Dalam sikap agresi dan penindasan thd kelompok etnis minoritas Indonesia 
tdklah kalah reputasinya dengan Amerika Serikat, sbg contoh krn anda 
menyinggung keturunan Tionghoa sebelumnya, pd awal kemerdekaan dikeluarkan UU 
Warga Negara 1946 yg meng-assume seluruh yg ada diwilayah Indonesia sbg warga 
terkecuali mengatakan menolak, dus dgn sendirinya seluruh orang Tionghoa merasa 
dirinya warga negara Indonesia, tetapi ndilalah status kewarganegaraan ini 
lenyap begitu saja tanpa adanya kesalahan sedikitpun pd orang2 itu dgn 
keluarnya UU th 1958 utk menghilangkan dwi kewarganegaraan, inikan aneh bin 
ajaib sdh jelas tinggal di Indonesia beranak pinak disana khan jelas 
menunjukkan by action tindakan memilih kewarganegaraan Indonesia kok bisa 
mendadak sontak kehilangan kewarganegaraan. 
 

 Ditambah lagi dgn PP 10 yg mengusir orang2 Tionghoa dari pedesaan dan kota2 
kecil. 
 

 Kesemuanya diatas itu terjadi pd jaman Bung Karno yg anda sebut penyambung 
lidah rakyat. Lha apa memang orang Tionghoa bukan rakyat? Pd dasarnya bhineka 
tunggal ika itu hanyalah slogan tanpa benar2 dilaksanakan, hanya sebagai 
pemanis bibir tetapi kenyataan berbeda.
 

 Anda seakan menganggap genocide Papua itu sbg korban perang, apakah begitu? 
Omong kosong, pd kenyatannya TNI menganggap semua orang Papua sebagai OPM 
"setiap kepala pimpinan dan anggota ABRI, semua orang Papua adalah separatis, 
kecuali orang itu bisa menunjukkan dirinya bukan separatis" (jurnal penelitian 
LIPI).
 

 Pertanyaan saya sebelumnya "apakah nasion building itu juga meliputi Papua?" 
kelihatannya belum anda jawab dan tdk akan bisa anda jawab karena memang tdk 
meliputi Papua hal yg terlihat tidak ikut aktifnya orang2 Papua baik dalam 
Sumpah Pemuda ataupun proses kemerdekaan yg lain. Pd dasarnya kontak awal orang 
Papua dgn Indonesia terjadi pd th 1961 pd saat infiltrasi Trikora itu "Sejak 
tahun 1961 itulah, masyarakat Papua mengenal Indonesia secara nyata berkat 
adanya pasukan-pasukan ABRI yang menyusup ke Papua. Artinya, wajah pertama 
Indonesia di Papua diwakili oleh sepak terjang para pasukan infiltran ini." 
(jurnal LIPI)
  
 
---In GELORA45@yahoogroups.com, <lusi_d@...> wrote :

 Lanjutan nimbrung.
 
 Ada perbedaan yang mendasar dalam memandang masalah spt dlm kalimat
 bung Jonathan: "yg saya lihat dari berbagai sudut seperti etnisitas,
 bahasa, budaya, dlsb orang2 Papua tidak sama dgn Indonesia."(e-mail
 Jonath.: 2 Apr 2018 20:48:26 +0000 (UTC)
 
 Pertanyaannya: Etnisitas, bahasa, budaya Indonesia itu bagaimana
 wujudnya kalau mengikuti pendapat bung itu? 
 
 Saya kira bung sudah tahu kalau Indonesia terbentuk bukan dengan alasan
 etnis. Oleh karena itu apa bung tidak mau membenarkan kenyataan bahwa
 Nasion Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku-suku bangsa
 maupun etnis yang berbeda-beda, namun satu jua - Bhineka Tunggal Ika?
 
 Perkembangan sejarah kelahiran Amerika Serikat dan Indonesia sangat
 berbeda dan boleh dikatangan bertentangan. Amerika Serikat didirikan
 dengan penghancuran etnis-etnis yang bermukim diwilayah kelahirannya. 
 
 Negara Amerika Serikat dibentuk oleh kaum agresor, kaum penakluk yang
 mewakili klas-klas penguasa asal Eropa melalui perang pemusnahan secara
 kejam dan brutal tanpa peri kemanusiaan terhadap penghuni setempat yang
 terdiri dari berbagai etnis terutama suku bangsa Indian yang bermukim di
 wilayah-wilayah di benua Amerika Tengah. Makin membesarnya kebrutalan
 perang agresi inilah yang nantinya membentuk luas geografi Amerika
 Serikat dan karakter penguasa negaranya. Sampai sekarang proses yang
 membentuk karakter kekuasaan imperialisme di Amerika Serikat ini belum
 juga selesai hingga masih selalu terjadi kekejaman dalam bentuk
 ras-diskriminasi dan semangat menduduki wilayah mana saja di seluruh
 dunia ini untuk memenuhi kepentingan perekonomian klas-klas penguasa
 mereka. Juga sampai di Irian-Barat, a.l. dalam bentuk penghisapan Firma
 Freeport.
 
 Sebaliknya wilayah geografi Indonesia terbentuk sebagai hasil
 kebersamaan nasib dan solidaritet antara berbagai etnis yang bermukim
 di wilayah Hindia-Belanda dalam proses perlawanan mereka melawan
 penindasan kolonialisme Belanda. Sampai sekarang proses penyatuannya
 yang dalam sejarahnya pernah mencapai puncak keberhasilannya pada 28
 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustu 1945 juga belum selesai, apalagi
 sempurna.
 
 Kalau mau mengupas sejarah, katakanlah juga sejarah kelahiran masyarakat
 di Indonesia tidak bisa lain orang mesti mengupas sejarah perjuangan
 klas dalam berbagai macam periode sejarah dan bentuknya. 
 
 Semua masyarakat berklas, awalnya juga merupakan masyarakat tanpa klas
 yang lazimnya disebut orang sebagai masyarakat ur-komunisme, juga
 termasuk yang bermukim di Indonesia sekarang. Sebelum Belanda melakukan
 penjajahan, di wilayah Nusantara itu sudah ada negara sebagai lembaga
 kekuasaan; sebagian besar dalam bentuk kekuasaan negara-negara kerajaan
 - sistim masyarakatnya terutama feodalisme, belum kapitalistis karena
 kaum borjuasinya masih belum lahir.
 
 Belanda, melalui VOC yang di Jawa dinamai orang kumpeni, mulai
 melancarkan perang kolonial terhadap kekuasaan kerajaan yang tidak mau
 memenuhi kepentingan ekonomi kolonialismenya, kemudian ditundukkan atau
 melakukan perang penaklukan dan setelah terjadi kolaborasi antara
 penguasa feodal atas wilayah kerajaan, lalu melakukan sistim ekonomi
 kapitalisme sebagai pelaksana pengembangan masyarakat kapitalismenya di
 Eropa ke tingkat imperialisme dunia. Jadi bukan karena membuat
 sertifikat seperti argumentasi sepélé bung itu. 
 
 Kalau bung mau memperdalam ilmu sejarah perjuangan rakyat melawan
 imperialisme, itu akan menyadarkan seseorang betapa pengorbanan yang
 sudah mereka relakan termasuk menjadi faktor sangat penting dalam
 perkembangan sejarah kebangkitan nasion baru seperti yang terjadi di
 Indonesia. Bung menyebut Bung Karno dalam hubungan dng masalah etnis.
 Apa bung tidak tahu, bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasion
 building ini Bung Karno mengambil sikap teguh dan sangat kokoh:
 mempertahankan prinsip hidupnya sebagai penyambung lidah rakyat sampai
 titik darah penghabisan. Menolak keinginan kacung imperialis Suharto
 untuk bertekuk lutut pada tuntutan imperialis! Bung tidak sampai kesitu
 mengartikan sejarah perkembangan Nasion Indonesia?
 
 Kembali ke soal argumentasi bung ttg sertifikat yang itu kalau dlm
 sistim admininstrasi negara setara dengan akta-kelahiran saja. Yang
 memperkenalkan dan membuat sistim sertifikasi tanah adalah penguasa
 kolonial Belanda. Itu dimulai dengan legitimasi berdirinya berbagai
 macam plantase, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan,
 berbagai macam instansi yang mengurus kepentingan penjajahan di segala
 bidang kegiatan masyarakat dulu dsb. Yang semacam ini sekarang
 dipraktekkan oleh kaum neo-liberalisme dengan istilah land-grabing
 terutama di Afrika.
 
 Sedangkan penguasa Indonesia sekarang ini sekedar melanjutkan sistim
 dan semangat kolonial Belanda untuk memnperlancar pengabdiannya pada
 kaum investor saja. Karena itu pertanyaan yang patut diajukan lebih
 dulu kalau ada orang menggunakan istilah tanah negara, harus juga
 jelas; itu tanah hasil pengkaplingan yang diciptakan oleh kekuasaan
 kolonial Belanda atau tanah garapan yang dihasilkan sepenuhnya oleh
 tenaga kerja kaum tani atau buruh-tani di wilayah geografi Indonesia
 dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia
 setelah Negara Republik Indonesia diproklamasikan.
 
 Salam
 Lusi.-
 
 
 
 
 Am 04 Apr 2018 03:43:39 +0000
 schrieb "jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45]" 
<GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com>:
 
 > Tidak disangkal memang adanya nasion building karena itu tidak ada
 > resitensi berarti diberbagai daerah (dgn pengecualian beberapa) yg
 > artinya memang benar daerah2 itu ingin membentuk kesatuan. 
 > 
 > Cuman yg jadi pertanyaan besar adalah apakah nasion building itu
 > juga meliputi Papua? melihat sedemikian besar penolakan rakyat Papua
 > bahkan sampai sekarang biarpun telah sekian puluh tahun menjadi
 > bagian Indonesia kelihatannya nasion building itu tdk meliputi Papua,
 > yg tertinggal hanyalah klaim kosong wilayah bekas jajahan sbg satu
 > negara itu saja. 
 > 
 > Kalau kita lihat diseluruh dunia sebagian besar negara/kerajaan awal
 > mulanya berdasarkan etnisitas, ada yg kemudian ekspansi menguasai
 > negara lain yg berlainan etnis shg jadilah multi etnis, ada juga
 > terjadi pendatang/imigran dari negara lain yg kemudian menetap for
 > good shg ada istilah naturalisasi sedemikian juga warga negara itu yg
 > pindah kenegara lain. Jadi ada asas ius soli atau ius sanguinis,
 > kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran atau berdasarkan
 > keturunan.keturunan. 
 > 
 > Kasus orang Tionghoa di Indonesia adalah kasus imigran dan
 > keturunannya seperti yg umumnya terjadi diberbagai negara, sebagai
 > contoh saya yg imigran di US melakukan naturalisasi sedangkan anak2
 > saya sejak kelahirannya sdh merupakan warga US. Jadi disini biarpun
 > benar pada awalnya negara2 itu berdasarkan etnisitas, tetapi pd
 > perkembangan berikutnya ada etnis2 lain yg ikut menjadi warga. 
 > 
 > Indonesia pd waktu lahir telah ada berbagai etnisitas didalamnya,
 > karena itu didalam UU Warga Negara 1946 sifatnya inklusif mereka yg
 > ada diwilayah Indonesia adalah warga Indonesia terkecuali menyatakan
 > menolak. 
 > 
 > 
 > ---In GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com, <lusi_d@...> 
 > wrote :
 > 
 > Nimbrung sedikit:
 > 
 > Kutipan kalimat Bung Jonathan di bawah: " . . . fakta sejarah pada
 > dasarnya hanyalah klaim sepihak Bung Karno tanpa ada bukti apapun
 > bahwa Papua adalah bagian Indonesia sebelum penguasaan Belanda".
 > 
 > Atas dasar fakta sejarah apa dan darimana argumen bung pelajari
 > hingga bisa menyimpulkan pengertian seperti itu?
 > 
 > Sejarah kata Indonesia itu sendiri pun baru diucapkan orang pada
 > periode zaman imperialisme, dalam wujud adanya kolonialisme Belanda
 > di wilayah yang sekarang ini menjadi geografi Indonesia. Karena itu
 > siapa saja yang bermukim di wilayah bekas koloni Hindia-Belanda itu,
 > dalam perkembangan selanjutnya dan perjuangan sejarah rakyatnya untuk
 > menentang kolonialisme Belanda telah melahirkan suatu nasion atau
 > bangsa baru yang disebut Bangsa Indonesia atau dlm istilah ilmu
 > bangsa-bangsa dinyatakan sebagai Nasion Indonesia, yang terdiri dari
 > siapa saja yang bermukim di Indonesia, termasuk yang di Irian Barat
 > yang disebut suku-suku bangsa atau rakyat Papua-Barat.
 > 
 > Kalau kita mengikuti pendapat bung tentang teori etnis dalam
 > memandang suku-suku bangsa di wilayah Papua-Barat, kesimpulannya
 > pasti akan bertentangan sendiri dengan pandangan bung. Lalu mengapa
 > suku bangsa Tionghoa yang bermukim di wilayah Indonesia juga disebut
 > orang Indonesia?
 > 
 > Itu jugalah sebabnya mengapa kita memiliki filsafat Bhineka Tunggal
 > Ika disamping Pancasila.
 > 
 > Salam
 > Lusi.-
 > 
 > 
 > 
 > 
 > Am Mon, 2 Apr 2018 20:48:26 +0000 (UTC)
 > schrieb "Jonathan Goeij jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@...
 > [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com
 > mailto:GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com>: 
 > > Yang anda sebut fakta sejarah pada dasarnya hanyalah klaim sepihak
 > > Bung Karno tanpa ada bukti apapun bahwa Papua adalah bagian
 > > Indonesia sebelum penguasaan Belanda. Coba anda berikan analisa
 > > kelas anda yang membawa kepada kesimpulan Papua bagian Indonesia,
 > > yg saya lihat dari berbagai sudut seperti etnisitas, bahasa,
 > > budaya, dlsb orang2 Papua tidak sama dgn Indonesia. Rakyat Papua
 > > pada dasarnya menganut sistem komunisme, property adalah milik
 > > bersama, milik ulayat, masyarakat tanpa kelas.
 > > penganut sistem kelas, sistem kapitalis murni, tanah adalah milik
 > > pribadi, makanya akan di-petak2 dikasih sertifikat yg kemudian dgn
 > > gampang dgn duit ala kadarnya dipindah tangankan. Transmigrasi
 > > memang salah pemerintah, para transmigran sendiri adalah orang2
 > > yang berusaha memperbaiki nasib. Tetapi apakah adanya transmigrasi
 > > itu kemudian menjadi pembenar kolonialisasi Papua? Mengapa anda
 > > sedemikian keras menolak referendum di Papua?Bagaimana kalau para
 > > transmigran itu juga ikut referendum? Anda masih menolak?
 > > 
 > > 
 > > On Monday, April 2, 2018, 1:22:47 PM PDT, Tatiana Lukman
 > > <jetaimemucho1@... mailto:jetaimemucho1@...> wrote: 
 > > Anda tetap tidak bisa menjawab dan memberi alternatif sebagai
 > > akibat dari tidak mau mengakui fakta sejarah yang anda sepelekan
 > > dan remehkan itu. Fakta sejarah bahwa Belanda tidak mau
 > > meninggalkan Papua Barat juga ingin anda lupakan!! Yang menjadi
 > > pegangan anda hanya "free choice" a la amerika!! Anda tidak pernah
 > > mendasarkan diri pada analisa kelas. Makanya kita berada di dua
 > > barisan yang bertentangan... Di samping itu, anda sendiri mengakui
 > > tidak ada jaminan "kemerdekaan" Papua akan membebaskan rakyatnya
 > > dari cengkeraman modal asing. Lantas buat apa mengorbankan nyawa
 > > bagi sebuah gerakan yang tak tentu program dan perspektif hari
 > > depan bagi rakyatnya sendiri... Dan juga harus diingat , sekarang
 > > ini di Papua sudah ditinggali orang dari berbagai suku bangsa. Ini
 > > akibat politik transmigrasi pemerintah. Jangan salahkan orang yang
 > > transmigrasi. semua orang berusaha untuk memperbaiki hidupnya..
 > > Pemerintahlah yang tidak pernah dapat menyediakan pekerjaan bagi
 > > semua tenaga kerja. Untuk itu diperlukan perjuangan untuk
 > > melahirkan perubahan yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Saya
 > > tahu orang semacam anda sangat meremehkan gerakan rakyat karena
 > > masih kecil. Ya begitulah memang potongan orang yang bisanya hanya
 > > mencela gerakan, dirinya sendiri hidup mapan; mengeluarkan simpati
 > > dengan menandatangani petisi pun tidak bersedia!! 
 > > 
 > > On Monday, April 2, 2018 8:41 PM, "Jonathan Goeij
 > > jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45]"
 > > <GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com 
 > > mailto:GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com> wrote: 
 > > 
 > > Setiap orang didunia mempunyai godaan besar waktu di-iming2in
 > > harta besar, sedemikian juga yg terjadi dgn para kepala suku
 > > ataupun para pejabat Papua itu. Hal yang manusiawi. Dan makin lama
 > > jadi wilayah Indonesia makin menular sikap korupsi itu, apalagi
 > > bagi para kepala suku itu dgn gampang diframing sebagai pengikut
 > > Papua Merdeka kalau menolak "pembangunan" yang artinya "harta atau
 > > nyawa" menolak harta akan kehilangan nyawa. Tidak ada jaminan
 > > tidak akan diserahkan kemodal asing, tetapi setidaknya itu atas
 > > pilihan sendiri free choice, juga baik pembagian hasil ataupun
 > > pajak akan diterima orang Papua sendiri tidak dijadikan bancakan
 > > Jakarta.
 > > 
 > > On Monday, April 2, 2018, 11:15:45 AM PDT, Tatiana Lukman
 > > <jetaimemucho1@... mailto:jetaimemucho1@...> wrote: 
 > > Kalau sudah dimulai dengan mengabaikan fakta sejarah dan tidak mau
 > > mengakui wilayah yang diwarisi dari jaman kolonial, ajukan pikiran
 > > genial anda untuk membuat batas-batas wilayah sesuai dengan fakta
 > > sejarah sebelum kolonialisme Belanda!! Dan apa jaminannya Papua
 > > yang "merdeka" tidak diserahkan oleh para pemimpinnya kepada modal
 > > asing??? Anda lihat di antara kepala suku Papua , ada yang sadar
 > > akan bahaya modal asing, tapi ada juga yang pro modal asing dan
 > > dengan senang hati menyambut investasi dan "pembangunan" yang
 > > akhirnya akan menghabiskan seluruh hutan seperti halnya di Jawa,
 > > Sumatra dan Kalimantan. Apa anda sudah meneliti watak kelas dari
 > > para pemimpin gerakan kemerdekaan yang anda dukung itu??
 > > Barangkali anda cukup senang dengan melihat Papua "merdeka" dan
 > > dikuasai oleh kaum komprador dari suku bangsa Papua sendiri???
 > > Hanya ganti suku bangsa saja!!! Persis seperti di Afrika Selatan
 > > yang dikuasai oleh ANC yang sama sekali tidak peduli pada nasib
 > > rakyatnya sendiri menghisap dan menindas seperti dulu pada jaman
 > > apartheid.. Hilangnya tanah dan hutan papua sama sekali TIDAK
 > > tergantung pada merdeka atau tidaknya Papua dari Indonesia!!! Ia
 > > bergantung pada perjuangan seluruh rakyat Indonesia termasuk Papua
 > > melawan pemerintah neo-liberal yang mengabdi sepenuhnya kepada
 > > kepentingan para pemodal asing dan kaum imperialis!!!
 > > 
 > > 
 > > 
 > > 
 > > 
 > > 
 > > 
 > > On Monday, April 2, 2018 6:15 PM, "Jonathan Goeij
 > > jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45]"
 > > <GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com 
 > > mailto:GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com> wrote: 
 > > 
 > > Bila tetap bersama Indonesia yang terjadi jelas sekali, orang2
 > > Papua akan kehilangan tanah mereka, hutan beralih rupa jadi
 > > perkebunan kelapa sawit, industri pertanian, dan pertambangan.
 > > Hutan hilang, tanah ulayat hilang. Bila tidak musnah hanya akan
 > > jadi kuli dan homeless ditanah sendiri. Kesemuanya itu hanya demi
 > > "fakta sejarah" semu omong kosong klaim sak enak udele dewe nan
 > > geragas akan wilayah.
 > > 
 > > ---In GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com 
 > > mailto:GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com,
 > > <jetaimemucho1@...> wrote :
 > > 
 > > Nah, ini orang-orang suku Papua yang ngerti akan bahayanya
 > > "pembangunan" yang digenjot pemerintah Jokowi-JK. Di kalangan
 > > orang-orang Papua sendiri diperlukan usaha untuk meningkatkan
 > > kesadaran untuk melindungi tanah dan hutannya sendiri. Pikiran
 > > kepala suku yang menentang Green Peace itu harus diluruskan.
 > > Rakyat papua tidak bisa berjuang sendirian untuk membela hak
 > > hidupnya. Harus sama-sama dengan rakyat di segala pelosok
 > > Indonesia lainnya yang juga mengalami penindasan yang sama. Itulah
 > > tugas yang mendesak. Bukannya "berjuang" untuk memisahkan diri
 > > dari Indonesia. Yang mendesak adalah berjuang untuk reforma
 > > agraria sejati dan pembangunan industri nasional. 
 > > 
 > > On Monday, April 2, 2018 4:20 AM, "Everistus Kayep
 > > everistus.kayep@... [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com 
 > > mailto:GELORA45@yahoogroups.com
 > > mailto:GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com> wrote:
 > > 
 > > 
 > > perkebunan skala besar (sawit) di selatan papua bikin rakyat
 > > pribumi menderita. saat ini pemerintah rencana bikin bendungan
 > > plta utk memasok listrik dan air bersih ke perkebunan sawit.
 > > https://tribun-arafura.com/2018/02/13/forpa-bd-tolak-rencana-pembangunan-bendungan-plta-sungai-kao/FORPA-BD
 > >  
 > > https://tribun-arafura.com/2018/02/13/forpa-bd-tolak-rencana-pembangunan-bendungan-plta-sungai-kao/FORPA-BD
 > > https://tribun-arafura.com/2018/02/13/forpa-bd-tolak-rencana-pembangunan-bendungan-plta-sungai-kao/FORPA-BD
 > >  
 > > https://tribun-arafura.com/2018/02/13/forpa-bd-tolak-rencana-pembangunan-bendungan-plta-sungai-kao/FORPA-BD
 > > Tolak Rencana Pembangunan Bendungan PLTA Sungai KaoPosted pada
 > > 13/02/2018 oleh Tribun Arafura in Aksi Protes, Berita, Fakta Tanah
 > > Papua, PLTA Sungai Kao // 0 CommentsFORPA-BD didampingi tokoh Adat
 > > Kati-Wambon melakukan Konferensi Pers di Prima Garden Waena,
 > > Jayapura, Senin (12/02) kemarin. Mereka secara tegas menolak
 > > Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao.@forpa-bdJAYAPURA,
 > > Tribun-Arafura.com — Forum Rakyat Papua Boven Digoel (FORPA-BD)
 > > menolak Rencana Pembangunan Bendungan PLTA Sungai Kao di distrik
 > > Waropko dan distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel, Papua. Hal
 > > ini ditegaskan Sekretaris FORPA-BD Everistus Kayep melalui
 > > sambungan telepon di Merauke siang tadi, Selasa (13/02).“FORPA-BD
 > > dengan tegas menolak Pembangunan PLTA Sungai Kao karena lokasi
 > > yang dipilih merupakan tempat- tempat keramat yang memiliki nilai
 > > historis dan spiritual. Tempat-tempat ini telah dihormati secara
 > > turun-temurun dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Masyarakat
 > > Kati-Wambon,” jelas Kayep.Kayep mengatakan, Bupati Boven Digoel
 > > Benediktus Tambonop adalah anak asli Wambon, kerabat Kati,
 > > sehingga tanpa perlu dijelaskan, beliau secara pasti mengetahui
 > > nilai historis dan spiritual tempat-tempat keramat
 > > tersebut.Menurut Kayep, pihaknya telah menginventarisir,
 > > setidaknya terdapat 24 tempat keramat di lokasi yang diincar pihak
 > > Pemerintah tanpa berkonsultasi atau sosialisasi dengan pemilik
 > > dusun. (Download: Sketsa Tempat-Tempat Keramat).“Ini seperti
 > > pencuri, diam-diam lakukan surveyuntuk studi kelayakan seolah-olah
 > > tanah ini tidak bertuan. Nanti setelah ada penolakan dari
 > > masyarakat baru pemerintah tersadar dari kekeliruannya dan kalang
 > > kabut mulai bikin jadwal sosialisasi,” jelas Kayep.Alasan lainnya,
 > > menurut Kayep, Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao disinyalir
 > > merupakan agenda terselubung pihak korporasi di wilayah Selatan
 > > Papua yang membutuhkan pasokan listrik murah dan irigasi.
 > > (Download : Peta Sawit Papua dan Peta Analisis Tanah Obyek Reforma
 > > Agraria di Boven Digoel).“Puluhan perusahaan Kelapa Sawit, Padi,
 > > Tebu, Kedelai, Jagung, HTI dan pabrik turunannya yang menguasai
 > > jutaan hektar tanah-tanah adat di Papua Selatan perlu pasokan
 > > listrik murah dan irigasi sehingga PLTA Sungai Kao berkapasitas
 > > 65,13 Megawatt merupakan jawaban pemerintah atas kebutuhan
 > > mereka,” jelasnya.Kayep mengatakan, pihaknya sempat menggelar
 > > Konferensi Pers di Jayapura pada Senin (12/02) kemarin didampingi
 > > para Tokoh Adat Kati dan Wambon dan mereka dengan tegas menolak
 > > rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao. (Baca :Siaran Pers FORPA-BD
 > > Tentang Penolakan Pembangunan PLTA Sungai Kao).Ditanya tentang
 > > status proyek ini, Kayep menjelaskan, FORPA-BD sudah menelusurinya
 > > ke Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Jakarta. “Sumber
 > > kami di Ditjen SDA mengatakan, yang terprogram secara nasional
 > > hanya 65 Bendungan sejak 2014-2019. PLTA Sungai Kao tidak
 > > terdaftar untuk proyek TA 2018 maupun TA 2019. Di Papua yang
 > > terdaftar untuk dibangun pada TA 2018 adalah Bendungan Baliem di
 > > Kabupaten Jawawijaya,” jelas Kayep.Kayep menjelaskan, apa yang
 > > sedang dilakukan oleh PT. Aditya Engineering Consultant dari
 > > Bandung bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Boven Digoel saat ini
 > > adalah Studi Kelayakan untuk mengkaji, apakah PLTA layak dibangun
 > > di Sungai Kao.“PT. Aditya Engineering Consultant sudah memenangkan
 > > lelang untuk Studi Kelayakan Pembangunan Bendungan Digoel di
 > > Kementerian PUPR dengan nilai penawaran sama dengan nilai
 > > terkoreksi sebesar Rp 7 Milyar lebih,” kata Kayep sembari
 > > mengatakan, pengumuman pelelangan dan pemenang tender bisa diakses
 > > secara onlinemelalui alamat
 > > https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/pemenang/28759064.Menyikapi 
 > > https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/pemenang/28759064.Menyikapi
 > > https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/pemenang/28759064.Menyikapi 
 > > https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/pemenang/28759064.Menyikapi
 > > Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao yang terkesan dipaksakan ini,
 > > Kayep mengatakan FORPA-BD siap mengawal pemilik tanah untuk
 > > melakukan penolakan sampai pihak pemerintah membatalkan rencana
 > > ini.“Kami sejalan dengan Masyarakat Adat Kati-Wambon, akan lakukan
 > > penolakan dengan berbagai cara, mulai dari Konferensi Pers,
 > > Mengirim Surat ke Kementerian PUPR Demonstrasi Massa, sampai pada
 > > pemalangan lokasi yang sudah di-survey,” tegas Kayep.Dari data
 > > yang dihimpun media ini, diketahui bahwa Rencana Pembangunan PLTA
 > > Sungai Kao dan Survey untuk Studi Kelayakan dilakukan tanpa
 > > sosialisasi dan menyasar tempat-tempat keramat sehingga mendapat
 > > penolakan dari berbagai komponen Masyarakat Adat Kati-Wambon di
 > > Waropko, Tanah Merah, Merauke dan Jayapura. (Baca : PLTA Sungai
 > > Kao Ditolak Karena Menyasar Banyak Tempat Keramat).[AB/TA].
 > > Benarkah hegemoni negara maju ataukah karena perhatian terhadap
 > > keruskan hutan tanah ulayat yang dilakukan oleh rezim
 > > neo-Mojopahit dan konco bin sahatbat mereka dengan subsidi negara
 > > untuk membuat perkebunan kelapa sawit?http://www.suarakarya.id/ 
 > > http://www.suarakarya.id/
 > > http://www.suarakarya.id/ http://www.suarakarya.id/ 
 > > detail/64046/Hegemoni-Negara-
 > > Maju-Sebabkan-Sawit- Diperlakukan-Tidak-Adil
 > > 
 > > Hegemoni Negara Maju Sebabkan Sawit Diperlakukan Tidak Adil
 > > Seminar persawitan diselenggarakan majalah Sawit Indonesia, Kamis
 > > (29/3/2018), di Jakarta. (suarakarya.id/laksito)29 Maret 2018 22:45
 > > WIB Penulis : Laksito Adi Darmono SuaraKarya.id - JAKARTA: Gabungan
 > > Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), mendukung penuh
 > > penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Oleh
 > > karena itu, perlu dibangun kolaborasi dengan semua pihak,
 > > antarpelaku usaha, petani, dan pemerintah.“Kita melakukan
 > > kolaborasi, advokasi dan memperbanyak komunikasi dengan para
 > > pelaku usaha maupun pemerintah, agar kita satu suara dalam ISPO,”
 > > ujar Ketua GAPKI Kacuk Sumarto, dalam diskusi "ISPO dan
 > > Keberterimaan Pasar Global" yang diadakan Majalah Sawit Indonesia,
 > > di Jakarta, Kamis (29/3/2018).Sertifikasi ISPO, menurut Kacuk
 > > bukan sekadar syarat untuk dapat ditetima pasar, namun sekaligus
 > > digunakan untuk membentuk perilaku pelaku industri sawit. “Untuk
 > > itu, sekarang tinggal proses mendapatkan sertifikasi ISPO dapat
 > > dipercepat,” ujarnya.Meskipun diakuinya, negara konsumen meminta
 > > banyak standar, utamaya dari aspek lingkungan, kesehatan, hak
 > > asasi manusia, namun adanya unsur kepentingan dagang dan hegemoni
 > > negara maju, mengakibatkan sawit diperlakukan tidak adil, seperti
 > > tindakan diskriminasi dan hambatan perdagangan. “Sehingga ISPO
 > > harus mampu menjawab tantangan itu,” ucap Kacuk.Rino Afrino Wakil
 > > Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
 > > (Apkasindo) menambahkan, kunci sukses dari pelaksanaan ISPO harus
 > > ada kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha perkebunan
 > > sawit.Kebijakan ISPO harus diikuti oleh terciptanya regulasi
 > > percepatan penyelesaian masalah yang dialami oleh petani. “Seperti
 > > penyelesaian lahan di kawasan hutan, gambut, STDB, lahan gambut,
 > > akses pasar dan permodalam,” ujarnya.Selain itu, katanya,
 > > kebijakan ISPO harus mendorong perbaikan tata kelola perkebunan,
 > > meningkatkan keberterimaan pasar dan peningkatan daya saing.Rino
 > > juga mengusulkan mandatori ISPO petani dapat berjalan asalkan
 > > pemerintah juga membantu untuk menyelesaikan persoalan petani
 > > seperti kebun petani di kawasan hutan dan legalitas. Kalau memang
 > > belum siap, maka mandatori ISPO petani diundur dari tahun 2020
 > > menjadi tahun 2025."Usulan kami pemerintah membantu petani untuk
 > > menyelesaikan masalah yang dihadapi.. Untuk itu, mandatori dapat
 > > diundur menjadi 2025 setelah masalah petani dapat terselesaikan,"
 > > ucapnya. *
 > > 
 > > 
 > > 
 > > 
 > > 
 > > 
 > > 
 > > 
 > 

          • Re: [GE... 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]
            • Re... jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
              • ... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
              • ... Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
              • ... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
              • ... ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
              • ... Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
              • ... 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]
              • ... ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
              • ... 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]
              • ... jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
  • Re: [GELORA45] Hegemoni ... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]

Kirim email ke