On Fri, 30 May 2003 23:35:43 +0700 DZArifin (D) wrote: > Kalau memang begitu adanya, nampaknya bukan pendekatan "militer" yang > kita perlukan buat mereka, tapi lebih ke pendekatan "pembagian kue > pembangunan" yang adil.
Apa yg Anda nyatakan diatas benar, soal bagi kue lah yg menjadi persoalan, akan tetapi jika caranya menyatakan ketidaksetujuan dg memberontak adalah tidak benar. Ketidak adilan terjadi dimana-mana (bergantung interprestasi juga sih), tidak hanya di Aceh atau Riau, ketidak adilan juga terjadi di Jakarta. Akan tetapi misalkan satu kecamatan/kabupaten diperlakukan tidak adil, lalu dia menyatakan memisahkan diri dari Kodya/Provinsi ? (lihat kasus kabupaten Tangerang yg ingin kembali ke Prov. Jawa Barat, krn merasa diperlakukan tidak adil oleh Provinsi Banten). Apakah kalau RT kita diperlakukan tidak adil oleh Pak RW lalu RT kita memisahkan diri, menyatakan kemerdekaan ? Apakah kalau orang tua kita membagi kue secara tidak adil lalu kita memisahkan diri dari rumah (kabur, membuang nama keluarga) ? Itu semua adalah cara kekanak-kanakan. Jadi bgm caranya menyatakan ketidak setujuan kita thd hal-2x yg tidak adil ? Ya ngomong, sampaikan hal itu kepihak terkait, syukur-2x bisa disertai dg usulan bagaimana cara yg lebih baik. Bisa pakai saluran DPRD, bisa pakai Demo (kan sekarang tdk dilarang, asal tertib), bisa kirim surat ke MPR ....ada banyak cara. S/d jaman pemerintahan Pak Harto, negara kita memang menganut pola 'trickle down effect' y.i. perkuat korporasi besar dan pada saatnya diharapkan bisa 'menetes' kebawah. Cara itu terbukti tidak manjur, bukan hanya di Indonesia tp juga di banyak negara lain. Di jaman reformasi ini pola itu diubah, terlihat dg mulai diterapkannya Otonomi Daerah. Kita memang belum berpengalaman dg Otoda ini shg masih banyak kerikil menghambat, baik krn ketidak siapan Pemda maupun keinginan mempertahankan status quo dari pejabat pemerintah pusat. Akan tetapi arahnya sudah benar, orang daerahlah yg paling tahu pembangunan mana yg perlu diprioritaskan, mereka bisa menghitung sendiri pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan seberapa jauh agar bisa punya cukup dana untuk pembangunan infrastruktur daerahnya masing-2x. > Tentang hal ini saya yakin para pengambil kebijakan kita juga > mengetahuinya, tapi nampaknya suara yang lebih dominan adalah yang > menganjurkan pendekatan militer. Mudah-mudahan pendekatan tersebut > diambil bukan karena "motivasi" seperti yang pernah diuraikan oleh Pak > Joni tempo hari, atau oleh karena merasa rugi kalau harus "berbagi kue > pembangunan". Apakah Anda melihat ada indikasi kearah itu ? > BTW, dana rehab sekolah-sekolah di Aceh sudah disetujui sebesar Rp 92 > M. Pertanyaannya, angin surga buat siapa? Warga Aceh, atau free rider > mafia proyek?? Nggak usah berpikir negatif dululah, krn berpikir negatif akan memancing pemikiran negtif lain. Pembangunan itu utk rakyat Aceh, agar saudara-2x kita tidak terlantar pendidikannya akibat gedung sekolahnya dibakar oleh GAM. -- syafril ------- Syafril Hermansyah<syafril.yon1.mahawarman.net> List Administrator/Moderators yonsatu/[EMAIL PROTECTED] --[YONSATU - ITB]---------------------------------------------------------- Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net> Moderators : <mailto:[EMAIL PROTECTED]> Unsubscribe : <mailto:[EMAIL PROTECTED]> Vacation : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
