Oh bukan “terutama”.
Semua public company harus membuka laporan keuangannya ke public krn itu adalah perusahaan public dimana public memiliki saham2nya. Kalau satu2 shareholders dikirimi document financial statements itu bisa mahal sekali. Juga regulators diseluruh dunia harus menjaga aturan main dinegaranya masing2. Perusahaan swasta/private company tidak harus tapi boleh. Tidak lazim private companies release financial statements ke public karena costly dan gak berguna. Kemungkinan bisa terjadi ketika perusahaan sedang dalam tahap IPO. Ketika suatu perusahaan ingin IPO dan menginginkan public mengetahui perusahaannya, mereka bisa release seluruh/sebagian financial statements ke public dan biasanya lewat website perusahaannya. Yang lazim direlease biasanya adalah financial statements ke shareholders saja. Ini dalam ruang ringkup internal management bukan public. Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Wednesday, January 4, 2017 9:16 AM To: [email protected] Subject: Re: [GELORA45] kebule-bulean Ya, terutama yang sudah go public. --- ambon@... wrote: Apakah BUMN mengeluarkan laporan tahun untuk umum? From: ajeg Itu dia. Faktanya, bule ada yang tukang meramp.k tanah sampai nyol.ng sepeda. Trisakti cuma dijadikan gombalan k.mp.nye. --- inengahk@... wrote: Kalau menurut saya sangat setuju perusahaan BU…di pimpin orang professional, untuk memajukan perusahaan plat m… ini. Pengalaman dari awal merdeka, perusahaan ini sering jadi atm part… Pol… Kalau bisnis jangan dicampur adukan dengan suku ras dan golongan, kalau mau maju, india saja bisa maju karena banyak belajar dari negara 2 eropa. Cina juga pernah saya baca masih banyak belajar bisnis ke AS dan inggris. Sebab dinegara 2 ini dari 1600-1700 sudah ada peruhasaan bisnis From: ajeg Selasa, 3 Januari 2017 – 20:10 wib Jokowi: Kalau Perlu Perusahaan BUMN Dipimpin Bule ant Jurnalis JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan, para pimpinan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal. "Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu," katanya pada jamuan santap siang dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (3/1/2017). Terkait kehadiran bule profesional di perusahaan-perusahaan milik negara, Presiden menyatakan Indonesia perlu belajar dari kemajuan perusahaan-perusahaan milik negara di Uni Emirat Arab (UEA). Perusahaan-perusahaan BUMN di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang Eropa, karena fakta menunjukkan orang-orang kulit putih itu sudah lama memahami dan menguasai dunia bisnis secara modern. Namun sejak 1975, secara bertahap CEO perusahaan-perusahaan itu dipegang oleh orang-orang UEA yang belajar dari orang-orang asing tersebut atau yang telah belajar di luar negeri, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan milik negara mengalami kemajuan pesat. "Saya mendapatkan penjelasan ini secara langsung dari Syeikh Muhammad di Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu," kata Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP. Menurut Presiden, pola yang sama juga diterapkan di Singapura, bahkan sekolah-sekolah di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang asing, sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. "Jadi, intinya, bisa saja orang-orang bule untuk sementara memimpin dan mengelola beberapa perusahaan BUMN agar perusahaan-perusahaan itu mengalami kemajuan secara pesat, tapi kepemilikannya tetap. Perusahaan-perusahaan BUMN harus tetap milik negara," katanya. Tetapi Jokowi memuji kemajuan yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan BUMN secara umum serta mendukung terwujudnya beberapa penggabungan usaha (holding) BUMN, sebab holding menjadi kunci untuk menjadikan BUMN lebih kuat dan lincah. Presiden pada pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa nasional juga menjelaskan upaya-upaya pemerintah pada 2017 bagi tercapainya pemerataan ekonomi, terutama melalui redistribusi asset dan kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada bagian lain, Presiden menyatakan prihatin dengan berkembangnya isu-isu yang tidak jelas melalui media sosial, termasuk adanya buku "Jokowi Undercover" yang berisi fitnah dan tidak berdasarkan fakta sama sekali. Ia juga menyayangkan adanya media-media "mainstream" yang juga turut menyiarkan isu tidak jelas setelah isu dimaksud menjadi "trending topic". (rai)
