SUMUT, tempat pertarungan sengit antar-etnis
 
Sejak permulaan zaman kemerdekaan Sumut dihegemoni oleh orang-orang 
Tapsel/Mandailing. Gubernurnya boleh dikatakan turun-temurun orang dari daerah 
ini. Para gubernur berkedudukan di Medan yang terletak di Sumtim yang 
sebenarnya bukan daerah orang Tapanuli, karena orang Tapanuli punya daerah 
sendiri, orang Batak di Taput dan orang Mandailing di Tapsel. Orang-orang 
Sumtim terutama orang Karo adalah orang patriotis/nasionalis, sejak semula 
menentang kolonial Belanda, mengorbankan harta bendanya dan nyawanya demi 
kemerdekaan mengusir penjajah. Kiras Bangun di Tanah Karo dan Datuk Sunggal 
Surbakti di Sumtim dengan gigih tak henti-hentinya bikin serangan terhadap 
Belanda yang merampok tanah orang Karo Sumtim mau dijadikan perkebunan 
tembakau,sisal dan karet. Belanda bikin boneka yang sah dengan pangkat Sultan 
(Deli) yang juga asal usulnya orang Karo, dijadikan pihak penanda tangan 
kontrak tanah, tanah milik penduduk Karo di Sumtim (Deli dan Langkat). 
Setelah merdeka, Belanda lengser lalu pada berdatangan orang-orang Tapanuli 
hijrah ke Sumtim, orang Mandailing jadi penguasa turun-temurun dan begitu juga 
orang-orang Batak berduyun kesini tetapi tidak mampu menyaingi orang-orang 
Tapsel/Mandailing menghegemoni Sumut. Walaupun orang-orang Karo yang gigih 
menentang dan memerangi Belanda, tetapi merela sangat jauh dari kekuasaan, 
mereka kelihatannya sudah merasa lega dan puas dengan terusirnya Belanda dari 
bumi Indonesia, dan dari Sumtim khususnya. Pengorbanan jiwa raga orang Karo 
setelah perang tidak ada juga yang mencatat, dan orang Karo juga tidak ingin 
dicatat. Perang selesai, banyak pahlawan diangkat bahkan yang tidak lama 
berperang juga jadi pahlawan, tetapi orang Karo tidak ada yang mengingat 
(kecuali Hatta). Siapa yang mengingat kalau tukang angkat jadi pahlawan di 
pusat tidak pernah ikut perang. 
Jiwa patriotis/nasionalis orang Karo membuat kecintaan sama bung Karno, dan PNI 
Sukarno di Sumut umumnya diduduki orang Karo. Etnis-etnis lain tidak begitu 
tertarik kepada partai satu ini. Pergolakan PRRI/Permesta melonggarkan jalan 
bagi Karo untuk menduduki tahta kerajaan Sumut, cocok bagi Sukarno ketika itu. 
Etnis-etnis lain terpaksa minggir, karena partai-partai mereka lebih jauh atau 
bermusuhan dengan nasionalisme Sukarno. 
Dizaman Orba orang Karo semakin jauh dari kekuasaan, karena sukarnoismenya tadi 
tentunya. Tetapi PDIP (gantinya PNI) masih berkerumun orang Karo. Setelah 
reformasi, orang Karo berbaik hati mengajak orang-orang Batak yang sangat cepat 
melihat perubahan (ganti kulit) berduyun masuk PDIP, dan akhirnya orang-orang 
Karo di ’usir’ dan tinggal dominasi orang-orang Batak sampai sekarang. "Orang 
Batak di bawah sadarnya menghayati kehidupan bagaikan perlombaan atau 
pertandingan, dan dia menginginkan kemenangan", kata DR R.E. Nainggolan, 
Sekdaprovsu yang baru diangkat presiden hanya sehari sebelum pelantikan Gubsu 
baru. 
Setelah reformasi orang-orang Tapsel/Mandailing seakan-akan lebih jauh dari 
pusat kekuasaan Sumut, terutama karena pergolakan pikiran manusia Sumut yang 
sangat dipengaruhi oleh ethnic-revival dunia, pembebasan etnis-etnis dari 
penindasan politik dan kultur/budaya, hal mana dicetuskan dalam gejolak dan 
tuntutan pemekaran menurut garis batas etnis. Tuntutan Sumtim, Protap yang 
sangat galak, dan orang-orang Tapsel/Mandailing juga bikin tuntutan Tabagsel 
walaupun sebenarnya karena mereka ini pada kebingungan antara mempertahankan 
Sumut atau bikin Tabagsel. Perubahan pikiran mereka ini tidak sama dengan 
orang-orang Batak yang sangat dinamis dalam pikiran dan bertindak. Bekas gubsu 
Raja Inal Siregar masih bertahan pada mulanya, tidak akan mekar, dan kalau mau 
mekar kita sudah siap dan daerah kita sama luasnya dengan Sumbar, katanya. 
Keraguan mereka ini ialah antara mempertahankan Sumut dan bikin Tabagsel, 
kelihatan juga dari ucapan pemrakarsa Tabagsel Drs H
 Rahmad Hasibuan (SIB 09 Oktober 2006): "Yang harus kita dorong agar 
bersama-sama mengangkat citra Tapsel, yaitu kembali menjadi pemimpin Sumut dari 
Tapsel sebagaimana yang telah ditunjukkan sejumlah mantan Gubsu yang berasal 
dari Tapsel" katanya. Dari sini jelas terlihat pikiran mereka antara 
mempertahankan Sumut atau bikin Tabagsel. Ikut Protap sudah sejak semula mereka 
nyatakan menolak, berlainan kultur katanya. Nias dan Tapteng jadi rebutan 
antara kedua etnis/kultur ini. Begitu juga Dairi jadi problem tersendiri, 
orang-orang Pakpak sebagai penduduk aslinya menyatakan bertahan 'sampai titik 
darah penghabisan' karena disana banyak orang Batak, dan Pakpak Barat sudah 
jelas menolak ikut Protap. 
Dalam pilgubsu yang lalu juga jelas kelihatan pergolakan ethnic revival ini. 
Siapa jadi gubsu? Etnis mana? Kemenangan bagi yang 'tak punya etnis' atau yang 
mengaku wakil semua etnis dan juga diakui oleh mayoritas pemilih sebagai 
perwakilan semua etnis. Calon etnis Batak menang di Taput tapi kalah ditempat 
lain, calon Tapsel/Mandailing menang di Tapsel tapi kalah tempat lain, calon 
Golkar kalah dimana-mana karena Golkar dalam perjalanan kebawah. Calon militer 
kalah dimana-mana, sudah bukan zamannya, walaupun mereka belum mengakui dan 
tidak akan pernah memahami tetapi 'Memalukan' kata panglima TNI. Orang Karo 
sudah mundur sebelum maju. Orang Simalungun, Pakpak dan Nias tidak ada 
beritanya. Orang Jawa banyak gunanya, atau semua menggunakan, karena mereka 
mayoritas di Sumut. 
Perjuangan antar-etnis di Sumut terbawa juga Pusat, atau memang Pusat diikutkan 
 supaya lebih berwibawa sebagai bikin putusan terakhir, zamannya masih begitu 
seakan-akan Pusatlah selalu bikin putusan terakhir di daerah. Atau memang Pusat 
digunakan untuk memenangkan 'ethnicgroups struggling for power' di daerah. 
Selama daerah masih mendengarkan pusat, memang masih jalan dan 'kondusif' kata 
politikus-politikus pejuang etnis ini. Kita masih ingat bagaimana orang-orang 
pendatang Tapanuli/Mandailing mempengaruhi ketua MA Bagir Manan untuk 
membubuhkan tanda tangannya mencabut hak orang-orang Karo Juma Tombak, tanah 
mana adalah tanah yang diperjuangkan Datuk Sunggal Surbakti dari perampokan 
penjajah Belanda dan berperang selama hampir 25 tahun. Tanahnya ditanda tangani 
Bagir Manan mencabut hak orang Karo pemilik ulayat sejak sebelum Belanda 
datang, belum ada juga etnis-etnis lain datang ke situ. 
Orang-orang Batak sekarang ada juga didekat presiden, misalnya seskab Sudi 
Silalahi dan juga penasihatnya TB Silalahi. Surat keputusan presiden menetapkan 
RE Nainggolan (Batak) sebagai Sekprovsu hanya satu hari sebelum gubsu baru naik 
tahta. Mengapa tidak mempercayakan kepadanya bikin rekomendasi Sekprovsu yang 
baru? Gubernur Rudolf Pardede (Batak) sudah mengangkat RE Nainggolan lebih dulu 
sebagai pejabat Sekprovsu ketika sekrov yang lama (Tambuse) mau pensiun. 
Kemudian tinggal pengesahan pusat (presiden). Dari mana pula presiden mengenal 
RE Nainggolan sebagai orang yang tepat jadi Sekprovsu dan pasti akan 
direkomendasikan juga oleh gubsu baru? Apakah ini juga bagian dari 'struggling 
for power' di daerah dengan bantuan pusat (sekprov adalah jabatan tertinggi di 
propinsi setelah gubernur) seperti kasus Juma Tombak menggunakan tanda tangan 
Bagir Manan? 
Mudah-mudahan tidak! Tapi mengapa tidak, bukankah 'ethnicgroups self-assertion 
and ethnicgroups struggling for power' adalah realitas yang tidak perlu di 
tutup-tutupi?  Sekiranya orang-orang Tapsel/Mandailing punya kesempatan begini, 
pasti juga akan mereka lakukan. Kalau Karo? Kita masih ingat juga dizaman Ulung 
Sitepu dan Jamin Ginting bagaimana kedua orang ini menangani ethnicgroups 
self-assertion and struggling for power, walaupun orang  Karo naiknya tadi 
adalah karena pergolakan sejarah. Kalau orang Karo tidak ingat, pastilah etnis 
lain masih ingat. 
"tugas kita tinggal mengajarkan kepada generasi muda Batak bagaimana harus 
berkompetisi secara benar, adil dan damai, serta berkompetisi dalam semangat 
persaudaraan untuk mengejar kemajuan dan kualitas" kata RE Nainggolan (SIB). 
Pengangkatannya sudah berjalan damai, tetapi apakah adil? Mengapa tidak 
dipercayakan kepada gubsu baru yang dipilih rakyat, tentang pembagian kerja 
didaerahnya? Kekuasaan mutlak pusat?
Bagaimana mengatur keadilan dalam perjuangan abadi antar-etnis? Mungkinkah ada 
keadilan dalam 'ethnicgroups self-assertion and ethnicgroups struggling for 
power'?
Pertanyaan ini sudah banyak terjawab dibagian lain dunia, misalnya di ex Uni 
Soviet,  ex Yugoslavia dll, dengan memerdekakan semua nation, artinya kalau 
dinegeri kita dengan pemekaran menurut garis kultural. Di Sumut tidak 
terkecuali. Tugas gubsu baru adalah memperhatikan soal ini. Pemekaran Sumtim 
dan Propinsi Karo, Protap, Tabagsel, dan Nias. Situasi kondusif selama ini di 
Sumut menandakan kedewasaan penduduk Sumut. Kesedaran yang tinggi etnis-etnis 
Sumut bisa jadi modal untuk melancarkan pemekaran sebagai kelanjutan 
perkembangan etnis-etnis Sumut dan daerahnya dalam perjuangannya untuk keadilan 
dan kemajuan pembangunan.  
MUG





      ___________________________________________________
Sök efter kärleken!
Hitta din tvillingsjäl på Yahoo! Dejting: 
http://ad.doubleclick.net/clk;185753627;24584539;x?http://se.meetic.yahoo.net/index.php?mtcmk=148783

Kirim email ke