Ingat tidak Jokowi pernah bilang supaya perdagangan bebas segera dilaksanakan. Ormas-ormas progresif Indonesia sudah sejak lama menentang persetujuan perdagangan bebas yang disetujui pemerintah dengan berbagai pemerintah termasuk Tiongkok yang getol sekali mengkampanyekan perdagangan bebas. Ya, jelas Tkk berkepentingan sekali perdagangan bebas, dengan demikian produknya bisa masuk dengan bebas ke negeri-negeri ASEAN. Produk asing yang sudah berlebihan memerlukan pasar. Makanya Jokowi selalu dipuji IMF-Bank dunia karena dengan senang menkalankan dikte-diktenya, termasuk perdagangan bebas. Saya tahu, si Chan akan dengan girang mengambil pernyataan saya ini dengan mengatakan:" O nenek dalam tempurung itu anteknya AS, etc. Tidak heran, seperti dalam urusan pemilu, kalau tidak dukung Jokowi, kontan orang dituduh, kamu pro Prabowo. Kalau tidak dukung Tkk, maka kamu dukung AS!! Mereka sangat meremehkan rakyat. Dianggap sesuautu yang tak masuk akal kalau ada orang yang mendukung rakyat dan memilih rakyat. Banyak Pabrik Terancam Kolaps, RI Dikepung Baja Impor NEWS - Roy Franedya, CNBC Indonesia 24 November 2018 12:17
Foto: REUTERS/Rebecca CookJakarta, CNBC Indonesia - Industri baja nasional sedang menghadapi cobaan yang berat. Pasalnya industri baja tanah air sedang dihadapkan pada masalah daya saing rendah karena praktik eksportir baja asing dalam memasukkan baja ke Indonesia. Bara eksportir Baja luar negeri ini melakukan praktik circumvention dengan mengalihkan harmonized number (HS Number). Mereka memasukkan baja karbon (carbon steel) namun menggunakan HS number baja paduan (alloy steel).  Seperti diketahui, impor carbon steel dikenakan bea masuk 15%, sementara itu alloy steel bebas bea masuk. Dengan tidak dibebankan biaya masuk maka harga jual menjadi lebih murah dan merusak industri baja nasional. Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim mengatakan praktik kecurangan ini memanfaatkan celah aturan Permendag 22 tahun 2018. Aturan ini dibuat untuk menurunkan dueling time tetapi jadi celah untuk pengalihan HS number. "Artinya itu banyak masuk alloy steel padahal sebenarnya itu digunakan untuk pembangunan konstruksi yang sebenarnya itu carbon steel, jadi pengalihan HS number untuk menghindari bea masuk dan ini kerugian buat negara," ujar Silmy Karim dalam acara Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (23/11/2018). "Terus kemudian praktik ini menimbulkan kerugian buat industri baja, nah ini yang tidak pernah diukur, karena industri itu akan sangat kurang baik buat Indonesia." Silmy Karim menjelaskan pemerintah perlu menata kembali industri baja dalam negeri agar bisa bersaing secara adil. Saat ini Indonesia punya masalah dengan konteks industri baja nasional sementara industri baja merupakan mother of industry. "Jadi sangat penting bagi suatau negara, kalau kita lihat China, India yang saat ini sedang gencar melakukan pembangunan ekonomi kita melihat bahwa mereka concern dengan industri baja karena ini menyangkut kepada daya saing nasional atau daya saing industri," tambahnya.
