Hebat juga : Koruptor2 mau gelar hak angket para koruptor, mengadili KPK ????
2017-03-13 9:01 GMT+01:00 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45] < [email protected]>: > > > > > > http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16472591/haris.azhar. > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16472591/haris.azhar.korupsi.e-ktp.perlihatkan.ribut-ribut.pilkada.cuma.dagelan> > > korupsi.e-ktp.perlihatkan.ribut-ribut.pilkada.cuma.dagelan > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16472591/haris.azhar.korupsi.e-ktp.perlihatkan.ribut-ribut.pilkada.cuma.dagelan> > . > Haris Azhar: Korupsi E-KTP Perlihatkan > Ribut-ribut Pilkada Cuma "Dagelan" > Minggu, 12 Maret 2017 | 16:47 WIB > > - > - > - > - > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16472591/haris.azhar.korupsi.e-ktp.perlihatkan.ribut-ribut.pilkada.cuma.dagelan.#komentar> > - > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16472591/haris.azhar.korupsi.e-ktp.perlihatkan.ribut-ribut.pilkada.cuma.dagelan.#> > > 1557 > Shares > KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Sejumlah aktivis antikorupsi mendesak agar > pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan kasus e-KTP segera dinonaktifkan, > Minggu (12/3/2017). > Terkait > > - Ombudsman Diminta Turun Tangan Soal Dampak Korupsi E-KTP > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16161811/ombudsman.diminta.turun.tangan.soal.dampak.korupsi.e-ktp> > - "Alasan Blanko Habis, Faktanya Banyak Pejabat Terindikasi Korupsi > E-KTP" > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16142161/.alasan.blanko.habis.faktanya.banyak.pejabat.terindikasi.korupsi.e-ktp.> > - Aktivis Minta Pejabat yang Disebut dalam Dakwaan E-KTP Dinonaktifkan > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/15135791/aktivis.minta.pejabat.yang.disebut.dalam.dakwaan.e-ktp.dinonaktifkan> > - Curigai Pengusutan Kasus Korupsi E-KTP, Fahri Hamzah Usulkan Angket > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/12433801/curigai.pengusutan.kasus.korupsi.e-ktp.fahri.hamzah.usulkan.angket> > - Tangani Korupsi E-KTP, KPK Diminta Tak Terpengaruh Situasi Politik > > <http://regional.kompas.com/read/2017/03/12/10150561/tangani.korupsi.e-ktp.kpk.diminta.tak.terpengaruh.situasi.politik> > - Hindari Kesan Politis dalam Kasus E-KTP, Ini Saran untuk KPK > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/07181521/hindari.kesan.politis.dalam.kasus.e-ktp.ini.saran.untuk.kpk> > - Fadli Zon Nilai Nama yang Terseret Kasus E-KTP Baru Keterangan > Sepihak > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/06562321/fadli.zon.nilai.nama.yang.terseret.kasus.e-ktp.baru.keterangan.sepihak> > > *JAKARTA, KOMPAS.com* - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban > Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar > <http://indeks.kompas.com/tag/haris.azhar> berpendapat, disebutnya > sejumlah nama anggota DPR dan pejabat pemerintah yang diduga terlibat kasus > korupsi e-KTP <http://indeks.kompas.com/tag/e-ktp> memperlihatkan bahwa > partai politik belum sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat. > > "Hampir semua partai di sana. Semua anggota atau pejabat partai sama-sama > maling. Dan ini jadi mengonfirmasi kebencian publik terhadap politik buruk > yang dipraktikan partai politik," kata Haris di gedung KPK > <http://indeks.kompas.com/tag/kpk>, Jakarta, Minggu (12/3/2017). > > Hal ini juga, menurut Haris, memperlihatkan bahwa keributan antarpartai > dalam pelaksanaan Pilkada 2017 hanya *dagelan*. Sebab, meskipun saat ini > partai-partai saling bertentangan dalam mengusung calon kepala daerah, > namun di lain hal, partai-partai tersebut justru bersekongkol mencuri uang > rakyat. > > "Kalau lihat dari partai-partai yang ada dibelakang korupsi ini > mengonfirmasi bahwa ribut-ribut pilkada cuma *dagelan* saja," kata dia. > > Menurut Haris, para pejabat publik yang diduga terlibat dalam kasus ini > sedianya dinonaktifkan terlebih dahulu agar pengusutan kasusnya berjalan > lancar. > > "Jadi sebaiknya Presiden harus gerak cepat untuk mengambil tindakan cepat > bertahap, yang progesif bagi KPK <http://indeks.kompas.com/tag/kpk>, > supaya KPK <http://indeks.kompas.com/tag/kpk> bisa cepat (mengusut > tuntas), karena masyarakat menunggu dan mengawasi," kata Haris. > Kompas TV Bukti aliran dana akan menjadi penentu, apakah kasus korupsi > KTP elektronik akan menambah daftar panjang pihak yang akan terjerat hukum. > > > > Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: > > - Dugaan Korupsi Proyek E-KTP > > <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3058/1/dugaan.korupsi.proyek.e-ktp> > > Penulis : Fachri Fachrudin > Editor : Ana Shofiana Syatiri > TAG: > > - korupsi e-KTP <http://indeks.kompas.com/tag/korupsi.e-KTP> > - kasus e-KTP <http://indeks.kompas.com/tag/kasus.e-KTP> > - proyek e-KTP <http://indeks.kompas.com/tag/proyek.e-KTP> > - e-ktp <http://indeks.kompas.com/tag/e-ktp> > > > > > > > >
