Waktu jaman pilkada Ahok meresmikan Jakarta Creative Hub, bagaimana
perkembangannya sekarang?
Tentang revolusi mental, saya rasa Jokowi juga perlu di-revolusi. Bilangnya mau
bikin kabinet ramping/kurus tapi jadinya gemuknya bukan main, bilangnya jangan
campurkan agama dengan politik tetapi kemudian balik kucing bilang agama dan
politik tidak bisa dipisahkan. Bilangnya tidak akan mempengaruhi proses hukum
tetapi kenyataannya si Ahok diproses dan Rizieg di SP3-kan. Dan masih banyak
sekali hal2 yg bertolak belakang itu.
On Monday, June 25, 2018, 10:02:01 PM PDT, [email protected]
[GELORA45] <[email protected]> wrote:
Sy tidak tahu bagaimana utk propinsi lain dan keadaan sekarang ini, tetapi
mungkin tetap sama.
Untuk DKI di jaman Ahok setiap kelurahan menyediakan berbagai jenis pelatihan
vocational yang diberikan secara gratis plus fasilitas gratis lainnya. Mau
belajar reparasi mobil dan motor bisa. Mau belajar komputer bisa. Yg wanita mau
belajar menjahit juga bisa. Ada berbagai macam ketrampilan. Pengumuman ada
dimana-mana. Tetapi tetap saja yg berminat sedikit. Malah beberapa kelas harus
ditunda karena kurang peminat. Harus ngumpulin siswa dulu.
Belum lagi siswa yg karena satu dan sebab lainnya berhenti sebelum selesai.
Jokowi pernah berkata bahwa yang diperlukan adalah revolusi mental. Pernyataan
ini, meskipun terkesan di generalisir dan ada 1001 pertanyaan tentang
implementasinya, kayanya benar.
---In [email protected], <jonathangoeij@...> wrote :
Kali ini mau tidak mau saya setuju dengan brainchild (pemikiran) Chan ini,
brilliant!
Untuk awalnya bisa dengan mengalihkan dana pendidikan yang dipakai untuk
pendidikan agama dibawah kementrian agama dialihkan ke vocational education
dibawah kementrian tenaga kerja, kemudian meningkatkan pendidikan politeknik
menjadi setara dengan pendidikan di universitas yg lain.
Kutipan:Kalau saja PEMERINTAH yang sangat MISKIN ini berani dan bisa KURANGI
50% anggaran utk Kementerian Agama/tahun, dan bisa dialihkan untuk kemeenterian
Pendidikan, mengucurkan subsidi bagi pemuda-pemudi mengejar keahlian diberbagai
bidang, tentu saja sangat baik!
--- SADAR@... wrote:
Seringkali dalam benak saya timbul pertanyaan, apakah tak ada jalan TENGAH yang
masih bisa dijalankan untuk maju lebih BAIK??? Jadi tidak mengambil pilihan
salah satu antara yg ektrim kanan maupun ekstrim kiri, dalam situasi atau
kondisi konkrit Indonesia sekarang ini, ... dimana Pemerintah masih belum
sepenuhnya ditangan RAKYAT dan masih kere! Apa yg masih bisa diperbuat lebih
baik untuk RAKYAT banyak? Katakanlah SEDIKIT saja MAJU selangkah untuk meringan
penderitaan kemiskinan yg selama ini diderita rakyat banyak!
Salah satu SEBAB, bukan satu-satunya, adalah kekurangan MODAL untuk
meningkatkan kemampuan SDM ini. Kalau saja PEMERINTAH yang sangat MISKIN ini
berani dan bisa KURANGI 50% anggaran utk Kementerian Agama/tahun, dan bisa
dialihkan untuk kemeenterian Pendidikan, mengucurkan subsidi bagi pemuda-pemudi
mengejar keahlian diberbagai bidang, tentu saja sangat baik! Tapi, kenyataan
perjuangan ini tidaklah mudah menghadapi tantangan keras dari kelompok Islam
radikalis yg nampak sangat kuat.
Jalan termudah, menteri Tenaga Kerja menyerukan agar pengusaha bisa investasi
SDM, mengasuh dan mendidik pegawai/buruh nya agar menguasai keahlian lebih baik
dan mereka deengan sendirinya akan berkemampuan menyelesaikan TUGAS dengan
lebih sempurna! Jalan pemikiran yang logis saja, Pengusaha lebih diuntungkan
dengan jaminan mutu produksi lebih tinggi, sebaliknya tingkat keahlian manusia
ditingkatkan deengan baik akan memudahkan orang mendapat KERJA dengan upah
lebih baik pula, ...!
Satu KONTRADIKSI baru tentunya terjadi, begitu seseorang kwalitasnya meningkat,
tentu berhak menuntut imbalan lebih baik, ... kalau saja karyawan tsb.
menganggap pengusaha setelah mendapat keuntungan lebih besar tidak
mengembalikan sebagaimana harapannya, dan tidak memuaskan, tentu bisa saja akan
memudahkan karyawan tsb loncat keperusahaan yang siap memberikan upah lebih
BESAR!
Itulah PERSAINGAN yang terjadi dipasar kerja kapitalis, ... dan dengan
berlangsung persaingan yg terjadi ini justru mendorong maju perkembangan
masyarakat lebih CEPAT! Jadi, TIDAK PERLU dihindari, tapi biarkan saja
berlangsung persaingan itu secara sehat, diikuti saja dengan jalankan
kebijaksanaan, mengambil jalan tengah sebagai keseimbangan yang lebih baik.
Menerima BANTUAN DANA darimanapun datangnya, dgn perhitungan sesuai kemampuan
sendiri utk membayar utang saja! Jangan ambil kebijakan ekstrim kanan mengambil
utang dengan bunga diatas 20%/th yg akhirnya sangat memberatkan orang membayar
utang selepas pendidikan itu, ... Sebaliknya juga jangan jalankan kebijakan
ekstrim kiri, menolak gunakan kucuran dana hanya karena datang dari Bank Dunia
untuk meningkatkan SDM.
ajeg 於 24/6/2018 23:25 寫道:
Sayangnya pembangunan manusia yang 2-3 bulan
belakangan gencar dikampanyekan pemerintah
bukan berlatar kesadaran akan amanat UUD (pasal 31)
melainkan lantaran sabda Bank Dunia:
Investasi SDM
... untuk kelangsungan hidup industri PMA,
hehe...
--- roeslan12@... wrote:
Refleksi : Betul Pemerintah harus mengutamakan pembangunan manusia-manusianya!!!
Kepada rezim Jokowi dan para ekonomnya harus menyadari bahwa Rakyatlah yang
barus kita bangun, bukan teori ekonomi neoliberalnya, demikian juga kepada kaum
teknolog rezim Jokowi, harus juga sadar bahwa Rakyatlatlah yang harus kira
bangun bukan teknologinya untuk menciptakan Gamor-glamor teknologi.
Sampai sekarang ini saya tidak yakin bahwa strategi mega-infrastruktur rezim
Jokowi yang didasarkan pada pembangunan jenis-jenis industri, seperti misalnya
: Pabrik-pabrik, jalan TOL, Pelabuan laut dan Lapangan terbang.,dll; yang tentu
saya padat modal, akan dapat membawa Indonesia kearah pembangunan ekonomi yang
adil untuk seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu saya juga juga tidak yakin
bahwa akumulasi human capital yang bermutu yang juga melandasi strategi
industrialisasi ini dapat meluas secara effektif, sehingga dapat menimbulkan
kelebihan dalam ekonomi.
Pesimisme ini didasarkan atas kenyataan bahwa hingga kini, Indonesia tiadak
sudi melakukan reformasi social yang mendasar, yang merupakan prasyarat mutlak
bagi emansipasai sosial yang massif..
Di era ``reformasi`` yang sudah berlangsung selama 20 Tahun lamanya ini; Pada
dasarnya adalah: anti Pasal 33 UUD 45, anti Pancasila 1 Juni 1945 dan anti
ekologi-dalam, yang kita saksikan adalah: kebanyakan struktur-struktur sosial
ekonomi kita dan tenoknologinya berakar pada sistem kapitalis neoliberal, yang
pada dasarnya didominasi oleh : Neoloberalisme, Feodalisme, Imperialisme,
Patriarki, dan rasisme. Yang ita saksikan adalah Unit–unit ekonomi yang pada
dasarnya adalah mengutamakan kegiatan pencarian dan penumpukan nilai lebih
(rente ekonomi), yang intensitas cengkeramannya cukup tinggi dalam realitas
sosial kita, sehingga tidak dapat dirangsang untuk melakukan akkumulasi human
capital yang bermutu. Mengapa ini tidak dapat dirangsang? Jawababnnya adalah :
Karena keberhasilan unit-unit ekonomi ini hampir sepenuhnya ditentukan pada
pemanfaatkan human capital dengan bayaran murah (buruh kasar).
Kesimpulaan akhir: Untuk meningkatkan akumulasi human capital yang bermutu yang
juga melandasi strategi industrialisasi ini sehingga dapat meluas secara
effektif, sehingga dapat menimbulkan kelebihan dalam ekonomi, maka rezim Jokowi
haraus meninggalkan politik pencitraan,yang mengutamakan gensi melalui
menciptakan glamor-glamor teknologi pembangunan-pembangunan, jalan Tol,
penyelenggaraan pabrik-pabik untuk investor asing dll; Tetapi rezim Jokowi
harus:
1. Memilih Urgensi bukan gengsi, artinya bukan memilih High-technologi, yaitu
glamor-glamor teknologi; tapi memilih Urgensi yaitu membangun Kecerdasan
kehidupan bangsa , yang berarti menaikkan derajat kehidupannya sebagai bagian
dari SDM, meningkatkan kemampuan pikiran dan kemampuan budaya, menghapus
sikap-sikap inlander, yang penuh dengan minderwaardigheidscomplex. Jadi bukan
tehnologinnya yang kita bangun tapi Rakyat-lah yang harus kita bangun, berarti
manusianya yang harus kita bangun.
2. Harus memilih Program penghematan bukan program utang luarnegeri, karena
utang luarnegeri ternyata telah menjadikan NKRI sebagai Negara jajahan model
baru dari kaum kapitalis neoliberal yang sudah menggelobal (IMF, Bank Dunia,
Bank RRC, dll), dan akan membebani kehiduapan generasi bangsa kita dinasa depan.
3- Harus memilih program Kekenesan ekonomi (ekonomi kerakyatan, dan ramah
lingkungan), bukan memilih ekonomi yang munafik (ekonomi neoliberal), yang
merefleksikan dirinya dalam dialektika ekonomi yang eksploitatif, yang
menyebabkan terjadinya kesejangan social, dan kemiskinan diseluruh nusantara.
4. Harus memilih program kedaulatan rakyat, bukan memilih program kedaulatan
pasar, karena kedaulatan pasar telah menyebabkan malapetaka besar bagi
kesejahteraan hidup rakyat terutama wong ciliknya (cermati program kenaikan
harga BBM). Harus siap, back to the basics >>Pasal 33 UUD 45>> mengutamakan
kedaulatan rakyat daripada kedaulatan pasar bebes.
5. Harus memilih program menjunjung tinggi pri-kemanusiaan atau HAM, seperti
yang tercantum dalam sila ke dua dari Pancasila 1 Juni 1945 versi BK, bukan
memilih pelanggaran HAM, seperti yang dilakukan oleh rezim orde baru, dan
antek-anteknya dalam bentuk penghilangan (penculikan) aktivis sampai pembunuhan
aktivis dll. Mungkin ada yang mau menambahkan.
Roeslan.
Von: ChanCT
Perusahaan Harus Investasi Sumber Daya Manusia
Sabtu, 23 Juni 2018 | 21:47
http://sp.beritasatu.com/home/perusahaan-harus-investasi-sumber-daya-manusia/124647
Berita Terkait
§ SDM Maritim Banyak Bekerja Di Luar Negeri
[JAKARTA] Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri meminta seluruh
perusahaan di Indonesia melakukan investasi sumber daya manusia (SDM) untuk
memperkuat bisnis perusahaan.
Selama ini, kebanyakan perusahaan masih menganggap investasi SDM sebagai beban
padahal investasi SDM merupakan kunci utama untuk keberlangsungan dan kemajuan
bisnis perusahaan.
"Investasi SDM dan pengembangan industri harus berjalan paralel.. Investasi SDM
harus kita genjot dan ekosistem ketenagakerjaan kita harus diperbaiki sehingga
memungkinan orang bekerja dan perusahaan berkembang," kata Hanif dalam acara
Halal Bihalal dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Jakarta,
Jumat (22/6) sebagaimana dalam siaran persnya, Sabtu (23/6).
Menurut Hanif, di negara-negara Eropa, sekitar 70% investasi SDM dilakukan oleh
dunia usaha. Investasi SDM harus dipimpin oleh dunia usaha, seperti
negara-negara maju di Eropa. "Investasi SDM tidak bisa sepenuhnya hanya
diserahkan kepada pemerintah. Di Eropa peran swasta dalam investasi SDM sangat
besar. Pemerintah hanya memimpin dan mengawal," kata Hanif.
Dikatakan Hanif, SDM harus menjadi tumpuan bangsa Indonesia untuk maju,
berkembang, dan menjadi negara makmur dan berkeadilan. “Kita tidak bisa terus
menerus mengandalkan SDA karena SDA akan habis dan bisa menimbulkan
ketidakadilan antargenerasi. "Investasi SDM adalah kunci supaya negara dapat
berkembang dengan pesat dan mampu bersaing," ungkap Hanif.
Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk melakukan investasi SDM mulai tahun
2018 dan seterusnya. “Untuk itu mulai 2019 Presiden Jokowi menambahkan anggaran
untuk pelatihan vokasi di Kemnaker," kata Hanif.
Salah satu cara cepat investasi SDM, kata Hanif, adalah melalui pendidikan
vokasi dan pemagangan. Pelatihan vokasi bisa menjadi terobosan agar kompetensi
yang dilatih bisa menyesuaikan perubahan karakter industri. "Dan pemagangan
merupakan investasi yang jauh lebih murah daripada merekrut pekerja baru yang
kurang berpengalaman," tutur Hanif.
Oleh karena itu, lanjutnya, SDM dan dunia usaha harus berjalan secara berimbang
dan saling mendukung. Apalagi, tegas Hanif, di era yang berubah dengan sangat
cepat seperti saat ini, SDM harus disiapkan secara matang untuk menghadapi
perubahan.. "Inovasi sangat penting dilakukan, sehingga para pekerja bisa
mengikuti perkembangan zaman," kata Hanif.
Sehingga, tambahnya, partisipasi dunia usaha sangat penting untuk menyiapkan
SDM yang siap terhadap perubahan zaman. "Saya berterima kasih kepada praktisi
SDM yang bersedia mengambil peran tambahan menggenjot perbaikan kualitas SDM
Indonesia melalui Gerakan Nasional Indonesia Kompeten," kata Hanif.
Menurut Hanif, GNIK menjadi sesuatu yang sangat baik untuk menciptakan
kesadaran bagi dunia usaha bagaimana pemagangan diterapkan. Untuk diketahui,
GNIK merupakan sebuah organisasi dengan anggota para praktisi SDM di berbagai
perusahaan di Indonesia.
Ketua GNIK, Yunus Triyonggo, mengatakan pihaknya akan melakukan sertifikasi
terhadap 2.000 praktisi SDM pada tahun 2019 untuk mendukung program pemerintah.
"Para praktisi SDM yang sudah tersertifikasi tersebut diharapkan akan
menyelenggarakan pemagangan nasional di perusahaan masing-masing," kata Yunus.
[E-8]
