Memang asli debat kusir, sekarang bilangnya diterapkan utk orang kaya saja padahal mana adalah itu lha wong semua kena baik itu sepeda motor, bemo, mobil butut dll. Seandainya sasarannya yg kaya khan dibatasin utk mercy, bmw, porsche misalnya tetapi hal itu tidak ada sama sekali.
Sempat ngobrol di Jakarta banyak yg mengeluh kenaikan PBB yg audzubillah, misalnya ada yg bilang pbb-nya mendadak kena 4 jutaan lebih padahal th lalu cuman 1 jutaan dan gajinya cuman 3-4 juta dari th lalu tetap sama nggak naik, beliau mengeluh apa rumahnya yg sdh dimilikin mesti dijual cuman bayar pajak pbb itu, tukang pajak berargumen khan untung wong harga rumah naik lucu juga kayak rakyat disuruh jual rumah buat bayar pbb, kenaikan harga rumah khan bukan berarti duit ada dikantong wong rumah nggak dijual. ---In [email protected], <jetaimemucho1@...> wrote : Nah, ini lagi contoh debat kusir. Kamu kan sudah jawab dan kasih contoh kongkrit kenaikan pajak. Jadi sudah dijawab pertanyaannya kan? Eh, sekarang dia bawa lagi ke pertanyaan lain: siapa yang bayar pajak itu? Tapi dia tidak mau mengakui bahwa pertanyaan semula sudah dijawab. Artinya dia kecele, dikiranya orang ngomong asal jeplak bahwa kenaikan pajak adalah salah satu cara yang dipakai negara untuk membebani rakyatnya dengan hutang atau defisit. Jadi maunya kita disuruh terus mengikuti keinginannya menjawab pertanyaan yang terus merembet ke masalah lain dan melupakan pertanyaan semula yang sudah dijawab dan sudah membuktikan bahwa dialah yang ngomong asal jeplak. Ini persis seperti cara Chan diskusi. Dibawanya diskusi merembet kemana-mana, tapi dia melupakan pokok soal yang didiskusikan dan tidak mau (sebetulnya TIDAK BISA) menjawab pertanyaan yang justru berhubungan dengan masalah pokoknya. On Friday, July 7, 2017 9:55 PM, "Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45]" <[email protected]> wrote: Kelihatannya betul begitu ya, memuaskan diri dgn presiden yang punya penampilan "rakyat" atau meminjam istilah Kaesang Pangarep "dasar ndeso!" On Friday, July 7, 2017 9:11 AM, Tatiana Lukman <jetaimemucho1@...> wrote: He Jonathan, bukan dia saja yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena ini adalah masalah ideologi, masalah politik. Dia tidak akan mampu melihat dan tidak akan percaya pada ideologi dan politik BERDIKARI. Para pendukung Jokowi tidak mampu melihat dan tidak percaya pada kemampuan rakyat yang terorganisasi untuk melahirkan perubahan!! Jadi jalan satu-satunya yang mereka lihat adalah bersandar pada seroang presiden yang punya penampilan "rakyat", walaupun politiknya sudah berkali-kali dibuktikan tidak menguntungkan rakyat. Bahwa saya menentang pemerintahan Jokowi, memang betul. Karena politik ekonominya tidak ada bedanya dengan semua presiden terdahulu. Semuanya menjadikan rakyat sebagai sapi perahan!! Rakyat diinjak-injak haknya. Apa yang saya postingkan memperlihatkan bagaimana politik "pembangunan" Jokowi sama sekali tidak menguntungkan rakyat jelata. Selama yang dilihat hanya profit, ya argumentasi sebakul tidak ada efeknya. Seperti perkebunan kelapa sawit. Kan mula-mula juga didukung. Hanya setelah ada postingan yang memperlihatkan betapa merusaknya tanaman sawit bagi lingkungan, baru mundur sedikit. On Friday, July 7, 2017 5:46 PM, "Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45]" <[email protected]> wrote: Bolak balik dari dulu tujuan anda cuman 1: menjilat pantat penguasa. Coba anda berikan bukti kalau yg dilakukan pemerintahan sekarang dgn hutang2nya itu dipakai utk mensejahterahkan rakyat? kutipan: Kalau ditanya gimana caranya mensejahterahkan rakyat tanpa hutang, diaaammmmm seribu Bahasa. Bisanya hanya bikin retorika: rakyat tambah miskin. ---In [email protected], <nesare1@...> wrote : Bolak balik dari dulu ya begini ini. Tetapi tujuannya hanya 1: bashing saja. Ngerti juga kagak artinya DSR. DSR itu adalah bayar hutang (bunga dan induk) dengan eksport. Kalau eksport nya turun ya jelas DSR turun dgn asumsi hutang dan bunga sama. Tapi emangnya DSR ini yg mengkhawatirkan dalam masalah berhutang ini? Nanti kalau exportnya naik, artinya boleh ambil hutang lebih banyak? Goblok nya minta ampun. Katanya bisa pake’ logika yg hebat. Kalau DSR naik, koq aneh ya para kreditur/yg ngasih pinjaman masih ngasih aja pinjaman. Kreditur2 ini goblok2 ya? Kreditur2 ini imperialis yg goblok2 ya? Kalau eksport turun dan DSR naik tapi PDB naik gimana? Kalau eksort turun dan DSR naik tapi pemasukan dari pajak naik gimana? Kalau eksport turun dan DSR naik tapi pemasukan dari investasi naik gimana? Kalau eksport turun dan DSR naik tapi asset value BUMN naik gimana? Mana ngerti ente masalah2 seperti?! Sibuknya hanya bashing saja. DSR naik dipake’ buat bashing….seakan2 NKRI mau roboh krn Indonesia gak bisa bayar hutang. Plus ditakuti2 rakyat yg dibebani krn pajak naik. Ngaco gak keruan2. Mau tahu yg namanya debat kusir itu yg mana. Yg inilah debat kusir. Debatnya kaga’ ada, kusirnya saja yg ngoceh melulu: hutang berbahaya, NKRI akan roboh, rakyat sudah miskin ditambahi pajak terus dst….dsst… Sebetulnya hanya tidak mengerti ekonomi saja!!!! Kalau ditanya gimana caranya mensejahterahkan rakyat tanpa hutang, diaaammmmm seribu Bahasa. Bisanya hanya bikin retorika: rakyat tambah miskin. Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Friday, July 7, 2017 10:50 AM To: Yahoogroups <[email protected]> Subject: [GELORA45] Re: Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita Yg anda katakan ini benar "utang tak masalah asal bisa bayar" masalahnya sekarang apakah bisa bayar? bagaimana kemampuan bayar utang (atau Debt Service Ratio) yang ada apakah sehat atau tidak? bagaimana dgn pengeluaran2 lain yg harus dilakukan? dalam kasus Indonesia kita bisa lihat setiap tahun bikin utang baru yg lebih besar hanya utk bayar utang lama dan bunga yg tinggi, dus setiap tahun DSR meningkat. Berdasarkan berita Des lalu DSR kwartal II 2016 sudah mencapai 66%. Anda bisa bayangkan seandainya seseorang yg 66% gajinya dipakai buat bayar utang padahal gajinya terhitung kecil tanpa bayar cicilan utang juga sudah pas2an banget. Berapa DSR sekarang, melihat gelagatnya telah naik lagi. Menurut catatan CORE, tingkat Debt Service Ratio Indonesia pada kuartal II-2016 sudah mencapai 66%. Angka ini telah melampaui batas kewajaran DSR yang ditetapkan oleh IMF yaitu 30%-33%. http://economy.okezone.com/read/2016/12/20/20/1571546/kemampuan-bayar-utang-luar-negeri-indonesia-menurun ---In [email protected] mailto:[email protected], <inengahk@... mailto:inengahk@...> wrote : Sudah saya bilang berkali-kali, selama saya ikut seminar bisnis selama kurang lebih 3-6 bulan utang tak masalah asal bisa bayar. Kadang Orang yang tidak pernah utang dan tak ada penghasilan tetap sampai stuk memikirkan utang. Semua pengusaha dan pedagang, bisnis rata rata punya utang, malah kalau orang pintar mengelola uang dari hasil utang bisa dipakai penghasilan tetap. Seperti dapat pinjam uang dibank 100 juta dengan bunga 1.8 % pertahun, kadang dipakai bisnis bisa menghasilkan laba 5-6 %. Orang yang takut berutang biasanya selama hidupnya naik sepeda ontel karena gajian tanggal 1 dan tanggal 10 sudah habis. Saya sendiri merasakan, kalau tidak ada usaha kecil-kecilan dirumah walapun panennya Cuma setahun 2-4 kali setahun, tidak punya apa apa From: [email protected] mailto:[email protected] [mailto:[email protected] mailto:[email protected]] Sent: Friday, July 07, 2017 2:39 PM To: [email protected] mailto:[email protected]; Jonathan Goeij <jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@...> Cc: Yahoogroups <[email protected] mailto:[email protected]>; DISKUSI FORUM HLD <diskusiforum@... mailto:diskusiforum@...> Subject: [**EXTERNAL**] Re: [GELORA45] Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita Lho ada orang yang menganjurkan supaya tidak takut kepada utang. Orang yang "takut" pada utang itu dicap orang-orang "radikal". he...he..he Amerika saja yang hutangnya numpuk tidak jatuh-jatuh dan tetap menguasai dunia! Jadi ya maju terus Jokowi, jangan takut hutang!!! Jokowi sendiri kan pernah juga bilang bahwa hutang itu baik!! solusinya gampang kok! tambah hutang, terus dinaikkan saja pajak dan tarif pelayanan yang harus dibayar kelas menengah kebawah dan ciptakan pajak-pajak baru, biar tambah senang kaum imperialis dan kapitalis yang meminjamkan uang!!! On Wednesday, July 5, 2017 9:49 PM, "Jonathan Goeij jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45]" <[email protected] mailto:[email protected]> wrote: Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita - Kompas.com http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/07/05/064500126/pindah.ibu.kota.dan.segunung.utang.kita Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita - Kompas.com By Kompas Cyber Media Malaysia sendiri menelan dana hingga 8,1 miliar dollar AS, atau Rp 107 triliun untuk memindahkan ibu kotanya dar... Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita YOGA SUKMANA Kompas.com - 05/07/2017, 06:45 WIB Ilustrasi utang(fromdebttomillionaire.com, dok. HaloMoney.co.id) KOMPAS.com - Ruang media masih kosong saat Bang John, begitu ia kerap disapa, seorang wartawan media nasional di Jakarta, mulai bimbang memutuskan pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kepalanya tertunduk di depan cangkir putih berisi kopi hitam yang belum lama ia seduh. Langit mendung dan awan yang menggelap siang itu, tak cukup mampu menyembunyikan rasa bimbang pria asal Surabaya itu. "Kalau nanti ibu kota enggak jadi pindah, walah gimana aku nanti," ujarnya sambil garuk-garuk kepala. Sejak beberapa bulan lalu, Bang John begitu antusias mendengar rencana pemindahan ibu kota http://indeks.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota ke luar Jawa. Meski belum diumumkan pasti kota mana yang akan menggantikan Jakarta, ia sudah yakin betul pemerintah akan memilih Palangkaraya sebagai ibu kota. Maklum, sejak era Bung Karno dulu, Palangkaraya memang sudah diusulkan menjadi ibu kota. (Baca: Kemungkinan Besar, Ibu Kota Akan Dipindah ke Kalimantan http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2017/07/03/155550626/kemungkinan.besar.ibu.kota.akan.dipindah.ke.kalimantan) Hal itu semakin kuat lantaran belum lama ini Pemeritah Provinsi Kalimantan Tengah telah mempersiapkan lahan seluas 300.000 hektar yang katanya untuk persiapan pemindahan ibu kota http://indeks.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota. Namun belakangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro justru menampik soal rencana pemindahan ibu kota http://indeks.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota ke Palangkaraya. Ia justru balik mempertanyakan kabar Palangkaraya akan dipilih sebagai penganti Jakarta. "Siapa bilang (ibu kota pindah ke) Palangkaraya? Enggak ada yang bilang (ibu kota pindah ke) Palangkaraya," kata Bambang kepada Kompas.com, di kantor Bappenas, awal Mei lalu. Tanda-tanda keseriusan pemerintah memindahkan ibu kota justru nampak pada petengahan Juni 2017 lalu. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dipastikan akan mulai mengkaji dalam rencana pemindahan ibu kota http://indeks.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota pada 2018. Bahkan Bambang mengatakan, Bappenas juga akan mengkaji skema pendanaan pemindahan ibu kota http://indeks.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota lantaran pasti butuh dana besar. Hal itu ia sampaikan langsung dihadapan anggota DPR rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/6/2017). (Baca: Palangkaraya Dinilai Tak Cocok Dijadikan Ibu Kota karena Hal Ini... http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2017/07/04/21323921/palangkaraya.dinilai.tak.cocok.dijadikan.ibu.kota.karena.hal.ini.) Namun langkah paling maju dari rangkaian wacana itu adalah adanya penganggaran dana untuk kajian mendalam terkait pemindahan ibu kota http://indeks.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota di dalam pagu anggaran pemerintah. Bappenas sendiri mengajukan usulan pagu Indikatif anggaran kementerian Rp 1,5 triliun kepada DPR. Rencananya dana itu juga akan digunakan untuk harmonisasi dan simplikasi aturan, mendorong pembiayaan infrastruktur non APBN, hingga menyusun aksi satu data nasional. Teranyar rencana pemindahan ibu kota http://indeks.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota sudah dibahas secara detail bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017). Dalam perbincangan dengan Presiden, Bambang mengatakan kajianpemindahan ibu kota http://indeks.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota, termasuk skema pendanaannya, akan segera dirampungkan. Meski begitu, jalan pemerintah bisa jadi terjal. Tembok besar akan menghadang rencana pemindahan ibu kota http://indeks.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota. Apa itu? Dana, ya lagi-lagi anggaran. Seperti dikatakan pemerintah sendiri,pemindahan ibu kota http://indeks.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota atau pusat pemerintahan akan memakan dana yang besar. Di sisi lain, anggaran pemerintah yang tersedia sangat terbatas. Berdasarkan APBN 2017, pendapatan negara ditargetkan hanya mencapai Rp 1.750 triliun. Sementara total belanja negara mencapai Rp 2.080 triliun. Artinya, pemerintah akan mengalami defisit anggaran Rp 330 triliun, atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kabar buruknya, defisit anggaran negara akan semakin melebar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran kemungkinan akan mencapai 2,6 persen pada 2017. Perubahan defisit ini akan disampaikan langsung ke DPR di dalam Rancangan APBN Perubahan 2017.
