He Jonathan, bukan dia saja yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena ini 
adalah masalah ideologi, masalah politik. Dia tidak akan mampu melihat dan 
tidak akan percaya pada ideologi dan politik BERDIKARI. Para pendukung Jokowi 
tidak mampu melihat dan tidak percaya pada kemampuan rakyat yang terorganisasi 
untuk melahirkan perubahan!! Jadi jalan satu-satunya yang mereka lihat adalah 
bersandar pada seroang presiden yang punya penampilan "rakyat", walaupun 
politiknya sudah berkali-kali dibuktikan tidak menguntungkan rakyat. Bahwa saya 
menentang pemerintahan Jokowi, memang betul. Karena politik ekonominya tidak 
ada bedanya dengan semua presiden terdahulu. Semuanya menjadikan rakyat sebagai 
sapi perahan!! Rakyat diinjak-injak haknya. Apa yang saya postingkan 
memperlihatkan bagaimana politik "pembangunan" Jokowi sama sekali tidak 
menguntungkan rakyat jelata. Selama yang dilihat hanya profit, ya argumentasi 
sebakul tidak ada efeknya. Seperti perkebunan kelapa sawit. Kan mula-mula juga 
didukung. Hanya setelah ada postingan yang memperlihatkan betapa merusaknya 
tanaman sawit bagi lingkungan, baru mundur sedikit.  

    On Friday, July 7, 2017 5:46 PM, "Jonathan Goeij [email protected] 
[GELORA45]" <[email protected]> wrote:
 

     Bolak balik dari dulu tujuan anda cuman 1: menjilat pantat penguasa.
Coba anda berikan bukti kalau yg dilakukan pemerintahan sekarang dgn hutang2nya 
itu dipakai utk mensejahterahkan rakyat?
kutipan:Kalau ditanya gimana caranya mensejahterahkan rakyat tanpa hutang, 
diaaammmmm seribu Bahasa.Bisanya hanya bikin retorika: rakyat tambah miskin.

---In [email protected], <nesare1@...> wrote :

Bolak balik dari dulu ya begini ini.Tetapi tujuannya hanya 1: bashing saja. 
Ngerti juga kagak artinya DSR. DSR itu adalah bayar hutang (bunga dan induk) 
dengan eksport.Kalau eksport nya turun ya jelas DSR turun dgn asumsi hutang dan 
bunga sama. Tapi emangnya DSR ini yg mengkhawatirkan dalam masalah berhutang 
ini?Nanti kalau exportnya naik, artinya boleh ambil hutang lebih banyak? Goblok 
nya minta ampun. Katanya bisa pake’ logika yg hebat. Kalau DSR naik, koq aneh 
ya para kreditur/yg ngasih pinjaman masih ngasih aja pinjaman. Kreditur2 ini 
goblok2 ya? Kreditur2 ini imperialis yg goblok2 ya? Kalau eksport turun dan DSR 
naik tapi PDB naik gimana?Kalau eksort turun dan DSR naik tapi pemasukan dari 
pajak naik gimana?Kalau eksport turun dan DSR naik tapi pemasukan dari 
investasi naik gimana?Kalau eksport turun dan DSR naik tapi asset value BUMN 
naik gimana? Mana ngerti ente masalah2 seperti?!Sibuknya hanya bashing saja. 
DSR naik dipake’ buat bashing….seakan2 NKRI mau roboh krn Indonesia gak bisa 
bayar hutang.Plus ditakuti2 rakyat yg dibebani krn pajak naik.Ngaco gak 
keruan2. Mau tahu yg namanya debat kusir itu yg mana. Yg inilah debat 
kusir.Debatnya kaga’ ada, kusirnya saja yg ngoceh melulu: hutang berbahaya, 
NKRI akan roboh, rakyat sudah miskin ditambahi pajak terus dst….dsst… 
Sebetulnya hanya tidak mengerti ekonomi saja!!!! Kalau ditanya gimana caranya 
mensejahterahkan rakyat tanpa hutang, diaaammmmm seribu Bahasa.Bisanya hanya 
bikin retorika: rakyat tambah miskin. Nesare  From: [email protected] 
[mailto:[email protected]] 
Sent: Friday, July 7, 2017 10:50 AM
To: Yahoogroups <[email protected]>
Subject: [GELORA45] Re: Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita  Yg anda 
katakan ini benar "utang tak masalah asal bisa bayar" masalahnya sekarang 
apakah bisa bayar? bagaimana kemampuan bayar utang (atau Debt Service Ratio) 
yang ada apakah sehat atau tidak? bagaimana dgn pengeluaran2 lain yg harus 
dilakukan? dalam kasus Indonesia kita bisa lihat setiap tahun bikin utang baru 
yg lebih besar hanya utk bayar utang lama dan bunga yg tinggi, dus setiap tahun 
DSR meningkat. Berdasarkan berita Des lalu DSR kwartal II 2016 sudah mencapai 
66%. Anda bisa bayangkan seandainya seseorang yg 66% gajinya dipakai buat bayar 
utang padahal gajinya terhitung kecil tanpa bayar cicilan utang juga sudah 
pas2an banget. Berapa DSR sekarang, melihat gelagatnya telah naik lagi.Menurut 
catatan CORE, tingkat Debt Service Ratio Indonesia pada kuartal II-2016 sudah 
mencapai 66%. Angka ini telah melampaui batas kewajaran DSR yang ditetapkan 
oleh IMF yaitu 30%-33%.  ---In [email protected], <inengahk@...> wrote :

Sudah saya bilang berkali-kali, selama saya ikut seminar bisnis selama kurang 
lebih 3-6 bulan  utang tak masalah asal bisa bayar.Kadang Orang yang tidak 
pernah utang dan tak ada penghasilan tetap sampai stuk memikirkan utang.Semua 
pengusaha dan pedagang, bisnis rata rata punya utang, malah kalau orang pintar 
mengelola uang dari hasil utang bisa dipakai penghasilan tetap.Seperti dapat 
pinjam uang dibank 100 juta dengan bunga 1.8 % pertahun, kadang dipakai bisnis 
bisa menghasilkan laba 5-6 %.Orang yang takut berutang biasanya selama hidupnya 
naik sepeda ontel karena gajian tanggal 1 dan tanggal 10 sudah habis.Saya 
sendiri merasakan, kalau tidak ada usaha kecil-kecilan dirumah walapun panennya 
Cuma setahun 2-4 kali setahun, tidak punya apa apa From: 
[email protected] [mailto:[email protected]] 
Sent: Friday, July 07, 2017 2:39 PM
To: [email protected]; Jonathan Goeij <jonathangoeij@...>
Cc: Yahoogroups <[email protected]>; DISKUSI FORUM HLD 
<diskusiforum@...>
Subject: [**EXTERNAL**] Re: [GELORA45] Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita  
Lho ada orang yang menganjurkan supaya tidak takut kepada utang. Orang yang 
"takut" pada utang itu dicap orang-orang "radikal". he...he..he   Amerika saja 
yang hutangnya numpuk tidak jatuh-jatuh dan tetap menguasai dunia! Jadi ya maju 
terus Jokowi, jangan takut hutang!!! Jokowi sendiri kan pernah juga bilang 
bahwa hutang itu baik!! solusinya gampang kok! tambah hutang,  terus dinaikkan 
saja pajak dan tarif pelayanan yang harus dibayar kelas menengah kebawah dan 
ciptakan  pajak-pajak baru, biar tambah senang kaum imperialis dan kapitalis 
yang meminjamkan uang!!! On Wednesday, July 5, 2017 9:49 PM, "Jonathan Goeij 
jonathangoeij@... [GELORA45]" <[email protected]> wrote:    Pindah Ibu 
Kota dan Segunung Utang Kita - Kompas.com 
| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita - Kompas.com
By Kompas Cyber MediaMalaysia sendiri menelan dana hingga 8,1 miliar dollar AS, 
atau Rp 107 triliun untuk memindahkan ibu kotanya dar... |  |

 |

 |

 
Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita
YOGA SUKMANAKompas.com - 05/07/2017, 06:45 WIBIlustrasi 
utang(fromdebttomillionaire.com, dok. HaloMoney.co.id) KOMPAS.com - Ruang media 
masih kosong saat Bang John, begitu ia kerap disapa, seorang wartawan media 
nasional di Jakarta, mulai bimbang memutuskan pindah ke Palangkaraya, 
Kalimantan Tengah.Kepalanya tertunduk di depan cangkir putih berisi kopi hitam 
yang belum lama ia seduh. Langit mendung dan awan yang menggelap siang itu, tak 
cukup mampu menyembunyikan rasa bimbang pria asal Surabaya itu."Kalau nanti ibu 
kota enggak jadi pindah, walah gimana aku nanti," ujarnya sambil garuk-garuk 
kepala.Sejak beberapa bulan lalu, Bang John begitu antusias mendengar rencana 
pemindahan ibu kota ke luar Jawa.Meski belum diumumkan pasti kota mana yang 
akan menggantikan Jakarta, ia sudah yakin betul pemerintah akan memilih 
Palangkaraya sebagai ibu kota.Maklum, sejak era Bung Karno dulu, Palangkaraya 
memang sudah diusulkan menjadi ibu kota.(Baca: Kemungkinan Besar, Ibu Kota Akan 
Dipindah ke Kalimantan)Hal itu semakin kuat lantaran belum lama ini Pemeritah 
Provinsi Kalimantan Tengah telah mempersiapkan lahan seluas 300.000 hektar yang 
katanya untuk persiapan pemindahan ibu kota.Namun belakangan, Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro justru menampik soal 
rencana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya.Ia justru balik mempertanyakan 
kabar  Palangkaraya akan dipilih sebagai penganti Jakarta."Siapa bilang (ibu 
kota pindah ke) Palangkaraya? Enggak ada yang bilang (ibu kota pindah ke) 
Palangkaraya," kata Bambang kepada Kompas.com, di kantor Bappenas, awal Mei 
lalu.Tanda-tanda keseriusan pemerintah memindahkan ibu kota justru nampak pada 
petengahan Juni 2017 lalu.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
dipastikan akan mulai mengkaji dalam rencana pemindahan ibu kota pada 
2018.Bahkan Bambang mengatakan, Bappenas juga akan mengkaji skema pendanaan 
pemindahan ibu kota lantaran pasti butuh dana besar.Hal itu ia sampaikan 
langsung dihadapan anggota DPR rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, 
Jakarta, Rabu (14/6/2017).(Baca: Palangkaraya Dinilai Tak Cocok Dijadikan Ibu 
Kota karena Hal Ini...)Namun langkah paling maju dari rangkaian wacana itu 
adalah adanya penganggaran dana untuk kajian mendalam terkait pemindahan ibu 
kota di dalam pagu anggaran pemerintah.Bappenas sendiri mengajukan usulan pagu 
Indikatif anggaran kementerian Rp 1,5 triliun kepada DPR.Rencananya dana itu 
juga akan digunakan untuk harmonisasi dan simplikasi aturan, mendorong 
pembiayaan infrastruktur non APBN, hingga menyusun aksi satu data 
nasional.Teranyar rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas secara detail 
bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin 
(3/7/2017).Dalam perbincangan dengan Presiden, Bambang mengatakan 
kajianpemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaannya, akan segera 
dirampungkan. Meski begitu, jalan pemerintah bisa jadi terjal.Tembok besar akan 
menghadang rencana pemindahan ibu kota. Apa itu?Dana, ya lagi-lagi anggaran. 
Seperti dikatakan pemerintah sendiri,pemindahan ibu kota atau pusat 
pemerintahan akan memakan dana yang besar.Di sisi lain, anggaran pemerintah 
yang tersedia sangat terbatas. Berdasarkan APBN 2017, pendapatan negara 
ditargetkan hanya mencapai Rp 1.750 triliun.Sementara total belanja negara 
mencapai Rp 2.080 triliun.Artinya, pemerintah akan mengalami defisit anggaran 
Rp 330 triliun, atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 
nasional.Kabar buruknya, defisit anggaran negara akan semakin melebar.Menteri 
Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran kemungkinan akan mencapai 2,6 
persen pada 2017.Perubahan defisit ini akan disampaikan langsung ke DPR di 
dalam Rancangan APBN Perubahan 2017.Implikasinya jelas, bila anggaran sudah 
defisit, maka jalan satu-satunya untuk membiayai belanja negara adalah dengan 
mencari pendanaan lain.Opsi yang kerap diambil pemerintah adalah dengan 
berutang. Berdasarkan data akhir Mei 2017, posisi utang pemerintah sudah 
mencapai Rp 3.672 triliun.Angka ini melonjak Rp 1.069 triliun dibandingkan 
dengan posisi utang pada akhir 2014 lalu.Sederhananya, utang negara terus 
menggunung selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.Sialnya, sebagian utang itu 
akan jatuh tempo dalam periode  2018 sebesar Rp 390 triliun dan 2019 sebesar R0 
420 triliun.Jika dijumlah, dalam dua tahun ke depan, pemerintah harus membayar 
utang sekitar Rp 810 triliun.(Baca: Utang RI Capai 3.667 Triliun, Rakyat Jangan 
Khawatir?)Dilihat dari kondisi ini, pemindahan ibu kota melalui pendanaan APBN 
akan berimplikasi kepada utang negara yang semakin menggunung.Sementara itu 
kemungkinan pendanaan ibu kota baru melalui investasi swasta terbilang 
kecil.Pengamat ekonomi Institute For Economic and Development Finance (Indef) 
Bima Yudhistira mengatakan, swasta pasti akan kurang berminat bila ditawari 
investasi untuk membangun fasilitas pemerintahan."Imbal hasilnya kecil. Beda 
dengan proyek infrastruktur yang komersil," ucap Bima.Apalagi, dana investasi 
pemindahan ibu kota Indonesia bisa jadi lebih besar bila dibandingkan dengan 
pemindahan ibu kota yang dilakukan Malaysia.Selain karena ketersediaan 
infrastuktur dasar, besaran pegawai yang harus pindah juga akan membuat biaya 
pembangunan infrastruktur pemerintahan jadi lebih besar.Malaysia sendiri 
menelan dana hingga 8,1 miliar dollar AS, atau Rp 107 triliun untuk memindahkan 
ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1999 lalu.Melalui berbagai 
fakta itu, pemerintah harus sangat cermat memulai langkah memindahan ibu 
kota.Jangan sampai, perencanaan pemindahan kota yang terburu-buru justru 
menambah defisit APBN.Bila itu terjadi, pemerintah pasti akan menambah utang 
untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur ibu kota baru.Pertanyaanya 
sederhana, apakah kita ingin melihatnya ibu kota baru dibangun lewat 
pondasi-pondasi utang?Sebagian mungkin bisa menerimanya, sebagian lagi mungkin 
tidak. Lantas bagaimana dengan Pak Jokowi?   #yiv7179208585 #yiv7179208585 -- 
#yiv7179208585ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 
0;padding:0 10px;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-mkp hr {border:1px solid 
#d8d8d8;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-mkp #yiv7179208585hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-mkp #yiv7179208585ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-mkp .yiv7179208585ad 
{padding:0 0;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-mkp .yiv7179208585ad p 
{margin:0;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-mkp .yiv7179208585ad a 
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-sponsor 
#yiv7179208585ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585ygrp-sponsor #yiv7179208585ygrp-lc #yiv7179208585hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585ygrp-sponsor #yiv7179208585ygrp-lc .yiv7179208585ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv7179208585 #yiv7179208585actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv7179208585
 #yiv7179208585activity span {font-weight:700;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv7179208585 #yiv7179208585activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv7179208585 #yiv7179208585activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv7179208585 #yiv7179208585activity span 
.yiv7179208585underline {text-decoration:underline;}#yiv7179208585 
.yiv7179208585attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv7179208585 .yiv7179208585attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv7179208585 .yiv7179208585attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv7179208585 .yiv7179208585attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv7179208585 .yiv7179208585attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv7179208585 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv7179208585 .yiv7179208585bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv7179208585 
.yiv7179208585bold a {text-decoration:none;}#yiv7179208585 dd.yiv7179208585last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv7179208585 dd.yiv7179208585last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv7179208585 
dd.yiv7179208585last p span.yiv7179208585yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv7179208585 div.yiv7179208585attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv7179208585 div.yiv7179208585attach-table 
{width:400px;}#yiv7179208585 div.yiv7179208585file-title a, #yiv7179208585 
div.yiv7179208585file-title a:active, #yiv7179208585 
div.yiv7179208585file-title a:hover, #yiv7179208585 div.yiv7179208585file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv7179208585 div.yiv7179208585photo-title a, 
#yiv7179208585 div.yiv7179208585photo-title a:active, #yiv7179208585 
div.yiv7179208585photo-title a:hover, #yiv7179208585 
div.yiv7179208585photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv7179208585 
div#yiv7179208585ygrp-mlmsg #yiv7179208585ygrp-msg p a 
span.yiv7179208585yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv7179208585 
.yiv7179208585green {color:#628c2a;}#yiv7179208585 .yiv7179208585MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv7179208585 o {font-size:0;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585photos div {float:left;width:72px;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585photos div div {border:1px solid 
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585photos div label 
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv7179208585
 #yiv7179208585reco-category {font-size:77%;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585reco-desc {font-size:77%;}#yiv7179208585 .yiv7179208585replbq 
{margin:4px;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-actbar div a:first-child 
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-mlmsg 
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585ygrp-mlmsg select, #yiv7179208585 input, #yiv7179208585 textarea 
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585ygrp-mlmsg pre, #yiv7179208585 code {font:115% 
monospace;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-mlmsg * 
{line-height:1.22em;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-mlmsg #yiv7179208585logo 
{padding-bottom:10px;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-msg p a 
{font-family:Verdana;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-msg 
p#yiv7179208585attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585ygrp-reco #yiv7179208585reco-head 
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-reco 
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-sponsor 
#yiv7179208585ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585ygrp-sponsor #yiv7179208585ov li 
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585ygrp-sponsor #yiv7179208585ov ul {margin:0;padding:0 0 0 
8px;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-text 
{font-family:Georgia;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-text p {margin:0 0 1em 
0;}#yiv7179208585 #yiv7179208585ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv7179208585 
#yiv7179208585ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none 
!important;}#yiv7179208585 

   

Kirim email ke