sang hakim mengatakan gugatan class action sah: "Majelis hakim sekaligus menolak keberatan tergugat dan menilai gugatan class action sesuai dengan sistem peradilan yang sah," kata Ketua Majelis Hakim Riyono di tengah persidangan. http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/02/11424811/majelis.hakim.gugatan.class.action.warga.bukit.duri.sah http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/02/11424811/majelis.hakim.gugatan.class.action.warga.bukit.duri.sah hakim meminta penggusuran dihentikan dulu: Majelis Hakim sidang gugatan class action penggusuran Bukit Duri mengimbau Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan sejumlah pihak terkait untuk menghentikan proses normalisasi Kali Ciliwung untuk sementara waktu. Hal ini mengingat proses hukum yang tengah berjalan.
http://news.okezone.com/read/2016/09/06/338/1482479/majelis-hakim-sidang-class-action-warga-bukit-duri-minta-tergugat-hentikan-kegiatan http://news.okezone.com/read/2016/09/06/338/1482479/majelis-hakim-sidang-class-action-warga-bukit-duri-minta-tergugat-hentikan-kegiatan kemudian sang hakim dipindah tugaskan ke sumatra: Ketua Majelis Hakim Kasus Bukit Duri Dipindahtugaskan Ke Sumatera https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/193727 https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/193727 penggusuran dilakukan: Penggusuran Bukit Duri .https://www.tempo.co/read/opiniKT/2016/09/30/13052/penggusuran-bukit-duri setelah itu hakim yg baru minta gugatan class action dicabut ha ha ha kayak srimulat saja. Hakim Minta Warga Bukit Duri Cabut Gugatan Penggusuran http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161011140836-12-164720/hakim-minta-warga-bukit-duri-cabut-gugatan-penggusuran/ http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161011140836-12-164720/hakim-minta-warga-bukit-duri-cabut-gugatan-penggusuran/ ---In [email protected], <djiekh@...> wrote : Hakimnya sudah bilang tidak berwewenang, tetapi dia mau melakukan mediasi. Mungkinkah karena itu dianggap melakukan pelanggaran oleh atasannya? Ada hakim barunya tidak ? Akhirnya tuntutan bisa masuk pengadilan tidak ? Kalau di negeri Belanda, orang mengajukan perceraian di pengadilan, hakimnya tidak mau langsung terima perkaranya. Yang mau bercerai disuruh pergi dulu ke psycholoog yang mencoba mencari sebabnya, dan mmediasi apakah yang bersangkutan bisa aling mengubah sifatnya. Kalau ternyata tidak bisa, baru persoalan masuk ke pengadilan, dan sidang dengan beberapa hakim. Hakim sendiri tidak boleh memediasi. Tidak tahu apa di Indonesia juga begitu. Pak Hakim mungkin maksudnya baik, tetapi tidak boleh dia sendiri yang memediasi ? 2016-11-21 4:36 GMT+01:00 jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45] <[email protected] mailto:[email protected]>: warga mengajukan class action juga hakimnya dipindah Ketua Majelis Hakim Kasus Bukit Duri Dipindahtugaskan Ke Sumatera https://groups.yahoo.com/neo/ groups/GELORA45/conversations/ messages/193727 https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/193727 apa yg dilakukan ahok pada dasarnya hanyalah pendekatan kekuasaan ---In [email protected] mailto:[email protected], <djiekh@...> wrote : Siapa yang bilang ganti rugi ? Kalau yang punya sertifikat tanah, boleh coba minta ganti rugi lewat pengadilan. Mungkin dapat ? 2016-11-20 23:53 GMT+01:00 jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45] <[email protected] mailto:[email protected]>: bung Djie, pada dasarnya berbagai kartu itu social welfare dan sama sekali bukan ganti rugi. rusun juga sekedar public housing sama sekali bukan ganti rugi. ---In [email protected] mailto:[email protected], <djiekh@...> wrote : Lha, kok tanya pada saya. Kalau orang tidak dapat kartu2 tersebut, ya nuntut pada A Hok lah . 2016-11-20 6:19 GMT+01:00 jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45] <[email protected] mailto:[email protected]>: mereka2 yg tidak digusur dapat juga berbagai kartu atau tidak? rusun itu dikasih atau sewa? ahok yg merencanakan menggusur seharusnya ahok yg mengajukan, anda aneh sekali. mengatasi banjir memang tugas ahok. saya bisa melihat dan memahami pentingnya revitalisasi sungai2 itu, tetapi itu bukan berarti harus mengorbankan sekian banyak orang begitu saja jadi tumbal tanpa ganti rugi atau uang kerohiman sama sekali. ---In [email protected] mailto:[email protected], <djiekh@...> wrote : Ya, semua kan sudah jauh sebelumnya direncanakan dan dianggarkan dan disetujui. Lihat saja, apa ada usuL DPRD untuk mengubah sesuatu dan apa alasannya. Dari pihak A Hok dikatakan, ada kartu sakit, ada kartu sekolah, ada kartu bantuan orang miskin, ada kartu bus gratis, ada rusun. Kalau mau meyakinkan A Hok ya, mesti dengan perhitungan pakai angka, dihitung perlu berapa triljoen untuk pembeayaannya dan tentunya dengan perhitungan akibatnya kalau itu dilaksanakan. Apa orang2 Jakarta akan setuju tiap kali terus kebanjiran atau solidaritasnya begitu tinggi o.k. sama2 menderita, biari saja mereka yang belum dipindah ? 2016-11-20 3:09 GMT+01:00 jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45] <[email protected] mailto:[email protected]>: bisa, dgn persetujuan dprd. lagipula yg namanya penggusuran tentu direncanakan sebelumnya. ---In [email protected] mailto:[email protected], <djiekh@...> wrote : Uang yang tersedia untuk suatu budget tertentu, tidak bisa dipakai untuk sesuatu di luar budget itu. Apalagi mau dipakai untuk sesuatu yang tidak pernah dianggarkan. Lha ini justru yang diawasi ketat oleh A Hok laporan keuangan on-line dari bank. Semua ya harus berdasarkan APBD yang disetujui bersama dengan DPRD. 2016-11-19 22:04 GMT+01:00 jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45] <[email protected] mailto:[email protected]>: APBD DKI saking banyak yg nganggur sampai dipotong menkeu, sebenarnya bisa kalau dialihkan utk bayar ganti rugi atau kerohiman atau apalah utk para tergusur tinggal dajukan ke dprd sudah beres. Cuman sayangnya hati para pemimpin itu tdk utk para proletar. ---In [email protected] mailto:[email protected], <ajegilelu@...> wrote : Tanggal 4 Agustus 2016, Jokowi membeberkan 10 propinsi yang pelit menggunakan APBD. Ternyata, DKI paling pelit. Ahok pun berkelit. “Kita harus lihat itu, (Jokowi) kan cuma ngomong doang, kita mesti lihat serapan anggarannya. Kalau proyek kan enggak mungkin bayar orang langsung.” Disindir Jokowi Soal Serapan APBD, Ahok Berkelit http://ekbis.sindonews.com/read/1128763/33/disindir-jokowi-soal-serapan-apbd-ahok-berkelit-1470306481 Disindir Jokowi Soal Serapan APBD, Ahok... http://ekbis.sindonews.com/read/1128763/33/disindir-jokowi-soal-serapan-apbd-ahok-berkelit-1470306481
