Probleemnya apa hakim dalam hal ini berwewenang apa tidak. Mengapa hakim omongnya hanya tentang moral, dan menghimbau. Mengapa hakim tidak berani memutuskan. Hentikan penggusuran sekarang juga ? Yang lebih penting lagi, bagaimana kelanjutannya. Apa ditangani hakim lain dan apa keputusannya. Jadi tidak ber-putar2 ke soal lama. Dan kalau tak ada kelanjutannya apa tindakan pembela hukum penggugat.
2016-11-21 6:08 GMT+01:00 jonathango...@yahoo.com [GELORA45] < GELORA45@yahoogroups.com>: > > sang hakim mengatakan gugatan class action sah: > "Majelis hakim sekaligus menolak keberatan tergugat dan menilai gugatan *class > action* sesuai dengan sistem peradilan yang sah," kata Ketua Majelis > Hakim Riyono di tengah persidangan. > http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/02/11424811/ > majelis.hakim.gugatan.class.action.warga.bukit.duri.sah > > > > hakim meminta penggusuran dihentikan dulu: > > Majelis Hakim sidang gugatan *class action* penggusuran Bukit Duri > mengimbau Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan sejumlah > pihak terkait untuk menghentikan proses normalisasi Kali Ciliwung untuk > sementara waktu. Hal ini mengingat proses hukum yang tengah berjalan. > > http://news.okezone.com/read/2016/09/06/338/1482479/ > majelis-hakim-sidang-class-action-warga-bukit-duri-minta- > tergugat-hentikan-kegiatan > > > kemudian sang hakim dipindah tugaskan ke sumatra: > Ketua Majelis Hakim Kasus Bukit Duri Dipindahtugaskan Ke Sumatera > https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/193727 > > > > penggusuran dilakukan: > Penggusuran Bukit Duri > .https://www.tempo.co/read/opiniKT/2016/09/30/13052/penggusuran-bukit-duri > > > setelah itu hakim yg baru minta gugatan class action dicabut ha ha ha > kayak srimulat saja. > Hakim Minta Warga Bukit Duri Cabut Gugatan Penggusuran > http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161011140836-12- > 164720/hakim-minta-warga-bukit-duri-cabut-gugatan-penggusuran/ > > > > > ---In GELORA45@yahoogroups.com, <djiekh@...> wrote : > > Hakimnya sudah bilang tidak berwewenang, tetapi dia mau melakukan mediasi. > Mungkinkah karena itu dianggap melakukan pelanggaran oleh atasannya? Ada > hakim barunya tidak ? Akhirnya tuntutan bisa masuk pengadilan tidak ? > Kalau di negeri Belanda, orang mengajukan perceraian di pengadilan, > hakimnya tidak mau langsung terima perkaranya. Yang mau bercerai disuruh > pergi dulu ke psycholoog yang mencoba mencari sebabnya, dan mmediasi > apakah yang bersangkutan bisa aling mengubah sifatnya. > Kalau ternyata tidak bisa, baru persoalan masuk ke pengadilan, dan sidang > dengan beberapa hakim. > Hakim sendiri tidak boleh memediasi. > Tidak tahu apa di Indonesia juga begitu. Pak Hakim mungkin maksudnya baik, > tetapi tidak boleh dia sendiri yang memediasi ? > > 2016-11-21 4:36 GMT+01:00 jonathangoeij@... [GELORA45] < > GELORA45@yahoogroups.com>: > > > > > warga mengajukan class action juga hakimnya dipindah > > Ketua Majelis Hakim Kasus Bukit Duri Dipindahtugaskan Ke Sumatera > https://groups.yahoo.com/neo/ groups/GELORA45/conversations/ > messages/193727 > <https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/193727> > > > apa yg dilakukan ahok pada dasarnya hanyalah pendekatan kekuasaan > > > ---In GELORA45@yahoogroups.com, <djiekh@...> wrote : > > Siapa yang bilang ganti rugi ? > Kalau yang punya sertifikat tanah, boleh coba minta ganti rugi lewat > pengadilan. > Mungkin dapat ? > > 2016-11-20 23:53 GMT+01:00 jonathangoeij@... [GELORA45] < > GELORA45@yahoogroups.com>: > > > bung Djie, pada dasarnya berbagai kartu itu social welfare dan sama sekali > bukan ganti rugi. > rusun juga sekedar public housing sama sekali bukan ganti rugi. > > > ---In GELORA45@yahoogroups.com, <djiekh@...> wrote : > > Lha, kok tanya pada saya. Kalau orang tidak dapat kartu2 tersebut, ya > nuntut pada A Hok lah . > > 2016-11-20 6:19 GMT+01:00 jonathangoeij@... [GELORA45] < > GELORA45@yahoogroups.com>: > > mereka2 yg tidak digusur dapat juga berbagai kartu atau tidak? > rusun itu dikasih atau sewa? > > ahok yg merencanakan menggusur seharusnya ahok yg mengajukan, anda aneh > sekali. > > mengatasi banjir memang tugas ahok. saya bisa melihat dan memahami > pentingnya revitalisasi sungai2 itu, tetapi itu bukan berarti harus > mengorbankan sekian banyak orang begitu saja jadi tumbal tanpa ganti rugi > atau uang kerohiman sama sekali. > > > ---In GELORA45@yahoogroups.com, <djiekh@...> wrote : > > Ya, semua kan sudah jauh sebelumnya direncanakan dan dianggarkan dan > disetujui. Lihat saja, apa ada usuL DPRD untuk mengubah sesuatu dan apa > alasannya. Dari pihak A Hok dikatakan, ada kartu sakit, ada kartu sekolah, > ada kartu bantuan orang miskin, ada kartu bus gratis, ada rusun. Kalau mau > meyakinkan A Hok ya, mesti dengan perhitungan pakai angka, dihitung perlu > berapa triljoen untuk pembeayaannya dan tentunya dengan perhitungan > akibatnya kalau itu dilaksanakan. Apa orang2 Jakarta akan setuju tiap kali > terus kebanjiran atau solidaritasnya begitu tinggi o.k. sama2 menderita, > biari saja mereka yang belum dipindah ? > > 2016-11-20 3:09 GMT+01:00 jonathangoeij@... [GELORA45] < > GELORA45@yahoogroups.com>: > > > bisa, dgn persetujuan dprd. > lagipula yg namanya penggusuran tentu direncanakan sebelumnya. > > ---In GELORA45@yahoogroups.com, <djiekh@...> wrote : > > Uang yang tersedia untuk suatu budget tertentu, tidak bisa dipakai untuk > sesuatu di luar budget itu. Apalagi mau dipakai untuk sesuatu yang tidak > pernah dianggarkan. Lha ini justru yang diawasi ketat oleh A Hok laporan > keuangan on-line dari bank. Semua ya harus berdasarkan APBD yang disetujui > bersama dengan DPRD. > > 2016-11-19 22:04 GMT+01:00 jonathangoeij@... [GELORA45] < > GELORA45@yahoogroups.com>: > > > > > APBD DKI saking banyak yg nganggur sampai dipotong menkeu, sebenarnya bisa > kalau dialihkan utk bayar ganti rugi atau kerohiman atau apalah utk para > tergusur tinggal dajukan ke dprd sudah beres. Cuman sayangnya hati para > pemimpin itu tdk utk para proletar. > > ---In GELORA45@yahoogroups.com, <ajegilelu@...> wrote : > > Tanggal 4 Agustus 2016, Jokowi membeberkan 10 propinsi yang > pelit menggunakan APBD. Ternyata, DKI paling pelit. > > Ahok pun berkelit. > > “Kita harus lihat itu, (Jokowi) kan cuma ngomong doang, > kita mesti lihat serapan anggarannya. Kalau proyek kan > enggak mungkin bayar orang langsung.” > > Disindir Jokowi Soal Serapan APBD, Ahok Berkelit > <http://ekbis.sindonews.com/read/1128763/33/disindir-jokowi-soal-serapan-apbd-ahok-berkelit-1470306481> > > Disindir Jokowi Soal Serapan APBD, Ahok... > <http://ekbis.sindonews.com/read/1128763/33/disindir-jokowi-soal-serapan-apbd-ahok-berkelit-1470306481> > > > > > > > > > >
