Bener! Kail itu hanyalah metafora saja. Moso’ RR mau buang2 uang for nothing?! Enggak lah.
Hanya saja perbandingan yg dipakai dia adalah: mendingan mana kasih duit langsung ke orang papua atau ke koruptor, ya jelas pilih orang papua. Ini saja inti omongan RR yg sekarang lagi kesel ditinggalin banyak orang. Jadi juga krn stress ditinggalin temen2, plus kalah dalam pemilu barusan plus lagi ide dan keinginannya yg banyak jadilah dia ngomong2 kayak gini. Ya memang kalau memang singkat begini ya akhirnya bisa dipersepsikan orang laen macem2. Seperti dipersepsikan sama temen ente si jonathan dimana ditambah lagi uang 17.7 juta ke orang papua bisa bikin pengusaha papua. Kalau jawabannya iya, ngapain pusing2 wong inilah kemauan orang papua. Ngomong sepanjang apapun kalau ditanya apa yg diinginkan orang papua, ya ujung2nya masalah duit adalah masalah utama. Nesare From: GELORA45@yahoogroups.com <GELORA45@yahoogroups.com> Sent: Wednesday, August 28, 2019 1:18 PM To: GELORA45 <gelora45@yahoogroups.com> Subject: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup Saya sih melihat usulan RR sebagai "kail" pemikiran untuk masalah Papua yang saat ini mendorong Jokowi ke pinggir jurang. Jadi, bukan jumlah dana otsusnya yang harus dikagumi tetapi bagaimana mendapatkan cara untuk menghadang korupsinya, agar dana itu bermanfaat bagi Papua. Sementara ini dibagikan langsung merupakan alternatif terbaik untuk membuat koruptor gigit jari. Itu dulu. Tahap berikutnya barulah membangun koperasi dll dalam masyarakat adat. Sayang Anda tidak mau menjelaskan soal budaya yang belum meningkat itu. Kalau maksudnya adalah budaya feodal saya kira itu tidak lepas dari sikap subyektif di mana keberpihakan selalu dilekatkan kepada subyek (orang) dan bukan pada obyek (masalah). Subyektivitas inilah bibit feodalisme yang berujung pada pengkultusan. --- SADAR@... wrote: Ooouuuh, kalau maksudnya dana Otsus 62T akumulasi sekitar 16 tahun, artinya bagaimana bisa muncul usulan RR dibagi rata 17,7juta/warga??? Pada saat masyarakat itu masih berlaku sistem feodal, pertanian yang dikerjakan sendiri-sendiri, ... budaya kehidupan masyarakat disitu belum ada kebiasaan bekerjasama, gotong royong secara baik. Dan budaya nurut patuh pada atasan, ... belum bisa dan berani menyangkal apalagi harus membantah perintah yang dianggap salah dan melanggar ketentuan. Selama budaya feodal, kerja perseorangan dan patuh perintah begini akan lebih sulit mengatasi korupsi. Begitu kira-kira pemikiran saya, ... ajeg 於 28/8/2019 21:16 寫道: Interupsi saya untuk meluruskan bahwa 62 triliun itu jumlah keseluruhan dana otsus selama ini (lk 16 tahun). Jadi dana otsus bukan dana kagetan yang sekali pukul, melainkan sudah bagian dari program percepatan pembangunan dengan sasaran utama peningkatan SDM. Niat awalnya untuk meningkatkan layanan dokter terbang dan guru terbang berikut daya dukungnya, sambil menyisihkan sekitar 10% untuk infrastruktur rintisan (jalan, jembatan, MCK umum dsb). Tetapi komposisi dana ini terus digeser hingga akhirnya terbalik. Sekarang porsi terbesar justru untuk infrastruktur, alias proyek yang sangat digemari koruptor. Padahal, selain dana otsus, 2 provinsi di Papua juga menerima DTI (dana tambahan infrastruktur). Dengan kondisi keuangan di tangan rezim oligarki ini, Jokowi dan menkeu terbaik sedunia berencana menghapus dana otsus. Lebih kurang begitulah jabaran dari interupsi saya semalam. Nah, membaca tanggapan Anda di bawah, saya jadi nyengir sambil memaklumi pandangan subyektif Anda. Tapi boleh jugalah Anda beberkan maksud pernyataan soal sulitnya melawan korupsi pada masyarakat yang budayanya belum meningkat. Seperti apa budaya yang belum meningkat dan seperti apa yang sudah meningkat itu? Lalu, di posisi budaya mana masyarakat Papua sekarang menurut Anda? Sebab, setahu saya, sdr/i Papua yang telanjang dada, pandai melukis wajah hingga sekujur badan, berkoteka, bawa busur tombak, dan tinggal dalam honai kayu atap jerami, secara adat tidak mengenal tradisi korupsi. --- SADAR@... wrote: Dalam pemikiran saya yg sangat subjektif ini, dana Otsus 62 atau 67Triliun itu sangat besar dan akan jauh lebih baik kalau bisa membuka usaha di Papua dan meningkatkan kesejahteraan warga Papua! Problemnya, jangan biarkan dana Otsus 67T itu jatuh ditangan koruptor saja! Bukan karena selama belasan tahun dikorupsi tidak sampai ketangan warga, jadi membanting dibagikan seluruhnya pada warga saja, 17,7 juta/warga! Itu namanya dari kanan banting kekiri, ... jadinya tetap tidak membangun dan efektif! Tentu mengatasi korupsi BUKAN hal yang gampang dan bisa diselesaikan dalam hitungan sebulan setahun, bahkan mungkin tetap saja akan terjadi sepanjang masa? Karena itulah mental manusia yg sewaktu-waktu bisa berubah dikendalikan iblis, setan begitu terjadi kesempatan! Lalu? Korupsi itu hanya bisa terus dilawan didalam proses pembangunan itu sendiri, seiring dengan makin meningkat KESADARAN warga setempat! Pada saat tingkat kesejahteraan dan budaya warga masih sangat rendah lebih-lebih SULIT mengatasi korupsi, dengan cara dan sistem apapun mudah terjadi korupsi itu. Jalankan demokrasi, pemilihan langsung, suara warga bisa dibeli, ... sedang pengamatan warga setempat masih TAKUT mengadukan pejabat yg tidak adil dan tercium berbau korupi. Apalagi ditengah warga masih hidup berserakan sendiri-sendiri, belum ada kesadaran massa untuk berorganisasi, belum menyatukan diri dalam organisasi memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk memperbaiki nasibnya sendiri! Setelah massa terbentur berkali-kali, setelah terungkap pejabat-pejabat korup itu bagaimana perkaya diri dan sangat merugikan diri mereka, ... dan sadar ternyata selama ini dana tunjangan dikorupsi dan hanya menguntungkan segelintir pejabat, ... barulah mereka akan menemukan cara dan jalan mengatasinya! Sebaliknya, Pem.Pusat yg kucurkan dana itu juga sudah seharusnya menemukan cara dan jalan lebih baik jangan sampai dana itu tersangkut dan dikorup pejabat daerah! Bukan lalu dibagikan saja seluruhnya pda warga orang perorang TANPA pembangunan usaha! Caranya? Dari banyak tulisan-tulisan bagaimana Tiongkok bangkitkan dan merubah desa-desa terbelakang menjadi desa maju dan makmur, kesimpulan mereka: kunci utama ada pada organisasi basis PKT yg kuat dan baik didesa itu! Artinya, tanpa ada komite PKT yg cukup baik tidak akan berhasil merubah desa terbelakang itu menjadi desa maju dan sejahtera! Tapi, ... karena di Indonesia selama ini, komunis dilarang dan dijadikan momok yg ditakuti sampai sekarang, boleh saja dicoba gunakan parpol-parpol yg ada, bahkan dibuat kompetisi dalam membangun daerah terbelakang, siapa yang berhasil, misalnya! Kalau setelah beberapa tahun GAGAL semua, dan dananya tetap saja menguap dikorupsi! Yaa simpulkan saja kenyataan HARUS beri kesempatan PKI hidup dan berkembang lagi!!! Bukankah sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, PKI telah membuktikan diri adalah salah-satu Partai yang konsekwen dan teguh berjuang untuk keadilan dan kebenaran, partai yang sepenuhnya mengabdi RAKYAT!!! Itu kalau saja bangsa ini berani melihat kenyataan sejarah apa adanya, ... sebagaimana dinyatakan bung Karno dan dipegang TEGUH sampai nafas terakhirnya! Kedua, merubah kesadaran massa dari hidup sendiri-sendiri menjadi bergabung, bekerjasama dalam koperasi-desa. Memecahkan masalah hidup, masalah kerja secara gotong-royong yang ditangani koperasi-desa. Timbul masalah pemilihan dan menentukan pejabat yg bisa dipercaya mengurus/menangani dengan baik koperasi-desa yg dibentuk itu, ... inipun merupakan proses pengenalan tersendiri. Ketiga, untuk mempercepat pembangunan, Pemerintah Pusat juga harus bisa MEMBANTU tenagatenaga-ahli untuk pertanian, perkebunan, peternakan yang dibutuhkan, ataupun membangun pabrik sesuai kondisi setempat. Memberi rangsang dan tunjangan bagi anak-anak muda ahli itu yang mau bekerja didaerah terbelakang, ... ajeg 於 28/8/2019 0:11 寫道: Interupsi Dana otsus Papua berlangsung sejak jaman Gus Dur. Dimulai dengan 1,5 triliun dan terus meningkat setiap tahun hingga 8 triliunan sekarang. Jadi, 62 triliun itu (atau 67?) adalah total dana yang sudah diserahkan ke Papua. Konon lebih dari setengahnya sudah berhasil dikorupsi dengan selamat oleh pejabat setempat. Selama ini kan setiapkali ada pemeriksaan dari BPK pasti disusul dengan munculnya isu maupun aksi separatisme.. Karena itu, usulan untuk membagikan langsung dana otsus ke penduduk lewat ATM bagus juga untuk memperkecil kemungkinan dikorup pejabat lokal. Sekaligus menggugah kesadaran anggota OPM bahwa selama ini mereka dikadali pejabat-pejabat korup Papua. Saya kira dengan pegang uang sendiri saudara/i Papua bisa punya kepercayaan diri untuk menghadapi dunia yang kapitalistik begini. Bisa sedikit leluasa untuk belanja kebutuhan secara otonom. Tidak minder atau hanya telan ludah melihat anak-anak pegawai kelurahan dll pada jajan bakso dan teh botol. Jajan beneran, bukan jajan yang lain. Lanjut. -- SADAR@... wrote: Ingat, yang namanya rakyat pekerja adalah juga manusia-manusia normal saja yang bisa ada yg baik, jelek bahkan jahat. TIDAK ada yg bisa menjamin yang dinamakan rakyat pekerja PASTI baik-baik, ... Manusia pada umumnya, kalau cuma dikasih duit (bukan pekerjaan dan usaha) hanya akan menjadi parasit saja! Setelah dana Otsus yg 62T dibagikan pada setiap warga menjadi 17,7 juta/bulan. Tentu tergantung pada setiap orang yang menerimanya, ... kalau saja kesadaran rakyat masih terbelakang, yaa hanya untuk makan saja dan merasa sudah cukup nyaman! Mungkin saja diantara mereka ada juga yg agak cerdas dan sedikit pengetahuan usaha bisa memulai usaha kecil-kecilan dan akhirnya membawa kemajuan.. Tapi, kalau dana 62T itu bisa digunakan utk kembangkan usaha, entah menanam apa yang sesuai dengan alam di Papua, atau memelihara ternak, ikan, ayam, kambing, sapi, ... bukankah jauh akan lebih baik bagi rakyat Papua secara keseluruhan? Lusi D. 於 27/8/2019 16:32 寫道: Apa argumen bung menghakimi rakyat Papua biasa dng kesimpulan "habis dimakan dan akan menjadikan mereka parasit saja." spt uraian bung dibawah? Dalam hal ini saya sangat-sangat berbeda dengan bung. Dimana saja rakyat pekerja itu tidak punya moral parasit. Moral parasit itu adalah ideologi borjuis kecil keatas. Bung berargumen "Ditelan oleh pejabat koruptor, ... Lalu?", tapi tidak mempercayai jalan keluar untuk menghapus kemungkinan saluran korupsi. Mengapa bung menutup mata bahwa selama ini dana itu tidak sampai kepada mereka yang berhak? Karena itu langkah pertama menghapus penghalang penyaluran dana, kemudian setelah sama-sama tegak berdiri bebaskan kearifan kegiatan perekonomian kepada masyarakatnya dan sesuai dengan hukum perkembangan perekonomian pasti akan bergerak dengan peningkatan dayabeli itu. Masyarakat akan berkembang dan meningkat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum ekonomi pasar seperti yang sering digembar-gemborkan kan yah begitu jalannya. Saya memandang penerimaan uang "bantuan" sbg syarat minimal hidup normal itu adalah hak minimal rakyat Papua yang selama ini kekayaan tanahairnya dijuali oleh kakitangan imperialis, kaum spekulan dan penguasa negara RI ini. Am Tue, 27 Aug 2019 08:11:55 +0800 schrieb ChanCT: Problem yang dihadapi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua yang terbelakang dan miskin itu lebih baik??? Kenyataan selama ini Otsus 62Triliun sebegitu BESAR, tidak sampai dan bisa dirasakan rakyat Papua! Ditelan oleh pejabat koruptor, ... Lalu? Dengan bagikan rata pada rakyat, barangkali bisa menyenangkan mereka, ....... tapi menurut saya, tidak memecahkan masalah kecuali habis dimakan dan akan menjadikan mereka parasit saja. Dana itu akan jauh lebih baik digunakan untuk membangun usaha di daerah Papua itu, dan dari hasil usaha yang dijalankan rakyat Papua itulah yg akan meningkatkan i pemalas itu kesejahteraan rakyat dengan sebaik-baiknya! Lusi D. 於 27/8/2019 3:41 寫道: Berikut tambahan uraian RR untuk menjawab problem yang bung Chan persoalkan, termasuk contoh kongkrit yang sudah dipraktekkan maupun hasilnya dalam mempercepat dan meningkatkan hubungan kebudayaan antar bangsa-bangsa seperti di Kanada. Lusi. Subsidi Pemerintah ke Warga Papua Tak Sampai, Rizal Ramli: Kasih Lewat ATM Oleh: Pebriansyah Ariefana | Muhammad Yasir Senin, 26 Agustus 2019 | 12:48 WIB Rizal Ramli pun menuturkan bahwasanya pada Pilpres 2019 lalu dirinya telah mengusulkan agar subsidi tersebut diberikan langsung kepada warga Papua. Suara.com - Mantan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengusulkan pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada warga Papua lewat kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Sebab, hal itu dinilai Rizal Ramli akan lebih efektif. Rizal Ramli mengungkapkan kekinian setidaknya subsidi yang diberikan pemerintah terhadap warga Papua itu berkisar Rp 62 triliun. Hanya, uang tersebut tidak pernah sampai ke tangan warga Papua lantaran banyak dikorupsi baik oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah.
