https://tirto.id/membedah-potensi-gelombang-golput-di-pilpres-2019-cRYi
<https://tirto.id/q/politik-bpt>
Membedah Potensi Gelombang Golput
di Pilpres 2019
Warga yang memiliki hak pilih menunjukkan surat suara dari dalam bilik
suara saat pelaksanaan Simulasi Nasional Pemilihan Umum Serentak 2019
tahap II di Desa Kadungmangu, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, Sabtu (30/9/2017). ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
<https://tirto.id/membedah-potensi-gelombang-golput-di-pilpres-2019-cRYi>
Warga yang memiliki hak pilih menunjukkan surat suara dari
dalam bilik suara saat pelaksanaan Simulasi Nasional
Pemilihan Umum Serentak 2019 tahap II di Desa Kadungmangu,
Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu
(30/9/2017). ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Oleh: Rio Apinino - 12 Agustus 2018
Dibaca Normal 2 menit
/"Saatnya capres-cawapres yang beradu program menarik pemilih. Faktor
program calon dan profil calon memang bisa mempengaruhi minat pemilih"/
tirto.id <https://tirto.id/> - Mereka yang punya hak pilih tapi secara
sadar memilih untuk tak menggunakannya atau biasa disebut golongan putih
alias golput selalu ada dalam setiap Pemilu. Pada pemilu 1999, tingkat
partisipasi pemilih mencapai 90 persen lebih, setelahnya, golput selalu
melebihi angka 15 persen dari jumlah pemilih pada Pemilu legislatif
maupun eksekutif.
Pada Pemilu legislatif (Pileg) 2004, jumlah golput mencapai 15,9 persen.
Angka itu meningkat pada pemilu presiden putaran pertama dan kedua.
Angka golput saat Pilpres 2004 mencapai 21,8 persen dan 23,4 persen.
Pada Pileg 2009, jumlah golput meningkat hingga 29,1 persen. Pada
Pilpres tahun yang sama, jumlah pemilih yang tak menggunakan suaranya
berjumlah 28,3 persen. Keberadaan golput berlanjut di Pileg 2014, dengan
24,89 persen pemilih masuk kategori ini. Pada saat Pilpres 2014, angka
golput mencapai titik tertinggi yakni 30 persen lebih dari jumlah pemilih.
Bagaimana pada pemilihan tahun depan? Ajakan untuk absen memilih pada
Pilpres 2019 mulai marak diungkapkan warganet di sosial media. Ajakan
itu muncul dari sejumlah pihak, terutama pendukung Basuki Tjahaja
Purnama yang merasa kecewa dengan sikap Joko Widodo
<https://tirto.id/merayu-pendukung-ahok-agar-tak-golput-kunci-kemenangan-jokowi-cRRG>
yang memilih Ma'ruf Amin. Ma'ruf adalah saksi yang memberatkan Ahok,
pasangan Jokowi pada pemilihan gubernur DKI lalu, atas kasus penistaan
agama.
Imbauan agar masyarakat tidak golput selalu disampaikan peserta, pegiat,
penyelenggara, hingga pengawas Pemilu. Seruan serupa juga disampaikan
jelang dimulainya Pemilu serentak tahun depan. Imbauan agar pemilih
menggunakan hak suaranya mulai dikumandangkan sejak jauh-jauh hari.
Soalnya, ada kemungkinan angka golput tetap tinggi.
Baca juga:
* Pendukung Cagub Menggonggong, Golput Jalan Terus
<https://tirto.id/pendukung-cagub-menggonggong-golput-jalan-terus-chTo>
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan
golput memang pilihan setiap pemegang hak suara, dan itu dijamin
Undang-undang.
Haris Azhar dalam /Hukumonline/
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt530ef7ca24424/golput-bukan-tindakan-pidana>menyebut
golput sah secara hukum karena dijamin pada Pasal 28 UUD dan Pasal 23 UU
tentang HAM . Pasal 28 UUD berisi apa-apa saja yang dianggap hak asasi
tiap manusia, sementara Pasal 23 UU HAM berisi: "(1) Setiap orang bebas
untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; (2) Setiap orang bebas
untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati
nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun
elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan,
ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."
Meski begitu, kata Afif, pemilih sebaiknya menggunakan
haknya."Penyelenggara harapkan dalam Pemilu 2019 semakin besar
partisipasi pemilih. Semakin banyak masyarakat memilih, akan semakin
baik legitimasi Pemilu kita," ujar Afifuddin kepada /Tirto/, Minggu
(12/8/2018).
Menurut Afif, tanggung jawab menaikkan tingkat partisipasi ada pada
pundak semua pemangku kepentingan Pemilu. Namun, ia meminta agar
kandidat pada Pileg maupun Pilpres, lebih aktif untuk menarik atensi
calon pemilih. "Saatnya capres-cawapres yang beradu program menarik
pemilih. Faktor program calon dan profil calon memang bisa mempengaruhi
minat pemilih," katanya.
Rasa Kecewa dan Faktor Lain
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin
mengatakan salah satu faktor yang bisa membuat pemilih tidak menggunakan
suaranya adalah rasa kecewa. "Ancaman tingginya golput bisa saja
diembuskan karena kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kandidat,"
kata Ujang.
Baca juga:
* Maruf Amin Minta Pemilih Muda Tak Golput di Pilpres 2019
<https://tirto.id/maruf-amin-minta-pemilih-muda-tak-golput-di-pilpres-2019-cRwP>
Selain karena rasa kecewa, golput juga bisa muncul karena masyarakat
merasa tidak diberi kesempatan mengusulkan capres dan cawapresnya sendiri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengusulan
capres-cawapres memang hanya bisa dilakukan partai politik peserta
pemilihan periode sebelumnya. Pencalonan juga dibatasi hanya bisa
dilakukan parpol atau koalisi yang mencapai ambang batas tertentu.
"Rakyat tidak diberi kesempatan untuk mengusulkan calonnya sendiri.
Golput juga dipengaruhi karena sikap apolitis masyarakat. Padahal
seluruh hidup dan kehidupan rakyat ditentukan oleh itu," kata Ujang.
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Luky Sandra
Amalia mengatakan yang perlu diperjelas terlebih dulu adalah konsep
golput. Mereka yang memilih golput beda dengan pemilih yang tak
menggunakan hak suara. Mereka yang lebih memilih libur alih-alih ke
Tempat Pemungutan Suara (TPS) misalnya, tak bisa disebut golput.
"Pemilih yang tidak memilih itu tidak sama dengan golput. Filosofinya
beda. Sejarah golput dasarnya ideologi," ujar Luky.
Menurutnya, kejenuhan publik melihat capres-cawapres yang itu-itu saja
dapat membuat tingkat partisipasi pemilih rendah. Selain karena itu,
pemilih juga bisa tak menggunakan haknya jika para kandidat atau tim
sukses masih memainkan sentimen Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
Baca juga:
* Nasib Suram Kaum Minoritas di antara Impitan Kubu Jokowi & Prabowo
<https://tirto.id/nasib-suram-kaum-minoritas-di-antara-impitan-kubu-jokowi-prabowo-cRWL>
Apa yang dikatakan dua akademisi itu satu pendangan dengan Nining
Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia
(KASBI). Nining mengatakan KASBI bakal menyerukan anggotanya untuk
golput karena tak ada hal baru dalam pemilu tahun ini, juga pada
tahun-tahun sebelumnya.
Ia juga mengatakan banyak buruh kecewa dengan kebiasaan elite melupakan
kepentingan rakyat.
"Jokowi juga terbukti sesudah berkuasa, yang dulu janjinya rakyat harus
hidup layak, mendapat pekerjaan yang layak, upah layak, BPJS gratis,
pada kenyataannya tidak terjadi alias janji kosong," kata Nining.
Nining menyindir keputusan pemerintahan Jokowi yang mengeluarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang
menambah susah kehidupan kelas pekerja. Selain itu, ia menyinggung
lemahnya penegakan hukum, terutama terhadap para buruh yang terlibat
kasus dengan perusahaan.
"Sedangkan Prabowo terlibat pelanggaran HAM masa lalu. Jadi
kedua-duanya, dalam pandangan kami, hanya berambisi berkuasa," tutur Nining.
Baca juga:
* Nasib Suram Kaum Minoritas di antara Impitan Kubu Jokowi & Prabowo
<https://tirto.id/nasib-suram-kaum-minoritas-di-antara-impitan-kubu-jokowi-prabowo-cRWL>
Baca juga artikel terkait PILPRES 2019
<https://tirto.id/q/pilpres-2019-c2Z?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Rio Apinino
<https://tirto.id/author/rioapinino?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Politik)
Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Rio Apinino
Editor: Rio Apinino
Angka golput tahun depan mungkin akan tetap tinggi
