Kok bisa anda tulis jdi begini ?
*Apa karena "Orang2 di Tiongkok sudah biasa bekerja berpindah pindahdari satu kota ke kota lain, berbulan-bulan meninggalkan keluarganya didesa" lalu punya legitimasi untuk menyikut lapangan kerja kaum buruhdan pekerja ahli demi kehidupan di tanahairnya sendiri untuk ditendang?* Di Indonesia pembangunan itu luar biasa cepat, terutama di bidang real estate. Di bidang ini prestasi dan keahlian Indonesia luar biasa, sampai bangun real estate di Hanoi, Kamboja, Shanghai Pudong. Tukang2 yang ahli sudah direkrut oleh ondernemer2 yang mengkhususkan diri, ada yang bagian pasang pipa2 leiding, ada yang bagian listrik, ada yang bagian pasang kozijnen, ada yang bagian pasang dapur, ada yang khusus pasang tegel, dan sudah seahli pasang tegel seperti di italia, betul2 mepet, dll. Di bidang2 ini tukang2 yang ahli kalau mau bisa pindah dari satu onderannemer ke onderannemer lain. Tetapi kalau gaji baik, lingkungan kerja baik, orang enggan pindah kerjaan. Yang sudah mapan ini, enggan pergi kerja jauh2. Lain dari pekerja Tiongkok yang memang harus pindah2 terus bangun pabrik yang sama di mana2, di Tiongkok sendiri di bebagai propinsi hingga di beberapa negeri di Afrika. Ya, orang kerja di propinsi lain, apalagi di negeri lain, dapat banyak gaji extra. Dua teman di jerman dulu, dikirim ke Demak (Semarang), Tiongkok, Mesir, Lybia,Irak pimpin bangun pabrik. Gajinya dubbel dan dapat extra libur 2 minggu tiap selesai satu proyek. Lalu datangkan isrinya untuk berlibur di negeri yang dia baru selesaikan proyeknya. Tetapi di bidang2 lain, Indonesia masih ketinggalan, seperti pasang mesin2 berat yang di Belanda saja, waktru spray dryer di perusahaan dipasang pakai kontraktor yang sudah biasa pasang. Setelah selesai pasang, dilakukan trial run, dan produksi dimulai, tiap kali dilakukan penyetelan, hingga bekerja optimal. Kepala monteur yang pasang spray dryer disewa selama setahun, ngajari monteur2 perusahaan sampai bisa melakukan semua reparasi. Ya, mahal, disamping bayar ongkos jalan tiap hari dari Schiedam ke Maarssen. Kalau jalankan produksinya, tidak terlau sulit dengan adanya petunjuk kerja yang baik berdasarkan pengalaman dari anak perusahaan lain. Tetapi di bidang lain, bisa makan waktu banyak mengajari operator2nya. Kalau perusahaan Indonesia beli turn key proyek, maunya cepat2 dapat berproduksi, supaya modalnya cepat kembali. Yang paling cepat ya pembangunan pabrik dan pasang mesin2 semua di satu tangan, takut waktu mesin mau dipasang, ada kesalahan konstruksi. Di sini rupanya pemerintah tidak bisa campur tangan, mengharuskan bangunan pabrik harus dikerjakan tenaga kerja Indonesia. Kalau joint venture antara pemerintah dan Modal Asing, bisa diatur mana yang dikerjakan BUMN Indonesia, mana yang oleh kontraktor asing, mana yang ber-sama2 seperti Suromadu. Mungkin ada baiknya, di tiap joint venture, modal pemerintah ikut, sehingga bisa menentukan porsi mana yang dapat dikerjakan oleh salah satu BUMN. Mungkin ada masukan lain ? Barangkali ondernemer2 yang bergabung dalam organisasi pengusaha dapat bekerja sama dengan organisasi buruh, untuk menuntut bagian pekerjaan ? Tetapi berarti ondernemer2 itu bersedia kerja di daerah luar Jawa dengan membawa mesin2 dan pegawainya. Berati bersedia hidup keras di bedeng2. Kalau ini terjadi,teknik dapat berkembang cepat. 2018-04-20 23:51 GMT+02:00 'Lusi D.' [email protected] [GELORA45] < [email protected]>: > > > Argumentasi pertimbangan yang berdasarkan pengenalan dan pengalaman > kerja kongkritnya kaum buruh dan pekerja ahli di tanahair mana? Kok > anjurannya kayak memandori kaum pekerja di Indonesia dari jauh nun di > Nederland sana? > > Apa karena "Orang2 di Tiongkok sudah biasa bekerja berpindah pindah > dari satu kota ke kota lain, berbulan-bulan meninggalkan keluarganya di > desa" lalu punya legitimasi untuk menyikut lapangan kerja kaum buruh > dan pekerja ahli demi kehidupan di tanahairnya sendiri untuk ditendang? > > Am Fri, 20 Apr 2018 22:52:30 +0200 > schrieb "kh djie [email protected] [GELORA45]" > <[email protected]>: > > > 1. Peraturan TKA harus bisa berbahasa Indonesia sudah dicabut. Jadi > > sulit untuk dipersoalkan lagi. > > 2. Persoalan TKA . Kalau Indonesia sudah punya tenaga kerja yang > > memenuhi syarat dan ondernemer2 > > yang dapat mengerjakan sebagian projek, pembangun pabrik akan > > lebih murah pakai tenaga Indonesia. > > Kalau untuk membangun bangunan pabrik, mestinya onderanemer dari > > pulau Jawa sudah bisa, mengingat > > mereka sudah sanggup membangun gedung2 tinggi. Tetapi apakah > > mereka mau kerja di luar Jawa, merekrut > > dan membawa tenaga kerja yang sudah berpengalaman dari jawa, dan > > berbulan-bulan kerja mulai dari babat > > hutan, dan meninggalkan keluarga, meskipun diiming-iming dengan > > bayaran extra ? > > Orang2 di Tiongkok sudah biasa bekerja berpindah pindah dari satu > > kota ke kota lain, berbulan-bulan > > meninggalkan keluarganya di desa. > > Suatu turn key project perusahaan asing yang ada dead timenya, > > menyebabkan perusahaan asing takut denda > > kalau terlambat menyelesaikan proyeknya. Mereka bawa tenaga2 yang > > sudah berpengalaman, yang pernah > > membangun proyek yang sama di tempat2 lain. > > Suatu proyek seperti Suramadu dengan pembagian jelas, mana yang > > diselesaikan BUMN Indonesia, mana yang > > oleh perusahaan asing, mana yang bersama ( di situ pengalihan > > teknologi dapat terjadi dengan cepat) mungkin > > paling baik. Jadi BUMN Indonesia kalau perlu bisa cari > > ondernemer2 yang terpercaya hasil kerjanya. > > > > 2018-04-20 21:18 GMT+02:00 Tatiana Lukman <[email protected]>: > > > > > Rupanya bung tidak tahu bahwa untuk melawan ketidak adilan dan > > > kebijakan yang merugikan diperlukan instrumen. Bung kira setiap > > > orang yang mengalami ketidak adilan, lantas kontan bisa melawan > > > atau protes??? Seandainya protes, apakah lantas bisa berhasil??? > > > Jalannya panjang bung!!!! Disitulah arti penting dari > > > BERORGANISASI!!!! Pernah saya postingkan sebuah penelitian tentang > > > kehidupan buruh pertambangan Nikel di Sulawesi yang dikelola modal > > > Tkk yang membawa buruhnya sendiri. Buruh Indonesia yang > > > diwawancarai sudah tentu tidak senang dengan adanya buruh Tkk yang > > > jelas-jelas kondisi hidup dan upahnya jauh lebih baik dan tinggi > > > dari pada dia dan kawan-kawan buruh lainnya. Namun, dia tidak bisa > > > berbuat apa-apa?? Mengapa? Di situ tidak ada serikat buruh!!Dan > > > mengorganisasi SB tidak mudah!!! Kemudian masih harus dilihat SB > > > yang bagaimana?? Serikat buruh yang membela sungguh-sungguh > > > kepentingan buruhnya atau yang berpihak kepada pengusaha????Buruh > > > mau berorganisasi ketika sadar akan arti penting organisasi sebagai > > > alat perjuangan. Dan untuk mencapai kesadaran itu perlu proses > > > pendidikan yang hanya bisa didapat dari pengalaman perjuangannya > > > sendiri melalui organisasi buruh. Masalah ketrampilan, proyek di > > > luar Jawa dan seterusnya adalah masalah yang justru seharusnya > > > menjadi tanggung jawab Pemerintah. *Disinilah letak akar > > > masalahnya*: kebijakan pemerintah yang TIDAK MEMIHAK KEPADA kaum > > > buruhnya sendiri!!!!Maka itu jangan salahkan ormas-ormas rakyat > > > yang terus berjuang melawan politik/kebijakan Jokowi-JK dan > > > menunjuk pemerintah sebagai boneka imperialis!! Itu bukan tuduhan > > > kosong tanpa dasar!! Anda ambil contoh perusahaan asing di Tkk yang > > > mengerjakan pekerja asing karena keunggulan bahasa Inggrisnya. Nah, > > > ini juga pencerminan dari kebijakan Pemerintah kapitalis Tiongkok > > > yang tidak memihak dan membela kepentingan buruh Tiongkoknya > > > sendiri. Masak mendidik buruhnya sendiri supaya bisa berbahasa > > > Inggris saja tidak mampu??? Sampai harus mendatangkan orang dari > > > Malaysia dan Scotland. Dulu, pada jaman Mao, ketika hubungan masih > > > baik dengan Soviet, banyak ahli dari Uni Soviet. Masalah bahasa > > > adalah masalah sekunder yang mudah diselesaikan!!! Lagi-lagi > > > soalnya terletak pada politik/kebijakan pemerintahnya sendiri!!! > > > Begitu juga di Soviet Uni, pada jaman Stalin, banyak buruh dan ahli > > > datang dari AS untuk menghindari krisis ekonomi tahun 30-an... > > > Masalah bahasa bukanlah masalah POKOK!!!! > > > > > > > > > On Friday, April 20, 2018 8:32 PM, "kh djie [email protected] > > > [GELORA45]" < [email protected]> wrote: > > > > > > > > > > > > Tenaga kerja illegal , ya harus ditangkap, dipenjara. > > > Prusahaan yang memperkerjakannya, harus didenda berat. > > > Kalau berulang, didenda beberapa kali lipat. > > > Instantie yang dapat melakukan : > > > - departemen tenaga kerja. > > > - jawatan pajak, karena pekwerja asing harus bayar ijin kerja. > > > - polisi., > > > sendiri2, atau bersama. > > > Yang saya herankan kok protest terhadap adanya TKA bukan datang dari > > > onderannemer2. > > > Kan mereka yang paling dirugikan, kalau TKA yang mengerjakan. > > > Apa sebabnya ? Apakah mereka tidak sanggup mengerjakan, tidak punya > > > cukup tenaga > > > trampil ? Apakah karena proyek2 itu di luar Jawa, maka mereka > > > kesulitan merekrut, membawa > > > tenaga kerja dari Jawa yang telah berpengalaman mengerjakan ? Apakah > > > tenaga kerja dari > > > pulau Jawa enggan bekerja terus menerus ber-bulan2 di luar pulau, > > > meninggalkan keluarga ? > > > Kalau gaji pegawai Indonesia lebih murah dan cukup terampil, > > > mestinya perusahaan mana saja > > > yang berdasarkan perhitungan ekonomis, akan pakai tenaga yang murah > > > dan efficient dari Indonesia? > > > Saya tahu perusahaan real estate Indonesia bangun real estate di > > > Pudong Shanghai. Dia pakai > > > onderannemer dari Scotland yang berbahasa Inggris. Tenaga2 kerja > > > berpengalaman sudah ada > > > di Shanghai, tetapi terjadi kesultian komunikasi karena perbedaan > > > bahasa. Real estate ini menyewa > > > mandor yang berpengalaman dari Malaysia, yang bisa berbahasa Inggris > > > dengan onderannemer > > > dari Scotlandia, yang memberi instruksi, dan berbahasa Mandarin > > > dengan tukang2 dari Shanghai > > > yang harus mengerjakan sesuai dengan gambar. > > > Kalau hanya pakai penterjemah yang tidak mengerti teknik, akan > > > terjadi kesulitan lain. > > > > > > 2018-04-20 19:16 GMT+02:00 Tatiana Lukman <[email protected]>: > > > > > > Ya memang, harusnya begitu!! Tangkap, penjarakan dan denda!!! Tapi > > > harus diingat pemerintah Indonesia bukan pemerintah Belanda!! > > > Pemerintah Indonesia betu-betul mengorbankan kepentingan nasional > > > dan rakyatnya sendiri. Lha, bung baca sendiri pernyataan Menterinya > > > yang anda postingkan itu ,sangat tidak sesuai dengan kenyataan: > > > membandingkan TKA Tiongkok dengan TKI di Tiongkok!! Sebuah > > > perbandingan yang sama sekali palsu dan tetap didasarkan pada > > > pemihakan kepada MODAL ASING!! > > > > > > > > > On Friday, April 20, 2018 7:06 PM, "kh djie [email protected] > > > [GELORA45]" < [email protected]> wrote: > > > > > > > > > > > > Tenaga kerja illegal, tangkap saja dan penjarakan.. > > > Perusahaan yang berani pakai tenaga illegal jatuhi denda yang berat. > > > Kalau masih berulang, denda lebih berat lagi.. > > > > > > On 20 April 2018 at 18:51, Tatiana Lukman <[email protected]> > > > wrote: > > > > > > Nah, postingan ini merupakan usaha untuk membenarkan pembanjiran > > > buruh Tiongkok ke Indonesia, bahkan yang ilegal. Masalah yang > > > seharusnya diklarifikasi dan dijelaskan adalah pekerjaan apa yang > > > dikerjakan oleh TKI di Tiongkok?? Bagaimana kondisi kerja, kondisi > > > kehidupan dan upah para TKI ini??? Karena harus diingat perbedaan > > > tingkat hidup antara Indonesia dan Tiongkok. Ada yang bisa memberi > > > informasi ini? > > > > > > > > > On Friday, April 20, 2018 4:11 AM, "kh djie [email protected] > > > [GELORA45]" < [email protected]> wrote: > > > > > > > > > > > > https://economy.okezone.com/ read/2016/12/21/320/1572422/ > > > tki-di-china-lebih-besar- dibandingkan-jumlah-pekerja- china-di-ri > > > <https://economy.okezone.com/read/2016/12/21/320/1572422/ > tki-di-china-lebih-besar-dibandingkan-jumlah-pekerja-china-di-ri> > > > TKI di China Lebih Besar Dibandingkan Jumlah Pekerja China di RI > > > Dedy Afrianto, Jurnalis *ยท* *Rabu 21 Desember 2016 17:23 WIB* > > > [image: https: img.okeinfo.net content 2016 12 21 320 1572422 > > > tki-di-china-lebih-besar-dibandingkan-jumlah-pekerja- > china-di-ri-tYJVuiEj51.jpg]Menteri > > > Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (Foto: Okezone) > > > JAKARTA - Tenaga kerja asing (TKA) asal China hingga saat ini telah > > > mencapai 21 ribu tenaga kerja yang bekerja pada berbagai sektor. > > > Besarnya jumlah tenaga kerja ini pun menjadi salah satu sorotan > > > masyarakat di Indonesia. > > > Hanya saja, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Indonesia > > > ternyata jauh lebih besar dibandingkan jumlah TKA China di > > > Indonesia. Untuk daratan China saja, terdapat sekira 81 ribu TKI > > > asal Indonesia. Angka ini belum termasuk jumlah TKI pada daerah > > > yurisdiksi China lainnya. BERITA TERKAIT+ > > > <https://economy.okezone.com/topic/32984/tenaga-kerja-china-ilegal> > > > > > > - Catat! Kadin China Keluhkan Pekerjanya Selalu Dituding Tenaga > > > Kerja Ilegal > > > <https://economy.okezone.com/read/2017/07/17/320/1738123/ > catat-kadin-china-keluhkan-pekerjanya-selalu-dituding-tenaga-kerja-ilegal> > > > - Investasi China Makin Besar, Risikonya Tenaga Kerja Ilegal > > > Bertambah > > > <https://economy.okezone.com/read/2017/05/23/320/1697837/ > investasi-china-makin-besar-risikonya-tenaga-kerja-ilegal-bertambah> > > > - Menaker: Tenaga Kerja Asing Asal China Tak Perlu Dikhawatirkan > > > <https://economy.okezone.com/read/2017/01/23/320/1599053/ > menaker-tenaga-kerja-asing-asal-china-tak-perlu-dikhawatirkan> > > > > > > "Pada saat saya menyatakan jumlah TKA dari china dibanding TKI di > > > China lebih besar TKI di China, orang marah.. Padahal itu faktanya. > > > Misal TKI di China 81 ribu, sementara TKI di Hongkong 153 ribu, di > > > Macau 16 ribu, Taiwan saja 200 ribu," tutur Menteri Tenaga Kerja > > > (Menaker) Hanif Dhakiri di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (21/12/2016). > > > Menaker pun meminta agar isu ini tidak dibesar-besarkan. Pasalnya, > > > hal ini mampu memberikan sentimen negatif bagi tenaga kerja > > > Indonesia. Masyarakat pun diminta untuk tetap tenang karena > > > pemerintah akan terus mengawal isu TKA ilegal pada berbagai daerah > > > di Indonesia. "Jadi ini harus dipahami secara rasional. Jangan > > > sampai isu TKA ini dibawa-bawa ke mana-mana sehingga membangun > > > sentimen-sentimen yang tidak sehat bagi demokrasi kita maupun untuk > > > persatuan bangsa," pungkasnya. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
