Enak aja minta solusi. Ngritik ya ngritik aja, nggak usah pake solusi. Pemerintah digaji buat mikirin solusi. Rakyat ngritik nggak pake gaji. Gratis.
Tapi ya baguslah, pendukung buta ini langsung kasih bukti bahwa pemerintah cuma mau makan gaji buta. --- nesare1@... wrote: Kadang2 kita ini manusia sukanya mengkritik saja.Sebetulnya mengkritik itu bagus tetapi lebih bagus lagi adalah melihat alternative dan kalau bisa solusinya.Ini yg kerap kali kita kurang paham. Yusril kan sekarang lagi gencar2nya bilang prosekusi parpol krn mereka korupsi kasus E Ktp.Inikan sama saja dengan bubarin NKRI.Jangankan parpol, gak ada lembaga negara termasuk BUMN, BUMD yg tidak korupsi di NKRI.Ini masalahnya korupsi sejak diawal rejim orba berdiri. Orba berdiri diatas nyawa manusia korban pembunuhan massal 1965.Kalau manusia saja gak ada artinya, gimanalah masalah2 korupsi, semanggi, trisakti, ambon dll bisa dipermasalahkan. Sudah 4 presiden berlalu (Habibie, gus dur, mega dan SBY) gak ada yg berani kutak katik masalah 1965. Gus dur dulu pernah tapi juga gagal akhirnya malahan disuruh turun. Sekarang momennya ada. Gayanya Jokowi lebih kalem. Diam2 tapi meyakinkan. Problemnya banyak. Ini yg gak bisa dilihat oleh para kritikus.Kalau hanya mau ngritik korupsi saja dan lalu mau dibubarkan instansinya, ya artinya memang membubarkan NKRI.Kalau NKRI bubar, lalu gimana? Emangnya para pengritik ini ada solusi gimana rakyat bekas NKRI ini harusnya gimana?Jangan2 kalau mereka sudah jadi pengungsi kemana2, para pengritik ini mesem2 saja dan mungkin sambil senyum2 karena kritiknya berhasil. Nesare From: kh djie menerbangkan nkri, jangan menebang nkri....... 2017-03-13 15:15 GMT+01:00 nesare1@... : Sayangnya tidak terjadi kan?!!Rakyat masih memberi dukungan kepada partai politik. Kenapa? Karena partai politik itu adalah instrument dalam menjalankan politik bernegara. Kalau orangnya yang gak bener, ya partai politiknya yang diberangus. Orangnya saja yang diralat.Ini saran orang gak bener saja. Emangnya ente2 ada ide untuk menerbangkan NKRI? Kalau idenya seperti yusril mahendra ya saya gak belilah. Moso’ partai politik disuruh ditutup kalau anggotanya korupsi. Ya tutup semua partai politik di NKRI.Lalu gimana NKRI bisa terbang? Terbang kelaut tenggelam didasar laut atau terbang keudara alias menguap dan sirna? Nesare From: ajeg Harusnya sejak 2004 partai-partai dihukum dengan tidak diberi suara dukungan. Dan terus tekan seperti itu sampai mereka menunjukkan tanda berobah dari geng perampok / pembajak negara menjadi partai politik betulan. Karena parpol-parpol itu terbukti tidak mampu memberikan pendidikan politik yang baik maka Rakyat, orangtua kandung seluruh lembaga negara, terpaksa harus mendidik mereka dengan benar; jangan beri mereka kesempatan memasuki "cockpit" lalu menerbangkan pesawat NKRI seenak udelnya. --- jetaimemucho1@... wrote: Benar sekali, Haris Azhar! Gesekan dan kontradiksi di kalangan elit penguasa adalah hal yang normal. Bukan saja mereka bersatu dalam merampok uang rakyat tapi juga bersatu dalam menghadapi perlawanan rakyat Sayangnya masih terus saja ada orang kiri yang terpikat dengan mesem-mesemnya Jokowi dan menganggap dia "orang baik". "Orang baik" itu sudah mengeluarkan peraturan yang terus mempertahankan upah murah buruh tapi memberi tax holiday dan tax amnesty justru kepada para konglomerat dan modal asing, mempermudah eksplotasi kekayaan tambang rakyat untuk keuntungan para pemodal asing, ribuan konflik tanah sama sekali tidak mendapat perhatian, pembangunan mega proyek infrastruktur yang terus merampas tanah rakyat, tuntutan hak-hak buruh migran belum/tidak diperhatikan. reform agraria yang justru akan mempermudah pemasaran tanah.... Tapi semua ini dilupakan oleh para pendukung Jokowi.. , senyum-senyumnya dan pembangunan neo-liberal yang hanya menguntungkan pengusaha dan kelas menengah keatas , itu terus mengikat para pendukung butanya. On Monday, March 13, 2017 9:03 AM, j.gedearka wrote: http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/16472591/haris.azhar.korupsi.e-ktp.perlihatkan.ribut-ribut.pilkada.cuma.dagelan. Haris Azhar: Korupsi E-KTP Perlihatkan Ribut-ribut Pilkada Cuma "Dagelan" Minggu, 12 Maret 2017 | 16:47 WIB1557SharesKOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Sejumlah aktivis antikorupsi mendesak agar pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan kasus e-KTP segera dinonaktifkan, Minggu (12/3/2017). Terkait - Ombudsman Diminta Turun Tangan Soal Dampak Korupsi E-KTP - "Alasan Blanko Habis, Faktanya Banyak Pejabat Terindikasi Korupsi E-KTP" - Aktivis Minta Pejabat yang Disebut dalam Dakwaan E-KTP Dinonaktifkan - Curigai Pengusutan Kasus Korupsi E-KTP, Fahri Hamzah Usulkan Angket - Tangani Korupsi E-KTP, KPK Diminta Tak Terpengaruh Situasi Politik - Hindari Kesan Politis dalam Kasus E-KTP, Ini Saran untuk KPK - Fadli Zon Nilai Nama yang Terseret Kasus E-KTP Baru Keterangan Sepihak JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar berpendapat, disebutnya sejumlah nama anggota DPR dan pejabat pemerintah yang diduga terlibat kasus korupsi e-KTP memperlihatkan bahwa partai politik belum sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat."Hampir semua partai di sana. Semua anggota atau pejabat partai sama-sama maling. Dan ini jadi mengonfirmasi kebencian publik terhadap politik buruk yang dipraktikan partai politik," kata Haris di gedung KPK, Jakarta, Minggu (12/3/2017).Hal ini juga, menurut Haris, memperlihatkan bahwa keributan antarpartai dalam pelaksanaan Pilkada 2017 hanya dagelan. Sebab, meskipun saat ini partai-partai saling bertentangan dalam mengusung calon kepala daerah, namun di lain hal, partai-partai tersebut justru bersekongkol mencuri uang rakyat."Kalau lihat dari partai-partai yang ada dibelakang korupsi ini mengonfirmasi bahwa ribut-ribut pilkada cuma dagelan saja," kata dia.Menurut Haris, para pejabat publik yang diduga terlibat dalam kasus ini sedianya dinonaktifkan terlebih dahulu agar pengusutan kasusnya berjalan lancar."Jadi sebaiknya Presiden harus gerak cepat untuk mengambil tindakan cepat bertahap, yang progesif bagi KPK, supaya KPK bisa cepat (mengusut tuntas), karena masyarakat menunggu dan mengawasi," kata Haris.Kompas TV Bukti aliran dana akan menjadi penentu, apakah kasus korupsi KTP elektronik akan menambah daftar panjang pihak yang akan terjerat hukum. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: - Dugaan Korupsi Proyek E-KTP | Penulis | : Fachri Fachrudin | | Editor | : Ana Shofiana Syatiri | TAG: - korupsi e-KTP - kasus e-KTP - proyek e-KTP - e-ktp
