Saudara Jopie,
ada berapa banyak Ulama di Mesir? Memang hanya satu?
Kalau mau mengambil contoh pendapat ulama, jangan
hanya diambil satu. Kalau yang diambil hanya satu
ulama kemudian digunakan untuk justifikasi spt ini,
bisa repot.
Ingat menteri agama Munawir Sadjali pernah berpendapat
bahwa hukum waris harunya diubah. Anak laki-laki dan
anak perempuan mendapat bagian sama (1:1), padahal
di kitab sucinya orang Islam, hukum itu tegas menyebut
1:2 (perempuan : laki-laki).
Kalau pendapat menteri agama di atas digunakan untuk
menjustifikasi pembagian warisan di Mesir [dengan
mengatakan Menteri Agama Indonesia berpendapat:
pembagian warisan untuk anak laki-laki perempuan
tidak harus 1:2 tapi 1:1], kasus ini sama dengan
apa yang disitir detik.com.
Pendapat seseorang spt itu tidak mesti benar menurut
agama yang dianutnya, meski ia seorang ulama atau
menteri agama.
Yang benar adalah...baca sendiri kitab suci itu.
Dimana Tuhan mengatakan tentang hal yang diperdebatkan.
Itulah baru hukum. Bukan menurut pendapat ulama atau
pendapat menteri agama.
Hercule Poirot:
"...If we know what we are searching for,
it is no longer mysteri..."
-----------------------
>From: "Jopie J Bambang" <[EMAIL PROTECTED]>
>Reply-To: [EMAIL PROTECTED]
>To: <[EMAIL PROTECTED]>
>Subject: Re: [Kuli Tinta] Agama bukan alat politik???
>Date: Thu, 20 May 1999 10:08:58 +0700
>
>MAKER menulis:
>|>Karena itu, kita harus tetap memakai akal sehat dan kejernihan berpikir
>|>untuk memilah-milah persoalan dan isu yang berkembang. Jangan lagi kita
>mau
>|>diadu domba dan terpancing dalam tindak-tindak kekerasan dan kerusuhan
>atas
>|>alasan apapun, apalagi alasan agama.
>|>Pemilu nanti, jangan lagi kita berpikiran sempit untuk mau dibujuk rayu
>|>memilih suatu partai yang mengeksploitasi agama untuk politik kekuasaan.
>|>Ingatlah; agama bukan alat politik!
>
>HP menulis:
>|Eh, mulai kapan mahasiswa [MAKER] jadi bersikap a-demokratis?
>|Kalau saudara berpendapat bahwa penggunaan simbol agama bisa
>|negatif, ya boleh-boleh saja. Atau kalau saudara menghimbau
>|agar tidak terjadi eksploitasi agama dalam pemilu, itu sih
>|boleh-boleh saja. Tapi kalau saudara tiba-tiba mengambil
>|kesimpulan AGAMA BUKAN ALAT POLITIK, wah ...nanti dulu.
>|Itu menurut agama apa? Ada agama yang mengajarkan untuk
>|tidak memisahkan antara kehidupan politik dengan kehidupan
>|beragama. Itulah sebabnya, banyak bermunculan partai dengan
>|asas agama.
>
>|Saya yakin semua orang tak setuju dengan bentrokan antar partai.
>|Dan bentrokan itu bukan hanya krn faktor agama. Saya faham
>|tujuan MAKER baik, tapi dengan press release spt itu, MAKER
>|mengingkari lahirnya partai-partai berasas agama. Dan itu
>|tindakan anti-demokrasi. Atau MAKER punya agenda tersembunyi
>|agar orang Islam tidak memilih partai Islam dan orang Kristen
>|tidak memilih partai Kristen? Kalau saya, biarlah orang
>|menggunakan segala cara untuk meraih dukungan sepanjang
>|cara yang digunakan tidak melanggar hukum.
>
>
>Komentar saya:
>Saya tidak melihat MAKER mengingkari ataupun menolak partai-partai
>berasaskan agama.
>Penangkapan saya MAKER menolak eksploitasi ayat-ayat suci agama apapun
>untuk
>kepentingan politik suatu partai ataupun golongan tertentu dan
>mendeskreditkan partai ataupun golongan lainnya menggunakan ayat-ayat suci
>secara salah ataupun sepotong-sepotong saja.
>
>Contoh dibawah ini mungkin gambarannya:
>(maaf untuk yang telah membacanya)
>
>PEMIMPIN WANITA BOLEH JADI PRESIDEN
>
> JAKARTA (SiaR, 4/5/99) Hasil konggres umat Islam yang menyatakan
>bahwa pemimpin tidak boleh wanita dibantah oleh Guru Besar Ilmu Hadist,
>Universitas Al Azhar, Kairo Prof Dr Mahmoud Shafi'e Al-Hekam. Menurutnya,
>jika akhlak dan kredibilitas seorang wanita di suatu negara diakui oleh
>segala lapisan
>masyarakat untuk duduk sebagai presiden maka tak ada alasan untuk
>engharamkannya.
>
>Alasan strategis yang dikemukakan Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung bahwa
>alasan akan berkoalisinya Partai Persatuan Pemangunan (PPP), Partai
>Kebangkitan Umat(PKU) dan Partai Nahdlatul Umat (PNU) karena sama-sama
>menolak jika presiden Indonesia adalah seorang wanita. Menurut Akbar,
>koalisi mereka memang untuk menghadang Megawati Soekarnoputri ke kursi
>Presiden.
>
>Lewat KB Antara Kairo, Mahmoud Shafi'e Al-Hekam Senin (3/5) kemarin
>memberikan bantahan pada argumentasi soal pemimpin wanita itu. Ia katakan,
>"Kenapa tidak? Kalau memang dia mampu."
>
> Pendapat senada juga dikemukakan Prof Dr Ny Nadia Abdel Hamid,
>seorang guru besar sejarah Islam di Universitas Kairo. "Selama ini kita
>memang
>terjebak pada masalah beda pendapat soal boleh atau tidaknya wanita menjadi
>pemimpin negara," ujarnya. "Tapi kenyataannya, kebanyakan pemimpin
>laki-laki
>juga
>tidak becus memimpin negara," tandasnya.
>
> Menurut Prof Nadia, masalahnya tidak ada nash sharih atau Qath'I
>(dalil definitif) baik di Al Qur'an atau pun Al Hadist yang tegas
>membolehkan atau
>pun mengharamkan wanita jadi pemimpin negara.
>
>Ada pun ayat Al Qur'an yang berbunyi: Al-Rijalu Qawwamuna 'Alan Nisa (kaum
>lelaki jadi pemimpin bagi kaum wanita), para ulama tersebut sependapat ayat
>ini berbicara masalah rumah tangga bukan soal kepemimpinan politik. "Jadi
>kurang tepat bila ayat ini dikaitkan dengan masalah kekepemimpinan negara.
>Kita kerap terjebak pada pemahaman nash-nash Al Qur'an dan Hadist secara
>sepotong-potong," kata Prof Al-Hekam.
>
> Tampaknya alasan PPP, PKU dan PNU berkoalisi dengan Golkar lebih
>tepat karena kursi kabinet atau kekuasaan. Hal ini senada dengan pengamatan
>Dr AS Hikam yang menuduh bahwa Ketua Umum PPP Hamzah Haz dan Ketua PKU
>adalah
>orang Habibie.
>
>***************************
>
>
>______________________________________________________________________
>To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
>To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
>
>Pilih MASA DEPAN BARU di Pemilu 1999!
>
>
>
>
_______________________________________________________________
Get Free Email and Do More On The Web. Visit http://www.msn.com
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Pilih MASA DEPAN BARU di Pemilu 1999!
