Apakah tidak boleh pakai cawat? Kalau udara panas dan lembab, apakah perlu 
selimut badan terhadap demu gurun pasir?

  ----- Original Message ----- 
  From: tawangalun 
  To: zamanku@yahoogroups.com 
  Sent: Monday, October 20, 2008 10:33 PM
  Subject: [zamanku] Re: Desak jangan ada Pengesahan RUU Pornografi


  Tahu gak kenapa kantong2 Kristen setuju dg pornografi? sebabnya di 
  Atmajaya ada patung Yesus gede hanya pakai cawed.

  Shalom,
  Tawangalun.

  - In zamanku@yahoogroups.com, Awal Anugerah <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
  >
  > Kamis, 16 Oktober 2008 - 02:44 WIB
  > Terbangkan Delegasi untuk Beraksi di Senayan 
  > Sulut Hadang RUU Pornografi 
  > 
  > Oct 15, 2008 at 08:24 AM 
  > Terbangkan Delegasi untuk Beraksi di Senayan 
  > 
  > MANADO-Penolakan warga Sulut terhadap RUU Pornografi tidak saja 
  disampaikan di hadapan tim panitia kerja (Panja) DPR RI yang 
  menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) di kantor gubernur Senin 
  (13/10) lalu. Pasalnya, Sulut berencana mengirim delegasi ke Senayan 
  untuk menghadang kemungkinan disahkannya RUU Pornografi oleh DPR RI 
  yang direncanakan dilakukan 24 Oktober mendatang. 
  > Wakil Ketua DPR Sulut Djenri Keintjem SH MH menegaskan, perjuangan 
  menolak RUU kontroversi ini sampai kapan pun, dimana pun akan 
  dilakukan. "Jangankan di Jakarta, di luar negeri atau di luar angkasa 
  pun kami akan menghadang pengesahan RUU Pornografi," tandas Keintjem.
  > Ia menambahkan, sikap penolakan sudah mutlak. Karena hasil putusan 
  resmi lembaga dewan Sulut sesuai aspirasi masyarakat yang masuk. 
  Jadi, sudah seharusnya ini diperjuangkan. "Tentunya sebagai lembaga 
  resmi kami akan mengambil langkah-langkah sesuai putusan dewan. Dan 
  saya akan berjuang meminta ada tim terdiri dari perwakilan dewan, 
  pemerintah maupun masyarakat yang akan menyuarakan di pusat. Lagi 
  pula kami sangat kecewa karena pada uji publik oleh tim Panja kami 
  tak dilibatkan," terang Keintjem.
  > Desakan untuk menghadang RUU Pornografi juga lantang disuarakan Drs 
  Arthur Kotambunan BSc, Wakil Ketua DPR Sulut. "Saya sependapat, 
  sampai kapan pun harus ada upaya penolakan hingga ke pusat. Jangan 
  kita hanya terlena melakukan penolakan di daerah lantas di pusat kita 
  tak melakukan aksi apa-apa," urai Kotambunan.
  > Dia sendiri akan mengupayakan langkah-langkah penolakan ke pusat 
  perlu dibawa ke rapat pimpinan dewan untuk menentukan tindakan apa 
  yang akan diambil. "Lagi pula komitmen PDS juga sangat menentang RUU 
  Pornografi. Terbukti kami terus melakukan kampanye penolakan ke 
  daerah-daerah yang menentang," ujar politisi yang juga Ketua DPW PDS 
  Sulut ini. 
  > Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dituding melakukan 
  perpecahan di kalangan masyarakat, sehubungan dengan adanya RUU 
  Pornografi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) ML 
  Denny Tewu menegaskan penolakan Gubernur Sulut SH Sarundajang saat 
  uji publik RUU Pornografi, Senin (13/10) merupakan bentuk aspirasi 
  masyarakat yang harus diterima anggota DPR. Apalagi penolakan serupa 
  juga datang dari Provinsi Bali dan Jogyakarta.
  > "Indonesia kan negara pluralis, jadi dengan adanya RUU Pornografi 
  malah bertentangan dengan hukum. Jika ada daerah yang menolak, 
  berarti RUU tersebut batal secara hukum," tegasnya.Dia mengimbau agar 
  DPR membuka lagi UUD 1945 dan mempelajarinya baik-baik. "Jangan 
  sepelekan hanya satu atau dua provinsi yang menolak, sebab negara 
  bisa tidak kondusif karena pemaksaan kehendak. Dan perlu dicatat, 
  kami PDS tetap menolak RUU Pornografi karena tidak sesuai dengan 
  amanat UUD 1945."
  > Sementara, anggota panitia kerja (Panja) RUU Pornografi Eva Kusuma 
  Sundari menilai penolakan SHS merupakan fakta bahwa telah terjadi 
  keresahan masyarakat atas RUU itu. Jika penolakan tersebut tidak 
  disikapi secara komprehensif oleh DPR pada akhirnya akan mendorong 
  masyarakat untuk terpecah-belah. "DPR harus mencarikan jalan terbaik 
  guna mengantisipasi potensi perpecahan tersebut," cetusnya.
  > Ditegaskan Eva, di manapun negara hukum di dunia sangat langka 
  sebuah RUU ditolak secara terang-terangan oleh pejabat pemerintah 
  maupun masyarakat secara luas. Untuk itu yang harus dilakukan bersama 
  adalah mengatasi pro-kontra dan mencari solusi terbaik. Jika tidak, 
  maka fenomena pro dan kontra yang bersumber dari RUU Pornografi akan 
  berpengaruh terhadap perhelatan Pemilu 2009 mendatang. 
  > Saat RDPU, Gubernur SH Sarundajang membeber beberapa alasan RUU 
  Pornografi ditolak. Yakni, RUU Pornografi adalah bukti salah tafsir 
  suara mayoritas dalam demokrasi. Sehingga merupakan legitimasi atas 
  pemandulan UUD 1945 pasal 28.1 ayat (2) tentang diskriminasi dan ayat 
  (3) tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Selain 
  itu, akhir- akhir ini telah timbul fenomena "main hakim sendiri" yang 
  sangat intensif dari sekelompok orang yang mengklaim diri 
  representasi mayoritas. Ironisnya, aparat penegak hukum tidak 
  bertindak antisipatif namun cenderung bertindak sebagai "pemadam 
  kebakaran" belaka. Preseden ini jika digabung dengan pengesahan RUU 
  Pornografi, maka otomatis tidak terpenuhi pasal 28 G ayat (1) UUD 
  1945 yaitu timbulnya rasa tidak aman dan tidak adanya perlindungan 
  dari ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari 
  kelompok minoritas. 
  > Aspiralisasi butir 2 di atas, jelas-jelas mengabaikan amanat UUD 
  1945 pasal 28.E ayat (1), (2) dan (3) tentang beragama. Nah, jiwa dan 
  semangat RUU Pornografi bertentangan dengan kovenan ekosob dan 
  kovenan hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi. Pun Pasal 14 
  RUU Pornografi tidak mengakomodir kepentingan masyarakat tradisional 
  di berbagai belahan Indonesia seperti Papua, Kalimantan dan beberapa 
  daerah lain yang tatacara berpakaian belum modern. 
  > Menurut rencana, setelah dilakukan RDPU 12 - 14 Oktober, pada 20 
  Oktober digelar rapat membahas hasil RDPU. Dan pada 22 Oktober 
  digelar rapat pemandangan umum fraksi. Berdasarkan estimasi maka pada 
  tanggal 24 Oktober sebelum masa reses akan dilakukan pengesahan di 
  rapat paripurna DPR. (ras/esy/mms) 
  > 
  > Sumber ; Manado Post. (www.partaidamaisejahtera)
  > 
  > 
  > 
  > FirmanMU itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah 
  bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum 
  hukumMU yang adil (Mazmur 119:105 -106)   Your word is a lamp to my 
  feet and a light for my path. I have taken an oath and confirmed it, 
  that I will follow your righteous laws (Psalm 119: 105 - 106)
  >



   

Kirim email ke