Sebagai petahana wajarlah kalau kubu Jokowi sudah
menyiapkan segala sesuatu untuk periode II kekuasaannya,
termasuk untuk langsung mendaftar sebagai peserta pilpres
pada hari pertama pendaftaran, 4/8/2018.
Sayangnya kan bukan seperti itu yang terjadi. Nama cawapres
yang disebut-sebut berinisial 'M' saja tak kunjung diungkap
sampai Kamis petang (9/8, sekitar 30 jam sebelum ditutupnya
pendaftaran). 'M' itu pun akhirnya bukan inisial dari 'Mahfud'
yang sempat bocor dan beredar luas selama beberapa menit
sebelum Jokowi mengumumkan cawapresnya, melainkan 'M'
dari 'Ma'ruf Amin'. Para pendukung yang juga kaget dengan
antiklimaks drama cawapres ini lantas coba memoles pilihan
Jokowi tsb dengan bungkusan mentereng: "pasangan nasionalis-agamis". Ibarat
permainan catur bungkus ini jelas merupakan
langkah skak dari kubu Jokowi dalam menjawab langkah
kubu lawan yang disebut-sebut sebagai "koalisi keumatan".
1-0 untuk kubu Jokowi.
Tentu, kita tetap bisa berpanjang-panjang mengulas drama
cawapres ini sekalipun kebusukannya sudah diungkap Mahfud
dengan gamblang, juga sekalipun ulama pilihan Jokowi itu
merupakan jawaban skak bagi kubu Prabowo yang hingga Kamis
tengah malam belum mengumumkan cawapresnya. Tetapi,
benarkah duet 'nasionalis-agamis' begitu merupakan jawaban tepat
bagi persoalan bangsa saat ini?
Itulah pertanyaan Rakyat yang 4 tahun ini kualitas hidupnya
semakin penyek digencet harga kebutuhan yang terus menjulang.
Dan, ketika kubu Prabowo mengumumkan cawapresnya, barulah
terlihat ending yang luarbiasa. Ya, pada akhirnya yang tersaji
dari drama cawapres ini adalah menggebunya kubu Jokowi menari
di gendang lawan yang seperti sengaja menabuhkan irama keumatan.
Nah, daripada berpanjang-panjang membahas "skak" yang njeblos
masuk perangkap gitu, lebih asyik menyentil ide buruk yang mengatakan
pemilu BUKAN untuk memilih yang terbaik.
Bukan main. Itu adalah ide yang sangat-sangat buruk. Apalagi kalau
betul ide itu dilontarkan seorang tokoh pemikir. Sentilan kepadanya
haruslah berupa kepretan yang sangat-sangat keras juga, hahaha....
Lha gimana, puak-puak golput saja tetap menempatkan pemilu sebagai
lembaga / cara untuk memilih yang terbaik, sukur-sukur yang terbaik
di antara yang baik-baik. Jadi, kalau sang pemikir sudah malas berpikir
mbok jangan kalap membakar gudang hanya untuk mencegah tikus masuk
ke gudang...
--- SADAR@... wrote:
Semalam, setelah mengikuti acara ILC, Ilyas Karni -- "Kejutan Cawapres",
masalah perubahan tiba-tiba dalam jam terakhir penetapan koalisi Jokowi dari
cawapres Mahfud MD menjadi Ma'ruf Amin, sedang koalisi Prabowo juga berubah
menjadi Sandiago Uno, satu nama yg tidak terdengar sebelumnya, ... menunjukkan
ada KESALAHAN FATAL dalam menentukan calon Presiden-Wapres. Terjadi tarik-ulur
dengan parpol-parpol koalisi masing-masing, ... sebagai usaha bisa menangkan
pilpres atau tidak.
Dijam terakhir Jokowi hendak menandatangani keputusan menentukan cawapres dan
diumumkan keluar, tiba-tiba saja PKB ajukan Maruf Amin dengan alasan Mahfud
bukan kader NU, yang akhirnya disetujui PDIP dan diikuti partai lain, ....
untuk pertahankan kekuatan koalisi, Jokowi tidak ada pilihan lain kecuali
merubah keputusan semula dengan mengorbankan Mahfud dan menggantinya dengan
Maruf Amin! Syukurlah Mahfud berhati besar, dengan lapang-dada bisa menerima
keputusan perubahan ini, hanya KAGET, tapi TIDAK KECEWA! Itulah keputusan
politik, ... dan Jokowi tidak perlu merasa bersalah!
Sedang Prabowo dijam terakhir juga kesulitan mengambil keputusan dengan
berkerasnya colon yang semula diajukan Salim Segaf Al Jufri, Ustaz Abdul Somad
dan Anies Baswedan menolak, akhirnya munculah nama Sandiago Uno diikuti dengan
tudingan Partai Demokrat, Andi Arief adanya mahar dari Sandi sebanyak 500M pada
PKS dan PAN, ...
Nampak sangat jelas disini, pilpres 2019 masih saja terjadi perdagangan
politik tarik-ulur kepentingan-kepentingan diantara parpol bahkan politik-uang,
... bagaimana bisa keluarkan seorang TOKOH yg ideal terbaik bagi bangsa dan
RAKYAT?!
Jadi, ... benar kata romo Magnis: "Pemilu BUKAN untuk memilih yang terbaik,
tetapi untuk MENCEGAH yang terburuk berkuasa!"
Jangan BIARKAN yang TERBURUK berkuasa! Rakyat banyak akan lebih celaka dan
menderita kalau yang terburuk berkuasa, ...
ajeg 於 15/8/2018 23:29 寫道:
Mental petugas.
“saya tidak bisa menolak, saya bukan ketua partai”
- Joko Widodo, presiden
-
Kelompok buruh yang tergabung dalam FSPASI (Federasi serikat pekerja aneka
sektor Indonesia) menyuarakan
penolakan untuk kembali memilih Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019
mendatang.
(KOMPAS.com/Ihsanuddin).
15 Agustus 2018 at 15:15
Setelah Mahfud MD Bicara
Posted by Ari Wulandari D Jakarta, KPonline – Setelah Mahfud MD bicara, kita
jadi tahu drama yang terjadi di belakang terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai Calon
Wakil Presiden yang akan mendampingi Joko Widodo atau Jokowi. Ini sekaligus
memberikan gambaran, bahwa apa yang kita saksikan di permukaan bukanlah
sebagaimana yang kelihatan.
Seperti yang dicerita Mahfud MD, pasca polemik terkait Cawapres itu
terjadi, Jokowi kemudian mengundangnya ke istana. Dalam kesempatan itu,
terungkap apa yang sebenarnya terjadi.
“Pak Jokowi menjelaskan peristiwanya dihadapkan pada situasi serba sulit.
Klir Pak Jokowi mengatakan, ‘sampai kemarin sore memang sudah saya perintahkan
mengerucut satu Pak Mahfud dibuatkan ini [seragam]. Tapi, tiba-tiba sore
masing-masing partai mengajukan calon sendiri-sendiri yang berbeda. Kemudian
saya tidak bisa menolak, saya bukan ketua partai, sementara koalisi harus
ditandatangani’,” tutur Mahfud menirukan kembali apa yang dikatakan Jokowi
kepada dirinya.
Namun demikian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
mengatakan partai koalisi tak pernah mengumumkan mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi Mahfud MD yang bakal mendampingi Presiden Joko Widodo dalam
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pernyataan itu disampaikan Hasto menyikapi
pernyataan Mahfud MD, pernah dihubungi sejumlah pihak seperti Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengenai namanya final
menjadi cawapres Jokowi.
Namun demikian, cerita Mahfud MD seolah-olah mengkonfirmasi dugaan banyak
orang, bahwa ada yang mengendalikan Joko Widodo. Ini sekaligus mengingatkan
pernyataan Megawati beberapa tahun yang lalu, bahwa Jokowi adalah petugas
partai.
Bahkan, terbaru, Ketua Umum PDI Perjuangan ini mengatakan soal petugas partai
pada hari Minggu (7/1/2018), saat mengumumkan enam pasang calon kepala daerah
di Pilkada 2018.
“Ketika saya jadikan Pak Jokowi [sebagai presiden], orang seperti tidak mau
tahu Pak Jokowi itu jadi oleh siapa. [Mereka] lupa saya punya tandatangan Pak
Jokowi [kalau] dia adalah petugas partai,” ujar Megawati seperti dilansir
tirto.id (9/1/2018).
Tidak heran jika kemudian Rocky Gerung mengatakan, tindakan Jokowi yang batal
menjadikan Mahfud sebagai cawapres di saat-saat terakhir deklarasi merupakan
tindakan tidak berintegritas.
“Anda bayangkan seorang presiden pada saat terakhir tidak bisa mempertahankan
integritasnya. Dia mengatakan pada Pak Mahfud tadi, ‘saya ditekan segala
macam’, pemimpin macam apa yang di ujung ketika harus memutuskan saya menyerah
karena ditekan maka dia ganti pilihan. Dia tidak otentik memutuskan itu.”
Lebih lanjut dia mengatakan, bagaimana kita percaya pada pemimpin dalam
situasi yang mungkin lebih berbahaya dia bisa tangguh menghadapi? Dalam duel
internasional misalnya, dalam negosiasi, kalau dari awal watak presiden itu
immoral?” papar Rocky.
