Artikel heubeul anu nyuat2 prinsip NPM versus Birokat.
Anggaran Taun 2007 keur PN,ABRI jeung POLRI RP 99
Triliun. Korupsi tetep menggebu. Pangangguran 42 juta
jelema....
================================================
Birokrasi yang Selalu Menjadi Beban
Oktober 19th, 2006 · 4 Comments
Anggaran revisi APBN 2007 mengindikasikan pembengkakan
anggaran bagi pegawai negeri sipil (PNS), yang banyak
disebabkan oleh kenaikan gaji PNS 2007 sebesar 15
Persen.
Anggaran Belanja Pegawai yang terdiri atas unsur gaji
dan tunjangan, honorarium, dan kontribusi sosial dalam
Rancangan APBN 2007 meningkat Rp 18,577 triliun
menjadi Rp 98,473 triliun atau 23,25 persen dari APBN
2006, sebesar Rp 79,896 triliun. Peningkatan tersebut
disebabkan adanya kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil
atau PNS, anggota TNI dan Polri, serta pensiunan
sebesar 15 persen mulai 1 Januari 2007. Wakil Ketua
Panitia Anggaran DPR Hafiz Zawawi mengungkapkan hal
tersebut di Jakarta, Minggu (15/10). Peningkatan
anggaran belanja pegawai tersebut, ujar Hafiz,
dilakukan untuk menyesuaikan dengan kenaikan laju
inflasi tahun 2007. Dengan penyesuaian itu kami
berharap akan terjadi peningkatan kesejahteraan
pegawai dan pensiunan, katanya. Dalam dokumen hasil
pembicaraan tiga Panitia Kerja yang terdiri atas
perwakilan pemerintah dan DPR menunjukkan, akibat
kenaikan gaji, anggaran gaji dan tunjangan pegawai
meningkat 24,95 persen dari Rp 43,66 triliun di APBN
2006 menjadi Rp 54,56 triliun.
Bagi saya, jumlah kenaikan sekitar Rp 18,5 trilliun
tersebut tidaklah sedikit dan rasanya menjadi sayang
jika dihabiskan oleh sebuah mesin birokrasi, yang
masih patut dipertanyakan performancenya. Kebijakan
seperti ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan,
dan anggaran rutin pun akan lebih banyak tersedot bagi
pengeluaran pegawai. Logika yang berlaku, bahwa setiap
pegawai negeri sipil (PNS), ABRI, Polisi, serta
pensiunan, mengalami kenaikan gaji rutin setiap tahun,
mau tidak mau akan memaksa pemerintah selalu
meningkatkan alokasi anggaran bagi pos pengeluaran
ini. Contoh yang terjadi di pusat ini juga terjadi di
tingkat propinsi dan kabupaten. Banyak dari propinsi
dan kabupaten menghabiskan alokasi anggarannya setiap
tahun, sekitar 60 - 70 persen bagi pengeluaran rutin
administrasi pemerintahan (birokrasi), bukan
pengeluaran pembangunan.
Jika memakai logika manajemen usaha atau New Public
Management (NPM), yang berbasiskan kinerja dengan
orientasi hasil, apakah hasil yang diperoleh kinerja
administrasi pemerintah atau birokrasi yang ada selama
ini, telah memadai cost (biaya) yang telah
dikeluarkan?
Taruhlah bukan manajemen pemerintahan itu sendiri yang
melakukan usaha, tetapi ia mempermudah iklim invetasi
dan membuka peluang bagi pengembangan usaha. Namun
beberapa hasil survey atau data yang ada didalam Badan
Koordinasi Penanaman Modal misalnya, berapa banyak
investasi yang telah berhasil digolkan oleh kinerja
birokrasi yang ada selama ini?
Kemudahan invetasi atau berbisnis masih jauh dari
harapan. Padahal dengan adanya invetasi dan peluang
usaha baru inilah pertumbuhan ekonomi dapat diraih,
lapangan kerja tersedia, dan pengurangan angka
kemiskinan.
Kembali pada prinsip yang terkandung dalam kebijakan
pemerintah diatas. Birokrasi pemerintah tampaknya tak
pernah didorong untuk berkompetisi menghasilkan
kinerja yang lebih baik. Ada ungkapan yang selama ini
muncul dikalangan pegawai negeri sipil, untuk apa
kerja ngoyo, toh gaji bulanan tetap didapat, ada gaji
ke - 13 dan THR. Diusia lanjut tetap memperoleh
tunjangan.
Ada banyak cara yang lebih bijak untuk menghabiskan
anggaran sebesar Rp 18,5 trilliun tersebut:
Membuka pabrik-pabrik baru dan mencipatakan lapangan
kerja.
Membangun infrastruktur yang memudahkan dan menarik
minat investor menanamkan modalnya, seperti jaringan
jalan, listrik, telephone, dll.
Memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak dan
memperkenalkan voucer sistem (bea siswa) bagi
murid-murid yang berprestasi.
Lantas akan dikemanakan sekian ratus ribu atau jutaan
PNS tersebut?
Tentukan pos-pos, institusi, departemen, atau lembaga
yang memang masih dianggap perlu berada dalam
penanganan pemerintah, seperti pertahanana,
kepolisian, luar negeri, dalam negeri, dan beberapa
lainnya. Sementara beberapa dinas yang tak terlalu
vital dan pelayanannya dapat ditangani oleh swasta, ya
dilakukan debirokratisasi atau efisiensi.
Terdengar kejam memang, namun paling tidak mungkin ini
solusi kesederhanaan dan pengetatan ikat pinggang
bagi sebuah negara yang ingin membangun
perekonomiannya dan tak tergantung terlalu banyak pada
utang. Bisa saja kekurangan anggaran yang selama ini
terjadi pada pos pembangunan dan harus ditutup dengan
utang, terjadi karena anggaran penerimaan pemerintah
telah habis tersedot pada anggaran administrasi. Oleh
karenanya bagi yang tak ingin pemerintah Indonesia
selalu berutang, pengurangan beban birokrasi mungkin
menjadi penolong kecil dan salah satu solusi
menghadapinya.
____________________________________________________________________________________
Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search
that gives answers, not web links.
http://mobile.yahoo.com/mobileweb/onesearch?refer=1ONXIC
