Hahahaa, ... ini mah cetusan sakit-HATI dari KEKALAHAN jogo di pilpres
yl, saja, ...! Masih belum legowo terima kekalahan yang terjadi???
Bukankah dengan patpat gulipatnya jenderal Prabowo sejak kampanye,
setelah pilpres sampai ikut gabung pemerintah Jokowi, ... ada yang
menyatakan akhirnya Prabowo juga yang menang! Yang dipilih 01 yang
menang 02, ...! Kok bung masih juga menggerutu dan nyinyir segala
kebijakan pemerintah Jokowi sekarang, dimana jenderal Prabowo ikut
tergabung dan terlibat??? Kemana konsep brilian Prabowo???
Apa dan dimana yang bung hendak salahkan sesungguhnya?
Saya sependapat dengan kritik kebijakan kenaikan iuran BPJS yang
diajukan RR, hendaknya dicarikan solusi jalan keluar yg lebih baik dan
tidak memberatkan rakyat banyak! Bahkan gunakan iuran BPJS dikaitkan
dengan pemasukan/pendapatan setiap warga, jangan gunakan sama-rata
berlakukan utk semua warga yg jelas kemampuannya berbeda-beda! Yang
miskin tidak mampu boleh digratiskan sepenuhnya dengan ditanggung
pemerintah, yang mampu disuruh bayar sesuai kemampuannya!
Desa siluman juga begitu, jangan biarkan penilapan dana DESA yg
digunakan memberdayakan petani dan memakmurkan desa umumnya, ...! Harus
diusut dan ditindak siluman-siluman itu, ... tentu jangan pula
melepaskan siluman gede! Perbaiki pendataan, catatan sipil pemerintah itu!
On 11/8/2019 7:56 PM, ajeg [email protected] [GELORA45] wrote:
Ada apa pemerintah begitu heboh seolah kasus "desa siluman" adalah
masalah utama di Indonesia saat ini? Memangnya berapa kerugian Sri
Mulyani dari kasus ini? 5 miliar? 10 miliar? Lalu, berapa kerugian
RS-RS akibat utang pemerintah / BPJS? Berapa pula uang Rakyat yang
dipakai Sri untuk menambah tunjangan direksi BPJS?
Waktu Rakyat mempertanyakan banyaknya TPS dan pemilih siluman toh
pemerintahan Sri Mulyani belagak pilon. Dan Rp 25 Triliun pun jadi
sia-sia dengan terjadinya kecurangan pilpres sehingga terpaksa
berujung rekonsiliasi, "damai".
Gamblang sudah. Bukan cuma basis data pemilih saja yang cacat, ulah
Sri Mulyani ini justru mengungkap basis data pedesaan milik pemerintah
juga cacat, seperti judul berita ini.
--- ilmesengero@... wrote:
Apa definisi DESA? Harus berapa jumlah penduduknya?
