1. Pada pokoknya, saya tidak mempersoalkan soal bahasa. Itu saya anggap masalah
sekunder.2. Soal ketrampilan, untuk memenuhi syarat, dsb, sekali lagi, adalah
tugas Pemerintah. Lagi-lagi soal keberpihakan. Kalau sebuah pemerintah memang
berpihak kepada buruhnya, maka dia akan kembangkan ketrampilan buruhnya. Soal
kesediaan meninggalkan keluarga dan bekerja berpindah-pindah, sebenarnya sudah
dibuktikan dengan buruh migran Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk cari
makan. Bukan hanya meninggalkan keluarganya, bahkan mempertaruhkan nyawanya!!
Itu yang ke luar negeri. Sedangkan yang pindah-pindah di dalam negeri juga
dibuktikan dengan GSBI Papua Barat yang menuntut agar distop aliran buruh dari
luar Papua, mereka menuntut agar Pemerintah berusaha meningkatkan ketrampilan
buruh lokal supaya mengurangi pengangguran di kalangan penduduk lokal. Jadi
sebenarnya soal pindah-pindah juga bukan masalah. Kesimpulan: bagi saya,
masalah pokoknya adalah keberpihakan pemerintah yang menentukan kebijakannya.
Karena pemerintah tidak perduli pada nasib buruh Indonesia, maka lahirlah semua
kebijakan yang sangat merugikan dan menyengsarakan kaum buruh.
On Friday, April 20, 2018 10:52 PM, kh djie <dji...@gmail.com> wrote:
1. Peraturan TKA harus bisa berbahasa Indonesia sudah dicabut. Jadi sulit
untuk dipersoalkan lagi.2. Persoalan TKA . Kalau Indonesia sudah punya tenaga
kerja yang memenuhi syarat dan ondernemer2 yang dapat mengerjakan sebagian
projek, pembangun pabrik akan lebih murah pakai tenaga Indonesia. Kalau
untuk membangun bangunan pabrik, mestinya onderanemer dari pulau Jawa sudah
bisa, mengingat mereka sudah sanggup membangun gedung2 tinggi. Tetapi apakah
mereka mau kerja di luar Jawa, merekrut dan membawa tenaga kerja yang sudah
berpengalaman dari jawa, dan berbulan-bulan kerja mulai dari babat hutan,
dan meninggalkan keluarga, meskipun diiming-iming dengan bayaran extra ?
Orang2 di Tiongkok sudah biasa bekerja berpindah pindah dari satu kota ke kota
lain, berbulan-bulan meninggalkan keluarganya di desa. Suatu turn key
project perusahaan asing yang ada dead timenya, menyebabkan perusahaan asing
takut denda
kalau terlambat menyelesaikan proyeknya. Mereka bawa tenaga2 yang sudah
berpengalaman, yang pernah membangun proyek yang sama di tempat2 lain.
Suatu proyek seperti Suramadu dengan pembagian jelas, mana yang diselesaikan
BUMN Indonesia, mana yang oleh perusahaan asing, mana yang bersama ( di
situ pengalihan teknologi dapat terjadi dengan cepat) mungkin paling baik.
Jadi BUMN Indonesia kalau perlu bisa cari ondernemer2 yang terpercaya hasil
kerjanya..
2018-04-20 21:18 GMT+02:00 Tatiana Lukman <jetaimemuc...@yahoo.com>:
Rupanya bung tidak tahu bahwa untuk melawan ketidak adilan dan kebijakan yang
merugikan diperlukan instrumen. Bung kira setiap orang yang mengalami ketidak
adilan, lantas kontan bisa melawan atau protes??? Seandainya protes, apakah
lantas bisa berhasil??? Jalannya panjang bung!!!! Disitulah arti penting dari
BERORGANISASI!!!! Pernah saya postingkan sebuah penelitian tentang kehidupan
buruh pertambangan Nikel di Sulawesi yang dikelola modal Tkk yang membawa
buruhnya sendiri. Buruh Indonesia yang diwawancarai sudah tentu tidak senang
dengan adanya buruh Tkk yang jelas-jelas kondisi hidup dan upahnya jauh lebih
baik dan tinggi dari pada dia dan kawan-kawan buruh lainnya.. Namun, dia tidak
bisa berbuat apa-apa?? Mengapa? Di situ tidak ada serikat buruh!!Dan
mengorganisasi SB tidak mudah!!! Kemudian masih harus dilihat SB yang
bagaimana?? Serikat buruh yang membela sungguh-sungguh kepentingan buruhnya
atau yang berpihak kepada pengusaha????Buruh mau berorganisasi ketika sadar
akan arti penting organisasi sebagai alat perjuangan. Dan untuk mencapai
kesadaran itu perlu proses pendidikan yang hanya bisa didapat dari pengalaman
perjuangannya sendiri melalui organisasi buruh.Masalah ketrampilan, proyek di
luar Jawa dan seterusnya adalah masalah yang justru seharusnya menjadi tanggung
jawab Pemerintah. Disinilah letak akar masalahnya: kebijakan pemerintah yang
TIDAK MEMIHAK KEPADA kaum buruhnya sendiri!!!!Maka itu jangan salahkan
ormas-ormas rakyat yang terus berjuang melawan politik/kebijakan Jokowi-JK dan
menunjuk pemerintah sebagai boneka imperialis!! Itu bukan tuduhan kosong tanpa
dasar!! Anda ambil contoh perusahaan asing di Tkk yang mengerjakan pekerja
asing karena keunggulan bahasa Inggrisnya. Nah, ini juga pencerminan dari
kebijakan Pemerintah kapitalis Tiongkok yang tidak memihak dan membela
kepentingan buruh Tiongkoknya sendiri. Masak mendidik buruhnya sendiri supaya
bisa berbahasa Inggris saja tidak mampu??? Sampai harus mendatangkan orang dari
Malaysia dan Scotland. Dulu, pada jaman Mao, ketika hubungan masih baik dengan
Soviet, banyak ahli dari Uni Soviet. Masalah bahasa adalah masalah sekunder
yang mudah diselesaikan!!! Lagi-lagi soalnya terletak pada politik/kebijakan
pemerintahnya sendiri!!! Begitu juga di Soviet Uni, pada jaman Stalin, banyak
buruh dan ahli datang dari AS untuk menghindari krisis ekonomi tahun 30-an...
Masalah bahasa bukanlah masalah POKOK!!!!
On Friday, April 20, 2018 8:32 PM, "kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]"
<GELORA45@yahoogroups.com> wrote:
Tenaga kerja illegal , ya harus ditangkap, dipenjara.Prusahaan yang
memperkerjakannya, harus didenda berat.Kalau berulang, didenda beberapa kali
lipat.Instantie yang dapat melakukan :- departemen tenaga kerja.- jawatan
pajak, karena pekwerja asing harus bayar ijin kerja.- polisi.,sendiri2, atau
bersama.Yang saya herankan kok protest terhadap adanya TKA bukan datang dari
onderannemer2.Kan mereka yang paling dirugikan, kalau TKA yang mengerjakan.Apa
sebabnya ? Apakah mereka tidak sanggup mengerjakan, tidak punya cukup tenaga
trampil ? Apakah karena proyek2 itu di luar Jawa, maka mereka kesulitan
merekrut, membawatenaga kerja dari Jawa yang telah berpengalaman mengerjakan ?
Apakah tenaga kerja daripulau Jawa enggan bekerja terus menerus ber-bulan2 di
luar pulau, meninggalkan keluarga ?Kalau gaji pegawai Indonesia lebih murah dan
cukup terampil, mestinya perusahaan mana sajayang berdasarkan perhitungan
ekonomis, akan pakai tenaga yang murah dan efficient dari Indonesia?Saya tahu
perusahaan real estate Indonesia bangun real estate di Pudong Shanghai. Dia
pakaionderannemer dari Scotland yang berbahasa Inggris. Tenaga2 kerja
berpengalaman sudah adadi Shanghai, tetapi terjadi kesultian komunikasi karena
perbedaan bahasa. Real estate ini menyewamandor yang berpengalaman dari
Malaysia, yang bisa berbahasa Inggris dengan onderannemer dari Scotlandia, yang
memberi instruksi, dan berbahasa Mandarin dengan tukang2 dari Shanghaiyang
harus mengerjakan sesuai dengan gambar..Kalau hanya pakai penterjemah yang
tidak mengerti teknik, akan terjadi kesulitan lain.
2018-04-20 19:16 GMT+02:00 Tatiana Lukman <jetaimemuc...@yahoo.com>:
Ya memang, harusnya begitu!! Tangkap, penjarakan dan denda!!! Tapi harus
diingat pemerintah Indonesia bukan pemerintah Belanda!! Pemerintah Indonesia
betu-betul mengorbankan kepentingan nasional dan rakyatnya sendiri. Lha, bung
baca sendiri pernyataan Menterinya yang anda postingkan itu ,sangat tidak
sesuai dengan kenyataan: membandingkan TKA Tiongkok dengan TKI di Tiongkok!!
Sebuah perbandingan yang sama sekali palsu dan tetap didasarkan pada pemihakan
kepada MODAL ASING!!
On Friday, April 20, 2018 7:06 PM, "kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]"
<GELORA45@yahoogroups.com> wrote:
Tenaga kerja illegal, tangkap saja dan penjarakan..Perusahaan yang berani
pakai tenaga illegal jatuhi denda yang berat.Kalau masih berulang, denda lebih
berat lagi..
On 20 April 2018 at 18:51, Tatiana Lukman <jetaimemuc...@yahoo.com> wrote:
Nah, postingan ini merupakan usaha untuk membenarkan pembanjiran buruh Tiongkok
ke Indonesia, bahkan yang ilegal. Masalah yang seharusnya diklarifikasi dan
dijelaskan adalah pekerjaan apa yang dikerjakan oleh TKI di Tiongkok??
Bagaimana kondisi kerja, kondisi kehidupan dan upah para TKI ini??? Karena
harus diingat perbedaan tingkat hidup antara Indonesia dan Tiongkok. Ada yang
bisa memberi informasi ini?
On Friday, April 20, 2018 4:11 AM, "kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]"
<GELORA45@yahoogroups.com> wrote:
https://economy.okezone.com/ read/2016/12/21/320/1572422/
tki-di-china-lebih-besar- dibandingkan-jumlah-pekerja- china-di-ri
TKI di China Lebih Besar Dibandingkan Jumlah Pekerja China di RI
Dedy Afrianto, Jurnalis · Rabu 21 Desember 2016 17:23 WIBMenteri Tenaga Kerja
Hanif Dhakiri (Foto: Okezone)JAKARTA - Tenaga kerja asing (TKA) asal China
hingga saat ini telah mencapai 21 ribu tenaga kerja yang bekerja pada berbagai
sektor. Besarnya jumlah tenaga kerja ini pun menjadi salah satu sorotan
masyarakat di Indonesia.
Hanya saja, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Indonesia ternyata jauh
lebih besar dibandingkan jumlah TKA China di Indonesia. Untuk daratan China
saja, terdapat sekira 81 ribu TKI asal Indonesia. Angka ini belum termasuk
jumlah TKI pada daerah yurisdiksi China lainnya.BERITA TERKAIT+
- Catat! Kadin China Keluhkan Pekerjanya Selalu Dituding Tenaga Kerja Ilegal
- Investasi China Makin Besar, Risikonya Tenaga Kerja Ilegal Bertambah
- Menaker: Tenaga Kerja Asing Asal China Tak Perlu Dikhawatirkan
"Pada saat saya menyatakan jumlah TKA dari china dibanding TKI di China lebih
besar TKI di China, orang marah.. Padahal itu faktanya. Misal TKI di China 81
ribu, sementara TKI di Hongkong 153 ribu, di Macau 16 ribu, Taiwan saja 200
ribu," tutur Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri di Menara Kadin,
Jakarta, Rabu (21/12/2016).Menaker pun meminta agar isu ini tidak
dibesar-besarkan. Pasalnya, hal ini mampu memberikan sentimen negatif bagi
tenaga kerja Indonesia. Masyarakat pun diminta untuk tetap tenang karena
pemerintah akan terus mengawal isu TKA ilegal pada berbagai daerah di
Indonesia.."Jadi ini harus dipahami secara rasional. Jangan sampai isu TKA ini
dibawa-bawa ke mana-mana sehingga membangun sentimen-sentimen yang tidak sehat
bagi demokrasi kita maupun untuk persatuan bangsa," pungkasnya.
