[bali] Re: berita di bali post

[Gde Wisnaya Wisna]

Dear Pak Wayan Sengara, Saya senang bahwa Pak Sengara bisa memberikan banyak penjelasan mengenai Tim Independen (TI), walau sebetulnya masih dibutuhkan beberapa penjelasan tambahan.   Yang pertama dan sudah sangat jelas bagi kita semua adalah bahwa biaya operasional TI diberikan oleh Indonesia Power (IP). Bahwa kenapa biaya tsb harus dimintakan ke IP, juga masih perlu penjelasan. Kenapa bukan DPR atau Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM) yang membiayai ? Lalu, apa saja 'scope of work' dari TI ? Apakah 'scope of work" TI juga harus memperoleh persetujuan dari IP ? Pertanyaan ini penting, sebab, jika "apa yang harus dikerjakan oleh TI" juga perlu dimintakan persetujuan dari IP, maka IP dalam hal ini bukan lagi berperan sebagai kontraktor pembangun pembangkit listrik, yang merupakan anak perusahaan PLN, tetapi sudah menjadi penentu dari boleh tidaknya PLTGU itu dibangun di Pemaron. Kapasitas ini tentu sudah melampaui kewenangan PLN dan bahkan kewenangan Menteri ESDM.   Yang selama ini kita pahami berdasarkan UU no. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan adalah, bahwa Menteri ESDM lah yang harus memberikan ijin pembangunan pembangkit atau ijin pengusahaan listrik dan ijin pengoperasian pembangkit, karena jaringan listrik yang melalui Gardu Induk (GI) Pemaron tersambung dengan jaringan listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali), yang notabene adalah jaringan listrik nasional. Menteri ESDM selanjutnya meminta PLN merencanakan, dan PLN membutuhkan kontraktor pelaksana untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Dalam kapasitas inilah seharusnya IP, sebagai kontraktor pembangunan pembangkit.   Dalam sudut pandang Pak Sengara, seorang profesional, bahwa uang dari IP/PLN adalah uang rakyat juga, sehingga Pak sengara tidak keberatan masuk kedalam TI walau dibiayai oleh IP. Dengan sudut pandang ini, saya masih bisa berharap banyak dari Pak Sengara untuk bekerja secara obyektif dan profesional. Apalagi juga dikatakan bahwa fee yang akan diterimanya akan sangat tidak setimpal bila harus melawan hatinuraninya. Akankah semua anggota TI berfikir seperti itu ? Mudah-mudahan saja, sebab memvonis terlebih dahulu adalah sangat tidak bijak. Saya sangat mendukung sikap profesional Pak Sengara tersebut, dan seperti kata Pak Bangsing, bahwa nama ITB akan sangat dipertaruhkan dalam kajian TI ini.   Hal lain yang juga perlu kita pertanyakan dari sekarang, selagi TI belum merampungkan tugas-tugasnya, adalah apakah hasil kajian TI bisa diketahui publik ? Rekomendasi TI kepada DPR apakah diumumkan kepada publik ? Hal ini sangat penting, agar publik mengetahui pekerjaan TI dan akhirnya keputusan politik DPR. kalau kita berfikir seperti Pak sengara, bahwa uang IP adalah uang rakyat, semestinya hasil kajian TI bisa diketahui khalayak luas. Dengan hasil TI tersebut kita juga bisa menghitung akuntabilitas DPR.   Sedikit tambahan informasi kepada Pak Sengara, bahwa untuk penanaman pipa (pipeline), banyak sekali terumbu-karang (coral reef) yang dihancurkan disepanjang jalur pipa tersebut. Kita hanya bisa mengatakan, haruskah pembangunan seperti itu ?   Selebihnya, saya juga ingin berfikir positip dulu, walaupun catatan-catatan seperti diatas perlu disiapkan. Sekali lagi, terimakasih Pak. Mohon email-email saya ini bisa diteruskan kepada Bapak Dr.Parouli Pakpahan (Ketua TI), yang juga pernah jadi dosen saya di ITB. Saya sudah pernah menyampaikan kepada beliau soal jaga nama ITB dalam hasil kajian TI nanti, sewaktu saya memoderatori beliau, Pak Dr.Nengah Sudja, Bapak Fabby Tumiwa dan Prof. Sirait dalam siaran interaktif di Radio Guntur FM Singaraja beberapa minggu lalu. Berbagai dokumen dari para penolak PLTGU Pemaron sudah saya sampaikan kepada beliau, dan Pak Sengara juga bisa lihat di website, http://www.bali-in-danger.net.   Salam Gde Wisnaya ----- Original Message ----- From: Wayan Sengara To: Gde Wisnaya Wisna Cc: Nyoman Bangsing Sent: Thursday, May 13, 2004 12:08 PM Subject: RE: [bali] Re: berita di bali post Pak Gde dan Pak Nyoman,   Terimakasih atas semua komentarnya. Saya duduk di tim independen karena diminta dan saya pikir ini adalah panggilan profesi, terlepas dari yang membayar siapa. Hanya ya.. yang jelas kajian seperti ini perlu biaya untuk segala macamnya. Saya sendiri pada awalnya merasakan ada konflik, karena yang membayar adalah IP, tapi ya. barangkali kita berpikir saya bahwa dana IP/PLN itu sesungguhnya bagian dari uang rakyat juga. Sesungguhnya akan lebih fair juga kalau pendanaan bisa juga dari segala pihak yang berkepentingan.   Melihat langsung ke permasalahan, tim terdiri atas banyak bidang dan saya bidang/aspek teknik sipil-nya. Kebetulan saya tidak ikut rombongan besarnya, tapi nyusul dan data-data aspek sipilnya adanya di instansi-instansi seperti Kimpraswil, BMG, Direktorat Geologi, DPMA, tentunya di IP sendiri. Jadi memang tidak banyak yang berhadapan langsung dgn masyarakat. Rekan-rekan dari tim yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan setahu saya mereka melakukan wawancara juga dengan penduduk dan mestinya ya juga mendengarkan dari masyarakat yang merasa tidak diuntungkan. Saya sendiri terbuka untuk mendengar hal-hal yang berkaitan dengan bidang saya. Terimakasih kpd Pak Gde yang sudah sempat menghubungi saya masalah pipeline, saya sudah minta datanya ke IP mengenai instalasinya dan akan kami lihat dengan teman-teman mengenai tingkat resiko dari instalasi pipa oil tersebut. Ya pada prinsipnya kami berusaha se objective mungkin dan rasanya fee yang saya dapatkan dari kajian ini tidak setimpal  lah dibandingkan dengan kalau mencoba mengatakan /menyimpulkan yang tidak sesuai dengan profesi kami. Percaya lah, kita sebaiknya positif saja, kalau tidak nanti bisa berlarut-larut dan hanya pertentangan yang terjadi.  Susah..juga ya jadi tim independen. Tahu nggak Pak Nyoman saya diusulin oleh Pak Wayan Suweca. Pak Nyoman mestinya ikut di dalam tim independen, tapi mesti netral dulu...he he.   Terimakasih atas segala masukannya, salam buar rekan-rekan di Bali.   Wayan Sengara