Assalamu'alaikum teman2 se - CORPS  ,
Kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga  BBM , TDL dan TELKOM , sudah banyak 
mengundang protes ,... dan nampaknya Pemerintah belum tergerak untuk menerima protes 
tersebut sebagai masukan dan pertimbangan  untuk memperbaiki   kondisi perekonomian 
negara kita . Sikap yang terbaca : JALAN TERUS  !!
Diantara  rekan se-CORPS , ada yang  mengambil posisi pro , dan ada juga yang kontra 
,... dan ternyata ada pula yang menyikapinya dengan  mencari alternatif  jalan keluar  
dsbnya .  Pada kesempatan ini , kami ingin  berbagi pemikiran dengan  mencoba mencari 
latar belakang segala kenaikan tersebut dan dari sana kita mencoba  menganalisa , 
apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau masih perlu dikaji dan dipertimbangkan 
kembali .

1. PILIHAN  WAKTU  :   Pemerintah  menetapkan kebijakan tersebut pada awal tahun  , 
dengan harapan  supaya  cocok dengan jadwal tahun anggaran , dan untuk menghindarkan 
gejolak  demo  masyarakat pada  periode mendekati tahun 2004 .  Jika  kenaikan ini 
bisa diterima dengan  "lapang dada"  oleh masyarakat , maka Pemerintah masih punya 
peluang  sekali lagi untuk  menaikkan  lagi harga2 tersebut  pada tahun  2003 . Jadi , 
tahun  2004 diharapkan  amaaaaaan .
Pertimbangan ekonomi  dikalahkan dengan pertimbangan politik .

2. HARGA  MINYAK DUNIA  :  dalam  salah satu butir pertimbangan kenaikan harga BBM ,  
harga  minyak mentah dunia  menyebabkan  harga minyak yang dijual di Indonesia juga 
harus naik . Persoalannya ,  disamping  menghasilkan minyak mentah (yang dibor CALTEX 
, TOTAL  , PERTAMINA  dll) , Indonesia juga mengimpor minyak dari negara2 Timur Tengah 
. Jadi , kalau harga minyak dunia naik , kita malah  repot ,... kalau harga  turun 
bagaimana ??  Apakah harga minyak dalam negeri juga ikut turun  ???  Jadi ,  kemanakah 
 gerangan  keuntungan dari  penjualan  minyak Indonesia  ke luarnegeri  yang  sering 
disebut  "windfall profit  ??
Kalau mengikuti jalan pikiran si-polan , tentunya  pembelian minyak harus dikurangi 
dan kalau bisa minyak yang kita hasilkan  kita olah sendiri , khan kita sudah  57 
tahun merdeka  . Apakah kilang2 minyak kita  tidak layak untuk  mengolah  minyak 
mentah LN  ?? Bagaimana  Balongan dan  Cilacap  ??
Dalam catatan perhitungan  si-polan , mestinya tercatat sbb.: -  hasil minyak 
Indonesia ...............BPD , harga jual  US$..../barrel
                                                                                       
   - beli  minyak dari LN     ................BPD , harga beli  US$.../barrel 
                                                                                       
   Selisih  dari  jual-beli  minyak ini ,  US$ .......... , masuk kas negara sebagai  
pendapatan negara .
Karena  harga jual dalam negeri harus terjangkau oleh masyarakat luas , maka terdapat 
subsidi  BBM , yang  akan dihapuskan secara bertahap .
Saat ini , si-polan beserta seluruh rakyat Indonesia yang menjadi obyek kebijakan 
Pemerintah  boleh berharap , ... kapankah  Pemerintah  secara tegas  dan penuh 
keyakinan  menghentikan (atau minimal mengurangi) pembelian minyak mentah  (apalagi 
solar , BBM siap pakai dll)  dari LN disaat  harga  minyak mentah dunia naik  , dan 
justru  Indonesia  mengekspor  sebanyak2nya  minyak mentah Indonesia yang terkenal  , 
untuk mendapatkan  sebanyak-banyaknya  devisa negara yang kita perlukan untuk 
pembangunan .
Alasan harga minyak dunia untuk menaikkan  harga BBM dalam negeri , sesungguhnya   
tidak fair bagi  rakyat  Indonesia  yang telah mempercayakan  pada  Pemerintah  
pengelolaan  hasil bumi dan segala kekayaan alam  yang terkandung didalamnya  . Perlu 
transparansi  untuk meredam  kegelisahan masyarakat .

3. TARIF DASAR LISTRIK  dan  TARIF  TELKOM   :  Kenaikan  TDL dan Tarif TELKOM  yang 
terkait dengan  kenaikan  BBM ,  telah dijelaskan kepada masayarakat dengan  dasar 
pemikiran  penghapusan  subsisi BBM .   Oleh karena  subsidi  BBM  dihapus , harga  
BBM untuk pembangkit listrik dan TELKOM jadi ikut naik , karena itu tariff dasar 
listrik harus naik , dlsbnya . Secara sederhana , si- polan  melihat ada relevansinya 
, tetapi ,  hatinya terusik juga  karena  selama ini tidak pernah ada kejelasan  
tentang  production cost PLN untuk menghasilkan  1 kWh listrik .  Hal yang sama untuk  
TELKOM ,  dimanakah hubungan antara  kenaikan harga  BBM  dengan  ongkos produksi . 
Tidak ingatkah  dikau , wahai  Pemerintah , bahwa  dalam setiap kenaikan harga yang 
ditetapkan pemerintah , terdapat  multiplier effect  yang luar biasa dampaknya pada 
kehidupan  masyarakat  ??
DIRUT  PLN menyatakan bahwa  TDL  akan naik bertahap , hingga akan mencapai harga 
sekitar  7,5 mills US$ per kWh  pada tahun 2005 nanti ,  sehingga  mendekati harga  
yang diharapkan dari listrik swasta  .  Pernyataan ini , se-olah2 bertujuan  untuk 
menjadi  trigger menarik investasi listrik swasta  di Indonesia , dan menunjukkan pula 
pengakuan  PLN bahwa harga listrik  yang wajar adalah sekitar harga tersebut . Mengapa 
PLN meletakkan standard  harga  LN ?? 
 Mengapa  DIRUT  PLN  tidak membuat pernyataan yang bisa men-trigger  rakyat Indonesia 
 agar mereka  mampu membeli listrik PLN dan dengan aliran listrik yang murah tersebut 
mereka semua dapat meningkatkan pendidikan keluarganya , menaikkan taraf hidupnya  ,  
meningkatkan  kemampuan bekerja dan otomatis  meningkatkan produktifitasnya  ??
Apakah  DIRUT PLN  telah memberikan penjelasan tentang  bedanya  production cost  per 
kWh  listrik yang dihasilkan sebelum tahun 1998 (sebelum krisis moneter)  dengan  
production cost  tahun 1998 sampai sekarang   ??? Berapakah sebenarnya harga listrik 
yang dihasilkan sendiri oleh PLN  ??

4. KOMPENSASI  PADA  MASYARAKAT  ??   :  Memang telah dinyatakan pula tentang adanya  
kompensasi kenaikan  BBM  dll. tersebut .  Kompensasi tersebut  seharusnya tidak hanya 
berperan seperti  sebutir permen  yang  bisa menghentikan  tangis  anak kecil .  Dari 
daftar  sasaran proyek yang akan mendapatkan kompensasi tersebut ,   tidak terlihat  
adanya konsep tentang   energi alternatif , penghematan penggunaan  BBM ,  peningkatan 
 kemampuan masyarakat  dalam bidang  ekonomi , teknologi tepat guna , public services  
dll .  Program yang telah disiapkan dalam rangka pemanfaatan  dana kompensasi  BBM , 
terlihat seperti  lomba kreatifitas dari masing2 Departemen untuk menggunakan dana , 
tanpa mengikut sertakan kebutuhan masayarakat yang paling mendasar .
Program tersebut  mencerminkan  minimnya konsep  yang terpadu yang bisa menjawab 
tantangan  dari persoalan BBM itu sendiri .
Kebijakan  dan keringanan  pajak bagi barang impor , justru  semakin menunjukkan  
bahwa kebijakan pemerintah ini  tidak memiliki  jiwa yang sehat .  Dengan kenaikan  
BBM  ,  TDL  dan TELKOM  ,  justru  seharusnya  industri dalam negeri dilindungi . 
Produksi barang dalam negeri jelas akan meningkat harganya  karena adanya berbagai 
kenaikan tersebut .  Untuk meningkatkan daya saing , seharusnya  barang impor yang 
sejenis  dinaikkan pajaknya .  Penurunan  bea masuk dan pajak dari berbagai barang 
impor , akan semakin menghancurklan  industri dalam negeri .
Jadi , untuk siapakah sebenarnya  kompensasi kenaikan BBM  ini diberikan , untuk 
rakyat kah atau untuk  para petualang yang selalu mendapat kesempatan  dibalik semua  
peraturan dan kebijakan  yang dibuat oleh Pemerintah . 

5.  SIKAP  CORPS    :  Sangat  menggembirakan  respons  rekan2 CORPS  Menwa ITB , yang 
 tergerak untuk mencari alternatif energi  yang lebih murah , lebih cocok bagi 
masyarakat pedesaan  dan  mencoba mencari solusi dari permasalahan yang ada di daerah  
terpencil . Sifat dari latar belakang pendidikan para anggota  CORPS , dapat menjadi 
modal dasar yang penting  dalam upaya2  mengatasi masalah  tersebut .
Dalam menyikapi  persoalan kebijakan Pemerintah yang mengundang  masalah tersebut ,  
sebaiknya  CORPS  lebih  memfokuskan pada  usaha2 yang bisa mengurangi beban 
masyarakat  .  Kita harus yakin bahwa dalam setiap  permasalahan yang diturunkan ,  
terdapat berbagai peluang  yang dapat disiasati  agar menjadi  suatu karya bhakti yang 
 bermanfaat bagi banyak orang .

Melalui  rangkaian pemikiran diatas ,  dapat disampaikan  , bahwa  persoalan   " 
pro-kontra "  memang diperlukan untuk menjadi  pedoman  dan latar belakang  konsep 
pemikiran ,  Tetapi jauh lebih penting adalah langkah2 nyata dilapangan  , berbuat 
sesuatu dan  meletakkan  batu tapak  (milestone)  satu persatu   menuju  suatu sistim 
masyarakat yang kita cita2kan bersama .
Semoga bermanfaat dan  dapat diwujudkan  dalam waktu yang secepatnya .

Wassalam ,



Priyo P. Soemarno


--[YONSATU - ITB]----------------------------------------------------------
Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net>
Moderators     : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Unsubscribe    : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Vacation       : <mailto:[EMAIL PROTECTED]?BODY=vacation%20yonsatu>


Kirim email ke