Meskipun hanya indikasi dan belum tentu benar surveynya, tetapi Sedih juga mendengar berita di TV dan internet tentang survei integritas pelayanan publik yang diumumkan KPK. Kalo kami tidak salah menyimpulkan, kppn berada pada urutan ke-2 terendah dalam survei tersebut. Urutannya mulai dari terendah: - MA di Pengadilan Negeri Jakarta Barat = skor 2,52. - layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN?)(Depkeu)= 2,75 - Depkumham - layanan Lembaga Pemasyarakatan = 2,99. - MA di PN Jakarta Utara = 3,07 - MA di PN Jakarta Pusat = 4,47 - layanan pembuatan/penggabungan sertifikat dan layanan hak tanggungan BPN masing-masing memiliki skor 4,56 dan 4,85. - PT Angkasa Pura II dengan unit layanan cargo diberi skor 4,92 - layanan pengurusan SIM di instansi Polri diberi angka 5,22.
Semoga hal ini tidak membuat kita surut langkah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di DJPBN, Semoga kita bertambah semangat dan semakin yakin dan pasti bahwa masih banyak yang perlu kita lakukan untuk memajukan DJPBN kita. Tetap semangat reformasi birokrasi DJPBN. Mohon maaf bila ada yang salah/keliru or kurang berkenan:) ---------------------- Berita lengkap ada di: http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/04/1/189442/kpk-skor-rendah-indikasi-praktek-suap KPK: Skor Rendah, Indikasi Praktek Suap JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini merilis hasil survei integritas pelayanan publik. Sejumlah departemen seperti Mahkamah Agung, Depkum HAM, Departemen Keuangan, PT Angkasa Pura II dan Polri memiliki skor integritas unit layanan publik di bawah rata-rata. "Skor yang rendah mengindikasikan adanya suap di pelayanan publik," kata Wakil Ketua KPK bidang pencegahan M Jasin di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (4/2/2009). Dengan hasil ini, ke depan KPK akan melakukan koordinasi dengan instansi yang bersangkutan berupaya memperbaiki kualitas layanan publik. "(Survei) ini sebagai bahan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi," sambungnya. Jasin menambahkan KPK akan membentuk tim kajian hasil survei pelayanan publik tersebut. "Kita lebih mengedepankan aspek pencegahan dengan program perbaikan sistem," pungkasnya. Hasil survei integritas pelayanan publik itu menyebutkan unit layanan Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menduduki posisi terbawah dengan skor 2,52. Sedangkan layanan MA di PN Jakarta Utara dan PN Jakarta Pusat skor masing-masing 3,07 dan 4,47. Unit layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Departemen Keuangan) mendapat nilai 2,75, Departemen Hukum dan HAM dengan layanan Lembaga Pemasyarakatan mendapat skor 2,99. Selanjutnya, layanan pembuatan/penggabungan sertifikat dan layanan hak tanggungan Badan Pertahanan Nasional masing-masing memiliki skor 4,56 dan 4,85. PT Angkasa Pura II dengan unit layanan cargo diberi skor 4,92 dan layanan pengurusan SIM di instansi Polri diberi angka 5,22. Survei yang dilakukan tim direktorat pengembangan dan penelitian KPK, LP3ES dan menjaring 9.390 responden pengguna langsung pelayana publik di 40 departemen/ instansi di tingkat pusat dan 53 kota/kabupaten di 20 provinsi.(ded)
