550.000 dipotong 3 % , kan = 533.500,- bukan 500.000 ? 500.000 dipotong 3 %, kan =485.000,- , bukan 470.000 ?
Pada tanggal Kam, 9 Mei 2019 pukul 07.18 ajeg [email protected] [GELORA45] <[email protected]> menulis: > > > > > <https://www.rumahpemilu.id/?utm_source=kompascom&utm_campaign=rumah-pemilu> > > - News <http://news.kompas.com/> > - Regional <http://regional.kompas.com/> > > "Honor Petugas KPPS Sudah Kecil, Dipotong Pajak Lagi" > Senin, 15 April 2019 | 22:58 WIB > [image: Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa > kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang > logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/4/2019). > KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik > Pemilu serentak 2019 ke 481 TPS yang tersebar di tujuh kelurahan di wilayah > Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai sebelum hari > pencoblosan 17 April 2019.] > > *KUPANG <https://indeks.kompas.com/tag/Kupang>, KOMPAS.com* — Sejumlah > pengurus Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan > Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara > (TTU), Nusa Tenggara Timur, mengeluh soal honor yang mereka terima. > > Honor Rp 550.000 untuk ketua KPPS dan Rp 500.000 bagi anggota KPPS > dirasakan terlalu kecil jika dibandingkan dengan beban kerja mereka selama > beberapa hari ke depan. > > Ketua KPPS TPS 5 Kefamenanu Utara Marsel Suni mengatakan honor yang dia > dan pengurus peroleh tidak layak. > > "Honor petugas KPPS sudah kecil, dipotong pajak lagi," ujar Marsel saat > mengubungi *Kompas.com *melalui sambungan telepon seluler, Senin > (15/4/2019) malam. > > Menurut Marsel, honor yang ia terima sebagai ketua Rp 550.000, kemudian > dipotong pajak 3 persen menjadi Rp 500.000. > > Anggota KPPS menerima honor Rp 500.000 yang dipotong pajak 3 persen > sehingga menjadi Rp 470.000. > > Marsel mengatakan, dalam tiga hari ke depan, dia dan pengurus KPPS akan > bekerja penuh waktu, dari sehari sebelum pemungutan suara hingga sehari > setelah pemungutan suara. > > Bahkan, lanjut Marsel, pihaknya juga akan dilibatkan dalam penghitungan > suara di tingkat kecamatan. > > Menurutnya, beban kerja KPPS pemilu tahun ini jauh lebih berat ketimbang > Pilkada Gubernur NTT tahun lalu. Pasalnya, ada lima surat suara yang harus > dihitung seusai pemungutan suara dan penghitungan bakal memakan waktu cukup > lama. > > Marsel juga menyesalkan soal bayaran anggota saat mengikuti binbingan > teknis oleh KPU beberapa waktu lalu. Saat itu, mereka mengikuti kegiatan, > dari pagi sampai malam, hanya diberi uang duduk Rp 68.000. > > Hal itu berbeda saat pemilihan gubernur NTT 2018. Mereka diberi uang duduk > Rp 250.000. > > "Kami ini sebagai penanggung jawab utama di tingkat lini paling bawah, > terus kami dihargai seperti ini. Sangat disayangkan," ucap Marsel. > > Idealnya, kata Marsel, honor untuk ketua KPPS Rp 1,5 juta dan anggota Rp 1 > juta. > > Terkait dengan keluhan itu, Ketua KPU NTT Thomas Dohu mengatakan, honor > untuk petugas KPPS berlaku sama di seluruh Indonesia, yakni Rp 550.000 > untuk ketua dan 500.000 untuk anggota. Semua honor itu, kata Thomas, > dikenai pajak. > > "Itu aturan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Itu honor KPPS, bukan gaji.. > Hitungannya per kegiatan, bukan per bulan," ucap Thomas. > > Penulis: Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere > <http://indeks.kompas.com/profile/65/Kontributor.Kupang.Sigiranus.Marutho..Bere> > Editor: Farid Assifa <http://indeks.kompas.com/profile/farid.assifa> > > > >
