Saya sih melihat usulan RR sebagai "kail" pemikiran untuk masalah Papua yang
saat ini mendorong Jokowi ke pinggir jurang. Jadi, bukan jumlah dana otsusnya
yang harus dikagumi tetapi bagaimana mendapatkan cara untuk menghadang
korupsinya, agar dana itu bermanfaat bagi Papua. Sementara ini dibagikan
langsung merupakan alternatif terbaik untuk membuat koruptor gigit jari. Itu
dulu. Tahap berikutnya barulah membangun koperasi dll dalam masyarakat adat.
Sayang Anda tidak mau menjelaskan soal budaya yang belum meningkat itu. Kalau
maksudnya adalah budaya feodal saya kira itu tidak lepas dari sikap subyektif
di mana keberpihakan selalu dilekatkan kepada subyek (orang) dan bukan pada
obyek (masalah). Subyektivitas inilah bibit feodalisme yang berujung pada
pengkultusan.
--- SADAR@... wrote:
Ooouuuh, kalau maksudnya dana Otsus 62T akumulasi sekitar 16 tahun, artinya
bagaimana bisa muncul usulan RR dibagi rata 17,7juta/warga???
Pada saat masyarakat itu masih berlaku sistem feodal, pertanian yang dikerjakan
sendiri-sendiri, ... budaya kehidupan masyarakat disitu belum ada kebiasaan
bekerjasama, gotong royong secara baik. Dan budaya nurut patuh pada atasan, ...
belum bisa dan berani menyangkal apalagi harus membantah perintah yang dianggap
salah dan melanggar ketentuan. Selama budaya feodal, kerja perseorangan dan
patuh perintah begini akan lebih sulit mengatasi korupsi. Begitu kira-kira
pemikiran saya, ...
ajeg 於 28/8/2019 21:16 寫道:
Interupsi saya untuk meluruskan bahwa 62 triliun itu jumlah keseluruhan
dana otsus selama ini (lk 16 tahun). Jadi dana otsus bukan dana kagetan yang
sekali pukul, melainkan sudah bagian dari program percepatan pembangunan dengan
sasaran utama peningkatan SDM. Niat awalnya untuk meningkatkan layanan dokter
terbang dan guru terbang berikut daya dukungnya, sambil menyisihkan sekitar 10%
untuk infrastruktur rintisan (jalan, jembatan, MCK umum dsb). Tetapi komposisi
dana ini terus digeser hingga akhirnya terbalik.. Sekarang porsi terbesar
justru untuk infrastruktur, alias proyek yang sangat digemari koruptor.
Padahal, selain dana otsus, 2 provinsi di Papua juga menerima DTI (dana
tambahan infrastruktur). Dengan kondisi keuangan di tangan rezim oligarki ini,
Jokowi dan menkeu terbaik sedunia berencana menghapus dana otsus.
Lebih kurang begitulah jabaran dari interupsi saya semalam.
Nah, membaca tanggapan Anda di bawah, saya jadi nyengir sambil memaklumi
pandangan subyektif Anda. Tapi boleh jugalah Anda beberkan maksud pernyataan
soal sulitnya melawan korupsi pada masyarakat yang budayanya belum meningkat.
Seperti apa budaya yang belum meningkat dan seperti apa yang sudah meningkat
itu? Lalu, di posisi budaya mana masyarakat Papua sekarang menurut Anda? Sebab,
setahu saya, sdr/i Papua yang telanjang dada, pandai melukis wajah hingga
sekujur badan, berkoteka, bawa busur tombak, dan tinggal dalam honai kayu atap
jerami, secara adat tidak mengenal tradisi korupsi.
--- SADAR@... wrote:
Dalam pemikiran saya yg sangat subjektif ini, dana Otsus 62 atau 67Triliun itu
sangat besar dan akan jauh lebih baik kalau bisa membuka usaha di Papua dan
meningkatkan kesejahteraan warga Papua! Problemnya, jangan biarkan dana Otsus
67T itu jatuh ditangan koruptor saja! Bukan karena selama belasan tahun
dikorupsi tidak sampai ketangan warga, jadi membanting dibagikan seluruhnya
pada warga saja, 17,7 juta/warga! Itu namanya dari kanan banting kekiri, ...
jadinya tetap tidak membangun dan efektif!
Tentu mengatasi korupsi BUKAN hal yang gampang dan bisa diselesaikan dalam
hitungan sebulan setahun, bahkan mungkin tetap saja akan terjadi sepanjang
masa? Karena itulah mental manusia yg sewaktu-waktu bisa berubah dikendalikan
iblis, setan begitu terjadi kesempatan! Lalu?
Korupsi itu hanya bisa terus dilawan didalam proses pembangunan itu sendiri,
seiring dengan makin meningkat KESADARAN warga setempat! Pada saat tingkat
kesejahteraan dan budaya warga masih sangat rendah lebih-lebih SULIT mengatasi
korupsi, dengan cara dan sistem apapun mudah terjadi korupsi itu. Jalankan
demokrasi, pemilihan langsung, suara warga bisa dibeli, ... sedang pengamatan
warga setempat masih TAKUT mengadukan pejabat yg tidak adil dan tercium berbau
korupi. Apalagi ditengah warga masih hidup berserakan sendiri-sendiri, belum
ada kesadaran massa untuk berorganisasi, belum menyatukan diri dalam organisasi
memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk memperbaiki nasibnya sendiri!
Setelah massa terbentur berkali-kali, setelah terungkap pejabat-pejabat korup
itu bagaimana perkaya diri dan sangat merugikan diri mereka, ... dan sadar
ternyata selama ini dana tunjangan dikorupsi dan hanya menguntungkan
segelintir pejabat, ... barulah mereka akan menemukan cara dan jalan
mengatasinya!
Sebaliknya, Pem.Pusat yg kucurkan dana itu juga sudah seharusnya menemukan cara
dan jalan lebih baik jangan sampai dana itu tersangkut dan dikorup pejabat
daerah! Bukan lalu dibagikan saja seluruhnya pda warga orang perorang TANPA
pembangunan usaha! Caranya?
Dari banyak tulisan-tulisan bagaimana Tiongkok bangkitkan dan merubah desa-desa
terbelakang menjadi desa maju dan makmur, kesimpulan mereka: kunci utama ada
pada organisasi basis PKT yg kuat dan baik didesa itu! Artinya, tanpa ada
komite PKT yg cukup baik tidak akan berhasil merubah desa terbelakang itu
menjadi desa maju dan sejahtera! Tapi, ... karena di Indonesia selama ini,
komunis dilarang dan dijadikan momok yg ditakuti sampai sekarang, boleh saja
dicoba gunakan parpol-parpol yg ada, bahkan dibuat kompetisi dalam membangun
daerah terbelakang, siapa yang berhasil, misalnya! Kalau setelah beberapa
tahun GAGAL semua, dan dananya tetap saja menguap dikorupsi! Yaa simpulkan saja
kenyataan HARUS beri kesempatan PKI hidup dan berkembang lagi!!! Bukankah
sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, PKI telah membuktikan diri
adalah salah-satu Partai yang konsekwen dan teguh berjuang untuk keadilan dan
kebenaran, partai yang sepenuhnya mengabdi RAKYAT!!! Itu kalau saja bangsa ini
berani melihat kenyataan sejarah apa adanya, ... sebagaimana dinyatakan bung
Karno dan dipegang TEGUH sampai nafas terakhirnya!
Kedua, merubah kesadaran massa dari hidup sendiri-sendiri menjadi bergabung,
bekerjasama dalam koperasi-desa. Memecahkan masalah hidup, masalah kerja secara
gotong-royong yang ditangani koperasi-desa. Timbul masalah pemilihan dan
menentukan pejabat yg bisa dipercaya mengurus/menangani dengan baik
koperasi-desa yg dibentuk itu, ... inipun merupakan proses pengenalan
tersendiri.
Ketiga, untuk mempercepat pembangunan, Pemerintah Pusat juga harus bisa
MEMBANTU tenagatenaga-ahli untuk pertanian, perkebunan, peternakan yang
dibutuhkan, ataupun membangun pabrik sesuai kondisi setempat. Memberi rangsang
dan tunjangan bagi anak-anak muda ahli itu yang mau bekerja didaerah
terbelakang, ...
ajeg 於 28/8/2019 0:11 寫道:
Interupsi
Dana otsus Papua berlangsung sejak jaman Gus Dur. Dimulai dengan 1,5 triliun
dan terus meningkat setiap tahun hingga 8 triliunan sekarang. Jadi, 62 triliun
itu (atau 67?) adalah total dana yang sudah diserahkan ke Papua. Konon lebih
dari setengahnya sudah berhasil dikorupsi dengan selamat oleh pejabat
setempat. Selama ini kan setiapkali ada pemeriksaan dari BPK pasti disusul
dengan munculnya isu maupun aksi separatisme..
Karena itu, usulan untuk membagikan langsung dana otsus ke penduduk lewat ATM
bagus juga untuk memperkecil kemungkinan dikorup pejabat lokal. Sekaligus
menggugah kesadaran anggota OPM bahwa selama ini mereka dikadali
pejabat-pejabat korup Papua.
Saya kira dengan pegang uang sendiri saudara/i Papua bisa punya kepercayaan
diri untuk menghadapi dunia yang kapitalistik begini. Bisa sedikit leluasa
untuk belanja kebutuhan secara otonom. Tidak minder atau hanya telan ludah
melihat anak-anak pegawai kelurahan dll pada jajan bakso dan teh botol. Jajan
beneran, bukan jajan yang lain.
Lanjut.
-- SADAR@... wrote:
Ingat, yang namanya rakyat pekerja adalah juga manusia-manusia normal saja
yang bisa ada yg baik, jelek bahkan jahat. TIDAK ada yg bisa menjamin yang
dinamakan rakyat pekerja PASTI baik-baik, ...
Manusia pada umumnya, kalau cuma dikasih duit (bukan pekerjaan dan usaha)
hanya akan menjadi parasit saja! Setelah dana Otsus yg 62T dibagikan pada
setiap warga menjadi 17,7 juta/bulan. Tentu tergantung pada setiap orang yang
menerimanya, ... kalau saja kesadaran rakyat masih terbelakang, yaa hanya untuk
makan saja dan merasa sudah cukup nyaman! Mungkin saja diantara mereka ada
juga yg agak cerdas dan sedikit pengetahuan usaha bisa memulai usaha
kecil-kecilan dan akhirnya membawa kemajuan..
Tapi, kalau dana 62T itu bisa digunakan utk kembangkan usaha, entah menanam
apa yang sesuai dengan alam di Papua, atau memelihara ternak, ikan, ayam,
kambing, sapi, ... bukankah jauh akan lebih baik bagi rakyat Papua secara
keseluruhan?
Lusi D. 於 27/8/2019 16:32 寫道:
Apa argumen bung menghakimi rakyat Papua biasa dng kesimpulan "habisdimakan dan
akan menjadikan mereka parasit saja." spt uraian bung
dibawah? Dalam hal ini saya sangat-sangat berbeda dengan bung.
Dimana saja rakyat pekerja itu tidak punya moral parasit. Moral parasititu
adalah ideologi borjuis kecil keatas. Bung berargumen "Ditelan oleh
pejabat koruptor, ... Lalu?", tapi tidak mempercayai jalan keluar untuk
menghapus kemungkinan saluran korupsi.
Mengapa bung menutup mata bahwa selama ini dana itu tidak sampai kepadamereka
yang berhak? Karena itu langkah pertama menghapus penghalang
penyaluran dana, kemudian setelah sama-sama tegak berdiri bebaskan
kearifan kegiatan perekonomian kepada masyarakatnya dan sesuai dengan hukum
perkembangan perekonomian pasti akan bergerak denganpeningkatan dayabeli itu.
Masyarakat akan berkembang dan meningkatdalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hukum ekonomi pasar seperti yangsering digembar-gemborkan kan yah begitu
jalannya.Saya memandang penerimaan uang "bantuan" sbg syarat minimal
hidupnormal itu adalah hak minimal rakyat Papua yang selama ini
kekayaantanahairnya dijuali oleh kakitangan imperialis, kaum spekulan
danpenguasa negara RI ini.
Am Tue, 27 Aug 2019 08:11:55 +0800schrieb ChanCT:
Problem yang dihadapi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyatPapua yang
terbelakang dan miskin itu lebih baik??? Kenyataan selamaini Otsus 62Triliun
sebegitu BESAR, tidak sampai dan bisa dirasakanrakyat Papua! Ditelan oleh
pejabat koruptor, ... Lalu?
Dengan bagikan rata pada rakyat, barangkali bisa menyenangkan mereka, .......
tapi menurut saya, tidak memecahkan masalah kecuali habis dimakan dan akan
menjadikan mereka parasit saja. Dana itu akan jauh lebihbaik digunakan untuk
membangun usaha di daerah Papua itu, dan darihasil usaha yang dijalankan rakyat
Papua itulah yg akan meningkatkani pemalas itu kesejahteraan rakyat dengan
sebaik-baiknya!
Lusi D. 於 27/8/2019 3:41 寫道:
Berikut tambahan uraian RR untuk menjawab problem yang bung Chanpersoalkan,
termasuk contoh kongkrit yang sudah dipraktekkan maupunhasilnya dalam
mempercepat dan meningkatkan hubungan kebudayaanantar bangsa-bangsa seperti di
Kanada.
Lusi.
Subsidi Pemerintah ke Warga Papua Tak Sampai,Rizal Ramli: Kasih Lewat ATM
Oleh: Pebriansyah Ariefana | Muhammad Yasir
Senin, 26 Agustus 2019 | 12:48 WIB
Rizal Ramli pun menuturkan bahwasanya pada Pilpres 2019 lalu dirinyatelah
mengusulkan agar subsidi tersebut diberikan langsung kepadawarga Papua.
Suara.com - Mantan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman, RizalRamli
mengusulkan pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepadawarga Papua lewat
kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Sebab, halitu dinilai Rizal Ramli akan
lebih efektif.
Rizal Ramli mengungkapkan kekinian setidaknya subsidi yang diberikanpemerintah
terhadap warga Papua itu berkisar Rp 62 triliun. Hanya,
uang tersebut tidak pernah sampai ke tangan warga Papua lantaranbanyak
dikorupsi baik oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah.
#yiv3137129933 -- #yiv3137129933ygrp-mkp {border:1px solid
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv3137129933
#yiv3137129933ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv3137129933
#yiv3137129933ygrp-mkp #yiv3137129933hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-mkp #yiv3137129933ads
{margin-bottom:10px;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-mkp .yiv3137129933ad
{padding:0 0;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-mkp .yiv3137129933ad p
{margin:0;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-mkp .yiv3137129933ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-sponsor
#yiv3137129933ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv3137129933
#yiv3137129933ygrp-sponsor #yiv3137129933ygrp-lc #yiv3137129933hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv3137129933
#yiv3137129933ygrp-sponsor #yiv3137129933ygrp-lc .yiv3137129933ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv3137129933 #yiv3137129933actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv3137129933
#yiv3137129933activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv3137129933
#yiv3137129933activity span {font-weight:700;}#yiv3137129933
#yiv3137129933activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv3137129933 #yiv3137129933activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv3137129933 #yiv3137129933activity span
span {color:#ff7900;}#yiv3137129933 #yiv3137129933activity span
.yiv3137129933underline {text-decoration:underline;}#yiv3137129933
.yiv3137129933attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv3137129933 .yiv3137129933attach div a
{text-decoration:none;}#yiv3137129933 .yiv3137129933attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv3137129933 .yiv3137129933attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv3137129933 .yiv3137129933attach label a
{text-decoration:none;}#yiv3137129933 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv3137129933 .yiv3137129933bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv3137129933
.yiv3137129933bold a {text-decoration:none;}#yiv3137129933 dd.yiv3137129933last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3137129933 dd.yiv3137129933last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3137129933
dd.yiv3137129933last p span.yiv3137129933yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv3137129933 div.yiv3137129933attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv3137129933 div.yiv3137129933attach-table
{width:400px;}#yiv3137129933 div.yiv3137129933file-title a, #yiv3137129933
div.yiv3137129933file-title a:active, #yiv3137129933
div.yiv3137129933file-title a:hover, #yiv3137129933
div.yiv3137129933file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3137129933
div.yiv3137129933photo-title a, #yiv3137129933 div.yiv3137129933photo-title
a:active, #yiv3137129933 div.yiv3137129933photo-title a:hover, #yiv3137129933
div.yiv3137129933photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3137129933
div#yiv3137129933ygrp-mlmsg #yiv3137129933ygrp-msg p a
span.yiv3137129933yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv3137129933
.yiv3137129933green {color:#628c2a;}#yiv3137129933 .yiv3137129933MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv3137129933 o {font-size:0;}#yiv3137129933
#yiv3137129933photos div {float:left;width:72px;}#yiv3137129933
#yiv3137129933photos div div {border:1px solid
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv3137129933
#yiv3137129933photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv3137129933
#yiv3137129933reco-category {font-size:77%;}#yiv3137129933
#yiv3137129933reco-desc {font-size:77%;}#yiv3137129933 .yiv3137129933replbq
{margin:4px;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3137129933
#yiv3137129933ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv3137129933
#yiv3137129933ygrp-mlmsg select, #yiv3137129933 input, #yiv3137129933 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3137129933
#yiv3137129933ygrp-mlmsg pre, #yiv3137129933 code {font:115%
monospace;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-mlmsg *
{line-height:1..22em;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-mlmsg
#yiv3137129933logo {padding-bottom:10px;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-msg
p a {font-family:Verdana;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-msg
p#yiv3137129933attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv3137129933
#yiv3137129933ygrp-reco #yiv3137129933reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-sponsor
#yiv3137129933ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv3137129933
#yiv3137129933ygrp-sponsor #yiv3137129933ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv3137129933
#yiv3137129933ygrp-sponsor #yiv3137129933ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv3137129933 #yiv3137129933ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv3137129933
#yiv3137129933ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv3137129933
