MJJ: Aku la pernah erlajar budaya secara formal. Kesukuan di sebagian etnis Sumut nggo lanai tersirangken ras budaya si reh arah janah pe nggo jadi bagin agama. Emaka ada para budayawan si ngerana ibas seminar ei ngerana sibar etnis ngenca, banci jadi percakapen ei kena la seh. Eneterem jelma nggo deheren perlagu langkahna ras pembabaan geluhna ku agama sini anutna. Agama enda, maka kerina nge ibas pendatang nari?
Sentabi, Bp Nona Sampaguita ________________________________ From: MU Ginting <[email protected]> To: [email protected]; [email protected]; [email protected] Sent: Friday, February 13, 2009 12:30:37 AM Subject: [tanahkaro] budaya pendatang Dominasi Budaya Pendatang Timbulkan Potensi Ketegangan MEDAN, Waspada, 15/3-2002: Terjadinya disharmoni hubungan antar etnik terutama antara pendatang dan masyarakat setempat karena adanya dominasi simbol budaya etnik pendatang dalam hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Maka untuk mengeliminasi disharmoni itu, pendatang harus menghormati budaya etnik di samping forum dialog lintas etnik guna mewadahi proses pembelajaran pengenalan keberagaman kelompok etnik. Kesimpulan itu terekam dalam Worshop Resolusi Konflik Etnik Di Sumut yang diselenggarakan ECRSN Fakultas Sastra USU, 8-9 Maret 2002 dalam release yang diterima redaksi, Kamis (14/3). Pembicara yang tampil Dr Timo Kivimaki (Denmark), Drs Chusnul Mar'iyah (UI), Dr Irwan Abdullah (UGM), Dr Ichwan Azhari (Unimed), Drs Zulkifli Lubis, MA dan Drs Fikarwin Zuska, MA (USU). Di samping itu dalam institusi pemerintahan juga terjadi konsentrasi jabatan struktural pada kelompok etnik tertentu. Kondisi ini juga bisa menjadi faktor penyebab ketegangan. Maka untuk mengurangi potensi ketegangan itu, rekrutmen pegawai dan rotasi kepemimpinan harus berdasarkan meritokrasi, profesionalisme, keterbukaan, dan kecakapan. Pemakaian simbol budaya yang tidak sesuai kultur area dapat menjadi potensi ketegangan juga. Untuk menghindari potensi ketegangan budaya maka simbol budaya harus disesuaikan dengan kultur area. Sedangkan di tingkat provinsi pemakaian simbol-simbol budaya harus mencerminkan pluralisme budaya. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan pemerintah yang hendaknya melibatkan kelompok masyarakat (stakeholders) dalam pengambilan keputusan. Multikulturisme merupakan sikap benih penumbuhan kultur demokrasi tetapi multikulturisme masih disikapi sebagai gagasan penghilangan batas-batas ikatan kultural kelompok etnik.(m45) ________________________________ Sök efter kärleken! Hitta din tvillingsjäl på Yahoo! Dejting: http://se.meetic. yahoo.net
