Mudah2an tidak menyurutkan langkah kita untuk terus berupaya lebih baik dari yang dulu- barangkali kalo survey tsb dilaksanakan sekarang hasilnya juga tidak seperti hasil survey KPK tsb. Banyak stakeholders kita yg telah puas dg apa kita laksanakan sekarang
In [email protected], "amirsyahya" <amirsya...@...> wrote: > > Meskipun hanya indikasi dan belum tentu benar surveynya, tetapi Sedih > juga mendengar berita di TV dan internet tentang survei integritas > pelayanan publik yang diumumkan KPK. Kalo kami tidak salah > menyimpulkan, kppn berada pada urutan ke-2 terendah dalam survei > tersebut. Urutannya mulai dari terendah: > - MA di Pengadilan Negeri Jakarta Barat = skor 2,52. > - layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN?)(Depkeu)= 2,75 > - Depkumham - layanan Lembaga Pemasyarakatan = 2,99. > - MA di PN Jakarta Utara = 3,07 > - MA di PN Jakarta Pusat = 4,47 > - layanan pembuatan/penggabungan sertifikat dan layanan hak tanggungan > BPN masing-masing memiliki skor 4,56 dan 4,85. > - PT Angkasa Pura II dengan unit layanan cargo diberi skor 4,92 > - layanan pengurusan SIM di instansi Polri diberi angka 5,22. > > Semoga hal ini tidak membuat kita surut langkah dalam melaksanakan > reformasi birokrasi di DJPBN, > Semoga kita bertambah semangat dan semakin yakin dan pasti bahwa masih > banyak yang perlu kita lakukan untuk memajukan DJPBN kita. > Berita lengkap ada di: > http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/04/1/189442/kpk- skor-rendah-indikasi-praktek-suap > > KPK: Skor Rendah, Indikasi Praktek Suap > > JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini merilis hasil > survei integritas pelayanan publik. Sejumlah departemen seperti > Mahkamah Agung, Depkum HAM, Departemen Keuangan, PT Angkasa Pura II > dan Polri memiliki skor integritas unit layanan publik di bawah rata-rata. > > "Skor yang rendah mengindikasikan adanya suap di pelayanan publik," > kata Wakil Ketua KPK bidang pencegahan M Jasin di Gedung KPK, Jalan HR > Rasuna Said, Jakarta, Rabu (4/2/2009). > > Dengan hasil ini, ke depan KPK akan melakukan koordinasi dengan > instansi yang bersangkutan berupaya memperbaiki kualitas layanan > publik. "(Survei) ini sebagai bahan masukan bagi instansi pelayanan > publik untuk mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif > pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi," sambungnya. > > Jasin menambahkan KPK akan membentuk tim kajian hasil survei pelayanan > publik tersebut. "Kita lebih mengedepankan aspek pencegahan dengan > program perbaikan sistem," pungkasnya. > > Hasil survei integritas pelayanan publik itu menyebutkan unit layanan > Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menduduki posisi > terbawah dengan skor 2,52. Sedangkan layanan MA di PN Jakarta Utara > dan PN Jakarta Pusat skor masing-masing 3,07 dan 4,47. > > Unit layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Departemen > Keuangan) mendapat nilai 2,75, Departemen Hukum dan HAM dengan layanan > Lembaga Pemasyarakatan mendapat skor 2,99. Selanjutnya, layanan > pembuatan/penggabungan sertifikat dan layanan hak tanggungan Badan > Pertahanan Nasional masing-masing memiliki skor 4,56 dan 4,85. PT > Angkasa Pura II dengan unit layanan cargo diberi skor 4,92 dan layanan > pengurusan SIM di instansi Polri diberi angka 5,22. > > Survei yang dilakukan tim direktorat pengembangan dan penelitian KPK, > LP3ES dan menjaring 9.390 responden pengguna langsung pelayana publik > di 40 departemen/ instansi di tingkat pusat dan 53 kota/kabupaten di > 20 provinsi.(ded) >
