Media Indonesia menurunkan editorial dg judul "memerangi Korupsi di Birokrasi" sbb : Layanan publik yang juga mendapat skor rendah antara lain Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara dan Cukai/Bea Masuk di bawah departemen Keuangan dst......
......Sebaliknya, KPK pun harus tanpa henti menagih hasil-hasil reformasi. Yang celaka ialah bila reformasi birokrasi telah dilakukan, gaji pegawai sudah dinaikkan, tapi korupsi masih juga terjadi. Dalam konteks itu, hasil survey KPK itu mestinya merupakan teguran sangat keras bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Cukai/Bea Masuk karena di nilai buruk padahal telah melakukan reformasi birokrasi.... Saya kira ini merupakan tamparan yang cukup membuat wajah cantik ibu menteri menjadi merah membara. Merasakan malu dan memunculkan perasaan sedih, pilu yang tak terkira. Pasti geram. Karena orang lainpun merasakan geram. Lagi-lagi ini suatu indikasi bahwa gaji yang sudah cukup baikpun ternyata belum bisa menyembuhkan sifat tamak, "greedy", dan sifat korup birokrasi yang terlanjur melilit mencengkeram, menghunjam terlalu dalam. Khusus bagi DJPBN, nampaknya harus bekerja lebih keras untuk menghapus stigma yang sudah terlanjur melekat ini. KPPN Percontohan mungkin segera di realisasikan sebanyak-banyaknya walaupun memunculkan masalah darimana dapat pegawai yang integritas teruji, pegawai yang bisa berubah (kalau dulu dianggap pegawai tersesat dalam sistem yang "K"). Dari data yang ada, jumlah KPPN 178 buah, 37 diantaranya ditetapkan sebagai KPPN Percontohan. Mudah-mudahan survey yang dilakukan KPK adalah terhadap KPPN yang bukan percontohan. Apabila kondisi itu terjadi pada KPPN Percontohan. Maka warga DJPBN pasti akan lebih sedih lagi. Hal ini bisa memunculkan pendapat bahwa reform di DJPBN dianggap sbg "proyek gagal" Sekali lagi mudah2 an survey bukan pada KPPN Percontohan. Saya kira, program KPPN Percontohan mungkin perlu di percepat. Bukan hanya bagi KPPN yang ada di ibukota provinsi tetapi juga diluar itu. Tetapi program percepatan ini tentu akan menimbulkan masalah kelebihan pegawai di tempat unit lain di lingkungan DJPBN. Mungkin ini agak sulit, tetapi tampaknya DJPBN harus segera memilih. Tidak ada pilihan lain kecuali akselerasi reformasi birokrasi yi percepatan program KPPN Percontohan. Pakerti Hutomo Kinaryo. --- Pada Rab, 4/2/09, amirsyahya <[email protected]> menulis: > Dari: amirsyahya <[email protected]> > Topik: [Forum Prima] survei integritas pelayanan publik, KPPN no.2 terendah > Kepada: [email protected] > Tanggal: Rabu, 4 Februari, 2009, 3:28 PM > Meskipun hanya indikasi dan belum tentu benar surveynya, > tetapi Sedih > juga mendengar berita di TV dan internet tentang survei > integritas > pelayanan publik yang diumumkan KPK. Kalo kami tidak salah > menyimpulkan, kppn berada pada urutan ke-2 terendah dalam > survei > tersebut. Urutannya mulai dari terendah: > - MA di Pengadilan Negeri Jakarta Barat = skor 2,52. > - layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara > (KPPN?)(Depkeu)= 2,75 > - Depkumham - layanan Lembaga Pemasyarakatan = 2,99. > - MA di PN Jakarta Utara = 3,07 > - MA di PN Jakarta Pusat = 4,47 > - layanan pembuatan/penggabungan sertifikat dan layanan hak > tanggungan > BPN masing-masing memiliki skor 4,56 dan 4,85. > - PT Angkasa Pura II dengan unit layanan cargo diberi skor > 4,92 > - layanan pengurusan SIM di instansi Polri diberi angka > 5,22. > > Semoga hal ini tidak membuat kita surut langkah dalam > melaksanakan > reformasi birokrasi di DJPBN, > Semoga kita bertambah semangat dan semakin yakin dan pasti > bahwa masih > banyak yang perlu kita lakukan untuk memajukan DJPBN kita. > > Tetap semangat reformasi birokrasi DJPBN. > > Mohon maaf bila ada yang salah/keliru or kurang berkenan:) > > ---------------------- > Berita lengkap ada di: > http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/04/1/189442/kpk-skor-rendah-indikasi-praktek-suap > > KPK: Skor Rendah, Indikasi Praktek Suap > > JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini > merilis hasil > survei integritas pelayanan publik. Sejumlah departemen > seperti > Mahkamah Agung, Depkum HAM, Departemen Keuangan, PT Angkasa > Pura II > dan Polri memiliki skor integritas unit layanan publik di > bawah rata-rata. > > "Skor yang rendah mengindikasikan adanya suap di > pelayanan publik," > kata Wakil Ketua KPK bidang pencegahan M Jasin di Gedung > KPK, Jalan HR > Rasuna Said, Jakarta, Rabu (4/2/2009). > > Dengan hasil ini, ke depan KPK akan melakukan koordinasi > dengan > instansi yang bersangkutan berupaya memperbaiki kualitas > layanan > publik. "(Survei) ini sebagai bahan masukan bagi > instansi pelayanan > publik untuk mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi > yang efektif > pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi," > sambungnya. > > Jasin menambahkan KPK akan membentuk tim kajian hasil > survei pelayanan > publik tersebut. "Kita lebih mengedepankan aspek > pencegahan dengan > program perbaikan sistem," pungkasnya. > > Hasil survei integritas pelayanan publik itu menyebutkan > unit layanan > Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menduduki > posisi > terbawah dengan skor 2,52. Sedangkan layanan MA di PN > Jakarta Utara > dan PN Jakarta Pusat skor masing-masing 3,07 dan 4,47. > > Unit layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara > (Departemen > Keuangan) mendapat nilai 2,75, Departemen Hukum dan HAM > dengan layanan > Lembaga Pemasyarakatan mendapat skor 2,99. Selanjutnya, > layanan > pembuatan/penggabungan sertifikat dan layanan hak > tanggungan Badan > Pertahanan Nasional masing-masing memiliki skor 4,56 dan > 4,85. PT > Angkasa Pura II dengan unit layanan cargo diberi skor 4,92 > dan layanan > pengurusan SIM di instansi Polri diberi angka 5,22. > > Survei yang dilakukan tim direktorat pengembangan dan > penelitian KPK, > LP3ES dan menjaring 9.390 responden pengguna langsung > pelayana publik > di 40 departemen/ instansi di tingkat pusat dan 53 > kota/kabupaten di > 20 provinsi.(ded) Bersenang-senang di Yahoo! Messenger dengan semua teman. Tambahkan mereka dari email atau jaringan sosial Anda sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/invite/
