Assalamualaikum Wr. Wb. Ide Pak Ary cukup logis untuk dapat dilaksanakan, namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat pertimbangan di lapangan, disamping beberapa masukan dan koreksi, diantaranya :
1. Beberapa blanko yang disebutkan pak ary, diantaranya seperti SSPCP, SSP merupakan produk Ditjen Lain, hal ini perlu ada komunikasi (pembicaraan) lebih lanjut di tingkat Departemen, utamanya antar ditjen (Pajak dan Bea Cukai), apakah mereka menyetujui dan sependapat dengan ide pak Ary tersebut. 2. Terdapat beberapa pendapatan negara seperti PBB dan BPHTB yang belum terakomodasi pada format tersebut karena mereka termasuk penerimaan yang masuk ke Kas Negara, sehingga mereka juga perlu mendapat tempat pada format tersebut (hal ini juga perlu pembicaraan dengan ditjen terkait). 3. Dalam format blanko yang pak Ary buat terdapat beberapa digit kolom yang sudah berubah, seperti fungsi : 2 digit, sub fungsi : 2 digit, program : 2 digit, kegiatan : 4 digit dan sub kegiatan : 5 digit (mohon koreksi kalau salah). 4. Sebagai masukan kode kewenangan (DK/TP/KD/KP/UB) pada pengisian SSBP/SSPB. ternyata juga sangat dibutuhkan, mengingat terdapat penerimaan bukan pajak maupun pengembalian belanja yang dananya bersumber dari DIPA satker dengan kode kementerian, eselon I, yang sama sedangkan yang berbeda hanya kode kewenangannya (hal ini akan sangat membantu pada saat rekonsiliasi antara Satker dan KPPN). Barangkali masih banyak lagi yang kurang dan belum terungkap disini, namun paling tidak ini merupakan langkah awal untuk menuju perbaikan, barangkali teman-teman miliser lain akan menambahkan. Kami sekedar mengingatkan, kami yang di daerah ini merupakan eksekutor dari peraturan / ketentuan yang dibuat oleh pusat, saran kami buatlah aturan yang komprehensif untuk menghindari kendala di lapangan, dan kita berusaha untuk sama-sama konsekuen (bertanggungjawab) menghadapi keadaan bila ternyata di lapangan terdapat kendala. Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kita harapkan untuk kemajuan organisasi yang kita cintai ini, Aayooo.. siapa mau beri masukan lagi......? Hidup DJPBN. Salam dari Bhumi Laskar Pelangi --- On Fri, 4/23/10, Ary Nugroho <[email protected]> wrote: From: Ary Nugroho <[email protected]> Subject: [Forum Prima] Usul agar SSP, SSPCP, SSBP, dan SSPB digabung menjadi satu format setoran [1 Attachment] To: [email protected] Date: Friday, April 23, 2010, 12:25 AM [Attachment(s) from Ary Nugroho included below] Minta tolong Pak Moderator untuk diupload di forum prima Assalammualaikum Wr.Wb. Bapak2, Ibu2, dan teman2 miliser semua kami usul bagaimana apabila Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yang selama ini blangkonya berbeda – beda agar disatukan. Pertimbangannya : 1.Memudahkan wajib pajak/wajib setor untuk menyetorkan kewajibannya ke kas Negara karena hanya satu blangko setoran. 2.Semua setoran masuk ke rekening Kas Negara sehingga diperlukan satu format surat setoran saja 3.Oleh karena semua setoran masuk ke rekening kas Negara maka kami usulkan agar namanya Surat Setoran Kas Negara ( SSKN ). Usul format surat setoran ada di lampiran file : Usul atau saran ditunggu untuk penyempurnaannya. Trims Wassalammualaikum Wr.Wb. Ary N Dit. PKN
