Harusnya sejak 2004 partai-partai dihukum dengan tidak diberi suara dukungan.
Dan terus tekan seperti itu sampai mereka menunjukkan tanda berobah dari geng
perampok / pembajak negara menjadi partai politik betulan.
Karena parpol-parpol itu terbukti tidak mampu memberikan pendidikan politik
yang baik maka Rakyat, orangtua kandung seluruh lembaga negara, terpaksa harus
mendidik mereka dengan benar; jangan beri mereka kesempatan memasuki "cockpit"
lalu menerbangkan pesawat NKRI seenak udelnya.
--- jetaimemucho1@... wrote:
Benar sekali, Haris Azhar! Gesekan dan kontradiksi di kalangan elit penguasa
adalah hal yang normal. Bukan saja mereka bersatu dalam merampok uang rakyat
tapi juga bersatu dalam menghadapi perlawanan rakyat. Sayangnya masih terus
saja ada orang kiri yang terpikat dengan mesem-mesemnya Jokowi dan menganggap
dia "orang baik". "Orang baik" itu sudah mengeluarkan peraturan yang terus
mempertahankan upah murah buruh tapi memberi tax holiday dan tax amnesty justru
kepada para konglomerat dan modal asing, mempermudah eksplotasi kekayaan
tambang rakyat untuk keuntungan para pemodal asing, ribuan konflik tanah sama
sekali tidak mendapat perhatian, pembangunan mega proyek infrastruktur yang
terus merampas tanah rakyat, tuntutan hak-hak buruh migran belum/tidak
diperhatikan. reform agraria yang justru akan mempermudah pemasaran tanah....
Tapi semua ini dilupakan oleh para pendukung Jokowi.. , senyum-senyumnya dan
pembangunan neo-liberal yang hanya menguntungkan pengusaha dan kelas menengah
keatas , itu terus mengikat para pendukung butanya.
On Monday, March 13, 2017 9:03 AM, j.gedearka wrote:
http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16472591/haris.azhar.
korupsi.e-ktp.perlihatkan.ribut-ribut.pilkada.cuma.dagelan.
Haris Azhar: Korupsi E-KTP Perlihatkan
Ribut-ribut Pilkada Cuma "Dagelan"
Minggu, 12 Maret 2017 | 16:47 WIB 1557 Shares KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA
Sejumlah aktivis antikorupsi mendesak agar pihak-pihak yang disebut dalam
dakwaan kasus e-KTP segera dinonaktifkan, Minggu (12/3/2017).
Terkait
- Ombudsman Diminta Turun Tangan Soal Dampak Korupsi E-KTP
- "Alasan Blanko Habis, Faktanya Banyak Pejabat Terindikasi Korupsi E-KTP"
- Aktivis Minta Pejabat yang Disebut dalam Dakwaan E-KTP Dinonaktifkan
- Curigai Pengusutan Kasus Korupsi E-KTP, Fahri Hamzah Usulkan Angket
- Tangani Korupsi E-KTP, KPK Diminta Tak Terpengaruh Situasi Politik
- Hindari Kesan Politis dalam Kasus E-KTP, Ini Saran untuk KPK
- Fadli Zon Nilai Nama yang Terseret Kasus E-KTP Baru Keterangan Sepihak
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar berpendapat, disebutnya sejumlah nama
anggota DPR dan pejabat pemerintah yang diduga terlibat kasus korupsi e-KTP
memperlihatkan bahwa partai politik belum sepenuhnya mewakili aspirasi
masyarakat. "Hampir semua partai di sana. Semua anggota atau pejabat partai
sama-sama maling. Dan ini jadi mengonfirmasi kebencian publik terhadap politik
buruk yang dipraktikan partai politik," kata Haris di gedung KPK, Jakarta,
Minggu (12/3/2017). Hal ini juga, menurut Haris, memperlihatkan bahwa keributan
antarpartai dalam pelaksanaan Pilkada 2017 hanya dagelan. Sebab, meskipun saat
ini partai-partai saling bertentangan dalam mengusung calon kepala daerah,
namun di lain hal, partai-partai tersebut justru bersekongkol mencuri uang
rakyat. "Kalau lihat dari partai-partai yang ada dibelakang korupsi ini
mengonfirmasi bahwa ribut-ribut pilkada cuma dagelan saja," kata dia. Menurut
Haris, para pejabat publik yang diduga terlibat dalam kasus ini sedianya
dinonaktifkan terlebih dahulu agar pengusutan kasusnya berjalan lancar. "Jadi
sebaiknya Presiden harus gerak cepat untuk mengambil tindakan cepat bertahap,
yang progesif bagi KPK, supaya KPK bisa cepat (mengusut tuntas), karena
masyarakat menunggu dan mengawasi," kata Haris. Kompas TV Bukti aliran dana
akan menjadi penentu, apakah kasus korupsi KTP elektronik akan menambah daftar
panjang pihak yang akan terjerat hukum.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
- Dugaan Korupsi Proyek E-KTP
| Penulis | : Fachri Fachrudin |
| Editor | : Ana Shofiana Syatiri |
TAG:
- korupsi e-KTP
- kasus e-KTP
- proyek e-KTP
- e-ktp
