Nah setelah kasih kredit lalu gue boleh nyaplok kan.
Am Tue, 9 Jul 2019 08:46:05 +0200 schrieb "Sunny ambon [email protected] [nasional-list]" <[email protected]>: > https://suara-islam.com/krakatau-steel-dan-paradoks-politik-industri-rezim-neoliberal/ > > > *Krakatau Steel dan Paradoks Politik Industri Rezim Neoliberal* > > 7 Juli 2019 > > 2 minutes read > > Cetak > > Google+ > > Twitter > > Facebook > > Industri strategis negara lagi-lagi kembali terancam. Setelah > Pertamina merugi, Indosat terjual, maskapai domestik terancam > bangkrut karena maskapai asing diijinkan bermain di ranah lokal, > terakhir Krakatau Steel tidak luput dipastikan. > > PT Krakatau Steel (KS) melakukan upaya restrukturisasi terhadap jumlah > karyawannya. Demi menjaga kinerja perusahaan agar tetap berjalan, > Badan usaha milik negara (BUMN) itu mulai melakukan pengurangan > pekerjanya. Penataan organisasi dilakukan dengan cara melakukan > pengurangan posisi dan jumlah karyawan yang bekerja sebesar 30 persen > dari total posisi dan jumlah karyawan. Dalam surat tertulis, hingga > Maret 2019, jumlah posisi di PT KS sebanyak 6.264 posisi dengan > jumlah pegawai sebanyak 4.453 orang > ( https://www.jpnn.com/news/krakatau-steel-phk-ribuan-buruh). > > Permasalahannya, Krakatau Steel tak hanya tengah menghadapi persoalan > internal, tapi juga sedang menghadapi masuknya raksasa baja asal > China yang membuka pabrik di Kendal seluas 700 hektare. Ini tentu > bagian dari ancaman Krakatau Steel untuk bangkit. Kalau saja > Pemerintah berpihak kepada BUMN, maka Krakatau Steel harus > diselamatkan dengan memberi jalur distribusi baja ke proyek-proyek > pembangunan infrastruktur yang tersisa. Sebab selama 4,5 tahun > terakhir kue bisnis baja untuk pembangunan infrastruktur tidak > diperoleh secara optimal oleh Krakatau Steel. Justru perusahaan China > yang mendapat privilege lebih memasok baja untuk pembangunan > infrastruktur. Apalagi kita tahu Pemerintah lewat Peraturan Menteri > Perdagangan (Permendag) No. 22/2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan > Baja yang dinilai memudahkan negara lain untuk impor dengan tidak > adanya bea masuk, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu produksi > baja dalam negeri. Jadi masalahnya sekarang ada pada political will > pemerintah, apakah akan mempertahankan Krakatau Steel atau justru > mempercepat BUMN besi-baja itu collapse masuk liang kubur > ( > https://www.law-justice.co/artikel/67522/krakatau-steel-tengah-dihantui-kebangkrutan/ > .. > > Kondisi seperti ini menandakan lemahnya visi politik rezim neoliberal > yang nampak dalam politik industrinya. Hal ini disebabkan karena > negara mengambil paradigma sekuler demokrasi kapitalistik. Akibatnya > negara yang seharusnya memberi layanan terbaik untuk rakyat malah > mengistimewakan asing. Politik industri neoliberal Rezim ini abai > dalam membangun industri berat bahkan membiarkan asing yang > menguasai, padahal industri berat merupakan prasyarat menjadi negara > kuat. > > Akan sangat berbeda jika negara mengambil paradigma Islam politik > untuk mengatur kebutuhan rakyat. Dalam Islam, politik perindustrian > merupakan pilar pembangun negara yang mandiri dan menjadi negara > pertama atau adidaya. Negara yang berlandaskan akidah Islam atau > Khilafah harus mempunyai kontrol atas barang tambang mereka sendiri > beserta industri yang menyuling dan mengolahnya, dengan tujuan untuk > menghilangkan ketergantungan pada negara lain. Hal ini akan menjadi > target kunci bagi industri sebagai bahan baku yang sangat penting > bagi berlangsungnya industri-industri lain. > > Khilafah harus menjadi negara industri maju dan harus mempunyai > kebijakan perindustrian yang bisa mewujudkan tujuan tersebut. Karena > itu, harus dilakukan revolusi industri, di mana kebijakan di bidang > perindustrian yang selama ini bertumpu pada industri konsumtif, > diubah menjadi industri strategis. Sekaligus menjadikan industri > strategis ini sebagai basis perindustrian. Untuk mewujudkannya hanya > ada satu cara, yaitu membangun industri peralatan atau membangun > industri yang memproduksi alat-alat, yang biasanya dikenal dengan > industri alat berat. Dari industri inilah kemudian industri-industri > lain bisa dikembangkan. Industri berat kemudian diprioritaskan untuk > menopang industri pertahanan dan keamanan (as-shinâ’ah al-harbiyyah). > > Industri pertahanan dan keamanan sebagai pondasi seluruh kebijakan > negara di bidang industri mengharuskan adanya industri alat berat, > bahan baku dan bahan bakar. Karena itu, negara Khilafah juga harus > membangun industri bahan baku, seperti baja, besi, seng, kuningan dan > alumunium. Selain itu, negara Khilafah harus mandiri di bidang energi > sehingga bisa memenuhi kebutuhan industrinya. Negara juga harus > mempunyai industri eksplorasi, penambangan, pengelolaan dan > penjernihan minyak, gas, batubara, panas bumi dan lain-lain. Termasuk > industri nuklir, baik untuk persenjataan maupun energi. Semuanya ini > bisa diwujudkan secara mandiri, kalau negara Khilafah memiliki > industri alat berat sendiri sehingga tidak membutuhkan dan bergantung > kepada negara lain. > > *Dr. Retno Muninggar, SPi, ME* > *(Dosen dan Alumnus FEB UI)* > *Bagikan ini:*
