Masalah yang Viebeke sampaikan betul adanya. Tapi, kita tidak perlu lagi
bercuriga karena memang sudah terjadi dan sangat sering terjadi. Tidak hanya di
bali, di Jawa, di daerah lain pula. Nah, konsep FoC dikembangkan untuk menjadi
"tolok ukur" agar bagaimana seharusnya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
dilakukan agar tidak berujung pada usaha-usaha memperdayai masyarakat atau
masyarakat terperdaya tanpa tahu sebabnya selain curiga (saling kaden).
Soal dana WB? Saya kira tidak ada "makan siang gratis". Jadi, kalau butuh
fasilitator, minimal penasihat - he...he.. mungkin saya bisa bantu dari sini.
Orang miskin tidak akan bisa kaya. Orang miskin cenderung hanya akan mampu
memperkaya diri. Orang kaya tentu takut miskin. Salah satu cara smart orang
kaya untuk mempertahankan kekayaannya adalah dengan membuat orang lain berupaya
terus untuk kaya. Jadi, sangat penting untuk menciptakan suatu "contoh" yang
mampu memotivasi masyarakat pedesaan bahwa mereka sesungguhnya kaya raya
sehingga jika mereka ingin mempertahankan kekayaannya, mereka harus berbuat
sesuatu sehingga di sekitar mereka makin kaya? Mereka harus memperkaya alam
sekitarnya, mereka harus memperkaya flora dan faunanya, mereka harus memperkaya
nutrisi tanahnya, dll. Dan, proses itu tidak perlu harus menguras uang, tetapi
jelas perlu uang.
Jika berkenan, silakan kontak saya ke jalur pribadi.
Salam,
GB Suparta
Asana Viebeke Lengkong <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
P Suparta,
Di Bali sekarang sedang sibuk mencari facilitator untuk program PPK dan P2KP
projectnya World Bank yang sangat arogan itu dengan nama 'pengentasan
kemiskinan' Siapa yang bisa mengentaskan kemiskinan? Ya si miskin itu sendiri.
Miskin kan nggak masalah.... asal adil, kalau ada air mengalir, sarana dan
prasarana sekolah yang layak, guru yang mau ngajar dan tau cara mengajar (bukan
cuma asal kesekolah karena dapat gaji), puskesmas yang efektif dan tidak mahal,
makanan yang bergizi...... ya yang mau tetap miskin ya nggak apa kan.
Yang tidak disadari adalah dana yang dari WB itu hanya 30% saja kalau di
Bali, jadi sisanya itu dari uang masyarakat sendiri (apbd, kan datangnya dari
pajak masyarkat), jadi sebenarnya mengelola dananya sendiri. Tapi nggak ada
yang sadar sekalipun facilitatornya, jadi akhirnya mubasir saja juga dan buang
uang sendiri.
Kalau soal pariwisata, dinas pariwisata nya juga cuma cetak brosure yang
tidak informatif. Ada pola pikir yang harus dirubah disini dan sdm yang
berkualitas serta kompeten.
Bukan saja tidak percaya pada Dinas Pariwisata, tapi kecewa..... apalagi di
Bali (satu satunya lho) ada BTB, Bali Tourism Board, yang kerjanya hanya
berantem soal internnya sendiri lain tak lain ya karena soal duit bukan
ngurusin konstituennya....
Kita coba saja konsisten dengan masyarakat target, itupun kendalanya...
karena dengan program PPK DAN P2KP ini yang saya amati karena melalui Kepala
Desa (tangannya pemerintah juga) jadinya juga tidak kena. Apalagi kalau saya
amati di lapangan.... terbangunnya 'premanisme' di desa desa... jadi
masyarakatnya yang jadi korban lagi.
Kita juga harus berhati hati ternyata dengan adanya 'bottom up' itu
pemerintah punya tendensi 'dibiarkan saja jalan sendiri' dan diserahkan kepada
Kepala Desanya tanpa sop dan mekanisme pengawasan, cek and balance... dll.
Kepala Desanya kemudian juga bisa jadi tengkulaknya....pemungut
retribusinya...dll yang menghidupi gaya preman tersebut.
sekian dulu ya....
Vieb
----- Original Message -----
From: GBSuparta
To: [email protected] ; [email protected]
Cc: Gde Wisnaya Wisna
Sent: Monday, January 15, 2007 7:27 PM
Subject: [bali] Re: JADWAL
Dear All,
Ide pembangunan pariwisata Viebeke baik juga. Tahun 2005 saya (orang Fisika)
dengan Pusat Studi Pariwisata UGM sempat ikut merumuskan konsep "Friend of
Community (FoC) Hotel", dan sebenarnya sudah "nyantol" di Depbudpar dan
Menkokesra. Ide itu juga didukung oleh Pak Emil Salim, Pak Koesnadi, Pak Gde
Ardika, juga beberapa mitra di ASEAN. Juga cukup mendapat dukungan dari Hotel2
di Yogya. Tapi, Gempa 27 Mei 2006 membuat semua "berantakan". Iklim pariwisata
Yogya sedang tidak mendukung untuk mengembangkan konsep FoC. Menurut konsep
itu, Pemerintah tidak perlu disibukkan dengan urusan "teknis kepariwisataan",
dan lebih berperan sebagai fasilitator dan promotor. Selebihnya, masyarakat
sendiri yang akan mengatur dirinya sendiri. (Jadi, mungkin saya sangat sedih
jika Pemerintah Bali yang urusan Pariwisata cenderung "nyongkokin taen kebo"),
sehingga ada rasa "ketidak-percayaan" kepada Pemerintah (Dinas Pariwisata)
seperti ungkapan berikut:
Viebeke menulis:
......membicarakan kesiapan masyarakat untuk meresmikan jalan tersebut,
diresmikan oleh masyarakat untusk masyarakat ya P Wis, jangan sampai kebobolan
di resmikan oleh pemerintah kemudian mereka buat anggaran biaya seakan biaya
pemerintah lo....
Saya menyambung lagi:
Padahal saya menaruh harapan cukup besar jika konsep itu terpenuhi maka upaya
pemberdayaan masyarakat akan sangat efektif dan efisien. Konsep kami itu
menjadi penting dalam konteks Corporate Social Responsibility (CSR) yang sistem
mutunya oleh ISO akan diluncurkan tahun 2008. Saya menyusun konsep itu dengan
visi "manajemen mutu" sehingga segalanya menjadi terukur dan terdokumentasi.
Bagaimana ya caranya agar konsep itu bisa dilaksanakan? Sementara ini,
kebetulan saya sedang memegang posisi sebagai Sekretaris Dewan Kebudayaan DIY.
Saya juga melihat beberapa lingkungan (termasuk masyarakat Hindu) di Yogyakarta
yang bisa diberdayakan jika ada dukungan yang cukup. Saya juga pegang jabatan
di UGM sebagai "pemadu dan pemandu" berbagai kegiatan lintas-bidang. Saya juga
seorang teknologis yang punya akses di sejumlah bengkel lokal untuk membuat
apasaja sepanjang ada uang, mulai dari penjernih air, genset aki, air mancur,
hingga........ radiografi digital, sistem pemindai security, dan berbagai mesin
untuk mendukung ekonomi rakyat. Namun, tentu saja, saya tidak bisa membuat
untuk dijual murah apalagi disumbangkan (charity) karena hal ini menyangkut
komitmen saya untuk membuat masyarakat sustainable dalam bidang ekonomi
(industri berbasis kemampuan rakyat).
Mungkin ada yang terinspirasi?
Salam,
Gede Bayu Suparta
Asana Viebeke Lengkong <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
P Wis,
ini jadwal kita ke kampoeng anyar dan butiyang untuk hari Rabo nanti. Saya
beserta kawan kawan Pratista sekalian monitoring jalan dan assessment kebutuhan
anak anak di Butiyang untuk pendidikan......
Saya akan juga menyerahkan dana untuk food for work nya ya.... dan juga
membicarakan kesiapan masyarakat untuk meresmikan jalan tersebut, diresmikan
oleh masyarakat untusk masyarakat ya P Wis, jangan sampai kebobolan di resmikan
oleh pemerintah kemudian mereka buat anggaran biaya seakan biaya pemerintah
lo..... Mungkin baik juga kita buat kan papan program dimana ada peta butiyang
jadi bisa menjadi sarana turis jalan jalan ke atas bukit di dusun butiyang....
dikemas dengan baik jadi bisa jalan jalan dari dusun ke dusun dan menjadi
tempat yang asyik dan juga pendapatan untuk masyarakat lokalnya.....
di dusun dibuatkan tempat resting untuk minum kopi, jajan, soda.... dll.....
don't you think it's a good idea? Marketingnya di persilakan para tour
operator untuk mencoba...... air di sekolah di tampung di stainless steel tank
(akan saya bantu juga) filterized supaya bersih dan dapat diminum oleh murid
dan warga.....
Perlu ada pendidikan lingkungan oleh yayasa GUS (nanti saya minta ikut juga)
- SUSTAINABLE TOURISM THROUGH COMMUNITY BASED DEVELOPMENT EFFORTS
what do you think????????
Salam,
Viebeke
---------------------------------
Cheap Talk? Check out Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
---------------------------------
Have a burning question? Go to Yahoo! Answers and get answers from real people
who know.
