----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: 'Chan CT' [email protected] [GELORA45] <[email protected]>Kepada: Tatiana Lukman <[email protected]>; Yahoogroups <[email protected]>; Daeng <[email protected]>; Harry Singgih <[email protected]>; Rachmat Hadi-Soetjipto <[email protected]>; Gol <[email protected]>; Farida Ishaja <[email protected]>; Mitri <[email protected]>; Lingkar Sitompul <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; Oman Romana <[email protected]>; Billy Gunadi <[email protected]>; Harsono Sutedjo <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; Sie Tik Tan <[email protected]>; Sahala Silalahi <[email protected]>; Tjoa <[email protected]>; Andreas Sungkono <[email protected]>; GELORA_In <[email protected]>; Nunu Nugroho <[email protected]>; WIN DJOYO <[email protected]>Terkirim: Jumat, 16 Maret 2018 04.10.31 GMT+1Judul: Re: [GELORA45] Kecam Kedatangan Jokowi, Aliansi Mahasiswa Banten Gelar Aksi
BODOOOH, ...! Nenek dalam tempurung ini TIDAK BISA membedakan pendukung dengan penjilat, boneka! Begitu ekstrimnya memandang segala masalah, sampai-sampai melihat mendukung pemerintah Jokowi berarti tidak boleh mengajukan pendapat, TUNTUTAN, bahkan pendapat berbeda! Boleh-boleh saja, ... apa salahnya???!!! Yang menjadi masalah, kalau tuntutan berlebihan dari apa yang bisa dicapai sekarang ini sesuai kekuatan rakyat dan kekuatan kapitalis perkebunan yang dikatakan memonopoli atas tanah rakyat dipedesaan itu. Adalah mimpi untuk menuntut ambil alih monopoli kapitalis monopoli sekarang juga! Siapapun yang berkuasa di Ind. sekarang ini, tidak akan bisa mewujudkan mimpi itu! Saya berpendapat, yang bisa diperjuangkan sekarang ini, menuntut pembagian sertifikat tanah itu lebih adil dan lebih baik saja dahulu! Saya tidak tahu bagaimana konkritnya pembagian sertifikat tanah yang mencapai jutaan Ha. yang dijalankan pemerintah sekarang ini, dan kenapa dituduh program Agraria PALSU? Lalu, bagaimana konkrit tuntutan mereka sesungguhnya, ... tuntut sajalah pada pemerintah untuk berbuat lebih baik dan adil, ... dan beri pengawasan pelaksanaan pembagian sertifikat tanah itu agar berjalan lebih menguntungkan RAKAYAT banyak, ... From: Tatiana Lukman [email protected] [GELORA45] Sent: Friday, March 16, 2018 1:45 AMTo: Yahoogroups ; Daeng ; Harry Singgih ; Rachmat Hadi-Soetjipto ; Gol ; Farida Ishaja ; Mitri ; Lingkar Sitompul ; [email protected] ; Oman Romana ; Billy Gunadi ; Harsono Sutedjo ; [email protected] ; Sie Tik Tan ; Sahala Silalahi ; Tjoa ; Andreas Sungkono ; GELORA_In ; Nunu Nugroho ; WIN DJOYO Subject: [GELORA45] Kecam Kedatangan Jokowi, Aliansi Mahasiswa Banten Gelar Aksi He, Chan, apa Aliansi Mahasiswa Banten ini bermanifestasi mengecam kedatangan Jokowi hanya karena mereka sok revolusioner???? Si pendukung buta Jokowi jelas menempatkan dirinya bertentangan dengan suara Aliansi Mahasiswa Banten ini, bukan???? buka mata lebar-lebar dan baca apa isi kecaman pada rezim BONEKA Jokowi-JK... Kecam Kedatangan Jokowi, Aliansi Mahasiswa Banten Gelar Aksi Pemuda mahasiswa yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Banten yang terdiri dari LMND Serang, Untirta Movement Community (UMC), Nuansa Daerah Pendidikan (NDP Banten), Komunitas Mahasiswa Soedirman (KMS 30), BEM Untirta, berbagai organisasi pemuda mahasiswa lainya, menggelar aksi bertepatan dengan agenda kedatangan Presiden Jokowi, ke Tanara, Kabupaten Serang, Banten.Aksi yang sudah dimulai sejak siang hari tadi, di depan kampus UIN SMH Banten, Rabu (14/2/18). AMB dalam aksinya menegaskan Mosi Tidak Percaya Pada Rezim Boneka Jokowi-JK, karena program Reforma Agraria Palsu, Perhutanan Sosial yang tetap mempertahankan perampasan dan monopoli tanah-tanah rakyat di pedesaan. “Kedatangan rezim kali ini dalam menjalankan kinerja nya yang terus menerus akan menggencarkan segala formula strategi nasional nya yang akan mengilusi rakyat dan juga akan terus menindas dalam memperlancar ekspor kapital nya baik industri ataupun finansial dan negara saat ini akan terus menjadi tuan tanah besar yang mana akan terus menggencarkan monopoli tanah dalam merampas tanah rakyat dan disadari pula bahwa Reforma Agraria jokowi kita yakini adalah Reforma Agraria palsu , yang mana hanya menjalankan dan mengilusi rakyat dengan mekanisme sertifikasi tanah”, ungkap Adi Gusti Nugraha, selaku Ketua LMND Untirta.Lebih lanjut Adi mengatakan, “Perlu kita ketahui, bahwa Tim Kerja Reforma Agraria melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang telah menyusun persiapan dan pelaksanaan reforma agraria dengan koordinasi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait. Strategi Nasional (Stranas) Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019 telah disosialisasikan di provinsi Jambi, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah (Juli – Agustus 2016)” imbuhnya.“Stranas ini kemudian akan menjadi tambahan acuan kebijakan sebagaimana Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Stranas ini perlu ada karena RPJMN yang sudah ada sebelumnya belum mengakomodir permasalahan program dan koordinasi lembaga terkait pelaksanan Reforma Agraria. Tim KSP menawarkan dua model kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria, yakni melalui Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) atau Gugus Tugas Pengendalian Pelaksanaan Reforma Agraria (GT-PRA)” tambah Adi.Adi pun menjelaskan, “Dari Stranas ini dapat dicermati bahwa target pencapaian utama RA Jokowi melalui dua skema pelaksanaan. Pertama, terget pencapaian 9 juta Ha; 4,5 juta Ha untuk legalisasi dan 4,5 juta Ha untuk redistribusi lahan. dengan rincian sebagai berikut 4,1 pelepasan kawasan Hutan yang akan terhubung dengan program trasmigrasi. 3,9 juta hektar berasal dari tanah milik masyarakat yag akan di legaliasai oleh BPN dan 1 juta hektar merupakan tanah HAK (HGU, tanah Transmigrasi belum tersertifikasi dan tanah terlantar) terdiri dari 0,6 juta hektar tanah transmigrasi yang belum di sertifikat dan 0,4 juta hektar tanah eks HGU dan tanah terlantar. Kedua, target pencapaian 12,7 juta Ha untuk alokasi Perhutanan Sosial seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)”.“Maka kedua program tersebut bukanlah aspirasi dari rakyat indonesia, karena hanya akan mempertahankan monopoli dan perampasan tanah, yang memperdalam penderitaan terhadap kaum tani di pedesaan, dan program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria Palsu Jokowi hanya akan menguntungkan bagi perusahaan perbankan milik imperialis untuk mempercepat konsolidasi tanah untuk kebutuhan properti, infrastruktur, dan perkebunan skala massal yang membuat penderitaan panjang bagi rakyat” tutup Adi.
