksaan secara hierarki berada di bawah kuasa
eksekutif, KPK hadir sebagai lembaga independen.

Susan Baer (1988) menulis bahwa kehadiran lembaga independen muncul sebagai
pemicu atas cara kerja lembaga konvensional yang dinilai tak lagi efektif.
Tesis Baer ini diperkuat oleh Ackerman (2000), yang menyatakan lembaga
independen merupakan gejala autokritik terhadap pemisahan kekuasaan secara
konvensional antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Demikian halnya selepas transisi politik bergulir di Indonesia. Zainal
Mochtar (2016) mencatat ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara yang
telah ada mendorong lahirnya lembaga independen untuk melaksanakan tugas
dan diidealkan memberikan kinerja baru yang lebih tepercaya.

Penempatan KPK di bawah kuasa presiden justru menjadi sangat
kontraproduktif terhadap respons percepatan kebutuhan demokrasi. Sudah
menjadi rahasia umum bahwa korupsi di sektor eksekutif menjadi agenda yang
tak luput dari kinerja KPK selama ini. Suap di pelbagai sektor kementerian
hingga korupsi kepala daerah seolah-olah sebagai penanda bahwa kekuasaan
eksekutif menjadi anasir yang terus memberikan ancaman dari perilaku elite
politik. Bisa dibayangkan, sebagai institusi yang berada di bawah kuasa
presiden, KPK bisa terjebak dalam konflik kepentingan.

Dalam beberapa jajak pendapat media cetak dan elektronik, pembentuk
undang-undang mengklaim bahwa politik hukum Pasal 3 itu merupakan tindak
lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Sebenarnya
ada empat Putusan MK lain yang juga memberikan penafsiran atas kedudukan
dan independensi kelembagaan KPK, seperti putusan Nomor
012-016-019/PUU-IV/2006, Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Nomor 5/PUU-IX/2011,
dan Nomor 49/PUU-XI/2013. Empat putusan itu berada pada satu napas yang
sama bahwa KPK merupakan lembaga independen dan mempunyai sifat penting
dalam struktur kekuasaan negara. Membaca kondisi demikian, lantas putusan
mana yang harus diikuti? Menurut saya, Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tidak
sepenuhnya dapat dijadikan alasan pembenaran pembentukan Pasal 3.

Ada dua alasannya. Pertama, perkara ini tidak menguji pasal-pasal dalam
Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar, melainkan menguji Pasal 79
ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ihwal pengajuan perkara ini
semata-semata untuk memperluas kewenangan DPR guna melaksanakan fungsi
pengawasan melalui hak angket, bukan dalam konteks perubahan format

[GELORA45] Istana Bantah Presiden Jokowi Bawa Indonesia ke Era Neo Orde Baru

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.suara.com/news/2019/11/05/225059/istana-bantah-presiden-jokowi-bawa-indonesia-ke-era-neo-orde-baru


 *Istana Bantah Presiden Jokowi Bawa Indonesia ke Era Neo Orde Baru*

Reza Gunadha | Ummi Hadyah Saleh

Selasa, 05 November 2019 | 22:50 WIB

"Jadi jangan pernah, tidak akan pernah pemerintah ini bergeser sedikit pun
dari upaya-upaya membersihkan republik ini dari tindakan-tindakan politik,"
ujar Fajroel di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Fajroel menambahkan, pemerintah Jokowi adalah rezim yang mendukung
penegakan hukum dan anti-korupsi.

Sebelumnya, Ketua Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengkritik
Presiden Jokowi yang hingga kini belum menunjukkan sinyalemen menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang
tentang Perubahan UU KPK.

Ia mengatakan, sikap Presiden Jokowi tersebut menunjukkan gelagat untuk
mengembalikan Indonesia ke era anti-demokrasi atau Neo Orde Baru.

"Jadi menurut kami, tidak keluarnya Perppu KPK adalah sebuah lonceng kita
masuk ke Neo Orde Baru," kata Asfinawati di Kantor ICW, Jakarta Selatan,
Minggu (3/11/2019).

Asfinawati menjelaskan, sinyalemen tersebut sudah terlihat sejak Jokowi
mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) nomor R-42/Pres/09/2019 kepada DPR
terkait revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Dalam surat itu, Jokowi menugaskan Menteri Hukum dan Asasi Manusia dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk
membahas Revisi UU KPK bersama DPR.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut tak baik kalau menerbitkan Perppu KPK
dalam waktu dekat. Ini dikarenakan ada sejumlah pihak yang mengajukan
gugatan atau proses uji materi di MK.

"Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi, kemudian langsung
ditimpa dengan sebuah keputusan lain. Saya kira harus tahu sopan santun
dalam bertatanegara," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

[GELORA45] Re: Arkeolog:Papua anak sulung bangsa Indonesia

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Terlihat sekali antara Papua dengan the rest of Indonesia tidak ada hubungannya 
sama sekali.

kutipan artikel:Hal itu dimulai ketika nenek moyang manusia modern atau Homo 
sapiens keluar dari benua Afrika sekitar 150.000 tahun yang lalu, menyebar 
sampai ke timur Indonesia dan menetap hingga keturunannya memiliki ciri yang 
sama. Mereka masuk dalam ras yang disebut sebagai ras Melanesia.

Sementara itu, sebagian besar suku-suku yang berada di barat Indonesia adalah 
berasal dari ras Mongoloid yang diperkirakan bergerak dari Fujian yang berada 
di China modern sekitar 7.000 tahun lalu. Kelompok itu bergerak ke Taiwan 
menjadi populasi yang besar dan dari sana menyebar ke daerah lain hingga sampai 
ke Indonesia dan kini dikenal sebagai suku bangsa Austronesia.

---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :





Arkelogi politk, hehehehehehehe




https://www.antaranews.com/berita/1147592/arkeolog-papua-anak-sulung-bangsa-indonesia

Arkeolog: Papua anak sulung bangsa Indonesia

[GELORA45] Arkeolog:Papua anak sulung bangsa Indonesia

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Arkelogi politk, hehehehehehehe


https://www.antaranews.com/berita/1147592/arkeolog-papua-anak-sulung-bangsa-indonesia
*Arkeolog: Papua anak sulung bangsa Indonesia*

 *Selasa, 5 November 2019 15:36 WIB*

[image: Arkeolog: Papua anak sulung bangsa Indonesia]*Arkeolog Dr. Harry
Widianto usai diskusi Jejak Manusia Nusantara di Museum Nasional, Jakarta
Pusat, Selasa (5/11) (ANTARA/Prisca Triferna)*

*Lalu sekarang yang disebut pribumi itu apa?*

Jakarta (ANTARA) - Orang-orang Papua adalah "anak sulung" dari bangsa yang
kini mendiami wilayah modern yang sekarang disebut sebagai Indonesia karena
nenek moyangnya adalah yang tertua datang ke daerah tersebut, menurut
arkeolog Dr. Harry Widianto.

"Kalau kita bangsa Indonesia sekarang, yang paling sulung adalah
orang-orang Papua. Indonesia bagian barat adalah pendatang dari China dan
Taiwan. Lalu sekarang yang disebut pribumi itu apa?" ujar Harry ketika
menjadi narasumber dalam diskusi Jejak Manusia Nusantara dan Peninggalannya
di Museum Nasional, Jakarta Pusat pada Selasa.

Hal itu berdasarkan fakta bahwa nenek moyang dari orang Papua adalah yang
pertama datang ke wilayah nusantara saat zaman pra-sejarah.

*Baca juga: **Najwa Shihab punya 10 fragmen DNA dari 10 moyang berbeda*


*Baca juga: **Kemendikbud: DNA tunjukkan keragaman masyarakat Indonesia*


Hal itu dimulai ketika nenek moyang manusia modern atau Homo sapiens keluar
dari benua Afrika sekitar 150.000 tahun yang lalu, menyebar sampai ke timur
Indonesia dan menetap hingga keturunannya memiliki ciri yang sama. Mereka
masuk dalam ras yang disebut sebagai ras Melanesia.

Sementara itu, sebagian besar suku-suku yang berada di barat Indonesia
adalah berasal dari ras Mongoloid yang diperkirakan bergerak dari Fujian
yang berada di China modern sekitar 7.000 tahun lalu. Kelompok itu bergerak
ke Taiwan menjadi populasi yang besar dan dari sana menyebar ke daerah lain
hingga sampai ke Indonesia dan kini dikenal sebagai suku bangsa Austronesia..

"Mereka punya ciri yaitu pertanian awal dan menjinakkan tumbuhan dan
binatang. Mereka adalah pelaut yang sangat ulung, melakukan pergerakan dari
pulau ke pulau sambil memperkenalkan pertanian," tegas arkeolog dari Balai
Arkeolog Yogyakarta itu, dalam acara yang digawangi majalah sejarah daring
Historia.

Dia menegaskan bahwa harus bisa membedakan antara ras dan etnis. Ras adalah
berdasarkan fakta biologis, genetika yang berada di dalam tubuh sementara
suku dan etnis adalah bentukan dari budaya.

Oleh karena itu untuk memutuskan suku bangsa apakah yang menjadi "pribumi"
Indonesia sendiri akan sangat sulit, karena dari penilaian biologis sendiri
sudah terjadi pencampuran, ujar dia.

*Baca juga: **Napak tilas leluhur masyarakat Bali di Odisha*




Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] HUTOPM, Mahfud sebut waspadai propaganda politik

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Mahfud juga ingat HUT OPM, hahahahahaha*

https://www.antaranews.com/berita/1147880/hut-opm-mahfud-sebut-waspadai-propaganda-politik


*HUT OPM, Mahfud sebut waspadai propaganda politik*

 *Selasa, 5 November 2019 16:52 WIB*

*Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat
(1/11/2019). Mahfud MD melakukan silaturrahmi dengan kerabat dan berziarah
ke makam ayahnya di Desa Pakpak, Pamekasan. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/foc
(ANTARA FOTO/SAIFUL BAHRI)*

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam), Mahfud MD mengingatkan agar semua pihak mewaspadai
propaganda politik yang mungkin dimunculkan untuk membuat kekisruhan di
Papua pada peringatan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1
Desember 2019.

"Hal itu menjadi perhatian bagi kita agar Papua berhati-hati secara politis
karena dari segi keamanannya sudah standar. Secara politis itu maksudnya
kadang-kadang dibangun opini-opini yang tidak-tidak padahal pada
kenyataannya di lapangan tak benar, semua sudah kita antisipasi,” kata
Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia, aparat keamanan sudah menyiapkan strategi jika terjadi sesuatu
yang tidak diinginkan pada peringatan HUT OPM tersebut.

Ia mengatakan, pendekatan keamanan yang dilakukan aparat akan sesuai
*standard* *operation* *procedure* (SOP).

"Semua sudah ada SOP-nya, kalau ada pelanggaran SOP akan ditindak termasuk
jika dilakukan oleh internal aparat," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) ini.

Mahfud tidak membeberkan secara jelas langkah-langkah yang dilakukan oleh
aparat untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

"Tentu rahasia yah, kalau langkah per langkah diberikan ke pers kan tidak
boleh," katanya.

Adanya penolakan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait pemekaran di
Papua, kata dia, yang minta pemekaran itu rakyat Papua sendiri ketika
bertemu Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Bahwa ada yang tidak setuju yah biasa saja, yah pasti ada yang tidak
setuju nanti kita lihat saja. Kan sekarang belum dimekarkan tapi nampaknya
upaya pemekaran itu tepat gitu yah, kalau ada setuju tidak setuju itu
biasa," ujarnya.

*Baca juga: **Perayaan HUT OPM, Menkominfo: Tak ada pembatasan internet*


*Baca juga: **Thariqah Internasional minta pemerintah tetapkan OPM sebagai
teroris*


*Baca juga: **Sekda : masyarakat Balingga nyatakan sikap tolak TPN/OPM*

[GELORA45] Ketua DPRD DKI Ikut Desak Anies Baswedan,Buka Data APBD DKI 2020

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://metro.tempo.co/read/1268706/ketua-dprd-dki-ikut-desak-anies-baswedan-buka-data-apbd-dki-2020/full=ok


 Ketua DPRD DKI Ikut Desak Anies Baswedan


 Buka Data APBD DKI 2020

Reporter:


   Antara

Editor:


   Febriyan

Selasa, 5 November 2019 20:24 WIB
Gubernur Anies Baswedan bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta usai 
penandatanganan Mou Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Jakarta, 
Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ 



Gubernur Anies Baswedan bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta usai 
penandatanganan Mou Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Jakarta, 
Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi 
memberikan dukungan kepada anggotanya, William Aditya Sarana, yang 
mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
 untuk segera membuka dokumen 
rancangan APBD DKI 2020. Meskipun demikian, Prasetio mengaku belum 
mengetahui kabar soal diadukannya William ke Badan Kehormatan DPRD DKI 
karena mengunggah kejanggalan rancangan APBD DKI 2020 ke media sosial.


"Soal itu (William dilaporkan) saya belum mendapat tembusan dari Badan 
Kehormatan, tapi di sini saya akan menyampaikan bahwa saya juga mendesak 
agar Gubernur membuka draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 
Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2020 seluruhnya," kata Prasetio di Jakarta, 
Selasa 5 November 2019.


Permintaan pembukaan draf KUA-PPAS tahun 2020 yang sudah dianggap 
janggal, kata politisi PDI Perjuangan itu, karena hak penganggaran 
daerah juga ada di DPRD yang dipimpinnya.


"Ini kan jadi tanggung jawab saya sebagai ketua DPRD juga. Kalau ada 
anggaran yang dianggap janggal mari kita luruskan dengan pembahasan 
bersama agar anggaran tersebut matang dan bisa dipertanggungjawabkan," 
katanya.


Namun, kata Prasetio, pihaknya kesulitan melakukan pembahasan anggaran 
karena Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum memberikan draft 
anggaran tersebut.


"Saya pun belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020. Karenanya dalam waktu 
dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka 
agar kita bahas bersama dan sahkan sesuai dengan ketentuan," kata Prasetio.


Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya telah meminta Pemprov DKI Jakarta 
untuk membuka dokumen tersebut ke publik melalui laman 
apbd.jakarta.go.id. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah dan 
dinyatakan baru akan dibuka setelah disahkan oleh DPRD DKI.


Meskipun demikian, William sempat mendapati dokumen tersebut diunggah di 
laman apbd.jakarta.go.id. Dalam penelusurannya, dia pun menemukan 
sejumlah anggaran janggal seperti pengadaan lem aibon sebesar Rp 82 
miliar dan ballpoint sebesar Rp 123 miliar. William lantas mengunggahnya 
di media sosial twitter.


Unggahan William sempat membuat heboh hingga akhirnya anggaran lem aibon 
 dihapus dan anggaran ballpoint 
direvisi menjadi anggaran alat tulis dan kantor sebesar Rp 18 miliar. 
Namun belakangan William diadukan oleh seseorang bernama Sugiyanto 
karena unggahannya itu dianggap melanggar kode etik.

[GELORA45] Polemik Pelebaran Trotoar di Jakarta

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4772537/polemik-pelebaran-trotoar-di-jakarta?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.21728507.1315287315.1572975572-112415632.1572975572

Selasa 05 November 2019, 13:02 WIB


   Kolom


 Polemik Pelebaran Trotoar di Jakarta

Salma Azzahra - detikNews

Salma Azzahra 
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 

Polemik Pelebaran Trotoar di Jakarta Pelebaran trotoar di Kramat Raya, 
Jakarta Pusat (Foto: Rifkianto Nugroho)

*Jakarta* -

The TomTom Traffic Index menyatakan bahwa Jakarta menempati posisi 
ketujuh sebagai kota dengan lalu lintas terpadat di dunia pada 2018, 
berada di bawah Mumbai, Bogota, Lima, New Delhi, Moskow, dan Istanbul. 
Posisi ini lebih baik dari peringkat keempat pada 2017. Secara 
rata-rata, tingkat kemacetan di Jakarta turun sebanyak delapan persen 
dari 2017.


Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko berpendapat bahwa 
kemajuan ini merupakan hasil dari kebijakan Gubernur Anies Baswedan. 
Menurut Dishub DKI, faktor-faktor menurunnya angka kemacetan di Jakarta 
antara lain adalah telah beroperasinya beberapa /underpass/ dan/flyover/ 
yang dibangun, kebijakan ganjil genap, penutupan pelintasan sebidang 
kereta api, desain Jalan Thamrin dan Sudirman yang kini semakin lebar, 
adanya rute-rute baru TransJakarta serta mengintegrasikannya dengan 
angkutan perkotaan dan mewadahi program JakLingko, dan integrasi dengan 
MRT dan LRT saat beroperasi.


Kendati demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan 
mengenai program pelebaran trotoar seakan membawa kemunduran bagi klaim 
menurunnya tingkat kemacetan di Jakarta. Proyek pelebaran trotoar justru 
menimbulkan masalah kemacetan. Beberapa tempat yang mengalami kemacetan 
parah adalah daerah Kemang, Kramat Raya, dan Cikini.


*Efek Tak Terduga

*

**

**Dalam sebuah kebijakan, terdapat /intended policy consequences/ dan 
/unintended policy consequences/ (Robinson, 2018)./Intended policy/ 
merupakan hasil yang tidak hanya diinginkan, tetapi dicari ketika 
menerapkan suatu kebijakan. Sementara /unintended policy consequences/ 
adalah konsekuensi yang mungkin muncul sebagai produk sampingan dari 
suatu desain kebijakan. /Unintended policy consequences/ biasanya 
merujuk pada konsekuensi negatif dan tidak terduga dari desain kebijakan 
yang berniat baik. Tindakan seseorang, dalam hal ini pemerintah, selalu 
memiliki efek yang tidak terduga atau tidak disengaja.


Tujuan kebijakan pelebaran trotoar yang digagas oleh Gubernur Anies 
Baswedan adalah agar memperbanyak pengguna angkutan umum dan memberikan 
hak bagi pejalan kaki, serta menggunakan trotoar sebagai tempat 
berdagang bagi pedagang kaki lima (PKL). Tujuan-tujuan ini mengalami pro 
dan kontra dalam pelaksanaannya karena dinilai menyalahi Undang-undang 
nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan serta UU nomor 22 tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Revitalisasi trotoar juga bertujuan untuk mengintegrasikan transportasi 
antarmoda. Proyek ini merupakan amanat Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 
2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Revitalisasi ini bermaksud 
untuk membuat Jakarta sebagai kota yang ramah pejalan kaki.


Memperbanyak pengguna angkutan umum dan memberikan hak bagi pejalan 
kaki, serta menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang PKL merupakan 
/intended consequences/ dari kebijakan pelebaran trotoar. Dalam artian, 
tujuan-tujuan tersebut adalah sasaran yang ingin dicapai dengan adanya 
kebijakan ini. Namun, terdapat /unintended consequences/ yang turut 
menyertai. Dampak yang tidak diinginkan dari kebijakan ini salah satunya 
adalah kemacetan.


Pada daerah Cikini-Kramat Raya, jalur kendaraan juga diperkecil hingga 
hanya tersisa selebar tujuh meter. Trotoar yang dibangun memiliki lebar 
berkisar antara empat sampai enam meter. Di Cikini, proyek revitalisasi 
trotoar dibarengi dengan galian yang dilakukan oleh PLN, sehingga 
menimbulkan kemacetan parah. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi 
antara pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga tidak adanya koordinasi 
lintas sektoral. Selain itu, ruas jalan sebelum pelebaran trotoar 
tergolong tidak lebar, sehingga dengan dilaksanakannya program ini maka 
jalan menjadi semakin sempit.


Di daerah Kemang, 

[GELORA45] Intip Profil Risa Santoso, Rektor Termuda di Indonesia Berusia 27 Tahun

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.inibaru.id/hits/Intip-profil-risa-santoso-rektor-termuda-di-indonesia-berusia-27-tahun


 Intip Profil Risa Santoso, Rektor Termuda di


 Indonesia Berusia 27 Tahun

Selasa, 05 Nov 2019 17.00

Menjadi rektor termuda di Indonesia, Risa Santoso ramai diperbincangkan 
publik. Berikut profil singkat Risa.


Intip Profil Risa Santoso, Rektor Termuda di Indonesia Berusia 27 Tahun 
 


Risa Santoso. (Instagram/@michaelsugijanto)

 
 
 



*Inibaru.id – *Apa yang terlintas di benakmu bila mendengar kata 
‘rektor’? Pasti yang kamu pikirkan adalah sosok lelaki berwibawa yang 
sudah berumur 50-an, menyandang gelar profesor, dan disegani oleh para 
mahasiswa. Namun, nggak dengan rektor yang satu ini. Namanya Risa 
Santoso, perempuan muda ini disebut-sebut sebagai rektor termuda di 
Indonesia.


Perempuan kelahiran Surabaya, 27 Oktober 1992 ini ramai dibicarakan 
publik karena pencapaiannya yang luar biasa. Sebab, di usianya yang 
masih 27 tahun, Risa telah menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi 
dan Bisnis ASIA Malang. Nggak heran dia disebut sebagai rektor termuda 
di Indonesia.


Risa dipilih menjadi rektor setelah bergabungnya Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dengan  Komputer (STMIK) ASIA Malang dan Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) ASIA Malang di bawah pengelolaan Yayasan 
Wahana Edukasi Cendekia.


"Beliau sosok muda yang /smart/ dan energik," kata Ketua Yayasan Wahana 
Edukasi Cendekia Malang, Yoyok Hari Subagiono, dikutip dari /Malang 
Post/, Selasa (5/11/2019).


Meski umurnya masih muda, Risa dinilai punya kemampuan yang matang. Dia 
bahkan pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis Kampus Asia. 
"Banyak prestasinya di bidang tersebut," tambah Yoyok.


Mengenal lebih jauh sosok Risa, perempuan tersebut merupakan lulusan 
kampus ternama di Amerika Serikat. Dia mengenyam pendidikan S1 di 
University of California yang dikenal sebagai perguruan tinggi riset 
publik yang bagus di Amerika Serikat. Di sini, Risa menempuh jurusan 
ekonomi.


Setelah lulus, dia kembali melanjutkan pendidikan S2 di Harvard 
University dengan beasiswa LPDP. Di kampus paling bergengsi di dunia 
ini, Risa berhasil mendapat gelar magister di jurusan pendidikan.


Nggak hanya itu saja lo. Sebelum menjadi rektor, Risa Santoso pernah 
bekerja sebagai tenaga ahli muda di kantor staf presiden. Dengan 
pencapaian dan pengalaman yang luar biasa, nggak heran Risa dipercaya 
untuk menjadi rektor meski masih berusia muda.


Usai dipercaya menjadi Rektor Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang, 
Risa mengatakan telah memiliki tiga langkah strategis untuk mewujudkan 
visinya sebagai rektor. Dilansir dari /Indozone/, Senin (4/11), Risa 
mengaku kini dirinya tengah menyiapkan kerjasama untuk membuat sebuah 
program dengan pihak luar negeri. Namun, program tersebut masih dalam 
proses penelitian.


"Itu harus dilihat bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka yang 
pasti menyamakan tujuan karena mau nggak mau semuanya pasti mau yang 
terbaik untuk institusi," jelas Risa.


Wah, salut banget dengan perempuan muda yang satu ini ya,/Millens/! 
(IB07/E06)

[GELORA45] Arkeolog sebut tidak ada pribumi asli Indonesia

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.antaranews.com/berita/1148200/arkeolog-sebut-tidak-ada-pribumi-asli-indonesia


 Arkeolog sebut tidak ada pribumi asli


 Indonesia

Selasa, 5 November 2019 18:16 WIB

Arkeolog Dr. Harry Widianto (kiri), Ketua Umum PSI Grace Natalie 
(tengah) dan sejarawan Dr. Bondan Kanumoyoso dalam diskusi di Jakarta, 
Selasa (5/11/2019). ANTARA/Prisca Triferna/pri.


Jakarta (ANTARA) - Menurut arkeolog Dr. Harry Widianto tidak ada yang 
bisa disebut sebagai pribumi asli di Nusantara, karena berdasarkan 
genetika sendiri ras di Indonesia sudah bercampur meski berasal dari 
pohon evolusi yang sama dan berasal dari Afrika.


"Kita itu rumit karena datang dari mana-mana. Dari Afrika datang, 
Melanesia masuk, dari Australia Tenggara ada, dari Taiwan dan China juga 
ada. Yang bermigrasi ke Nusantara itu sangat banyak," ujar Harry dalam 
diskusi Jejak Manusia Nusantara dan Peninggalannya yang diadakan oleh 
Historia.id di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Selasa.


Harry menjelaskan bahwa nenek moyang Indonesia berdasarkan genetis 
sendiri berasal dari beberapa gelombang migrasi yang dimulai ketika 
manusia modern atau Homo sapiens keluar dari benua Afrika sekitar 
150.000 tahun lalu.
*Baca juga: "Nyai": Kisah wanita pribumi dalam pusaran konflik era 
kolonial Belanda 
*


Homo sapiens itu bermigrasi ke wilayah yang kini disebut sebagai 
Indonesia melewati jalur selatan Asia menuju Paparan Sunda sekitar 
70.000-45.000 tahun lalu. Keturunan tersebut menetap di timur nusantara 
sekitar daerah Papua dan Halmahera, mereka kini disebut sebagai ras 
Melanesia.


Sementara itu sekitar 4.000 tahun lalu terjadi migrasi oleh penutur 
Austronesia yang juga berciri subras Mongoloid yang berasal dari Taiwan. 
Kelompok yang keluar dari Taiwan itu sendiri sebenarnya berasal dari 
daerah Fujian yang berada di China modern saat ini.


Kelompok yang keluar dari Taiwan itulah yang menjadi nenek moyang 
suku-suku dan etnis di Indonesia bagian barat, oleh karena itu tidak 
mengherankan jika genetik Tionghoa besar di wilayah tersebut.
*Baca juga: Arkeolog: Papua anak sulung bangsa Indonesia 
*


Sementara itu, jika ditelusuri secara genetika orang-orang yang berada 
di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur adalah pencampuran dari 
kedua ras tersebut.


"Jadi kita ini bermacam-macam. Terjadi evolusi lokal, ada juga pertemuan 
dua bentuk fisik yang menghasilkana pencampuran DNA. Ada juga pendatang 
dari Taiwan, jadi kompleks tidak bisa digeneralisasi. Tapi kita berasal 
dari pohon evolusi yang sama sejak 70.000 tahun lalu," ujar arkeolog 
Balai Arkeologi Yogyakarta itu.


Dia menegaskan bahwa harus bisa membedakan antara ras dan etnis. Ras 
adalah berdasarkan fakta biologis, genetika yang berada di dalam tubuh 
sementara suku dan etnis adalah bentukan dari budaya.
*Baca juga: Arkeolog senior minta video Sriwijaya fiktif Ridwan Saidi 
dicabut 
* 



Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] Menag Akui Sengaja Lempar Isu Cadar-Celana Cingkrang, Ini Alasannya

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4773212/menag-akui-sengaja-lempar-isu-cadar-celana-cingkrang-ini-alasannya/1

2019/11/05 19:00:10 WIB


 Menag Akui Sengaja Lempar Isu Cadar-


 Celana Cingkrang, Ini Alasannya

Jefrie Nandy Satria - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
108 komentar 
 


Halaman 1 dari 2
Menag Akui Sengaja Lempar Isu Cadar-Celana Cingkrang, Ini Alasannya 
Menteri Agama Fachrul Razi (Agung Pambudhy/detikcom)
*Jakarta* - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi 
 meminta maaf bila beberapa 
pernyataan yang terlontar darinya menjadi polemik. Dia mengatakan 
mengeluarkan pernyataan tersebut agar menjadi gaung sebelum peraturan 
dikeluarkan ataupun agar masyarakat ingat peraturan-peraturan yang ada.


Dia memberi contoh soal larangan menggunakan cadar 
 di lingkungan instansi pemerintahan. 
Demikian juga sorotan dia tentang celana cingkrang 
 atau celana gantung. Wacana 
tersebut dilontarkan karena PNS memang memiliki aturan berpakaian.


"Semua PNS kembali kepada aturan menggunakan sesuai dengan aturan PNS 
misalnya. Teman-teman langsung bisa membaca, oh gaungnya sebelumnya 
sudah digaungkan. Mungkin juga berkaitan dengan celana gantung atau 
kaitan dengan nikab apa cadar dan sebagainya sehingga gaungnya sudah 
duluan kita buat sehingga pada saat muncul aturan mudah-mudahan orang 
tak berkejut lagi," kata Fachrul di The Sultan Hotel & Residence, Jalan 
Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).


*Baca juga: *Menag Fachrul Razi Jelaskan Tugasnya Manajerial, Bukan 
Mengajar Ngaji 




Fachrul mengatakan masalah cadar tidak berkaitan langsung dengan 
ketakwaan seseorang. Dia memberi ilustrasi soal aturan membuka helm di 
suatu kawasan terkait keamanan.


"Jadi dengan demikian jangan dilihat orang yang pakai cadar kemudian 
takwanya sudah baik banget. Kemudian kalau ada larangan untuk masuk ke 
tempat-tempat tertentu untuk harus membuka helm dan menampakkan muka 
supaya bisa dilihat siapa yang masuk, bisa dilihat CCTV, orang nggak 
terkejut lagi," ujar dia.


View in Single Page 
 

 
1 
 
2 
 





2019/11/05 19:00:10 WIB


 Menag Akui Sengaja Lempar Isu Cadar-


 Celana Cingkrang, Ini Alasannya

Jefrie Nandy Satria - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
108 komentar 
 


Halaman 2 dari 2
Menag Akui Sengaja Lempar Isu Cadar-Celana Cingkrang, Ini Alasannya 
Menteri Agama Fachrul Razi (Agung Pambudhy/detikcom)



Fachrul menekankan pernyataan-pernyataan kontroversial itu dibuatnya 
untuk sebagai pengingat awal. Dia meminta maaf bila pernyataannya memicu 
kontroversi. Demikian juga pernyataan soal radikalisme 
 yang mengusung paham /khilafah 
/.


*Baca juga: *Wamenag soal Larangan Celana Cingkrang: Itu Penertiban ASN 
Kemenag 




Fachrul mengatakan pernyataan tersebut dilontarkan karena paham 

[GELORA45] Viral Massa Geruduk Minimarket Diduga di Bekasi Teriakan 'Kepung, Kepung'

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.merdeka.com/peristiwa/viral-massa-geruduk-minimarket-diduga-di-bekasi-teriakan-kepung-kepung.html


Merdeka  > Peristiwa 




 Viral Massa Geruduk Minimarket Diduga


 di Bekasi Teriakan 'Kepung, Kepung'

Selasa, 5 November 2019 10:29 Reporter : Merdeka 



 *


 *



 *
   232
   SHARES

Viral Massa Geruduk Minimarket Diduga di Bekasi Teriakan 'Kepung, 
Kepung' sekolompok massa rusak minimarket. ©2019 Liputan6.com/Ady 
Anugrahadi


*Merdeka.com - * Sekelompok massa menggeruduk minimarket diduga terjadi 
di Bekasi. Belum diketahui apa yang diperdebatkan, yang pasti massa 
terlihat tersulut emosi. Sebagian dari mereka berteriak 'kepung'.


Aksi tersebut terekam kamera ponsel salah seorang warga dan kini viral 
di jagat maya.


Dari rekaman video berdurasi 02.16 menit terlihat segerombolan massa 
berkerumun di salah satu minimarket. Beberapa kali terdengar suara orang 
bersitegang.


"Kepung, kepung kepung," kata pria tersebut, seperti dikutip merdeka.com 
dari video, Selasa (5/11).


"Iya bisa kepung kenapa enggak," timpal pria lain yang ada di video 
tersebut.


Tak lama berselang, keributan pecah. Beberapa orang melempar bangunan 
dengan batu, kayu dan tong sampah. Warga sekitar yang berada di lokasi 
sampai ketakutan. Dia meminta petugas yang berjaga untuk membubarkan massa.


"Bubarin pak bubarin, Pak itu pak tolong, bubarin," kata seorang wanita.

Dalam keterangannya, peristiwa itu terjadi di kotamadya Bekasi pada 23 
Oktober 2019. Salah satu pemilik waralaba sedang dimintain retribusi.


"Ini yang saya sampaikan keberatan ke pemkot Bekasi karena GIBAS ini 
ormas yang memang sering gangguin bisnis selama ini," seperti yang 
tertulis dalam caption tersebut.


Menurut keterangan, Ini karena diinisiasi dari Walikota Bekasi Rahmat 
Efendy yang minta ke ormas GIBAS untuk jadi juru parkir di setiap 
minimarket dan dikenakan tarif Rp2000 per konsumen sedangkan UMKM di 
toko-toko mengeluh karena konsumen jadi malas belanja. Mereka meminta 
untuk videonya diviralkan.


"Mohon kpd kawan2x untuk memviralkan info ini, agar bisnis usaha menjadi 
kondusif dan tdk gulung tikar.
Kasus ini identik dg saat OTT di Samarinda. 2 organisasi preman 
seolah-olah mendptkan LEGALISASI dari Pemda setempat. Surat LEGALISASI 
spt dibawah ini bisa menjadi Alat Bukti Kejahatan (Instrumen Delik) 
serta dapat menyeret Pemda (oknum)nya menjadi bagian 'pemerasan' kepada 
penggiat usaha waralaba/franchise spt kami," tutupnya.


Saat dikonfirmasi, *Polisi * mengaku 
belum menerima laporan mengenai tindakan di video yang beredar.


"Belum ada laporan. Saya cek dulu ya," ujar Kasat Reskrim Polres Metro 
Bekasi Kompol Arman kepada Liputan6.com.


Reporter: Ady Anugrahadi *[rhm]*


   Baca Juga:

Sempat Viral, Polantas dan Sopir Ambulans yang Baku Hantam Berujung 
Damai 
Pulang 
dari Timor Leste, Kades Gantung ABG di NTT Langsung Diperiksa Polisi 
Alasan 
Kedukaan, Kepala Desa Gantung ABG di NTT Pergi ke Timor Leste 
Enam 
Orang Pelaku Persekusi ABG Diduga Curi Cincin di NTT Ditahan 
Polisi 
Didesak Usut Tuntas ABG di NTT Digantung Karena Dituduh Curi Cincin 
Dituduh 
Curi Cincin, ABG di NTT Disiksa Selama 12 Jam Sebelum Digantung 
 

Dituduh Curi Cincin, ABG di NTT Disiksa Selama 12 Jam Sebelum Digantung 
 

Dituduh Curi Cincin, ABG di NTT Disiksa Selama 12 Jam Sebelum Digantung 
 

Polisi Didesak Usut Tuntas ABG di NTT Digantung Karena Dituduh Curi 
Cincin 
 

Polisi Didesak Usut Tuntas ABG di NTT Digantung Karena Dituduh Curi 
Cincin 
 

AW: [GELORA45] 2020,Indonesia Undang AS Hadiri Indo-Pacific Infrastructure andConnectivity Forum

[Roeslan roesla...@googlemail.com [GELORA45]]

Ref. Kan namanya Kabinet Indonesia Maju; Artinya Indonesia harus maju untuk  
menjadi pionnya AS di kawasan Samudra Indonesia dan Pasifik barat. 

 

Von: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Gesendet: Dienstag, 5. November 2019 15:44
An: GELORA45; GELORA45@yahoogroups.com; ajegil...@yahoo.com
Betreff: Re: [GELORA45] 2020,Indonesia Undang AS Hadiri Indo-Pacific 
Infrastructure andConnectivity Forum

 

  

Dasar antek imperialis!!! 

 

On Tuesday, November 5, 2019, 03:39:46 PM GMT+1, ajeg ajegil...@yahoo.com 
[GELORA45]  wrote: 

 

 

  

Sekilas tentang Indo-Pasifik, klik:

https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pacific
 

Lanjut ke bagian strategic / geopolitical context.

 

On Tuesday, November 5, 2019 8:35 PM ajeg wrote:

  

Tidak perlu mengundang AS untuk bikin pangkalan militer di Indonesia, sebab 
dengan sepakterjang yang seolah inisiator dari "Indo-Pasifik" Jokowi justru 
menjadikan dirinya sebagai pion AS di kawasan Samudra Indonesia dan Pasifik 
barat -- menenggelamkan sosok Gurpreet Khurana sebagai pencetus konsep 
geopolitik Indo-Pasifik. 

 

Untuk urusan pertahanan dan keamanan di kawasan 2 samudera itu sudah terbentuk 
kerjasama 4 negara (Quad) yang terdiri dari AS-India-Jepang-Australia. 

 

Kata 'Indo' di sini bukan diambil dari nama negara Indonesia, melainkan kawasan 
seantero Samudra Indonesia. 

 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/225023

 

 

--- ilmesengero@... wrote:

 

Apakah tidak lebih baik sekaligus Jokowi mengundang USA membuat pangkalan 
militer Indonesia? Kalau dibuat pangkalan berarti infrasttruktur dari berbagai 
segi lebih mantap, karena keamanan dan kestabilan   Jakarta bisa dijamin dengan 
adanya SEATO model baru!  hehehehehehehe

 

 

 
https://sp.beritasatu.com/dunia/2020-indonesia-undang-as-hadiri-indopacific-infrastructure-and-connectivity-forum/583545/

 

2020, Indonesia Undang AS Hadiri Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity 
Forum


 

 Suara Pembaruan


 

 Senin, 04 November 2019 – 19:53

Bangkok, Beritasatu.com- Indonesia mengapresiasi dukungan AS terhadap ASEAN 
Outlook on the Indo-Pacific.  Oleh karena itu, Indonesia mengundang Amerika 
Serikat (AS) untuk hadir dan berpartisipasi aktif pada penyelenggaraan 
Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum tahun 2020.

“Forum ini akan menjadi platform yang baik untuk mendorong kerja sama konkret 
dan sinergi berbagai program infrastruktur dan konektivitas di Kawasan Indo 
Pasifik,” ujar Menteri Luar Negeri RI pada Pertemuan ke-7 Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) ASEAN-Amerika Serikat yang diselenggarakan  di Bangkok, Thailand, 
pada Senin (4/11).

Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum merupakan inisiatif 
Indonesia sebagai salah satu upaya memajukan kerja sama konkret dalam rangka 
implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang diadopsi pada KTT 
ASEAN ke-34 bulan Juni 2019. Indonesia mencatat adanya International 
Development Finance Corporation dari AS.. 

 

[GELORA45] Soal Cadar, Menteri Agama Minta Maaf Meski Merasa Tak Salah

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Merasa tidak salah tapi minta maaf?!
Persis Bush, gembor crusade dulu, baru ralat jadi war on terror. Yang penting 
targetnya tetap sama. 
Gaya antek memang tak jauh dari tuan majikannya. 
-

Soal Cadar, Menteri Agama Minta Maaf Meski Merasa Tak Salah

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191105194430-20-445865/soal-cadar-menteri-agama-minta-maaf-meski-merasa-tak-salah

Re: [GELORA45] 2020,Indonesia Undang AS Hadiri Indo-Pacific Infrastructure andConnectivity Forum

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

 Dasar antek imperialis!!! 
On Tuesday, November 5, 2019, 03:39:46 PM GMT+1, ajeg ajegil...@yahoo.com 
[GELORA45]  wrote:  
 
     
Sekilas tentang Indo-Pasifik, klik:
https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pacific
Lanjut ke bagian strategic / geopolitical context.

On Tuesday, November 5, 2019 8:35 PM ajeg wrote:
       

Tidak perlu mengundang AS untuk bikin pangkalan militer di Indonesia, sebab 
dengan sepakterjang yang seolah inisiator dari "Indo-Pasifik" Jokowi justru 
menjadikan dirinya sebagai pion AS di kawasan Samudra Indonesia dan Pasifik 
barat -- menenggelamkan sosok Gurpreet Khurana sebagai pencetus konsep 
geopolitik Indo-Pasifik. 
Untuk urusan pertahanan dan keamanan di kawasan 2 samudera itu sudah terbentuk 
kerjasama 4 negara (Quad) yang terdiri dari AS-India-Jepang-Australia. 
Kata 'Indo' di sini bukan diambil dari nama negara Indonesia, melainkan kawasan 
seantero Samudra Indonesia. 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/225023


--- ilmesengero@... wrote:
Apakahtidak lebih baik sekaligus Jokowi mengundang USA membuat pangkalanmiliter 
Indonesia? Kalau dibuat pangkalan berarti infrasttruktur dari berbagai segi 
lebih mantap, karena keamanan dan kestabilan   Jakarta bisa dijamin dengan 
adanya SEATO model baru!  hehehehehehehe
https://sp.beritasatu.com/dunia/2020-indonesia-undang-as-hadiri-indopacific-infrastructure-and-connectivity-forum/583545/
2020,Indonesia Undang AS Hadiri Indo-Pacific Infrastructure andConnectivity 
Forum
Suara Pembaruan

Senin, 04 November 2019 – 19:53

Bangkok, Beritasatu.com- Indonesia mengapresiasi dukungan AS terhadap ASEAN 
Outlook on the Indo-Pacific.  Oleh karena itu, Indonesia mengundang Amerika 
Serikat (AS) untuk hadir dan berpartisipasi aktif pada penyelenggaraan 
Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum tahun 2020.

“Forum ini akan menjadi platform yang baik untuk mendorong kerja sama konkret 
dan sinergi berbagai program infrastruktur dan konektivitas di Kawasan Indo 
Pasifik,” ujar Menteri Luar Negeri RI pada Pertemuan ke-7 Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) ASEAN-Amerika Serikat yang diselenggarakan  di Bangkok, Thailand, 
pada Senin (4/11).

Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum merupakan inisiatif 
Indonesia sebagai salah satu upaya memajukan kerja sama konkret dalam rangka 
implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang diadopsi pada KTT 
ASEAN ke-34 bulan Juni 2019. Indonesia mencatat adanya International 
Development Finance Corporation dari AS. 



  
  #yiv2701828920 #yiv2701828920 -- #yiv2701828920ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv2701828920 
#yiv2701828920ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv2701828920 
#yiv2701828920ygrp-mkp #yiv2701828920hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv2701828920 #yiv2701828920ygrp-mkp #yiv2701828920ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv2701828920 #yiv2701828920ygrp-mkp .yiv2701828920ad 
{padding:0 0;}#yiv2701828920 #yiv2701828920ygrp-mkp .yiv2701828920ad p 
{margin:0;}#yiv2701828920 #yiv2701828920ygrp-mkp .yiv2701828920ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv2701828920 #yiv2701828920ygrp-sponsor 
#yiv2701828920ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv2701828920 
#yiv2701828920ygrp-sponsor #yiv2701828920ygrp-lc #yiv2701828920hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv2701828920 
#yiv2701828920ygrp-sponsor #yiv2701828920ygrp-lc .yiv2701828920ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv2701828920 #yiv2701828920actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv2701828920 
#yiv2701828920activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv2701828920
 #yiv2701828920activity span {font-weight:700;}#yiv2701828920 
#yiv2701828920activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv2701828920 #yiv2701828920activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv2701828920 #yiv2701828920activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv2701828920 #yiv2701828920activity span 
.yiv2701828920underline {text-decoration:underline;}#yiv2701828920 
.yiv2701828920attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv2701828920 .yiv2701828920attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv2701828920 .yiv2701828920attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv2701828920 .yiv2701828920attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv2701828920 .yiv2701828920attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv2701828920 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv2701828920 .yiv2701828920bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv2701828920 
.yiv2701828920bold a {text-decoration:none;}#yiv2701828920 dd.yiv2701828920last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv2701828920 dd.yiv2701828920last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv2701828920 
dd.yiv2701828920last p span.yiv2701828920yshortcuts 

Re: [GELORA45] 2020,Indonesia Undang AS Hadiri Indo-Pacific Infrastructure andConnectivity Forum

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Sekilas tentang Indo-Pasifik, klik:https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pacific
Lanjut ke bagian strategic / geopolitical context.

On Tuesday, November 5, 2019 8:35 PM ajeg wrote:
       

Tidak perlu mengundang AS untuk bikin pangkalan militer di Indonesia, sebab 
dengan sepakterjang yang seolah inisiator dari "Indo-Pasifik" Jokowi justru 
menjadikan dirinya sebagai pion AS di kawasan Samudra Indonesia dan Pasifik 
barat -- menenggelamkan sosok Gurpreet Khurana sebagai pencetus konsep 
geopolitik Indo-Pasifik. 
Untuk urusan pertahanan dan keamanan di kawasan 2 samudera itu sudah terbentuk 
kerjasama 4 negara (Quad) yang terdiri dari AS-India-Jepang-Australia. 
Kata 'Indo' di sini bukan diambil dari nama negara Indonesia, melainkan kawasan 
seantero Samudra Indonesia. 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/225023


--- ilmesengero@... wrote:
Apakahtidak lebih baik sekaligus Jokowi mengundang USA membuat pangkalanmiliter 
Indonesia? Kalau dibuat pangkalan berarti infrasttruktur dari berbagai segi 
lebih mantap, karena keamanan dan kestabilan   Jakarta bisa dijamin dengan 
adanya SEATO model baru!  hehehehehehehe
https://sp.beritasatu.com/dunia/2020-indonesia-undang-as-hadiri-indopacific-infrastructure-and-connectivity-forum/583545/
2020,Indonesia Undang AS Hadiri Indo-Pacific Infrastructure andConnectivity 
Forum
Suara Pembaruan

Senin, 04 November 2019 – 19:53

Bangkok, Beritasatu.com- Indonesia mengapresiasi dukungan AS terhadap ASEAN 
Outlook on the Indo-Pacific.  Oleh karena itu, Indonesia mengundang Amerika 
Serikat (AS) untuk hadir dan berpartisipasi aktif pada penyelenggaraan 
Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum tahun 2020.

“Forum ini akan menjadi platform yang baik untuk mendorong kerja sama konkret 
dan sinergi berbagai program infrastruktur dan konektivitas di Kawasan Indo 
Pasifik,” ujar Menteri Luar Negeri RI pada Pertemuan ke-7 Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) ASEAN-Amerika Serikat yang diselenggarakan  di Bangkok, Thailand, 
pada Senin (4/11).

Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum merupakan inisiatif 
Indonesia sebagai salah satu upaya memajukan kerja sama konkret dalam rangka 
implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang diadopsi pada KTT 
ASEAN ke-34 bulan Juni 2019. Indonesia mencatat adanya International 
Development Finance Corporation dari AS. 



#yiv4035476258 #yiv4035476258 -- #yiv4035476258ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv4035476258 
#yiv4035476258ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv4035476258 
#yiv4035476258ygrp-mkp #yiv4035476258hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv4035476258 #yiv4035476258ygrp-mkp #yiv4035476258ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv4035476258 #yiv4035476258ygrp-mkp .yiv4035476258ad 
{padding:0 0;}#yiv4035476258 #yiv4035476258ygrp-mkp .yiv4035476258ad p 
{margin:0;}#yiv4035476258 #yiv4035476258ygrp-mkp .yiv4035476258ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv4035476258 #yiv4035476258ygrp-sponsor 
#yiv4035476258ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv4035476258 
#yiv4035476258ygrp-sponsor #yiv4035476258ygrp-lc #yiv4035476258hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv4035476258 
#yiv4035476258ygrp-sponsor #yiv4035476258ygrp-lc .yiv4035476258ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv4035476258 #yiv4035476258actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv4035476258 
#yiv4035476258activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv4035476258
 #yiv4035476258activity span {font-weight:700;}#yiv4035476258 
#yiv4035476258activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv4035476258 #yiv4035476258activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv4035476258 #yiv4035476258activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv4035476258 #yiv4035476258activity span 
.yiv4035476258underline {text-decoration:underline;}#yiv4035476258 
.yiv4035476258attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv4035476258 .yiv4035476258attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv4035476258 .yiv4035476258attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv4035476258 .yiv4035476258attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv4035476258 .yiv4035476258attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv4035476258 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv4035476258 .yiv4035476258bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv4035476258 
.yiv4035476258bold a {text-decoration:none;}#yiv4035476258 dd.yiv4035476258last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv4035476258 dd.yiv4035476258last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv4035476258 
dd.yiv4035476258last p span.yiv4035476258yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv4035476258 div.yiv4035476258attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv4035476258 div.yiv4035476258attach-table 

Re: [GELORA45] Tokoh Muda NU: Kabinet Jokowi, Kabinet Melawan Ra

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Tokoh muda dengan gaya ketuaan, senang meneror orang dengan hantu; hantu PKI 
dan hantu HTI yang sudah mati maupun hantu radikal yang tidak jelas 
definisinya. Sementara, yang masih segar-bugar dan jelas sosoknya, jelas anti 
RI, cuma disebut kelompok kriminal (bersenjata), KKB.
--- SADAR@... wrote:
       
 
 
Tokoh Muda NU: Kabinet Jokowi, Kabinet Melawan Radikalisme
 
Suara Pembaruan
 Selasa, 05 November 2019 - 07:20
Mohamad Guntur Romli

Jakarta, Beritasatu.com - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Mohamad Guntur Romli 
alias Gus Romli menyebutkan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf 
Amin sebagai kabinet perang melawan radikalisme agama di Indonesia. Hal ini, 
kata Romli, tampak dari figur-figur yang menempati jabatan di Kabinet Indonesia 
Maju (KIM).
 
"Formasi kabinet Jokowi-Ma'ruf adalah formasi perang melawan radikalisme. Ini 
formasi tepat untuk memerangi agenda radikalisme," ujar Gus Romli pada diskusi  
yang digelar Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk "Radikalisme atau 
Manipulasi Agama?" di Jakarta, Senin (4/11/2019).
 
Gus Romli mencontohkan figur-figur yang ditempatkan Jokowi dengan agenda 
melawan radikalisme adalah Jendral Purn Tito Karnavian sebagai menteri dalam 
negeri,  Jenderal Purn Fachrul Razi sebagai menteri agama, Prabowo Subianto 
sebagai menteri pertahanan, dan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Menurut dia, 
figur-figur tersebut merupakan upaya besar Jokowi-Ma'ruf memerangi radikalisme.
 
"Jokowi-Ma'ruf pasti sudah berhitung dan konsen mereka ke depan salah satunya 
adalah mencegah dan memberantas radikalisme karena tantangan itu nyata dan 
sangat berbahaya untul Indonesia maju," ujar dia.
 
Dengan formasi kabinet demikian, Gus Romli berharap Presiden Jokowi dan 
jajarannya tidak berhenti hanya sampai pada pembubaran organisasi terlarang 
yang memiliki paham radikal, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, kata 
dia, pemerintah perlu melakukan penegakan hukum terhadap tokoh-tokoh yang 
terlibat dalam organisasi terlarang tersebut.
 
"Saya kira tugas mendagri, menag dan Kapolri adalah tidak cukup membubarkan 
ormas HTI, tetapi melakukan upaya penegakan hukum terhadap aktor-aktor 
utamanya. Setelah di negara lain upaya hukum ditegakan, tokoh-tokoh utamanya 
lari ke negeri lain," tegas dia.
 
Menurut dia, para radikalis agama sebenarnya bisa dibina dengan cara-cara 
edukasi. Namun, kalau mereka terus mengampanyekan ideologi dan gerakan radikal 
agama, termasuk memperjuangkan khilafah di Indonesia, maka hukum harus 
bertindak.
 
"Negara harus hadir dan tegas menidak orang-orang yang mau mengubah ideologi 
negara," ujar Gus Romli.
 
 
 
Sumber : Suara Pembaruan

#yiv9505021161 -- #yiv9505021161ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv9505021161 
#yiv9505021161ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv9505021161 
#yiv9505021161ygrp-mkp #yiv9505021161hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv9505021161 #yiv9505021161ygrp-mkp #yiv9505021161ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv9505021161 #yiv9505021161ygrp-mkp .yiv9505021161ad 
{padding:0 0;}#yiv9505021161 #yiv9505021161ygrp-mkp .yiv9505021161ad p 
{margin:0;}#yiv9505021161 #yiv9505021161ygrp-mkp .yiv9505021161ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv9505021161 #yiv9505021161ygrp-sponsor 
#yiv9505021161ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv9505021161 
#yiv9505021161ygrp-sponsor #yiv9505021161ygrp-lc #yiv9505021161hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv9505021161 
#yiv9505021161ygrp-sponsor #yiv9505021161ygrp-lc .yiv9505021161ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv9505021161 #yiv9505021161actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv9505021161 
#yiv9505021161activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv9505021161
 #yiv9505021161activity span {font-weight:700;}#yiv9505021161 
#yiv9505021161activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv9505021161 #yiv9505021161activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv9505021161 #yiv9505021161activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv9505021161 #yiv9505021161activity span 
.yiv9505021161underline {text-decoration:underline;}#yiv9505021161 
.yiv9505021161attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv9505021161 .yiv9505021161attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv9505021161 .yiv9505021161attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv9505021161 .yiv9505021161attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv9505021161 .yiv9505021161attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv9505021161 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv9505021161 .yiv9505021161bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv9505021161 
.yiv9505021161bold a {text-decoration:none;}#yiv9505021161 dd.yiv9505021161last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv9505021161 dd.yiv9505021161last p 
span 

Re: [GELORA45] 2020,Indonesia Undang AS Hadiri Indo-Pacific Infrastructure andConnectivity Forum

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Tidak perlu mengundang AS untuk bikin pangkalan militer di Indonesia, sebab 
dengan sepakterjang yang seolah inisiator dari "Indo-Pasifik" Jokowi justru 
menjadikan dirinya sebagai pion AS di kawasan Samudra Indonesia dan Pasifik 
barat -- menenggelamkan sosok Gurpreet Khurana sebagai pencetus konsep 
geopolitik Indo-Pasifik. 
Untuk urusan pertahanan dan keamanan di kawasan 2 samudera itu sudah terbentuk 
kerjasama 4 negara (Quad) yang terdiri dari AS-India-Jepang-Australia. 
Kata 'Indo' di sini bukan diambil dari nama negara Indonesia, melainkan kawasan 
seantero Samudra Indonesia. 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/225023


--- ilmesengero@... wrote:
       

 
Apakahtidak lebih baik sekaligus Jokowi mengundang USA membuat pangkalanmiliter 
Indonesia? Kalau dibuat pangkalan berarti infrasttruktur dari berbagai segi 
lebih mantap, karena keamanan dan kestabilan   Jakarta bisa dijamin dengan 
adanya SEATO model baru!  hehehehehehehe


https://sp.beritasatu.com/dunia/2020-indonesia-undang-as-hadiri-indopacific-infrastructure-and-connectivity-forum/583545/

2020,Indonesia Undang AS Hadiri Indo-Pacific Infrastructure andConnectivity 
Forum

SuaraPembaruan

Senin,04 November 2019 – 19:53

Bangkok,Beritasatu.com- Indonesiamengapresiasi dukungan AS terhadap ASEAN 
Outlook on theIndo-Pacific.  Oleh karena itu, Indonesia mengundang 
AmerikaSerikat (AS) untuk hadir dan berpartisipasi aktif padapenyelenggaraan 
Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forumtahun 2020.

“Forumini akan menjadi platform yang baik untuk mendorong kerja samakonkret dan 
sinergi berbagai program infrastruktur dan konektivitasdi Kawasan Indo 
Pasifik,” ujar Menteri Luar Negeri RI padaPertemuan ke-7 Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) ASEAN-Amerika Serikatyang diselenggarakan  di Bangkok, Thailand, 
pada Senin (4/11).

Indo-PacificInfrastructure and Connectivity Forum merupakan inisiatif 
Indonesiasebagai salah satu upaya memajukan kerja sama konkret dalam 
rangkaimplementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang diadopsipada 
KTT ASEAN ke-34 bulan Juni 2019. Indonesia mencatat adanyaInternational 
Development Finance Corporation dari AS. Program inimemprioritaskan kerja sama 
di bidang infrastruktur, konektivitasdigital dan energi di Kawasan Indo-Pasifik.

Dalampertemuan tersebut, AS menggarisbawahi komitmen Presiden Trump 
untukmemperkuat kemitraan strategis AS-ASEAN. Untuk memperdalam 
kemitraanASEAN-AS, Presiden Trump mengundang pemimpin ASEAN untuk 
mengadakanASEAN-US Special Summit di Amerika Serikat tahun 2020.

Kerjasama ASEAN-AS telah berjalan sejak 1977 dan dinaikkan statusnyamenjadi 
Kemitraan Strategis pada 2015. AS merupakan mitra dagang dansumber investasi 
terbesar ke-4 ASEAN di antara Mitra Wicara lainnyadengan nilai perdagangan 
sebesar US$259,2 miliar (per Mei 2018) dannilai investasi sebesar US$8,1 miliar 
(2018).

MitraPenting

RetnoMarsudi, yang mewakili Presiden RI, menegaskan bahwa Amerika Serikat(AS) 
adalah mitra penting ASEAN dalam menjaga stabilitas danperdamaian di Kawasan 
Indo-Pasifik. Kawasan Asia Tenggara yang damaidan stabil adalah aset yang tidak 
dimiliki oleh kawasan lain.

“Hanyadengan kawasan yang damai dan stabil, kita dapat menikmatipertumbuhan 
ekonomi yang baik,” ujar Menlu RI.

MenluRetno menggarisbawahi ASEAN dengan penduduk lebih dari 647 juta 
jiwamerupakan ekonomi ketiga terbesar di Indo-Pasifik dan kelima terbesardi 
dunia.. Pertumbuhan ekonomi ASEAN cukup tinggi melebihi rata-ratapertumbuhan 
ekonomi dunia. ASEAN juga memiliki penduduk produktifyang besar yang dapat 
menunjang pembangunan ekonomi.

“Denganpotensi besaran ekonomi yang dimiliki ASEAN, hubungan kemitraan ASEANdan 
AS memberi keuntungan bukan saja untuk ASEAN tetapi juga untukAS,” ungkap Menlu 
RI.

Dalammenyikapi kondisi ekonomi global yang tidak menentu, Menteri RetnoMarsudi, 
menyampaikan pentingnya sistem perdagangan yang bebas,terbuka dan adil.. 
Indonesia mengharapkan kiranya tensi dagang antaraAS dengan Tiongkok dapat 
segera diselesaikan. “Kalau perang dagangterus berlanjut, saya khawatir ekonomi 
kita semua, ekonomi dunia,akan terdampak”, tutur Menlu RI.

Dalamkesempatan tersebut, Indonesia mengapresiasi dukungan AS terhadapASEAN 
Outlook on the Indo-Pacific. Penasihat Keamanan Nasional,Robert O’Brein, yang 
mewakili Presiden Trump sampaikan bahwa ASmemiliki visi yang sama dengan ASEAN 
untuk mendorong stabilitas,keamanan dan kemakmuran di Kawasan Indo-Pasifik, 
sesuai dengan visiASEAN Outlook.







  
#yiv3810196070 -- #yiv3810196070ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv3810196070 
#yiv3810196070ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv3810196070 
#yiv3810196070ygrp-mkp #yiv3810196070hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv3810196070 #yiv3810196070ygrp-mkp #yiv3810196070ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv3810196070 #yiv3810196070ygrp-mkp .yiv3810196070ad 
{padding:0 0;}#yiv3810196070 

[GELORA45] Ilhan Omar calls for 'mass movement of the working class'

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Ilhan Omar, at Bernie Sanders rally, calls for 'mass movement of the working 
class' amid 'Lock him up' chants

a "mass movement of the working class" is needed to take down President Trump 
and end "Western imperialism," 

https://www.foxnews.com/politics/ilhan-omar-bernie-sanders-minnesota-minneapolis

[GELORA45] Fwd: Ketika KPK di Bawah Kuasa Presiden

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Forwarded Message 
Subject:Ketika KPK di Bawah Kuasa Presiden
Date:   Tue, 5 Nov 2019 11:34:38 +0800
From:   ChanCT 
To: GELORA_In 



 Ketika KPK di Bawah Kuasa Presiden

Oleh :


   Idul Rishan

Selasa, 5 November 2019 08:00 WIB

Ketua KPK Agus Rahardjo, merilis sketsa terduga pelaku penyiraman air 
keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, di gedung KPK, Jakarta, 24 
November 2017. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap Kepala 
Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Idham Azis, bisa bertugas lebih baik 
ketimbang dirinya. Dengan kepemimpinan Idham, Tito berharap polisi bisa 
menuntaskan pengungkapan kasus penyerangan air keras terhadap penyidik 
KPK, Novel Baswedan. TEMPO/Imam SukamtoKetua KPK Agus Rahardjo, merilis 
sketsa terduga pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel 
Baswedan, di gedung KPK, Jakarta, 24 November 2017. Menteri Dalam Negeri 
Tito Karnavian berharap Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Idham 
Azis, bisa bertugas lebih baik ketimbang dirinya. Dengan kepemimpinan 
Idham, Tito berharap polisi bisa menuntaskan pengungkapan kasus 
penyerangan air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. TEMPO/Imam 
Sukamto


*Idul Rishan*
/Staf Pengajar Departemen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia/

Jika mencermati Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru 
(Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019), arah politik hukumnya jelas: 
mengubah simpul kelembagaan KPK, dari lembaga independen menjadi lembaga 
pemerintah. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara 
dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana 
pun. Tegasnya, pasal itulah "jantung" dari undang-undang tersebut. 
Melalui ketentuan tersebut, KPK tak ubahnya sebagai mandataris presiden.


Konsekuensinya, KPK berwarna eksekutif. Manajemen kepegawaiannya pun 
wajib bercorak eksekutif, dari status penyidik sampai promosi dan mutasi 
yang tunduk pada regulasi aparat sipil negara.


Pasal 3 juga menginisiasi lahirnya pasal-pasal lain yang menyangkut 
Dewan Pengawas. Perangkat ini mempunyai kewenangan yang superior, bahkan 
dibekali kuasa pro justitia. Meskipun dalam pasal itu KPK diberi 
"irah-irah" independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
kenyataannya sulit dibenarkan. Relasi kuasa yang bersifat vertikal 
dengan presiden cenderung membuat KPK berayun menjadi "dependen".


Studi Oce Madril (2018) menunjukkan bahwa tak ada lembaga di bawah kuasa 
presiden yang kinerja dan prestasinya baik dalam memberantas korupsi, 
seperti Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara di bawah Sukarno dan 
Operasi Tertib di bawah Soeharto.


Undang-Undang KPK baru menjadi simbol dekadensi dalam praktik demokrasi 
di Indonesia. Betapa tidak, pembentukan KPK merupakan kritik atas 
lemahnya independensi kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan 
korupsi. Mengingat kepolisian dan kejaksaan secara hierarki berada di 
bawah kuasa eksekutif, KPK hadir sebagai lembaga independen.


Susan Baer (1988) menulis bahwa kehadiran lembaga independen muncul 
sebagai pemicu atas cara kerja lembaga konvensional yang dinilai tak 
lagi efektif. Tesis Baer ini diperkuat oleh Ackerman (2000), yang 
menyatakan lembaga independen merupakan gejala autokritik terhadap 
pemisahan kekuasaan secara konvensional antara eksekutif, legislatif, 
dan yudikatif.


Demikian halnya selepas transisi politik bergulir di Indonesia. Zainal 
Mochtar (2016) mencatat ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara 
yang telah ada mendorong lahirnya lembaga independen untuk melaksanakan 
tugas dan diidealkan memberikan kinerja baru yang lebih tepercaya.


Penempatan KPK di bawah kuasa presiden justru menjadi sangat 
kontraproduktif terhadap respons percepatan kebutuhan demokrasi. Sudah 
menjadi rahasia umum bahwa korupsi di sektor eksekutif menjadi agenda 
yang tak luput dari kinerja KPK selama ini. Suap di pelbagai sektor 
kementerian hingga korupsi kepala daerah seolah-olah sebagai penanda 
bahwa kekuasaan eksekutif menjadi anasir yang terus memberikan ancaman 
dari perilaku elite politik. Bisa dibayangkan, sebagai institusi yang 
berada di bawah kuasa presiden, KPK bisa terjebak dalam konflik kepentingan.


Dalam beberapa jajak pendapat media cetak dan elektronik, pembentuk 
undang-undang mengklaim bahwa politik hukum Pasal 3 itu merupakan tindak 
lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Sebenarnya 
ada empat Putusan MK lain yang juga memberikan penafsiran atas kedudukan 
dan independensi kelembagaan KPK, seperti putusan Nomor 
012-016-019/PUU-IV/2006, Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Nomor 5/PUU-IX/2011, 
dan Nomor 49/PUU-XI/2013. Empat putusan itu berada pada satu napas yang 
sama bahwa KPK merupakan lembaga independen dan mempunyai sifat penting 
dalam struktur kekuasaan negara. Membaca kondisi demikian, lantas 
putusan mana yang harus diikuti? Menurut saya, Putusan Nomor 
36/PUU-XV/2017 tidak sepenuhnya 

[GELORA45] PARA ULAMA ANGKAT BICARA TERKAIT LARANGAN CADAR & CELANA CUNGKRING

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.youtube.com/watch?v=ng1tSs0PUE0

[GELORA45] BERITA PALING POPULER HARI INI ~ 5 NOVEMBER 2019

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.youtube.com/watch?v=PQ6626atDgo

[GELORA45] Indonesiato increase its contribution, leadership at global level

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Hebat bin ajaib!


https://en.antaranews.com/news/135567/indonesia-to-increase-its-contribution-leadership-at-global-level


*Indonesia to increase its contribution, leadership at global level*

 *30th October 2019*

*Foreign Minister Retno Marsudi briefed the press on Indonesia's foreign
policy priorities during the 2019-2024 period in Jakarta on Tuesday (Oct
29, 2019). (Kemlu RI)*

*ASEAN will remain the pillar of Indonesian foreign policy*

Jakarta (ANTARA) - Indonesia under the leadership of President Joko Widodo
(Jokowi) is eager to increase its contribution and leadership both at
regional and global levels in the next five years, Foreign Minister Retno
Marsudi said.

"The next five years will be hectic period for Indonesian diplomacy and
foreign policy," she said on Tuesday.

*Related news: **Indonesia's diplomacy on the right track: MPR Chairman*


Indonesia is a non-permanent ,member of the United Nations Security Council
(UNSC) for the 2019-2020 period.

*Related news: **Indonesia highlights role of 10 elected UNSC countries*


During its UNSC presidency lin June 2019, Indonesia highlighted world peace
maintenance efforts. But in 2020, Indonesia will focus on counter-terrorism
efforts

*Related news: **Indonesia's foreign policy prioritizes economic diplomacy*


In addition, Indonesia will also play a role as a member of the United
Nations Human Rights Council for the 2020-2022 period.

The priority programs that Indonesia will encourage in the UNHRC are the
promotion and protection of human rights at regional and global levels, the
strengthening of synergic parttnership to implement human rights national
action plans for the 2020-2024 period.

Indonesian will also encourage the UNHRC to become more efficient,
effective, objective, transparent, fair, non-political and impartial and
open dialogs for all sides.

*Related news: **Taking a closer look at Indonesia's chances at UNHRC By
Yuni Arisandy*


At a regional level, Indonesia will assume the post of the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) chairman in 2023.

"ASEAN will remain the pillar of Indonesian foreign policy," she said.

After ASEAN member states have adopted *ASEAN Outlook on Indo-Pacific *during
the 34th ASEAN Summit held in Bangkok, Thailand, last June, Indonesia will
make sure that the cooperation will be realized.

Indonesia also plans to host an ASEAN infrastructure and connectivity forum
related to Indo-Pacific in 2020, she said.

*Related news: **Marsudi calls to end hatred against Islam at OIC meeting*


*Related news: **Minister Marsudi, UN envoy hold discussion on Rohingya
repatriation*


Reporter: Yashinta Difa Pramudyani/Suhar
Editor: Fardah Assegaf

[GELORA45] Survei Wahid Institute:11 Juta Orang Mau Bertindak Radikal

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Ini berita kurang lebh dua tahun lalu, sekarang ramai dibicarakan
memberantas radikalisme.

Kalau ada 11 juta orang mau bertindak radikal berarti mereka dikemudikan
oleh paham radikal, jadi sewaktu-waktu bisa terjadi sesuatu terhadap
masyarakat minoritas.


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814172156-20-234701/survei-wahid-institute-11-juta-orang-mau-bertindak-radikal


Survei Wahid Institute: 11 Juta Orang Mau Bertindak Radikal

*Muhammad Andika Putra *, CNN Indonesia | Senin, 14/08/2017 19:41 WIB




Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Wahid Institute Yenny Wahid menyebutkan,
sebanyak 11 juta orang bersedia melakukan tindakan radikal. Data itu
berdasarkan hasil survei tentang radikalisme dan intoleransi yang dilakukan
lembaganya.

Yenny menyampaikan hal itu dalam diskusi Simposium Nasional. Putri Presiden
RI keempat Abdurrahman Wahid itu mengatakan, survei tersebut dilakukan pada
1.520 responden dengan metode *multi stage random sampling*.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 0,4 persen penduduk Indonesia pernah
bertindak radikal. Sedangkan 7,7 persen mau bertindak radikal kalau
memungkinkan.


"Kalau dari populasi berarti 600 ribu pernah bertindak radikal dan 11 juta
orang mau bertindak radikal. Sama seperti penduduk Jakarta dan Bali," kata
Yenny di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (14/8).
Lihat juga:

Aduan Konten Hoax dan Radikalisme Meningkat Tajam di 2017



Yenny menjelaskan, kesenjangan ekonomi dan ceramah sarat kebencian menjadi
penyebab berkembangnya radikalisme di Indonesia.

"Salah satunya karena kesenjangan, kalau miskin bareng kalau kaya bareng,
itu komunal. Kalau di sini terpapar ceramah yang berbau kebencian pada
ustaz yang mengajarkan jihad itu perang. Jadilah orang yang rentan
radikal," kata Yenny.

Yenny mengatakan orang yang terekspose kebencian mudah terpapar
radikalisme. Ia pun meminta masyarakat Indonesia memastikan muatan
kebencian tidak beredar di masyarakat.

"Jangan biarkan ruang publik dikuasai pihak yang menyebarkan kebencian,"
katanya.
Lihat juga:

Yenny Wahid: Kelompok Radikal Rekrut Mahasiswa di Kampus



Yenny juga menjelaskan soal salah kaprah masyarakat mengenai keterkaitan
antara tingkat pendidikan dan ekonomi dengan radikalisme.

Dia menjelaskan masyarakat sempat salah berpendapat soal bidang-bidang yang
tidak berkaitan dengan radikalisme. Selama ini sebagian orang menganggap
radikalisme dekat dengan kelompok berpendidikan rendah dan berpenghasilan
kecil.

"Ternyata enggak ada hubungannya sama sekali. Contoh Bahrun Naim, S2 UI dan
anak saudagar batik di Solo, dia sekarang di ISIS," kata Yenny.
Lihat juga:

Menag Waspadai Pengajaran Agama yang Salah pada Anak-anak



Menurut Yenny hal serupa juga terjadi di negara lain, bukan hanya di
Indonesia. Oleh karena itu radikalisme menjadi tantangan berat bagi
Indonesia.

"Tapi kita punya modal, yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sintesa
yang luar biasa," kata Yenny.