Rapopo. Jokowi masih pengin berkuasa 5 tahun lagi kok, hehe...
--- jetaimemucho1@... wrote:
Ingin sekali nimbrung, tapi tidak ada waktu....
On Tuesday, July 9, 2019, 10:14:36 AM GMT+2, ajeg wrote:
Layak dicaplok setelah dibikin bangkrut karena pemerintah membiarkan
serbuan baja import.
--- lusi_d@... wrote:
Nah setelah kasih kredit lalu gue boleh nyaplok kan.
Am Tue, 9 Jul 2019 08:46:05 +0200
schrieb Sunny ambon :
> https://suara-islam.com/krakatau-steel-dan-paradoks-politik-industri-rezim-neoliberal/
>
>
> *Krakatau Steel dan Paradoks Politik Industri Rezim Neoliberal*
>
> 7 Juli 2019
>
> 2 minutes read
>
> Cetak
>
> Google+
>
> Twitter
>
> Facebook
>
> Industri strategis negara lagi-lagi kembali terancam. Setelah
> Pertamina merugi, Indosat terjual, maskapai domestik terancam
> bangkrut karena maskapai asing diijinkan bermain di ranah lokal,
> terakhir Krakatau Steel tidak luput dipastikan.
>
> PT Krakatau Steel (KS) melakukan upaya restrukturisasi terhadap jumlah
> karyawannya. Demi menjaga kinerja perusahaan agar tetap berjalan,
> Badan usaha milik negara (BUMN) itu mulai melakukan pengurangan
> pekerjanya. Penataan organisasi dilakukan dengan cara melakukan
> pengurangan posisi dan jumlah karyawan yang bekerja sebesar 30 persen
> dari total posisi dan jumlah karyawan. Dalam surat tertulis, hingga
> Maret 2019, jumlah posisi di PT KS sebanyak 6.264 posisi dengan
> jumlah pegawai sebanyak 4.453 orang
> ( https://www.jpnn.com/news/krakatau-steel-phk-ribuan-buruh).
>
> Permasalahannya, Krakatau Steel tak hanya tengah menghadapi persoalan
> internal, tapi juga sedang menghadapi masuknya raksasa baja asal
> China yang membuka pabrik di Kendal seluas 700 hektare. Ini tentu
> bagian dari ancaman Krakatau Steel untuk bangkit. Kalau saja
> Pemerintah berpihak kepada BUMN, maka Krakatau Steel harus
> diselamatkan dengan memberi jalur distribusi baja ke proyek-proyek
> pembangunan infrastruktur yang tersisa. Sebab selama 4,5 tahun
> terakhir kue bisnis baja untuk pembangunan infrastruktur tidak
> diperoleh secara optimal oleh Krakatau Steel. Justru perusahaan China
> yang mendapat privilege lebih memasok baja untuk pembangunan
> infrastruktur. Apalagi kita tahu Pemerintah lewat Peraturan Menteri
> Perdagangan (Permendag) No. 22/2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan
> Baja yang dinilai memudahkan negara lain untuk impor dengan tidak
> adanya bea masuk, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu produksi
> baja dalam negeri. Jadi masalahnya sekarang ada pada political will
> pemerintah, apakah akan mempertahankan Krakatau Steel atau justru
> mempercepat BUMN besi-baja itu collapse masuk liang kubur
> (
> https://www.law-justice.co/artikel/67522/krakatau-steel-tengah-dihantui-kebangkrutan/
> ..
>
> Kondisi seperti ini menandakan lemahnya visi politik rezim neoliberal
> yang nampak dalam politik industrinya. Hal ini disebabkan karena
> negara mengambil paradigma sekuler demokrasi kapitalistik. Akibatnya
> negara yang seharusnya memberi layanan terbaik untuk rakyat malah
> mengistimewakan asing. Politik industri neoliberal Rezim ini abai
> dalam membangun industri berat bahkan membiarkan asing yang
> menguasai, padahal industri berat merupakan prasyarat menjadi negara
> kuat.
>
> Akan sangat berbeda jika negara mengambil paradigma Islam politik
> untuk mengatur kebutuhan rakyat. Dalam Islam, politik perindustrian
> merupakan pilar pembangun negara yang mandiri dan menjadi negara
> pertama atau adidaya. Negara yang berlandaskan akidah Islam atau
> Khilafah harus mempunyai kontrol atas barang tambang mereka sendiri
> beserta industri yang menyuling dan mengolahnya, dengan tujuan untuk
> menghilangkan ketergantungan pada negara lain. Hal ini akan menjadi
> target kunci bagi industri sebagai bahan baku yang sangat penting
> bagi berlangsungnya industri-industri lain.
>
> Khilafah harus menjadi negara industri maju dan harus mempunyai
> kebijakan perindustrian yang bisa mewujudkan tujuan tersebut. Karena
> itu, harus dilakukan revolusi industri, di mana kebijakan di bidang
> perindustrian yang selama ini bertumpu pada industri konsumtif,
> diubah menjadi industri strategis. Sekaligus menjadikan industri
> strategis ini sebagai basis perindustrian. Untuk mewujudkannya hanya
> ada satu cara, yaitu membangun industri peralatan atau membangun
> industri yang memproduksi alat-alat, yang biasanya dikenal dengan
> industri alat berat. Dari industri inilah kemudian industri-industri
> lain bisa dikembangkan. Industri berat kemudian diprioritaskan untuk
> menopang industri pertahanan dan keamanan (as-shinâ’ah al-harbiyyah).
>
> Industri pertahanan dan keamanan sebagai pondasi seluruh kebijakan
> negara di bidang industri mengharuskan adanya industri alat berat,
> bahan baku dan bahan bakar. Karena itu, negara Khilafah juga harus
> membangun industri bahan baku, seperti baja, besi, seng, kuningan dan
> alumunium. Selain itu, negara Khilafah harus mandiri di bidang energi
> sehingga bisa memenuhi kebutuhan industrinya. Negara juga harus
> mempunyai industri eksplorasi, penambangan, pengelolaan dan
> penjernihan minyak, gas, batubara, panas bumi dan lain-lain. Termasuk
> industri nuklir, baik untuk persenjataan maupun energi. Semuanya ini
> bisa diwujudkan secara mandiri, kalau negara Khilafah memiliki
> industri alat berat sendiri sehingga tidak membutuhkan dan bergantung
> kepada negara lain.
>
> *Dr. Retno Muninggar, SPi, ME*
> *(Dosen dan Alumnus FEB UI)*
> *Bagikan ini:*
