menerbangkan nkri, jangan menebang nkri....... 2017-03-13 15:15 GMT+01:00 [email protected] [GELORA45] < [email protected]>:
> > > Sayangnya tidak terjadi kan?!! > > Rakyat masih memberi dukungan kepada partai politik. Kenapa? Karena partai > politik itu adalah instrument dalam menjalankan politik bernegara. > > > > Kalau orangnya yang gak bener, ya partai politiknya yang diberangus. > Orangnya saja yang diralat. > > Ini saran orang gak bener saja. > > > > Emangnya ente2 ada ide untuk menerbangkan NKRI? > > > > Kalau idenya seperti yusril mahendra ya saya gak belilah. Moso’ partai > politik disuruh ditutup kalau anggotanya korupsi. Ya tutup semua partai > politik di NKRI. > > Lalu gimana NKRI bisa terbang? Terbang kelaut tenggelam didasar laut atau > terbang keudara alias menguap dan sirna? > > > > Nesare > > > > > > *From:* [email protected] [mailto:[email protected]] > *Sent:* Monday, March 13, 2017 5:00 AM > *To:* [email protected] > *Subject:* Re: [GELORA45] Haris Azhar: Korupsi E-KTP > Perlihatkan,Ribut-ribut Pilkada Cuma "Dagelan" > > > > > > Harusnya sejak 2004 partai-partai dihukum dengan tidak diberi suara > dukungan. Dan terus tekan seperti itu sampai mereka menunjukkan tanda > berobah dari geng perampok / pembajak negara menjadi partai politik betulan. > > > > Karena parpol-parpol itu terbukti tidak mampu memberikan pendidikan > politik yang baik maka Rakyat, orangtua kandung seluruh lembaga negara, > terpaksa harus mendidik mereka dengan benar; jangan beri mereka kesempatan > memasuki "cockpit" lalu menerbangkan pesawat NKRI seenak udelnya. > > > > > > Benar sekali, Haris Azhar! Gesekan dan kontradiksi di kalangan elit > penguasa adalah hal yang normal. Bukan saja mereka bersatu dalam merampok > uang rakyat tapi juga bersatu dalam menghadapi perlawanan rakyat. Sayangnya > masih terus saja ada orang kiri yang terpikat dengan mesem-mesemnya Jokowi > dan menganggap dia "orang baik". "Orang baik" itu sudah mengeluarkan > peraturan yang terus mempertahankan upah murah buruh tapi memberi tax > holiday dan tax amnesty justru kepada para konglomerat dan modal asing, > mempermudah eksplotasi kekayaan tambang rakyat untuk keuntungan para > pemodal asing, ribuan konflik tanah sama sekali tidak mendapat perhatian, > pembangunan mega proyek infrastruktur yang terus merampas tanah rakyat, > tuntutan hak-hak buruh migran belum/tidak diperhatikan. reform agraria yang > justru akan mempermudah pemasaran tanah.... Tapi semua ini dilupakan oleh > para pendukung Jokowi.. , senyum-senyumnya dan pembangunan neo-liberal yang > hanya menguntungkan pengusaha dan kelas menengah keatas , itu terus > mengikat para pendukung butanya. > > > > On Monday, March 13, 2017 9:03 AM, j.gedearka wrote: > > > > http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16472591/haris.azhar. > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16472591/haris.azhar.korupsi.e-ktp.perlihatkan.ribut-ribut.pilkada.cuma.dagelan> > > korupsi.e-ktp.perlihatkan.ribut-ribut.pilkada.cuma.dagelan > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16472591/haris.azhar.korupsi.e-ktp.perlihatkan.ribut-ribut.pilkada.cuma.dagelan> > . > Haris Azhar: Korupsi E-KTP Perlihatkan Ribut-ribut Pilkada Cuma "Dagelan" > > Minggu, 12 Maret 2017 | 16:47 WIB > > 1557 > > Shares > > [image: alt]KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Sejumlah aktivis antikorupsi > mendesak agar pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan kasus e-KTP segera > dinonaktifkan, Minggu (12/3/2017). > Terkait > > - Ombudsman Diminta Turun Tangan Soal Dampak Korupsi E-KTP > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16161811/ombudsman.diminta.turun.tangan.soal.dampak.korupsi.e-ktp> > - "Alasan Blanko Habis, Faktanya Banyak Pejabat Terindikasi Korupsi > E-KTP" > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16142161/.alasan.blanko.habis.faktanya.banyak.pejabat.terindikasi.korupsi.e-ktp.> > - Aktivis Minta Pejabat yang Disebut dalam Dakwaan E-KTP Dinonaktifkan > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/15135791/aktivis.minta.pejabat.yang.disebut.dalam.dakwaan.e-ktp.dinonaktifkan> > - Curigai Pengusutan Kasus Korupsi E-KTP, Fahri Hamzah Usulkan Angket > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/12433801/curigai.pengusutan.kasus.korupsi.e-ktp.fahri.hamzah.usulkan.angket> > - Tangani Korupsi E-KTP, KPK Diminta Tak Terpengaruh Situasi Politik > > <http://regional.kompas.com/read/2017/03/12/10150561/tangani.korupsi.e-ktp.kpk.diminta.tak.terpengaruh.situasi.politik> > - Hindari Kesan Politis dalam Kasus E-KTP, Ini Saran untuk KPK > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/07181521/hindari.kesan.politis.dalam.kasus.e-ktp.ini.saran.untuk.kpk> > - Fadli Zon Nilai Nama yang Terseret Kasus E-KTP Baru Keterangan > Sepihak > > <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/06562321/fadli.zon.nilai.nama.yang.terseret.kasus.e-ktp.baru.keterangan.sepihak> > > *JAKARTA, KOMPAS.com* - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban > Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar > <http://indeks.kompas.com/tag/haris.azhar> berpendapat, disebutnya > sejumlah nama anggota DPR dan pejabat pemerintah yang diduga terlibat kasus > korupsi e-KTP <http://indeks.kompas.com/tag/e-ktp> memperlihatkan bahwa > partai politik belum sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat. > > "Hampir semua partai di sana. Semua anggota atau pejabat partai sama-sama > maling. Dan ini jadi mengonfirmasi kebencian publik terhadap politik buruk > yang dipraktikan partai politik," kata Haris di gedung KPK > <http://indeks.kompas.com/tag/kpk>, Jakarta, Minggu (12/3/2017). > > Hal ini juga, menurut Haris, memperlihatkan bahwa keributan antarpartai > dalam pelaksanaan Pilkada 2017 hanya *dagelan*. Sebab, meskipun saat ini > partai-partai saling bertentangan dalam mengusung calon kepala daerah, > namun di lain hal, partai-partai tersebut justru bersekongkol mencuri uang > rakyat. > > "Kalau lihat dari partai-partai yang ada dibelakang korupsi ini > mengonfirmasi bahwa ribut-ribut pilkada cuma *dagelan* saja," kata dia. > > Menurut Haris, para pejabat publik yang diduga terlibat dalam kasus ini > sedianya dinonaktifkan terlebih dahulu agar pengusutan kasusnya berjalan > lancar. > > "Jadi sebaiknya Presiden harus gerak cepat untuk mengambil tindakan cepat > bertahap, yang progesif bagi KPK <http://indeks.kompas.com/tag/kpk>, > supaya KPK <http://indeks.kompas.com/tag/kpk> bisa cepat (mengusut > tuntas), karena masyarakat menunggu dan mengawasi," kata Haris. > > Kompas TV Bukti aliran dana akan menjadi penentu, apakah kasus korupsi > KTP elektronik akan menambah daftar panjang pihak yang akan terjerat hukum. > > > Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: > > - Dugaan Korupsi Proyek E-KTP > > <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3058/1/dugaan.korupsi.proyek.e-ktp> > > Penulis > > : Fachri Fachrudin > > Editor > > : Ana Shofiana Syatiri > > TAG: > > - korupsi e-KTP <http://indeks.kompas.com/tag/korupsi.e-KTP> > - kasus e-KTP <http://indeks.kompas.com/tag/kasus.e-KTP> > - proyek e-KTP <http://indeks.kompas.com/tag/proyek.e-KTP> > - e-ktp <http://indeks.kompas.com/tag/e-ktp> > > > > >
