Kenging postingan ti tatanggi.. rarosanmah eusina kalintang "mundel" bin "mucekil"
sae kanggo bahan ngaji diri (sundana tina introspeksi tea kitu?) etang-etang pangeling-ngeling. Sanaos rada tos lami.. namung henteu basi... Punten sanes dina basa sunda.. (oge punten kanu parantos maos) sareng rada ngagebay...
JAWA POS, Kamis, 19 Agt 2004 JAWA POS, Rabu, 18 Agt 2004
Lunturnya Nasionalisme Ekonomi
Oleh: Kwik Kian Gie,
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Kemarin adalah hari kemerdekaan kita yang diproklamasikan 59 tahun
lalu. Proklamasi kemerdekaan itu didahaului gerakan nasionalisme dan
patriotisme, kemudian revolusi fisik untuk mengusir penjajah dan merdeka.
Kini hubungan antarnegara dan antarbangsa-bangsa serta lalu lintas barang
dan jasa di dunia sudah sangat bebas. Dan, kita mengenal globalisasi.
Yang jadi pertanyaan, masih perlukah nasionalisme, cinta bangsa, dan
membela kepentingan bersama atau patriotisme?
Jawabannya ada dua aliran pikiran yang berlawanan. Ada yang mengatakan
tidak perlu. Bahkan, lebih ekstrem lagi, mereka yang masih
nasionalistis dianggap sebagai orang yang tidak memahami apa yang sedang
berlangsung di dunia sehingga bagaikan "katak dalam tempurung".
Aliran pikiran yang lain mengatakan masih sangat perlu. Aliran pikir
ini menganggap bahwa nasionalisme adalah sifat hakiki manusia, bahkan
setiap makhluk. Nasionalisme memang mengandung kata "nation" sehingga
tidak dapat dilepaskan dari negara bangsa. Tetapi, inti pengertiannya
berlaku untuk setiap kelompok makhluk.
Dalam hal kelompok-kelompok manusia, sejak zaman purbakala, kita sudah
menjumpai kelompok-kelompok manusia dalam bentuk suku-suku primitif.
Mereka sudah merasa dirinya satu kelompok yang solider, merasa senasib
sepenanggungan.
Dalam mempertahankan hidupnya dan meningkatkan kemakmurannya, mereka
selalu menaklukkan dan mengisap kelompok lain yang lebih lemah. Maka,
dalam sejarah, kita mengenali banyak peperangan suku-suku primitif. Ketika
suku-suku primitif ini berkembang menjadi negara bangsa yang modern,
naluri mementingkan bangsa sendiri, kalau perlu atas kerugian bangsa lain
tetap saja ada. Tentu caranya lebih canggih, skalanya lebih besar, dan
barang yang dirampas lebih banyak juga.
Bentuk yang kita kenal adalah penjajahan yang bahkan menjadi semacam
mode dan status symbol buat negara-negara maju. Banyak negara di Eropa
mempunyai jajahan. Indonesia menjadi korban penjajahan Belanda selama 3,5
abad. Nasionalisme Belanda jatuh bersamaan dengan iperialisme dan
kolonialisme. Sebaliknya, nasionalisme Indonesia bangkit untuk membebasdan
diri dari imperialisme dan kolonialisme tersebut.
Gerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia sudah sangat lama
berlangsung. Namun, proklamasinya jatuh bersamaan dengan dikalahkannya Jepang
dan Jerman dalam Perang Dunia II. Seperti kita ketahui, Jepang
dikalahkan dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Daya musnah,
daya rusak, dan daya bunuhnya demikian dahsyat sehingga kalau
senjata-senjata ini dipakai terus, umat manusia akan musnah. Namun, kesadaran
ini datangnya terlambat.
Setelah perang dunia, kita mengenal perang dingin yang berlandaskan
perbedaan ideologi kapitalisme dan komunisme. Dalam perang dingin ini,
produksi senjata-senjata pemusanah masal lebih ditingkatlan menjadi bom
nuklir dan hidrogen yang daya rusak, daya musnah, dan daya bunuhnya lebih
dahsyat lagi.
Lambat laun barulah disadari bahwa senjata-senjata ini tidak mungkin
dipakai untuk menaklukkan dan mengisap bangsa lain karena dampaknya yang
tidak terbayangkan.
Ini tidak berarti bahwa pengisapan kekayaan negara-negara tertentu oleh
negara-negara yang lebih kuat berhenti. Senjatanya yang berubah dari
senjata-senjata yang dahsyat dan tidak dapat dipakai itu (kalau tidak mau
terjadi pemusnahan manusia) menjadi penguasaan teknologi dan manajemen.
Jerman dan terutama Jepang yang dikalahkan dalam Perang Dunia II paling
awal menyadari bahwa pengisapan kekayaan negara lain harus dilakukan
melalui penguasaan teknologi dan manajemen. Karena itu, walaupun tidak
diperbolehkan mempersenjatai diri, mereka mendapatkan nilai tambah sangat
besar dari negara-negara lain melalui produksi dan distribusi dengan
penggunaan teknologi dan manajemen canggih.
Demikian pula nasib Indonesia. Karena globalisasi, banyak elite bangsa
Indonesia yang merasa bahwa tidak relevan lagi berpikir dan bersolider
dengan bangsanya sendiri karena negara bangsa (nation states) yang
mempunyai batas-batas negara secara geografis sudah tidak relevan dengan
corporate states berupa perusahaan-perusahaan transnasional. Banyak
perusahaan yang peredaran uangnya lebih besar daripada anggaran satu negara
berkembang. Perusahaan transnasional juga mempunyai cabang di seluruh
dunia.
Memang kita saksikan, negara seperti Indonesia sangat mendambakan
datangnya investor asing sebanyak-banyaknya. Juga sangat mendambakan
memperoleh kredit dan hibah sebanyak-banyaknya dari negara-negara lain. Dalam
meraih semua itu, yang dikemukakan selalu membela kepentingan nasional.
Terutama sekarang selalu didengungkan bahwa kita harus terbuka
selebar-lebarnya terhadap investor asing dan harus tidak ada perbedaan sedikit
pun dalam perlakuan antara investor domestik dan investor asing.
Siapa yang berani menyuarakan sedikit saja mempunyai reseve dengan
alasan nasionalisme, kemandirian, rasa harga diri, dan sejenisnya langsung
saja dihujat sebagai orang yang tidak mengerti perkembangan dunia,
ketinggalan zaman, dan bagaikan katak dalam tempurung.
Kita mempunyai banyak pengalaman yang panjang dalam bidang hubungan
internasional, baik politik maupun ekonomi. Selama Orde Baru, aliran modal
asing yang masuk sangat besar. Demikian pula utang luar negeri
diberikan setiap tahun tanpa henti selama 36 tahun sampai sekarang ini.
Bagaimanakah dampaknya?
Dampak yang positif adalah pembangunan besar-besaran selama Orde Baru
dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tinggi atau 7 persen per tahun.
Namun, segera harus dipertanyakan siapa yang menikmati pertumbuhan itu?
Mari kita lihat beberapa indikator.
Per tahun 2003, jumlah perusahaan sekitar 40 juta. Perinciannya,
perusahaan berskala besar 4.000 atau 0,01 persen dan yang tergolong UKM
39,996 juta atau 99,99 persen. Kalau kita hitung rata-ratanya, setiap
perusahaan besar menyumbang pada pembentukan PDB sebesar 17.000 kali dari
perusahaan berskala UKM. Ini ketimpangan luar biasa.
Jumlah utang luar negeri pemerintah USD 2 miliar pada 1967. Sekarang
USD 81 miliar. Utang dalam negeri pemerintah dalam bentuk bantuan
likuiditas Bank Indonesia (BLBI), obligasi rekap, dan surat utang pemerintah
lainnya Rp 600 triliun atau USD 64 miliar sehingga total utang
pemerintah sekitar USD 145 miliar. Ini jumlah luar biasa besarnya yang akan
membuat keuangan negara sangat sulit, entah sampai kapan.
Kita sudah menjadi importer neto minyak, hutan-hutan gundul, dana
reboisasi praktis habis, mineral dikeduk oleh perusahaan-perusahaan asing
dengan kerusakan lingkungan yang cukup besar.
Pada 2003, kita mengimpor komoditas pertanian yang dengan mudah dapat
kita hasilkan sendiri sebagai berikut: beras 3,7 juta ton, gula 1,6 juta
ton, kacang kedelai 1,3 juta ton, gandum 4,5 juta ton, jagung 1,2 juta
ton, sapi 450.000 ekor, tepung telur 30.000 ton, makanan olahan USD 1,5
miliar, garam 1,4 juta ton, singkong 0,85 juta ton, kacang tanah
100.000 ton.
Apa hubungan gambaran di atas dengan globalisasi? Dalam globalisasi,
bangsa kita yang sudah 59 tahun merdeka lebih habis-habisan diisapnya
jika dibandingkan dengan zaman kolonial. Kita juga ditinggali utang sangat
besar yang kita sudah tidak mampu membayarnya lagi. Dalam
ketidakmampuan membayar ini, pemerintah dibuat tidak berdaya sehingga tergantung
pada kekuatan-kekuatan asing. Untuk semua tujuan sudah berutang,
sampai-sampai untuk menyantuni orang miskin dan memperbaiki pemerintahan.
Dalam zaman penjajahan, yang diambil oleh Belanda adalah buah dari
pohon, seperti karet, kopi, nila, dan lada. Pohon-pohonnya ditanam sendiri
dengan rapi dalam perkebunan-perkebunan yang sampai sekarang masih kita
nikmati dalam PTP-PTP yang kebanyakan untung.
Yang tidak manusiawi adalah memperlakukan manusia Indonesia yang
dijajah sebagai budak dengan tingkat penghidupan 2,5 sen per hari atau
segobang sehari.
Di saat ini, lebih dari 30 juta orang miskin kita hanya mampu
mempertahankan hidup dengan rata-rata Rp 1.250 per orang per hari. Saya tidak
tahu apakah daya belinya lebih besar daripada 2,5 sen di zaman
penjajahan.
Kita juga sudah tidak mandiri lagi. Ini tercermin sangat jelas kalau
kita membaca baris demi baris Letter of Intent (LoI) dari IMF serta
Country Strategy Report dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Apakah
semua itu memang hasil dari globalisasi? Ya kalau kita artikan hubungan
internasional yang liberal tanpa batas.
Tadi saya katakan bahwa tidak pernah ada waktu di mana Indonesia tidak
menjadi target pengisapan oleh bangsa-bangsa lain yang lebih kuat.
Hanya instrumennya yang berubah; dari bedil, bayonet, dan meriam menjadi
penguasaan teknologi, manajemen, dan pembentukan kroni atau komprador
dari kalangan elite bangsa kita sendiri. (Bersambung di KWIEK KIAN GIE 2.
KEMBALIKAN HARGA DIRI)
Kembalikan Harga Diri
Oleh: Kwik Kian Gie,
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Untuk memahami bagaimana Indonesia selalu jadi incaran negara-negara
lain, mari kita kutip hasil penelitian Brad Sampson, mahasiswa yang
meraih PhD dari Northwestern University dengan penelitian tentang Indonesia.
Promotornya, Prof Jeffrey Winters, memberikan uraian yang dikutip oleh
John Pilger dalam bukunya berjudul The New Rulers of the World.
Saya akan mengutip yang penting-penting saja. Di halaman 37 digambarkan
sebagai berikut: "Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya
?�hadiah terbesar?? hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation
mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari
merancang pengambilalihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para
kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David
Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak
dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British
Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The
International Paper Corporation, US Steel.
Di seberang meja adalah orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller
disebut "ekonom-ekonom Indonesia yang top".
"Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ?�the Berkeley
Mafia??karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah
Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley.
Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang
diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual
dari negara dan bangsanya, Tim Ekonomi Indonesia menawarkan : ? buruh
murah yang melimpah? cadangan besar dari sumber daya alam ? pasar yang
besar."
Di halaman 39 ditulis: "Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah
dibagi, sektor demi sektor." ?�Ini dilakukan dengan cara yang
spektakuler??kata Jeffry Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago,
yang dengan mahasiwanya sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad
Sampson telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi. "Mereka membaginya ke
dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain,
industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain
lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang
mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan
para investor lainnya.
Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu
meja ke meja yang lain, mengatakan: Ini yang kami inginkan: ini, ini,
dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk
berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu
sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara
yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat
masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.
Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat
(Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan
nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari
bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan
Prancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan
Kalimantan.
Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan
buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan itu bebas pajak untuk
lima tahun lamanya. Nyata, tapi secara rahasia, kendali ekonomi
Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang
anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia, serta,
yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia."
Dari fakta itu, kiranya jelas bahwa nasionalisme, patriotisme, yang
orientasinya selalu membela kepentingan bangsa sendiri di tengah-tengah
pergaulan internasional, masih sangat relevan. Dengan kondisi Indonesia
yang demikian terpuruk dan ironisnya setelah 59 tahun lamanya merdeka,
kita bahkan mempunyai kebutuhan untuk menggelorakan Gerakan Kemerdekaan
dan Kemandirian, yang sekarang harus ditambah dengan membangkitkan
kemampuan teknokratik untuk memakmurkan bangsa kita secara mandiri.
Kita juga harus membebaskan diri dari utang luar negeri yang dijadikan
instrumen terpenting untuk menjerat dan mencekik leher kita untuk
selalu menuruti kemauan kekuatan-kekuatan asing itu.
Sebenarnya, banyak ahli dan pemikir yang sangat berbobot telah
mengemukakan bahwa sampai zaman kapan pun, nasionalisme dan patriotisme tidak
pernah tidak krusial kalau suatu bangsa tidak mau menjadi kuli bangsa
lain.
Saya akan mengemukakan pikiran-pikiran dan hasil penelitian Prof Robert
Reich, guru besar dari Harvard University yang pernah menjabat menteri
perburuhan pemerintahan Presiden Clinton. Dia menulis buku yang
berjudul The Works of Nations.
Intisari bukunya mengatakan bahwa dalam dunia yang dikatakan sudah
tanpa batas atau sudah merupakan the borderless world, memang ada yang
menikmati dan menjadi sangat kaya raya. Tetapi, mereka merupakan super
minority. Oleh Robert Reich, mereka diistilahkan dengan "the symbol
analyst". Mereka elite yang dapat melihat simbol-simbol abstrak yang merupakan
sinyal adanya peluang untuk memperoleh pasar dunia yang kurang lebihnya
memang borderless.
Kelompok ini relatif tidak membutuhkan negara karena mereka kosmopolit.
Bahkan, jasa-jasa yang biasa disediakan oleh negara dapat mereka adakan
sendiri untuk dirinya, seperti pasukan pengamanan, sumber air,
pembangkit listrik mini kalau perlu. Mereka juga mempunyai organisasi yang
terkadang lebih besar daripada negara berkembang atau negara miskin.
Istilahnya, mereka mempunyai corporate state sendiri sehingga tidak
membutuhkan nation state. Seperti dikatakan tadi, jumlahnya sangat teramat
sedikit.
Kemudian, elite yang berpendidikan tinggi yang jumlahnya sudah lebih
banyak, tetapi masih sangat sedikit di setiap bangsa. Mereka adalah kaum
profesional lulusan universitas. Mereka ini adalah akuntan, dokter,
notaris, advokat, dan sejenisnya. Oleh Reich, mereka disebut in person
servers. Pekerjaannya melayani atau memberikan jasa kepada orang per
orang. Karena ilmunya yang terikat dengan kebudayaan di negaranya, seperti
hukum, kebudayaan yang diemban oleh kaum buruh, dan sejenisnya, mereka
sudah tidak mobil. Mereka sudah terpaku pada negaranya sehingga -mau
tidak mau- harus membela kepentingan dirinya yang jatuh bersamaan dengan
kepentingan negaranya. Mereka sudah tidak dapat menghindarkan diri dari
nasionalisme dan patriotisme.
Kelompok lainnya adalah kaum buruh kasar, petani, nelayan, pengusaha
eceran, yang oleh Reich disebut routine workers. Jumlahnya kelompok ini
sangat besar dan praktis sama sekali terpaku pada negaranya. Kelompok
ini sangat nasionalistis dan patriotis dalam arti akan mati-matian
membela kepentingan bangsa dan negaranya seandainya mempunyai kesempatan
untuk itu.
Kesimpulan Reich, kelompok yang paling kosmopolit, ke mana pun mereka
akan bermukim, harus memperhitungkan dua kelompok lainnya yang secara
alamiah harus nasionalistis. Sebab, dua kelompok ini sewaktu-waktu dapat
meledak dalam bentuk revolusi kalau lapar dan merasa ditindas oleh
globalisasi.
Maka, nasionalisme dan patriotisme -tidak dapat tidak- ada sampai kapan
pun. Kondisi Indonesia sudah "termakan" dan "terisap" sangat jauh oleh
kelompok system analyst. Di Indonesia, kondisi itu ditambah dengan
kroni-kroni, pesuruh-pesuruh, dan komprador-komprador system analyst asing
yang secara natural mengisap Indonesia. Seperti yang saya uraikan tadi,
Indonesia sudah terisap habis-habisan.
Kalau tidak ada tindakan korektif menghentikannya, menurut saya,
Indonesia sudah di ambang revolusi gerakan nasionalisme, patriotisme,
mengembalikan rasa harga diri, merebut kembali kemandirian.
Jadi, globalisasi oke. Kita tidak menolak. Tetapi, itu sama sekali
tidak berarti bahwa membela dan mempertahankan kepentingan diri sendiri
adalah picik bagaikan katak dalam tempurung. Kita mempunyai hak sepenuhnya
untuk menolak menjadi een natie van koelies en een koelie onder de
naties (Bung Karno) atau bangsa yang terdiri atas kuli-kuli bagi sekelompok
kecil elite global di negerinya sendiri dan bangsa yang menjadi kuli
bagi bangsa-bangsa asing dalam percaturan dan interaksi antarbangsa.
Cara menolaknya tidak asal menolak, tetapi meraih kembali rasa harga
diri dan semua kemampuan untuk bersaing di mana pun, tetapi terutama di
negeri sendiri. Artinya, kita harus membuang jauh-jauh perasaan bahwa
kita tidak mampu mengurus diri sendiri tanpa didampingi oleh para ahli
dan lembaga-lembaga asing.
Lunturnya Nasionalisme Ekonomi
Oleh: Kwik Kian Gie,
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Kemarin adalah hari kemerdekaan kita yang diproklamasikan 59 tahun
lalu. Proklamasi kemerdekaan itu didahaului gerakan nasionalisme dan
patriotisme, kemudian revolusi fisik untuk mengusir penjajah dan merdeka.
Kini hubungan antarnegara dan antarbangsa-bangsa serta lalu lintas barang
dan jasa di dunia sudah sangat bebas. Dan, kita mengenal globalisasi.
Yang jadi pertanyaan, masih perlukah nasionalisme, cinta bangsa, dan
membela kepentingan bersama atau patriotisme?
Jawabannya ada dua aliran pikiran yang berlawanan. Ada yang mengatakan
tidak perlu. Bahkan, lebih ekstrem lagi, mereka yang masih
nasionalistis dianggap sebagai orang yang tidak memahami apa yang sedang
berlangsung di dunia sehingga bagaikan "katak dalam tempurung".
Aliran pikiran yang lain mengatakan masih sangat perlu. Aliran pikir
ini menganggap bahwa nasionalisme adalah sifat hakiki manusia, bahkan
setiap makhluk. Nasionalisme memang mengandung kata "nation" sehingga
tidak dapat dilepaskan dari negara bangsa. Tetapi, inti pengertiannya
berlaku untuk setiap kelompok makhluk.
Dalam hal kelompok-kelompok manusia, sejak zaman purbakala, kita sudah
menjumpai kelompok-kelompok manusia dalam bentuk suku-suku primitif.
Mereka sudah merasa dirinya satu kelompok yang solider, merasa senasib
sepenanggungan.
Dalam mempertahankan hidupnya dan meningkatkan kemakmurannya, mereka
selalu menaklukkan dan mengisap kelompok lain yang lebih lemah. Maka,
dalam sejarah, kita mengenali banyak peperangan suku-suku primitif. Ketika
suku-suku primitif ini berkembang menjadi negara bangsa yang modern,
naluri mementingkan bangsa sendiri, kalau perlu atas kerugian bangsa lain
tetap saja ada. Tentu caranya lebih canggih, skalanya lebih besar, dan
barang yang dirampas lebih banyak juga.
Bentuk yang kita kenal adalah penjajahan yang bahkan menjadi semacam
mode dan status symbol buat negara-negara maju. Banyak negara di Eropa
mempunyai jajahan. Indonesia menjadi korban penjajahan Belanda selama 3,5
abad. Nasionalisme Belanda jatuh bersamaan dengan iperialisme dan
kolonialisme. Sebaliknya, nasionalisme Indonesia bangkit untuk membebasdan
diri dari imperialisme dan kolonialisme tersebut.
Gerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia sudah sangat lama
berlangsung. Namun, proklamasinya jatuh bersamaan dengan dikalahkannya Jepang
dan Jerman dalam Perang Dunia II. Seperti kita ketahui, Jepang
dikalahkan dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Daya musnah,
daya rusak, dan daya bunuhnya demikian dahsyat sehingga kalau
senjata-senjata ini dipakai terus, umat manusia akan musnah. Namun, kesadaran
ini datangnya terlambat.
Setelah perang dunia, kita mengenal perang dingin yang berlandaskan
perbedaan ideologi kapitalisme dan komunisme. Dalam perang dingin ini,
produksi senjata-senjata pemusanah masal lebih ditingkatlan menjadi bom
nuklir dan hidrogen yang daya rusak, daya musnah, dan daya bunuhnya lebih
dahsyat lagi.
Lambat laun barulah disadari bahwa senjata-senjata ini tidak mungkin
dipakai untuk menaklukkan dan mengisap bangsa lain karena dampaknya yang
tidak terbayangkan.
Ini tidak berarti bahwa pengisapan kekayaan negara-negara tertentu oleh
negara-negara yang lebih kuat berhenti. Senjatanya yang berubah dari
senjata-senjata yang dahsyat dan tidak dapat dipakai itu (kalau tidak mau
terjadi pemusnahan manusia) menjadi penguasaan teknologi dan manajemen.
Jerman dan terutama Jepang yang dikalahkan dalam Perang Dunia II paling
awal menyadari bahwa pengisapan kekayaan negara lain harus dilakukan
melalui penguasaan teknologi dan manajemen. Karena itu, walaupun tidak
diperbolehkan mempersenjatai diri, mereka mendapatkan nilai tambah sangat
besar dari negara-negara lain melalui produksi dan distribusi dengan
penggunaan teknologi dan manajemen canggih.
Demikian pula nasib Indonesia. Karena globalisasi, banyak elite bangsa
Indonesia yang merasa bahwa tidak relevan lagi berpikir dan bersolider
dengan bangsanya sendiri karena negara bangsa (nation states) yang
mempunyai batas-batas negara secara geografis sudah tidak relevan dengan
corporate states berupa perusahaan-perusahaan transnasional. Banyak
perusahaan yang peredaran uangnya lebih besar daripada anggaran satu negara
berkembang. Perusahaan transnasional juga mempunyai cabang di seluruh
dunia.
Memang kita saksikan, negara seperti Indonesia sangat mendambakan
datangnya investor asing sebanyak-banyaknya. Juga sangat mendambakan
memperoleh kredit dan hibah sebanyak-banyaknya dari negara-negara lain. Dalam
meraih semua itu, yang dikemukakan selalu membela kepentingan nasional.
Terutama sekarang selalu didengungkan bahwa kita harus terbuka
selebar-lebarnya terhadap investor asing dan harus tidak ada perbedaan sedikit
pun dalam perlakuan antara investor domestik dan investor asing.
Siapa yang berani menyuarakan sedikit saja mempunyai reseve dengan
alasan nasionalisme, kemandirian, rasa harga diri, dan sejenisnya langsung
saja dihujat sebagai orang yang tidak mengerti perkembangan dunia,
ketinggalan zaman, dan bagaikan katak dalam tempurung.
Kita mempunyai banyak pengalaman yang panjang dalam bidang hubungan
internasional, baik politik maupun ekonomi. Selama Orde Baru, aliran modal
asing yang masuk sangat besar. Demikian pula utang luar negeri
diberikan setiap tahun tanpa henti selama 36 tahun sampai sekarang ini.
Bagaimanakah dampaknya?
Dampak yang positif adalah pembangunan besar-besaran selama Orde Baru
dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tinggi atau 7 persen per tahun.
Namun, segera harus dipertanyakan siapa yang menikmati pertumbuhan itu?
Mari kita lihat beberapa indikator.
Per tahun 2003, jumlah perusahaan sekitar 40 juta. Perinciannya,
perusahaan berskala besar 4.000 atau 0,01 persen dan yang tergolong UKM
39,996 juta atau 99,99 persen. Kalau kita hitung rata-ratanya, setiap
perusahaan besar menyumbang pada pembentukan PDB sebesar 17.000 kali dari
perusahaan berskala UKM. Ini ketimpangan luar biasa.
Jumlah utang luar negeri pemerintah USD 2 miliar pada 1967. Sekarang
USD 81 miliar. Utang dalam negeri pemerintah dalam bentuk bantuan
likuiditas Bank Indonesia (BLBI), obligasi rekap, dan surat utang pemerintah
lainnya Rp 600 triliun atau USD 64 miliar sehingga total utang
pemerintah sekitar USD 145 miliar. Ini jumlah luar biasa besarnya yang akan
membuat keuangan negara sangat sulit, entah sampai kapan.
Kita sudah menjadi importer neto minyak, hutan-hutan gundul, dana
reboisasi praktis habis, mineral dikeduk oleh perusahaan-perusahaan asing
dengan kerusakan lingkungan yang cukup besar.
Pada 2003, kita mengimpor komoditas pertanian yang dengan mudah dapat
kita hasilkan sendiri sebagai berikut: beras 3,7 juta ton, gula 1,6 juta
ton, kacang kedelai 1,3 juta ton, gandum 4,5 juta ton, jagung 1,2 juta
ton, sapi 450.000 ekor, tepung telur 30.000 ton, makanan olahan USD 1,5
miliar, garam 1,4 juta ton, singkong 0,85 juta ton, kacang tanah
100.000 ton.
Apa hubungan gambaran di atas dengan globalisasi? Dalam globalisasi,
bangsa kita yang sudah 59 tahun merdeka lebih habis-habisan diisapnya
jika dibandingkan dengan zaman kolonial. Kita juga ditinggali utang sangat
besar yang kita sudah tidak mampu membayarnya lagi. Dalam
ketidakmampuan membayar ini, pemerintah dibuat tidak berdaya sehingga tergantung
pada kekuatan-kekuatan asing. Untuk semua tujuan sudah berutang,
sampai-sampai untuk menyantuni orang miskin dan memperbaiki pemerintahan.
Dalam zaman penjajahan, yang diambil oleh Belanda adalah buah dari
pohon, seperti karet, kopi, nila, dan lada. Pohon-pohonnya ditanam sendiri
dengan rapi dalam perkebunan-perkebunan yang sampai sekarang masih kita
nikmati dalam PTP-PTP yang kebanyakan untung.
Yang tidak manusiawi adalah memperlakukan manusia Indonesia yang
dijajah sebagai budak dengan tingkat penghidupan 2,5 sen per hari atau
segobang sehari.
Di saat ini, lebih dari 30 juta orang miskin kita hanya mampu
mempertahankan hidup dengan rata-rata Rp 1.250 per orang per hari. Saya tidak
tahu apakah daya belinya lebih besar daripada 2,5 sen di zaman
penjajahan.
Kita juga sudah tidak mandiri lagi. Ini tercermin sangat jelas kalau
kita membaca baris demi baris Letter of Intent (LoI) dari IMF serta
Country Strategy Report dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Apakah
semua itu memang hasil dari globalisasi? Ya kalau kita artikan hubungan
internasional yang liberal tanpa batas.
Tadi saya katakan bahwa tidak pernah ada waktu di mana Indonesia tidak
menjadi target pengisapan oleh bangsa-bangsa lain yang lebih kuat.
Hanya instrumennya yang berubah; dari bedil, bayonet, dan meriam menjadi
penguasaan teknologi, manajemen, dan pembentukan kroni atau komprador
dari kalangan elite bangsa kita sendiri. (Bersambung di KWIEK KIAN GIE 2.
KEMBALIKAN HARGA DIRI)
Kembalikan Harga Diri
Oleh: Kwik Kian Gie,
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Untuk memahami bagaimana Indonesia selalu jadi incaran negara-negara
lain, mari kita kutip hasil penelitian Brad Sampson, mahasiswa yang
meraih PhD dari Northwestern University dengan penelitian tentang Indonesia.
Promotornya, Prof Jeffrey Winters, memberikan uraian yang dikutip oleh
John Pilger dalam bukunya berjudul The New Rulers of the World.
Saya akan mengutip yang penting-penting saja. Di halaman 37 digambarkan
sebagai berikut: "Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya
?�hadiah terbesar?? hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation
mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari
merancang pengambilalihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para
kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David
Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak
dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British
Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The
International Paper Corporation, US Steel.
Di seberang meja adalah orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller
disebut "ekonom-ekonom Indonesia yang top".
"Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ?�the Berkeley
Mafia??karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah
Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley.
Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang
diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual
dari negara dan bangsanya, Tim Ekonomi Indonesia menawarkan : ? buruh
murah yang melimpah? cadangan besar dari sumber daya alam ? pasar yang
besar."
Di halaman 39 ditulis: "Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah
dibagi, sektor demi sektor." ?�Ini dilakukan dengan cara yang
spektakuler??kata Jeffry Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago,
yang dengan mahasiwanya sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad
Sampson telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi. "Mereka membaginya ke
dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain,
industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain
lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang
mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan
para investor lainnya.
Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu
meja ke meja yang lain, mengatakan: Ini yang kami inginkan: ini, ini,
dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk
berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu
sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara
yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat
masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.
Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat
(Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan
nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari
bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan
Prancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan
Kalimantan.
Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan
buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan itu bebas pajak untuk
lima tahun lamanya. Nyata, tapi secara rahasia, kendali ekonomi
Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang
anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia, serta,
yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia."
Dari fakta itu, kiranya jelas bahwa nasionalisme, patriotisme, yang
orientasinya selalu membela kepentingan bangsa sendiri di tengah-tengah
pergaulan internasional, masih sangat relevan. Dengan kondisi Indonesia
yang demikian terpuruk dan ironisnya setelah 59 tahun lamanya merdeka,
kita bahkan mempunyai kebutuhan untuk menggelorakan Gerakan Kemerdekaan
dan Kemandirian, yang sekarang harus ditambah dengan membangkitkan
kemampuan teknokratik untuk memakmurkan bangsa kita secara mandiri.
Kita juga harus membebaskan diri dari utang luar negeri yang dijadikan
instrumen terpenting untuk menjerat dan mencekik leher kita untuk
selalu menuruti kemauan kekuatan-kekuatan asing itu.
Sebenarnya, banyak ahli dan pemikir yang sangat berbobot telah
mengemukakan bahwa sampai zaman kapan pun, nasionalisme dan patriotisme tidak
pernah tidak krusial kalau suatu bangsa tidak mau menjadi kuli bangsa
lain.
Saya akan mengemukakan pikiran-pikiran dan hasil penelitian Prof Robert
Reich, guru besar dari Harvard University yang pernah menjabat menteri
perburuhan pemerintahan Presiden Clinton. Dia menulis buku yang
berjudul The Works of Nations.
Intisari bukunya mengatakan bahwa dalam dunia yang dikatakan sudah
tanpa batas atau sudah merupakan the borderless world, memang ada yang
menikmati dan menjadi sangat kaya raya. Tetapi, mereka merupakan super
minority. Oleh Robert Reich, mereka diistilahkan dengan "the symbol
analyst". Mereka elite yang dapat melihat simbol-simbol abstrak yang merupakan
sinyal adanya peluang untuk memperoleh pasar dunia yang kurang lebihnya
memang borderless.
Kelompok ini relatif tidak membutuhkan negara karena mereka kosmopolit.
Bahkan, jasa-jasa yang biasa disediakan oleh negara dapat mereka adakan
sendiri untuk dirinya, seperti pasukan pengamanan, sumber air,
pembangkit listrik mini kalau perlu. Mereka juga mempunyai organisasi yang
terkadang lebih besar daripada negara berkembang atau negara miskin.
Istilahnya, mereka mempunyai corporate state sendiri sehingga tidak
membutuhkan nation state. Seperti dikatakan tadi, jumlahnya sangat teramat
sedikit.
Kemudian, elite yang berpendidikan tinggi yang jumlahnya sudah lebih
banyak, tetapi masih sangat sedikit di setiap bangsa. Mereka adalah kaum
profesional lulusan universitas. Mereka ini adalah akuntan, dokter,
notaris, advokat, dan sejenisnya. Oleh Reich, mereka disebut in person
servers. Pekerjaannya melayani atau memberikan jasa kepada orang per
orang. Karena ilmunya yang terikat dengan kebudayaan di negaranya, seperti
hukum, kebudayaan yang diemban oleh kaum buruh, dan sejenisnya, mereka
sudah tidak mobil. Mereka sudah terpaku pada negaranya sehingga -mau
tidak mau- harus membela kepentingan dirinya yang jatuh bersamaan dengan
kepentingan negaranya. Mereka sudah tidak dapat menghindarkan diri dari
nasionalisme dan patriotisme.
Kelompok lainnya adalah kaum buruh kasar, petani, nelayan, pengusaha
eceran, yang oleh Reich disebut routine workers. Jumlahnya kelompok ini
sangat besar dan praktis sama sekali terpaku pada negaranya. Kelompok
ini sangat nasionalistis dan patriotis dalam arti akan mati-matian
membela kepentingan bangsa dan negaranya seandainya mempunyai kesempatan
untuk itu.
Kesimpulan Reich, kelompok yang paling kosmopolit, ke mana pun mereka
akan bermukim, harus memperhitungkan dua kelompok lainnya yang secara
alamiah harus nasionalistis. Sebab, dua kelompok ini sewaktu-waktu dapat
meledak dalam bentuk revolusi kalau lapar dan merasa ditindas oleh
globalisasi.
Maka, nasionalisme dan patriotisme -tidak dapat tidak- ada sampai kapan
pun. Kondisi Indonesia sudah "termakan" dan "terisap" sangat jauh oleh
kelompok system analyst. Di Indonesia, kondisi itu ditambah dengan
kroni-kroni, pesuruh-pesuruh, dan komprador-komprador system analyst asing
yang secara natural mengisap Indonesia. Seperti yang saya uraikan tadi,
Indonesia sudah terisap habis-habisan.
Kalau tidak ada tindakan korektif menghentikannya, menurut saya,
Indonesia sudah di ambang revolusi gerakan nasionalisme, patriotisme,
mengembalikan rasa harga diri, merebut kembali kemandirian.
Jadi, globalisasi oke. Kita tidak menolak. Tetapi, itu sama sekali
tidak berarti bahwa membela dan mempertahankan kepentingan diri sendiri
adalah picik bagaikan katak dalam tempurung. Kita mempunyai hak sepenuhnya
untuk menolak menjadi een natie van koelies en een koelie onder de
naties (Bung Karno) atau bangsa yang terdiri atas kuli-kuli bagi sekelompok
kecil elite global di negerinya sendiri dan bangsa yang menjadi kuli
bagi bangsa-bangsa asing dalam percaturan dan interaksi antarbangsa.
Cara menolaknya tidak asal menolak, tetapi meraih kembali rasa harga
diri dan semua kemampuan untuk bersaing di mana pun, tetapi terutama di
negeri sendiri. Artinya, kita harus membuang jauh-jauh perasaan bahwa
kita tidak mampu mengurus diri sendiri tanpa didampingi oleh para ahli
dan lembaga-lembaga asing.
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
Komunitas Urang Sunda --> http://www.Urang-Sunda.or.id
| Yahoo! Groups Sponsor | |
|
|
Yahoo! Groups Links
- To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
