Assalamu'alaikum
Sekedar saran, menyambung pemikirannya mas Priyo, bagaimana kalau penjualan
BBM dalam negeri tidak lagi dimonopoli oleh Pemerintah, seperti halnya
layanan telkom dan nantinya listrik. Jadi perusahaan swasta dan asing bisa
aja jualan/buka SPBU di Indonesia dan harganya dibebaskan untuk bersaing,
sehingga masyarakat dapat menikmati keuntungan dari persaingan yang sehat
dari perusahaan-perusahaan yang lebih efisien cara operasinya (apakah
Pemerintah akan dirugikan?). Hal semacam ini banyak ditemukan diberbagai
negara maju ekonominya, meskipun di sana harga BBMnya memang jauh lebih
tinggi, karena tanpa subsidi. Pertamina sebagai BUMN tetap memiliki
kewajiban untuk melayani daerah2 yg mungkin tidak dijangkau oleh pemasaran
swasta dan asing.
Pertanyaannya apakah hal ini tidak melanggar UUD ps 33, saya kira tidak
karena Pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk mengelola dengan "benar"
isi kekayaan alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, tanpa harus
memonopoli penjualan produknya.
Mohon tanggapan,
Wassalam
----- Original Message -----
From: "Priyo P. Soemarno" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Sunday, January 12, 2003 11:00 PM
Subject: [yonsatu] Ada apa dibalik kebijakan ekonomi dengan kenaikan BBM dll
???
.
>
> 2. HARGA MINYAK DUNIA : dalam salah satu butir pertimbangan kenaikan
harga BBM , harga minyak mentah dunia menyebabkan harga minyak yang
dijual di Indonesia juga harus naik . Persoalannya , disamping
menghasilkan minyak mentah (yang dibor CALTEX , TOTAL , PERTAMINA dll) ,
Indonesia juga mengimpor minyak dari negara2 Timur Tengah . Jadi , kalau
harga minyak dunia naik , kita malah repot ,... kalau harga turun
bagaimana ?? Apakah harga minyak dalam negeri juga ikut turun ??? Jadi ,
kemanakah gerangan keuntungan dari penjualan minyak Indonesia ke
luarnegeri yang sering disebut "windfall profit ??
> Kalau mengikuti jalan pikiran si-polan , tentunya pembelian minyak harus
dikurangi dan kalau bisa minyak yang kita hasilkan kita olah sendiri , khan
kita sudah 57 tahun merdeka . Apakah kilang2 minyak kita tidak layak
untuk mengolah minyak mentah LN ?? Bagaimana Balongan dan Cilacap ??
> Dalam catatan perhitungan si-polan , mestinya tercatat sbb.: - hasil
minyak Indonesia ...............BPD , harga jual US$..../barrel
>
- beli minyak dari LN ................BPD , harga beli
US$.../barrel
>
Selisih dari jual-beli minyak ini , US$ .......... , masuk kas negara
sebagai pendapatan negara .
> Karena harga jual dalam negeri harus terjangkau oleh masyarakat luas ,
maka terdapat subsidi BBM , yang akan dihapuskan secara bertahap .
> Saat ini , si-polan beserta seluruh rakyat Indonesia yang menjadi obyek
kebijakan Pemerintah boleh berharap , ... kapankah Pemerintah secara
tegas dan penuh keyakinan menghentikan (atau minimal mengurangi) pembelian
minyak mentah (apalagi solar , BBM siap pakai dll) dari LN disaat harga
minyak mentah dunia naik , dan justru Indonesia mengekspor sebanyak2nya
minyak mentah Indonesia yang terkenal , untuk mendapatkan
sebanyak-banyaknya devisa negara yang kita perlukan untuk pembangunan .
> Alasan harga minyak dunia untuk menaikkan harga BBM dalam negeri ,
sesungguhnya tidak fair bagi rakyat Indonesia yang telah mempercayakan
pada Pemerintah pengelolaan hasil bumi dan segala kekayaan alam yang
terkandung didalamnya . Perlu transparansi untuk meredam kegelisahan
masyarakat .
>
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.385 / Virus Database: 217 - Release Date: 9/4/02
--[YONSATU - ITB]----------------------------------------------------------
Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net>
Moderators : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Unsubscribe : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Vacation : <mailto:[EMAIL PROTECTED]?BODY=vacation%20yonsatu>
