Lusi: Situasi kebangkitan para mahasiswa ini rasanya seperti situasi menjelang lèngsèrnya Suharto yang lalu itu. Nah bagaimana dengan argument tanpa sentiment oleh RR berikut ini.
Rizal Ramli: Pancaroba Politik Sedang Terjadi, Lima Faktor Krusial Mempengaruhi POSTKOTA NEWS Senin, 23 September 2019 — 20:08 WIB JAKARTA – Tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan, Indonesia tengah memasuki pancaroba. Namun, yang dimaksud bukan terkait dengan perubahan cuaca, melainkan perubahan politik. Menurut mantan Menko Ekuin di era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, pancaroba politik bisa diartikan perubahan menuju Indonesia maju atau justru mengalami kemunduran. Setidaknya, kata Rizal Ramli, ada lima faktor yang membuat pancaroba politik itu terjadi. Pertama, sebut Rizal Ramli, dari aspek hukum, khususnya pemberantasan korupsi. “Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR akan terus menjadi bola salju,” ujar Rizal Ramli, Senin (23/9/2019). Kedua, sambung Rizal Ramli, masalah Papua yang belum tuntas. Sebab, menurut pria yang karib disapa RR itu, aparat keamanan terkesan mengaburkan masalah utamanya, yakni, kasus rasial di Asrama Papua. “Semua masalah itu kan ada sebab dan akibatnya. Seharusnya aparat itu menangkap aktor intelektual penyebab kasus rasial di Asrama Papua, bukan masyarakat dan mahasiswa Papua yang menuntut keadilan,” tukas Rizal Ramli. ’Persoalan yang ketiga, lanjut Rizal Ramli, adalah masalah ekonomi, terutama daya beli masyarakat yang semakin menurun. “Salah satu solusi untuk meningkatkan daya beli adalah memberi insentif untuk menggenjot kemampuan beli masyarakat. Selain itu jangan kenakan pajak untuk pedagang kelas menengah ke bawah. Kemudian, jangan ada kenaikan TDL bagi pengguna listrik 900 VA agar mereka bisa membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokoknya,” tuturnya. Selanjutnya, ungkap Rizal Ramli adalah persoalan BPJS Kesehatan yang defisit dan seolah tak ada jalan keluar untuk mengatasinya, sehingga keputusannya adalah menaikan iuran. Hal ini, menurut Rizal Ramli, justru akan menambah angka kemiskinan. “Solusi mengatasi BPJS Kesehatan yang defisit pertama yakni; pemerintah harus menyuntikkan modal BPJS Kesehatan Rp 20 triliun. Sebab, modal awal BPJS Rp 5 triliun, BPJS dirancang ‘gagal finansial’ sejak awal. Kemudian revisi Undang-Undang BPJS soal besaran iuran. Jadi, iuran pekerja maksimal 2% dari pendapatan, sementara perusahaan 6%. Besaran ini bisa disesuaikan berdasarkan tingkat pendapatan. Misalnya, di bawah upah minimum kerja di gratiskan,” beber mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu. “Kemudian penyesuaian pembayaran klaim penyakit kronis dan terminal yang disesuaikan dengan pendapatan pasien. Untuk penyakit menengah atas dan orang kaya, harus top up. Prinsipnya dari sisi penerimaan dan pembayaran harus cross subsidy,” sambung Rizal Ramli. Faktor keempat dari pancaroba politik, imbuh Rizal Ramli, adalah investasi Tiongkok di Indonesia yang begitu masif seolah ada privelege. “Kita harus hati-hati dengan strategi loan to own China. Di beberapa negara mereka membantu proyek-proyek yang sudah pasti tidak untung. Setelah itu mereka akan memilikinya,” ujar Rizal Ramli. Persoala terakhir adalah krisis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah sangat serius. Bahkan, dampak asap akibat karhutla itu sudah sampai ke negara tetangga, seperti, Malaysia. Beberapa wilayah di Sumatra dan Kalimantan-pun sudah tidak layak sebagai ruang hidup. Kehancuran lingkungan ini akan terasa ke masa-masa mendatang. Efek dari kebakaran ini akan terasa jauh ke depan. Ada studi yang mengatakan bahwa bayi-bayi yang terekspos asap kebakaran memiliki kecerdasan yang lebih rendah daripada yang tidak. “Pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap pelaku karhutla dan juga korporasi yang terbukti melakukan land clearing dengan cara membakar hutan dan lahan. Bagi korporasi yang kedapatan membakar karhutla, lahannya harus disita oleh negara, kemudian pemerintah membagikan lahan itu pada masyarakat agar digarap sehingga produktif dan masyarakat dapat sejahtera,” tukas Rizal Ramli. Dari kelima faktor itu, Rizal Ramli berkeyakinan bahwa perubahan di Indonesia bisa lebih baik asalkan Presiden Jokowi memiliki kredibilitas yang kuat, tetap dipercaya masyarakat, lantaran mau mendengarkan dan memahami kegelisahan publik, dan keberpihakannya terhadap rakyat nyata. “Esensinya dari seluruh pancaroba politik yang tengah dihadapi, semua tergantung dari kredibilitas Presiden, trust masyarakat, dan keberpihakan Pak Jokowi terhadap rakyat nyata. Kalau dia memiliki itu tentu masalah pancaroba politik bisa diselesaikan,” pungkas Rizal Ramli. (rizal/win) Am 23 Sep 2019 18:44:35 +0000 schrieb "[email protected] [GELORA45]" <[email protected]>: > Tambahan: Upah buruh di Tiongkok menjajak, maka dari itu pabrik2 "low > tech" seperti pakaian, sepatu dll. pindah ke Vietnam, Laos, Kamboja. > Tkk cuma akan berkonsentrasi di "high tech" product seperti hasil > dari AI, robot, 5G. > > Gaji buruh di Tkk, "seupil", berapa sih dibandingkan gaji buruh di > Indonesia atau negara Asia lain. Barangkali gaji bung Ajeg itu > "segudang"? > > ---In [email protected], <bhjo@...> wrote : > > Katak dibawah tempurung? Saya yakin belum pernah melihat Tiongkok > dgn mata sendiri. > > ---In [email protected], <SADAR@...> wrote : > > Ini kan suara sumbang yg menghitamkan pembangunan yg telah dicapai > RAKYAT Tiongkok saja!!! Berita-bverita begini kok masih saja > dipercaya??? Kalau saja semua produksi dengan dumping harga, dengan > buruh cuma diupah seupil, sampai banyak yang bunuh diri, .... > bagaimana Tiongkok masih bisa investasi kemana-mana didunia ini, > bagaimana Tiongkok bisa menantang dan bertahan menghadapi > perang-dagang yang dilancarkan Trump selama ini, ... bagaimana > ratusan juta rakyatnya bisa keluar bertamasya dibanyak negara didunia > ini!!! ajeg ajegilelu@... mailto:ajegilelu@... [GELORA45] 於 > 23/9/2019 13:43 寫道: Bukan rahasia lagi, strategi bisnis Cina modern > ya kayak gitu. Hampir di semua industri Cina buruhnya diperas dan > cuma diupah seupil. Banyak yang pilih bunuhdiri daripada hidup > menderita. Ke Rakyat sendiri saja begitu bagaimana ke orang lain. > --- jonathangoeij@... wrote: Verdict > In short, Chinese steel may not possess a “natural” cost advantage, > but does operate at artificially depressed costs levels. In other > words, China is dumping steel. > Fact Check: is China dumping steel? > > June 14, 2017 3.59am EDT > > > ---<ajegilelu@...> mailto:ajegilelu@... wrote : > > Maksudnya Jokowi tidak tahu pentingnya ondustri baja? > > > Dia bisa menyesal industri tekstil digempur Cina kenapa untuk baja > hanya menyalahkan manajemen KS? Apa presdir KS punya wewenang untuk > membuka / tutup keran impor? > --- SADAR@... wrote: Entah bung tahu tidak ditahun 1950-an Tiongkok > sudah punya pabrik baja Ibukota, yg dibangun dengan bantuan dan > teknologi Sovyet Uni! Dan justru untuk meningkatkan BERDIKARI lebih > lanjut, Deng masih tetap minta bantuan Baja-Nippon untuk bangun > pabrik baja yg lebih besar lagi! Lha, jelas masalah utama KS ada pada > manajemen yg perlu dibenahi, dan itulah yg akibatkan HARGA baja KS > jadi tinggi dan sulit bersaing dipasar! Kenapa pemasukan baja dari > Cina yg salahkan dan dumping harga? Jadi ikut2an Trump yg > jalankan, ... naikkan pajak dan TIDAK memecahkan masalah yg terjadi > sesungguhnya dengan tidak peduli pula rakyat berteriak harus beli > barang dengan harga lebih mahal? Dimana kebijakan berdikari yang > dijalankan!!! Bukankah Presdir KS baru saja diganti dan tugas > utamanya membenahi manajemen KS yg memang bermasalah itu. Lalu > bagaimana hasilnya? ajeg 於 22/9/2019 5:18 寫道: Tentu saja Cina > ngerti bahwa industri baja merupakan tulang punggung pembangunan > negara / masyarakat berdikari. Itulah yang digarap Deng di awal > kekuasaannya dengan memohon bantuan Jepang (Nippon Steel). Jadi, > untuk menambah tingkat ketergantungan bahkan menghancurkan Indonesia > ya tinggal dirusak saja industri bajanya, Krakatau Steel itu. > Caranya, banjiri Indonesia dengan baja murah dan murahan dari Cina > atas nama persaingan pasar bebas. Toh boneka centeng siap menggebuk > Rakyat yang coba-coba menghalangi usaha para cukong "cari makan" di > Indonesia! Apa susahnya? Silakan putar ulang pidato visi-misi > presiden pilihan KPU-MK yang tegas menyatakan kesiapannya sebagai > centeng cukong. Dari sini jelas bahwa bahaya di depan Rakyat > Indonesia yang sudah memiliki industri baja ini pertama-tama adalah > keberadaan centeng-centeng di pucuk kekuasaan sejak HMS, BJH, MSP, > SBY, hingga JKW. Hanya BK dan GD yang sampai akhir hayat pantang > menyerah untuk membawa bangsa ini berdiri di atas kaki RI. Banyak kok > usaha Rakyat yang berhasil secara tradisional tetapi selalu patah > tumbuh hilang berganti karena keberdikariannya tidak dilindungi > pemerintah. Sebaliknya, usaha berdikari yang kelihatan semakin maju, > buru-buru digiring untuk memakai sistem administrasi / manajemen > kapitalisme Barat. Barang siapa membangkang, habislah dia dengan > macam-macam fitnah termasuk tudingan "komunis" hingga "komunitas > ajaran sesat"! Ada-ada sajalah cara neolib-neocon untuk menghancurkan > kekuatan lawannya yang selalu dimulai dengan isu dan propaganda > media. Bila perlu, terapkan taktik andalan, adu domba. Sebagaimana > yang kita saksikan hari-hari ini dalam peristiwa kebakaran kilang > minyak Aramco. --- lusi_d@... wrote: Melanjutkan pembicaraan ttg > ekonomi politik saran RR masalah Krakatau Steel pendapat saya yang > pokok: menghargai usaha RR dan kawan-kawannya untuk menegakkan > pandangan berdikari dibidang ekonomi yang kongkritnya dimana salah > satu BUMN Indonesia yang termasuk terpenting sedang terancam > digulungtikarkan mengikuti pikiran neo-liberalisme. > > > > > > > > > > > > > > > http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient > 不含病毒。www.avg.com > http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient > #DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2 > >
