Dalam membangun manusia / bangsa memang tidak
seharusnya melalui "jalan tengah", sebab yang dibangun
dan dikembangkan adalah jatidiri manusia. Terlebih dalam
membangun manusia dari bangsa yang merdeka, berdaulat.
Apa artinya merdeka kalau terus-menerus harus mengemis
/ menerima bantuan pemodal yang tentu diikuti tuntutan
kepentingan si pemodal. Tak ubahnya beruang sirkus yang
diupahi gula-gula setiapkali selesai memamerkan atraksi
sesuai perintah sang pelatih.
Kesadaran jatidiri ini dulu yang harus dibangun. Jatidiri
sebagai manusia. Terutama agar terhindar (sekaligus bertahan)
dari paham homo homini lupus yang dipraktekkan kaum
kolonialis-imperialis sepanjang sejarah manusia.
Artinya, kalau Indonesia harus juga menempuh "jalan tengah"
dalam urusan investasi SDM (baca: menerima bantuan modal),
maka si pemimpin haruslah menjaga harga dirinya dan tidak
bersimpuh di depan pemodal. Ajukan saja apa yang harus
dipenuhi pemodal untuk membantu kebutuhan Indonesia.
Jangan malah tercucuk perintah Bank Dunia untuk meningkatkan
kemampuan produksi PMA. Kalau si pemimpin betul punya
perhatian terhadap pembangunan manusia Indonesia, mestinya
dia punya konsep yang jelas dan diprogramkan sejak awal
kekuasaannya, bukan di penghujung masa kekuasaannya setelahdiperintah Bank
Dunia.
Memang, masalah utama di Indonesia adalah soal kepemimpinan.
Indonesia mengalami krisis pemimpin terutama sejak berlakunya
UUD amandemen. Dan, masalah ini tidak akan teratasi dengan
mengulang-ulang pemilu yang sama.
--- roeslan12@... wrote:
Nasionalisme Indonesia mengharuskan nilai-nilaipemerataan dan keadilan. Dalam
UUD 45 pasal mengenai Warga Negara BABX, yang judulnya WARGANWGARA, Pasal 27
(ayat 2) Tiap-tiap Warga Negara berhak ataspekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan; yang dilengkapi dengan UUD45 BAB XIII yang judulnya
PENDIDIKAN,Pasal 31 ( ayat 1) Tiap-tiap Warga Negara berhak memdapat pekerjaan.
Dan(ayat 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistempengajaran
nasional yang diatur dengan undang-undang.
Jadi Dua pasal ini Pasal 27 (ayat 2) dan Pasal31 (ayat 1 dan 2) adalah
merupakan target pembangunan dan pendidikanyang cukup eksplisit, yang haraus
dilaksanakan oleh pemerintahNKRI. Dalam konteks ini tidakada jalan
tengah,seperti yang di gagas oleh bung Chan CT, kecuali jikatezim neolib
Jokowi telah membuang jauh-jauh konstitusi yang berlaku di NKRIyaitu UUD 45
naskah aseli, dan menggantinya dengan ideologi neoliberal.
Roeslan.
Von: ajeg
Jalan tengah memang bisa menjadi jalan keluar yang baik.
Masalahnya, dijaman neo-kolonialisme/imperialisme
sekarang ini, "jalan-tengah" selalu mengarahke globalisasi,
bukan menghargai internasionalisme yang tetap saling
menghormati kedaulatan antar-nasion.
Dalam hal ini, jalan tengah investasi SDM yang diajukan
Indonesiasebagai “si miskin” haruslah tetap berdasarkan
kebutuhan memenuhi konsep bernegarasebagaimana
diamanatkan UUD’45 (pasal 31). Bukan baru 'teringat' lantas
gedabrukan lantaran diperintah “si kaya” biang globalisasi.
klik: Investasi SDM
--- SADAR@... wrote:
Seringkali dalam benak saya timbul pertanyaan, apakah tak ada jalan TENGAH yang
masih bisa dijalankan untuk maju lebih BAIK??? Jadi tidak mengambil pilihan
salah satu antara yg ektrim kanan maupun ekstrim kiri, dalam situasi atau
kondisi konkrit Indonesia sekarang ini, ... dimana Pemerintah masih belum
sepenuhnya ditangan RAKYAT dan masih kere! Apa yg masih bisa diperbuat lebih
baik untuk RAKYAT banyak? Katakanlah SEDIKIT saja MAJU selangkah untuk meringan
penderitaan kemiskinan yg selama ini diderita rakyat banyak! Salah satu SEBAB,
bukan satu-satunya, adalah kekurangan MODAL untuk meningkatkan kemampuan SDM
ini. Kalau saja PEMERINTAH yang sangat MISKIN ini berani dan bisa KURANGI 50%
anggaran utk Kementerian Agama/tahun, dan bisa dialihkan untuk kemeenterian
Pendidikan, mengucurkan subsidi bagi pemuda-pemudi mengejar keahlian diberbagai
bidang, tentu saja sangat baik! Tapi, kenyataan perjuangan ini tidaklah mudah
menghadapi tantangan keras dari kelompok Islam radikalis yg nampak sangat kuat.
Jalan termudah, menteri Tenaga Kerja menyerukan agar pengusaha bisa investasi
SDM, mengasuh dan mendidik pegawai/buruh nya agar menguasai keahlian lebih baik
dan mereka deengan sendirinya akan berkemampuan menyelesaikan TUGAS dengan
lebih sempurna! Jalan pemikiran yang logis saja, Pengusaha lebih diuntungkan
dengan jaminan mutu produksi lebih tinggi, sebaliknya tingkat keahlian manusia
ditingkatkan deengan baik akan memudahkan orang mendapat KERJA dengan upah
lebih baik pula, ...! Satu KONTRADIKSI baru tentunya terjadi, begitu seseorang
kwalitasnya meningkat, tentu berhak menuntut imbalan lebih baik, ... kalau saja
karyawan tsb. menganggap pengusaha setelah mendapat keuntungan lebih besar
tidak mengembalikan sebagaimana harapannya, dan tidak memuaskan, tentu bisa
saja akan memudahkan karyawan tsb loncat keperusahaan yang siap memberikan upah
lebih BESAR!
Itulah PERSAINGAN yang terjadi dipasar kerja kapitalis, ... dan dengan
berlangsung persaingan yg terjadi ini justru mendorong maju perkembangan
masyarakat lebih CEPAT! Jadi, TIDAK PERLU dihindari, tapi biarkan saja
berlangsung persaingan itu secara sehat, diikuti saja dengan jalankan
kebijaksanaan, mengambil jalan tengah sebagai keseimbangan yang lebih baik.
Menerima BANTUAN DANA darimanapun datangnya, dgn perhitungan sesuai kemampuan
sendiri utk membayar utang saja! Jangan ambil kebijakan ekstrim kanan mengambil
utang dengan bunga diatas 20%/th yg akhirnya sangat memberatkan orang membayar
utang selepas pendidikan itu, ... Sebaliknya juga jangan jalankan kebijakan
ekstrim kiri, menolak gunakan kucuran dana hanya karena datang dari Bank Dunia
untuk meningkatkan SDM.
ajeg 於 24/6/2018 23:25 寫道:
Sayangnya pembangunan manusia yang 2-3 bulan
belakangan gencar dikampanyekan pemerintah
bukan berlatar kesadaran akan amanat UUD (pasal 31)
melainkan lantaran sabda Bank Dunia:
Investasi SDM
.. untuk kelangsungan hidup industri PMA,
hehe...
--- roeslan12@... wrote:
Refleksi : Betul Pemerintah harus mengutamakan pembangunan
manusia-manusianya!!! Kepada rezim Jokowi dan para ekonomnya harus menyadari
bahwa Rakyatlah yang barus kita bangun, bukan teori ekonomi neoliberalnya,
demikian juga kepada kaum teknolog rezim Jokowi, harus juga sadar bahwa
Rakyatlatlah yang harus kira bangun bukan teknologinya untuk menciptakan
Gamor-glamor teknologi. Sampai sekarang ini saya tidak yakin bahwa strategi
mega-infrastruktur rezim Jokowi yang didasarkan pada pembangunan jenis-jenis
industri, seperti misalnya : Pabrik-pabrik, jalan TOL, Pelabuan laut dan
Lapangan terbang.,dll; yang tentu saya padat modal, akan dapat membawa
Indonesia kearah pembangunan ekonomi yang adil untuk seluruh Rakyat Indonesia.
Selain itu saya juga juga tidak yakin bahwa akumulasi human capital yang
bermutu yang juga melandasi strategi industrialisasi ini dapat meluas secara
effektif, sehingga dapat menimbulkan kelebihan dalam ekonomi. Pesimisme ini
didasarkan atas kenyataan bahwa hingga kini, Indonesia tiadak sudi melakukan
reformasi social yang mendasar, yang merupakan prasyarat mutlak bagi
emansipasai sosial yang massif.. Di era ``reformasi`` yang sudah berlangsung
selama 20 Tahun lamanya ini; Pada dasarnya adalah: anti Pasal 33 UUD 45, anti
Pancasila 1 Juni 1945 dan anti ekologi-dalam, yang kita saksikan adalah:
kebanyakan struktur-struktur sosial ekonomi kita dan tenoknologinya berakar
pada sistem kapitalis neoliberal, yang pada dasarnya didominasi oleh :
Neoloberalisme, Feodalisme, Imperialisme, Patriarki, dan rasisme. Yang ita
saksikan adalah Unit–unit ekonomi yang pada dasarnya adalah mengutamakan
kegiatan pencarian dan penumpukan nilai lebih (rente ekonomi), yang intensitas
cengkeramannya cukup tinggi dalam realitas sosial kita, sehingga tidak dapat
dirangsang untuk melakukan akkumulasi human capital yang bermutu. Mengapa ini
tidak dapat dirangsang? Jawababnnya adalah : Karena keberhasilan unit-unit
ekonomi ini hampir sepenuhnya ditentukan pada pemanfaatkan human capital dengan
bayaran murah (buruh kasar). Kesimpulaan akhir: Untuk meningkatkan
akumulasi human capital yang bermutu yang juga melandasi strategi
industrialisasi ini sehingga dapat meluas secara effektif, sehingga dapat
menimbulkan kelebihan dalam ekonomi, maka rezim Jokowi haraus meninggalkan
politik pencitraan,yang mengutamakan gensi melalui menciptakan glamor-glamor
teknologi pembangunan-pembangunan, jalan Tol, penyelenggaraan pabrik-pabik
untuk investor asing dll; Tetapi rezim Jokowi harus: 1. Memilih Urgensi bukan
gengsi, artinya bukan memilih High-technologi, yaitu glamor-glamor teknologi;
tapi memilih Urgensi yaitu membangun Kecerdasan kehidupan bangsa , yang
berarti menaikkan derajat kehidupannya sebagai bagian dari SDM, meningkatkan
kemampuan pikiran dan kemampuan budaya, menghapus sikap-sikap inlander, yang
penuh dengan minderwaardigheidscomplex. Jadi bukan tehnologinnya yang kita
bangun tapi Rakyat-lah yang harus kita bangun, berarti manusianya yang harus
kita bangun. 2. Harus memilih Program penghematan bukan program utang
luarnegeri, karena utang luarnegeri ternyata telah menjadikan NKRI sebagai
Negara jajahan model baru dari kaum kapitalis neoliberal yang sudah menggelobal
(IMF, Bank Dunia, Bank RRC, dll), dan akan membebani kehiduapan generasi bangsa
kita dinasa depan. 3- Harus memilih program Kekenesan ekonomi (ekonomi
kerakyatan, dan ramah lingkungan), bukan memilih ekonomi yang munafik (ekonomi
neoliberal), yang merefleksikan dirinya dalam dialektika ekonomi yang
eksploitatif, yang menyebabkan terjadinya kesejangan social, dan kemiskinan
diseluruh nusantara. 4. Harus memilih program kedaulatan rakyat, bukan memilih
program kedaulatan pasar, karena kedaulatan pasar telah menyebabkan malapetaka
besar bagi kesejahteraan hidup rakyat terutama wong ciliknya (cermati program
kenaikan harga BBM). Harus siap, back to the basics >>Pasal 33 UUD 45>>
mengutamakan kedaulatan rakyat daripada kedaulatan pasar bebes. 5. Harus
memilih program menjunjung tinggi pri-kemanusiaan atau HAM, seperti yang
tercantum dalam sila ke dua dari Pancasila 1 Juni 1945 versi BK, bukan memilih
pelanggaran HAM, seperti yang dilakukan oleh rezim orde baru, dan
antek-anteknya dalam bentuk penghilangan (penculikan) aktivis sampai
pembunuhan aktivis dll. Mungkin ada yang mau menambahkan. Roeslan.
Von: ChanCT
Perusahaan Harus Investasi Sumber Daya Manusia
Sabtu, 23 Juni 2018 | 21:47
http://sp..beritasatu.com/home/perusahaan-harus-investasi-sumber-daya-manusia/124647
