Telanjang adalah ilahi. Liat aja Awloh bikin manusia telanjang, bahkan
dibiarkan telanjang terus kalo ga bikin salah.

Pakaian adalah duniawi. Liat aja yg bikin pakean dari dulu cuma manusia. 

Kesimpulan: 
Pake Cawat doang artinya 95% ilahi...., 
sementara kalo pake sorban dan segalanya yg kesisa cuma muka artinya
95% duniawi......



HAHAHAHAHAHA




--- In zamanku@yahoogroups.com, "Sunny" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Apakah tidak boleh pakai cawat? Kalau udara panas dan lembab, apakah
perlu selimut badan terhadap demu gurun pasir?
> 
>   ----- Original Message ----- 
>   From: tawangalun 
>   To: zamanku@yahoogroups.com 
>   Sent: Monday, October 20, 2008 10:33 PM
>   Subject: [zamanku] Re: Desak jangan ada Pengesahan RUU Pornografi
> 
> 
>   Tahu gak kenapa kantong2 Kristen setuju dg pornografi? sebabnya di 
>   Atmajaya ada patung Yesus gede hanya pakai cawed.
> 
>   Shalom,
>   Tawangalun.
> 
>   - In zamanku@yahoogroups.com, Awal Anugerah <awalanugerah@> wrote:
>   >
>   > Kamis, 16 Oktober 2008 - 02:44 WIB
>   > Terbangkan Delegasi untuk Beraksi di Senayan 
>   > Sulut Hadang RUU Pornografi 
>   > 
>   > Oct 15, 2008 at 08:24 AM 
>   > Terbangkan Delegasi untuk Beraksi di Senayan 
>   > 
>   > MANADO-Penolakan warga Sulut terhadap RUU Pornografi tidak saja 
>   disampaikan di hadapan tim panitia kerja (Panja) DPR RI yang 
>   menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) di kantor gubernur Senin 
>   (13/10) lalu. Pasalnya, Sulut berencana mengirim delegasi ke Senayan 
>   untuk menghadang kemungkinan disahkannya RUU Pornografi oleh DPR RI 
>   yang direncanakan dilakukan 24 Oktober mendatang. 
>   > Wakil Ketua DPR Sulut Djenri Keintjem SH MH menegaskan, perjuangan 
>   menolak RUU kontroversi ini sampai kapan pun, dimana pun akan 
>   dilakukan. "Jangankan di Jakarta, di luar negeri atau di luar angkasa 
>   pun kami akan menghadang pengesahan RUU Pornografi," tandas Keintjem.
>   > Ia menambahkan, sikap penolakan sudah mutlak. Karena hasil putusan 
>   resmi lembaga dewan Sulut sesuai aspirasi masyarakat yang masuk. 
>   Jadi, sudah seharusnya ini diperjuangkan. "Tentunya sebagai lembaga 
>   resmi kami akan mengambil langkah-langkah sesuai putusan dewan. Dan 
>   saya akan berjuang meminta ada tim terdiri dari perwakilan dewan, 
>   pemerintah maupun masyarakat yang akan menyuarakan di pusat. Lagi 
>   pula kami sangat kecewa karena pada uji publik oleh tim Panja kami 
>   tak dilibatkan," terang Keintjem.
>   > Desakan untuk menghadang RUU Pornografi juga lantang disuarakan Drs 
>   Arthur Kotambunan BSc, Wakil Ketua DPR Sulut. "Saya sependapat, 
>   sampai kapan pun harus ada upaya penolakan hingga ke pusat. Jangan 
>   kita hanya terlena melakukan penolakan di daerah lantas di pusat kita 
>   tak melakukan aksi apa-apa," urai Kotambunan.
>   > Dia sendiri akan mengupayakan langkah-langkah penolakan ke pusat 
>   perlu dibawa ke rapat pimpinan dewan untuk menentukan tindakan apa 
>   yang akan diambil. "Lagi pula komitmen PDS juga sangat menentang RUU 
>   Pornografi. Terbukti kami terus melakukan kampanye penolakan ke 
>   daerah-daerah yang menentang," ujar politisi yang juga Ketua DPW PDS 
>   Sulut ini. 
>   > Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dituding melakukan 
>   perpecahan di kalangan masyarakat, sehubungan dengan adanya RUU 
>   Pornografi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) ML 
>   Denny Tewu menegaskan penolakan Gubernur Sulut SH Sarundajang saat 
>   uji publik RUU Pornografi, Senin (13/10) merupakan bentuk aspirasi 
>   masyarakat yang harus diterima anggota DPR. Apalagi penolakan serupa 
>   juga datang dari Provinsi Bali dan Jogyakarta.
>   > "Indonesia kan negara pluralis, jadi dengan adanya RUU Pornografi 
>   malah bertentangan dengan hukum. Jika ada daerah yang menolak, 
>   berarti RUU tersebut batal secara hukum," tegasnya.Dia mengimbau agar 
>   DPR membuka lagi UUD 1945 dan mempelajarinya baik-baik. "Jangan 
>   sepelekan hanya satu atau dua provinsi yang menolak, sebab negara 
>   bisa tidak kondusif karena pemaksaan kehendak. Dan perlu dicatat, 
>   kami PDS tetap menolak RUU Pornografi karena tidak sesuai dengan 
>   amanat UUD 1945."
>   > Sementara, anggota panitia kerja (Panja) RUU Pornografi Eva Kusuma 
>   Sundari menilai penolakan SHS merupakan fakta bahwa telah terjadi 
>   keresahan masyarakat atas RUU itu. Jika penolakan tersebut tidak 
>   disikapi secara komprehensif oleh DPR pada akhirnya akan mendorong 
>   masyarakat untuk terpecah-belah. "DPR harus mencarikan jalan terbaik 
>   guna mengantisipasi potensi perpecahan tersebut," cetusnya.
>   > Ditegaskan Eva, di manapun negara hukum di dunia sangat langka 
>   sebuah RUU ditolak secara terang-terangan oleh pejabat pemerintah 
>   maupun masyarakat secara luas. Untuk itu yang harus dilakukan bersama 
>   adalah mengatasi pro-kontra dan mencari solusi terbaik. Jika tidak, 
>   maka fenomena pro dan kontra yang bersumber dari RUU Pornografi akan 
>   berpengaruh terhadap perhelatan Pemilu 2009 mendatang. 
>   > Saat RDPU, Gubernur SH Sarundajang membeber beberapa alasan RUU 
>   Pornografi ditolak. Yakni, RUU Pornografi adalah bukti salah tafsir 
>   suara mayoritas dalam demokrasi. Sehingga merupakan legitimasi atas 
>   pemandulan UUD 1945 pasal 28.1 ayat (2) tentang diskriminasi dan ayat 
>   (3) tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Selain 
>   itu, akhir- akhir ini telah timbul fenomena "main hakim sendiri" yang 
>   sangat intensif dari sekelompok orang yang mengklaim diri 
>   representasi mayoritas. Ironisnya, aparat penegak hukum tidak 
>   bertindak antisipatif namun cenderung bertindak sebagai "pemadam 
>   kebakaran" belaka. Preseden ini jika digabung dengan pengesahan RUU 
>   Pornografi, maka otomatis tidak terpenuhi pasal 28 G ayat (1) UUD 
>   1945 yaitu timbulnya rasa tidak aman dan tidak adanya perlindungan 
>   dari ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari 
>   kelompok minoritas. 
>   > Aspiralisasi butir 2 di atas, jelas-jelas mengabaikan amanat UUD 
>   1945 pasal 28.E ayat (1), (2) dan (3) tentang beragama. Nah, jiwa dan 
>   semangat RUU Pornografi bertentangan dengan kovenan ekosob dan 
>   kovenan hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi. Pun Pasal 14 
>   RUU Pornografi tidak mengakomodir kepentingan masyarakat tradisional 
>   di berbagai belahan Indonesia seperti Papua, Kalimantan dan beberapa 
>   daerah lain yang tatacara berpakaian belum modern. 
>   > Menurut rencana, setelah dilakukan RDPU 12 - 14 Oktober, pada 20 
>   Oktober digelar rapat membahas hasil RDPU. Dan pada 22 Oktober 
>   digelar rapat pemandangan umum fraksi. Berdasarkan estimasi maka pada 
>   tanggal 24 Oktober sebelum masa reses akan dilakukan pengesahan di 
>   rapat paripurna DPR. (ras/esy/mms) 
>   > 
>   > Sumber ; Manado Post. (www.partaidamaisejahtera)
>   > 
>   > 
>   > 
>   > FirmanMU itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah 
>   bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum 
>   hukumMU yang adil (Mazmur 119:105 -106)   Your word is a lamp to my 
>   feet and a light for my path. I have taken an oath and confirmed it, 
>   that I will follow your righteous laws (Psalm 119: 105 - 106)
>   >
>


Kirim email ke